Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam usaha untuk mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat,perpustakaan perlu menyiapkan baik koleksi bahan cetak,maupun non-cetak....."

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai korelasi pendidikan dan akses informasi desa terhadap luasan hutan mangrove di Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Studi empiris ini dilakukan pada level desa di Indonesia. Dengan kombinasi data geospasial dan PODES kami menganalisis data panel unbalanced dengan menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menduga korelasi sarana pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan tinggi serta siaran TV swasta nasional dan siaran TV luar negeri terhadap luasan hutan mangrove, kami menemukan bahwa desa yang memiliki sarana pendidikan tinggi dan mendapatkan siaran TV luar negeri memiliki korelasi yang positif terhadap luasan hutan mangrove yang ada di wilayah desa tersebut. Pendidikan tinggi dan akses informasi global dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian penduduk desa akan pentingnya hutan mangrove. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sarana pendidikan tinggi dan akses informasi global di desa agar dapat mengurangi eksploitasi penduduk desa terhadap hutan mangrove terutama bagi masyarakat desa yang wilayahnya berada di sekitar/kawasan hutan.

---

This study aims to find empirical evidence regarding education and access to information in influencing mangrove forests in Indonesia. The motivation for this study comes from the fact that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in the last three decades. This study uses village level data in Indonesia. With a combination of geospatial data and PODES the authors using the unbalanced panel data and Fixed Effects Model (FEM) to analyze the correlation of 9-year basic education facilities and higher education as well as national private TV broadcasts and overseas TV broadcasts on the area of mangrove forests, we found that villages that have higher education facilities and get overseas TV broadcasts have a positive correlation with the area of mangrove forests in the village area. Higher education and broad access to information globally can certainly increase villagers' knowledge and concern about the importance of mangrove forests. So that government policies are needed in improving higher education facilities and access to global information in villages in order to reduce the exploitation of villagers against mangrove forests, especially for village communities whose areas are located around mangrove forest."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemelekan kesehatan pasien diKlinik Dokter Keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (KDK FKUI)Kiara dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kemelekan kesehatan

---

Abstract The objective of this study was to assess patient?s health literacy level in KiaraFamily Medicine Clinic of Medical Faculty University of Indonesia and itsdeterminants. This was a quantitative research with cross sectional design. Theresults showed that 27,4% respondent had high health literacy level and 72,6%respondents had low health literacy level. The most dominant influencing factorof health literacy was accessibility to health information. Health information byfamily medicine approach by Kiara Family Medicine Clinic had a role in patient?shealth literacy. More efforts are needed in promoting patient?s health literacythrough improving health information access.tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan disain cross sectional.Hasil penelitian menunjukkan 27,4% responden memiliki tingkat kemelekankesehatan tinggi dan 72,6% memiliki tingkat kemelekan kesehatan rendah.Faktoryang paling berhubungan dengan tingkat kemelekan kesehatan adalah aksesinformasi kesehatan. Terdapat peranan informasi kesehatan dari pendekatankedokteran keluarga KDK FKUI Kiara pada tingkat kemelekan kesehatan pasien.Diperlukan upaya peningkatan kemelekan kesehatan pasien melalui peningkatanakses informasi kesehatan."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang akses informasi anak jalanan di Depok. Tujuan penelitianini adalah untuk mengetahui kebutuhan informasi, akses informasi anak jalanan danmengidentifikasi hambatan yang dialami anak jalanan dalam mendapatkan informasi.Partisipan dalam penelitian ini adalah 74 anak jalanan yang beraktivitas di Depok, baiklaki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatankuantitatif dengan menyebarkan kuisioner dan menggunakan metode survei. Hasil daripenelitian ini adalah anak jalanan di Depok mempunyai akses yang mudah dalammendapatkan informasi.

---

ABSTRACTThis research discus information access for street children in Depok. The aim of this

research is to find the need of information, information access of street children and

identify the obstacle which is experienced by them in getting information. The

participants for this research consist of 74 street children who are doing their activity in

Depok, both male and female. In this research, the researcher uses quantitative approach

by spreading questioners and using survey method. The result shows that the street

children in Depok are able to access information they need easily."

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."

"Literasi kesehatan merupakan salah satu upaya promosi kesehatan dalam mencegah dan menurunkan perilaku berisiko penyakit tidak menular yang kini banyak menyerang usia remaja akhir dan dewasa muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi kesehatan pada mahasiswa program sarjana di Universitas Halu Oleo (UHO) dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dari Studi Literasi Kesehatan 2019 (n=341). Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian potong lintang (cross-sectional). Pengukuran literasi kesehatan menggunakan Health Literacy Scale European Union (HLS-EU-Q16) yang berisi 16 pertanyaan yang telah diadaptasi. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan literasi kesehatan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jenis kelamin, status tempat tinggal, suku, uang saku, akses informasi kesehatan, dan kepemilikan asuransi kesehatan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan mahasiswa UHO tergolong cukup baik (M= 46,55; SD=7,376). Hasil regresi linier berganda menunjukkan hubungan yang signifikan antara akses informasi kesehatan (β=0.17, p=0.001) dan kepemilikan asuransi kesehatan (β=0.12, p=0.017) dengan status tempat tinggal sebagai variabel perancu. Koefisien determinasi pada penelitian ini didapatkan sebesar 5% yang menandakan hubungan yang lemah antara literasi kesehatan dan faktor-faktor yang berhubungan. Diperlukan upaya pengembangan program edukasi, khususnya terkait literasi kesehatan interaktif dan kritikal dalam meningkatkan literasi kesehatan pada mahasiswa UHO.

---

Health literacy is one of the health promotion efforts in preventing and reducing the risk behavior of non-communicable diseases that nowadays attack late adolescents and young adults. This study aims to determine the level of health literacy among undergraduate students at Halu Oleo University (UHO) and the factors related to it. This research is a cross-sectional study and uses secondary data from Health Literacy Study 2019 (n=341). Health literacy measurement uses the European Union's Health Literacy Scale (HLS-EU-Q16) contains 16 questions that have been adapted. The analysis uses multiple linear regression with health literacy as the dependent variable and the factors that influence it, such as gender, residence status, ethnicity, pocket money, access to health information, and ownership of health insurance as independent variables. The results showed that the health literacy level of UHO students was quite good (M=46.55; SD=7.376). The results of multiple linear regression showed a significant relationship between access to health information (β=0.17, p=0.001) and ownership of health insurance (β=0.12, p=0.017) with residence status as a confounding variable. The coefficient of determination in this study was obtained at 5% which means a weak relationship between health literacy and related factors. Efforts are needed to develop educational programs related to interactive and critical health literacy in improving health literacy in UHO students."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalahmenggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."