Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bandara sebagai pusat pelayanan transportasi udara pada dasarnya merupakan lingkungan yang selalu berkembang seiring dengan kesibukan yang ada didalamnya. Operasi pesawat udara mengemisikan tingkat bising yang tinggi sehingga menurunkan kualitas lingkungan di sekitar bandar udara. Penurunan kualitas lingkungan ini diduga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sehingga menimbulkan biaya kesehatan dan biaya fisik yang harus ditanggung oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui besarnya tingkat kebisingan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, (2). Mengetahui pengaruh tingkat kebisingan yang telah melampaui baku mutu yang ditetapkan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan, (3). Mengetahui pengaruh kebisingan terhadap gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar (Willingness to pay = WTP) jika tingkat bising di sekitar bandar udara dapat diturunkan sesuai baku mutu.Hipotesis dalam penelitian ini adalah : (1). Tingkat bising di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melewati baku mutu yang telah ditetapkan, (2). Terdapat pengaruh tingkat bising terhadap gangguan kesehatan masyarkat dan kerusakan lingkungan fisik di sekitar bandar udara Sepinggang Balikpapan, (3). Terdapat pengaruh gangguan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik dengan tingkat kesediaan membayar oleh masyarakat (WTP).Penelitian dilakukan di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan pada bulan Agustus 2001 sampai dengan Juni 2002. Dilaksanakan dalam dua tahap kegiatan. Tahap pertama berupa pengumpulan data primer yang meliputi pengukuran tingkat bising. Tahap kedua, berupa survai sosial melalui wawancara dan pengumpulan data melalui kuesioner yang ditunjang dengan pengumpulan data sekunder di lokasi I, II yang terletak di RT. 14 dan RT. 15 Kelurahan Sepinggan dan lokasi III yang terletak di RT.52 Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan, dengan jumlah responden sebanyak 50 responden untuk tiap-tiap lokasi sehingga total responden sebanyak 150 responden. Di dalam tahap ini juga diukur kondisi sosial ekonomi serta kesanggupan membayar (WTP) masyarakat untuk mengurangi tingkat bising. Data hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan metode statistik dan metode valuasi kontingensi (Contingent Valuation Method).Berdasarkan hasil pengukuran tingkat bising di lokasi I didapatkan nilai siang (Ls) sebesar 78,5 dB (A), malam (Lm) 45,3 dB (A) dan siang-malam (Lsm) 76,70 dB(A). Pengukuran di lokasi II pada siang (Ls) 66,70 dB(A), malam (Lm) 66,80 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 69,10 dB(A). Pengukuran di lokasi III, pada siang (Ls) 69,40 dB(A), malam (Lm) 57,10 dB(A) dan siang-malam (Lsm) 68,00 dB(A). Berdasarkan hasil perhitungan WECPNL pada lokasi I, rekomendasi ICAO untuk lokasi I sangat berbahaya untuk mendirikan bangunan, kecuali permukiman kedap suara. Ketiga lokasi yang telah diukur telah melampaui baku tingkat kebisingan yang ditetapkan.Dampak bising terhadap gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat di daerah penelitian dengan tingkat kedatangan pesawat yang tinggi adalah sulit tidur dan berkomunikasi (9,3%), sulit tidur, berkomunikasi dan pendengaran (32,7%), sulit berkomunikasi dan ketulian (8,7%), dan sulit berkomunikasi (16%), dan sulit berkomunikasi dan gangguan pendengaran (24,7%). Ketidaknyamanan responden terhadap tingkat kebisingan adalah sangat terganggu 30,66%, terganggu 62,66% dan cukup terganggu 6,66%.Kesimpulan bahwa 1) tingkat pengukuran tingkat bising di sekitar lokasi bandar udara Sepinggan Balikpapan telah melampaui baku mutu tingkat kebisingan yang ditetapkan, 2) Tingkat bising berpengaruh terhadap gangguan kesehatan dan lingkungan fisik di sekitar bandara udara Sepinggan Balikpapan dan 3) Dampak tingkat bising berpengaruh terhadap tingkat kesediaan membayar masyarakat di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan.Dengan menggunakan metode langsung, rata-rata tingkat kesediaan membayar masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara Sepinggan Balikpapan dalam daerah paparan bising adalah Rp. 357.800,00 per tahun. Dengan menggunakan metode tidak langsung, rata-rata pengeluaran biaya pengganti kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik adalah Rp. 461.000,00 per tahun. Berdasarkan hasil survei bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat cenderung akan meningkat pada waktu-waktu yang akan datang khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan embarkasi jamaah haji di bandar udara Sepinggan Balikpapan.Penulis menyarankan beberapa penyelesaian alternatif terhadap pengelolaan bising di bandar udara Sepinggan Balikpapan antara lain: 1) Penetapan jadwal penerbangan dengan jumlah frekuensi penerbangan pada siang hari lebih besar dari pada malam dan dengan tingkat bising di bawah baku mutu lingkungan, 2) Pihak pengelola bandar udara Sepinggan Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan secara bersama-sama membahas masalah bising dan getar dengan memperhatikan tingkat kesediaan membayar (WTP) guna mengurangi dampak bising dan getar, 3) Penggunaan jalur hijau dan pertamanan untuk dapat mereduksi tingkat bising yang tinggi terhadap masyarakat sekitar bandara, 4) Memperhatikan jarak ideal antara sumber bising dengan permukiman penduduk di sekitar bandara, 5) Menerbitkan dan meimplementasikan peraturan penetapan wilayah paparan bising lewat hukum serta membatasi tingkat bising maksimum yang diperbolehkan di daerah permukiman, 6) Hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai tanggapan dari masyarakat yang ingin mendapatkan lingkungan yang sehat (bebas dari tingkat kebisingan di atas baku mutu lingkungan).

---

Economic Valuation of Noise Impact on Disturbances of Society Health and Physical Environment (A case: study of Noises Impact of Aircraft Operation on Disturbance of Society Health and Physical Environment around the Sepinggan Airport Balikpapan)Airport as a center of air-borne basically is an environment which grows along with their activities. The aircraft operation emits high noises decreasing the quality of environment around the airport. This decreasing environmental quality has negative impact on the disturbances of society's health and physical environment so that results cost of health and physical of which society have to carry on.The objectives of this research are : (1) to know the noise level which is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, (2) to find out the influences of over-limit noise level on disturbances of society health and physical environment around the airport, (3) to know the willingness to pay of society for taking less of the noise.The hypotheses of this research are: (1) the over-limit noise level in Sepinggan airport Balikpapan, (2) influences of noise level on disturbances of society health and physical environment, (3) influences of the disturbances of society health and physical environment on their willingness to pay for the noise they carry on.This research had occurred around the airport of Sepinggan Balikpapan in August 2001 until June 2002. It was performed in two steps of activities. First, it was collecting primary data including measuring the noise level. The second one is a social survey including interview and collecting data through in questioners supported by collecting secondary data. In this step it was not only measured economic society but also their willingness to pay for taking less noise they carry on. The result data were analyzed by using statistical and contingent valuation methods.Based on the measurements of noise level was gained at midday (Ls) 78.5 dB (A) and night (Lm) 45.3 dB (A). On site I was resulted at midday (Ls) 78.5 dB (A), night (Lm) 45.3 and day-night (Lsm) 76.70 dB (A). On site II it is gained at midday (Ls) 66.70 dB (A), night (Lm) 66.80 and day-night (Lsm) 69.10 dB (A). On site III it is gained at midday 69.40 dB (A), night (Lm) 57.10 dB (A) and day-night (Lsm) 68.00 dB (A). Based on the WECPNL calculation followed by recommending ICAO that on site I was very dangerous for building structure without any support by noise reduction structure.The influences of noise level upon disturbances of society health living in the research area of which has highly aircraft arrivals include communication and sleeping-problem (9.3%), sleep disturbances, communication and hearing diseases (32.7%), difficult to communicate and deaf (8.7%), difficulty communication (16%), and difficulty communication and hearing disturbances (24.7%). The respondent's uncomfortable on this noise level is highly annoying (30.66%), annoying (62.66%), and annoying enough (6.66%).This research concludes that: 1). based on measurement results shows the noise level is over-limit of determination around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). noise level around the airport has influences on the disturbances of society health and physical environment, 3). all around the airport of Sepinggan Balikpapan noise level has close relations with the society's willingness to pay who live in around the airport.The average of society's willingness to pay for taking less the noise on site I is Rp. 455,000.00, site II is Rp. 325,000.00, and site III is 251, 000.00. It takes overall average of Rp. 347, 000.00. Meanwhile, in using indirect method (replacement cost) on site I is Rp. 548,000.00, site II is Rp. 434,050.00 and site III is Rp. 372,000.00 The overall average is Rp. 451,350.00.Based on this research , writer suggests : 1). high decrease of noise on aircraft must be taken by choosing aircraft's machines and equipment which produce low noise providing a comfortable life for society live in around the airport of Sepinggan Balikpapan, 2). Exploring green-line and gardening to be able to reduce the high noise around the airport, 3). Considering an ideal distance between the noise sources and people's residence around the airport, 4). Establishing a regulation of area determination and an safety area of noise through in law followed by making a noise maximum standard which is permitted in residence area, 5). it's time to consider this research as a response of society who want get healthy environment (free of high noise which disturbs the environmental quality)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran serta menyatakan hubungan iklim organisasi, kepemimpinan dan kinerja sumber daya manusia pemandu lalu lintas udara (controller) di Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara Bandara Soekarno Hatta.Responden yang dilibatkan dalam penelitian berjumlah 100 orang controller. Pemilihan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang hasilnya dianalisis dengan statistik deskriptif (median dan distribusi frekuensi) dan statistik non parametris (Korelasi Spearman Rank).Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang positif dan signfikan dengan kinerja. Nilai korelasi antara iklim organisasi dengan kinerja sebesar 0,350 dan nilai signifikansi (0,000) lebih rendah dan 0,01 serta nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,698 lebih besar dari nilai t-tabel 1,665.Demikian pula dengan iklim organisasi, memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja. Nilai korelasi antara kepemimpinan dengan kinerja sebesar 0,296 dan nilai signifikansi (0,001) lebih rendah dari nilai 0,01 serta nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,068 lebih besar dari nilai t-tabel 1,665.Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, disarankan agar dapat dilakukan pengkajian secara berkala sehingga kinerja para controller minimal dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut dapat diambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas iklim organisasi dan kepemimpinan di lingkungan Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara Bandana Soekarno-Hatta, sehingga kinerja para controller dapat ditingkatkan.Daftar Pustaka: 45 buku, 2 artikeL, 5 peraturan (1979 - 2003)"

"Tujuan : Untuk mengetahui potensi penumpang dari Bekasi menuju Bandara. Soekarno-Hatta dan alasan responden mau atau tidak mau menggunakan bus DAMRI serta membuat model peluang orang Bekasi menggunakan bus DAMRI.Tempat : Bandara Soekarno-Hatta 18 April sampai 22 April 2006Metode : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan analisis SPSS dan EViews.Hasil : Dari 246 responden, sebanyak 101 orang (41%) menggunakan bus DAMRI dalam perjalanan menuju Bandara dan sebanyak 145 orang (59%) menggunakan moda angkutan lainnya. Alasan responden tidak mau menggunakan bus DAMRI adalah tidak mau repot 58 orang (40%) dan lokasi yang terlalu jauh 102 orang (70,3%). Responden yang naik DAMRI memberi alasan tarif murah 40 orang (39,6%) dan aman, nyaman, berjadwal 36 orang (35,6°/0), sedangkan kelemahannya adalah lokasi terlalu jauh 62 orang (61,4%) dan tidak ada jaminan tempat duduk 34 orang (33,7%) dan jam pemberangkatan tidak jelas 34 prang (33,7%). Jumlah potensi penumpang per hari 3.131 orang. Jumlah armada yang diperlukan 7 unit. Bekasi Timur mempunyai potensi penumpang 864 orang, Pondok Gede 690 orang. Dengan menggunakan analisis EViews didapat model peluang dengan rumus MODA = 1-@LOGIT(-(-4.780460786 + 0.6657819022*KEBANDAR + 3.554133823*ONGKOSMA))Kesimpulan: Lokasi merupakan masalah utama pemilihan penggunaan DAMRI. Dari daerah Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta perlu ditambah 2 terminal baru, yaitu di Bekasi Timur dan Pondok Gede. Kemungkinan pangsa pasar DAMRI dapat ditingkat dengan menggunakan rumus model: MODA = 1-@LOGIT(-(-4.780460786 + 0.6657819022*KEBANDAR + 3.554133823*ONGKOSMA))

---

Goals : To find out the potentials of passengers from Bekasi to Soekarno-Hatta Airport, the reasons behind their willingness to ride on DAMRI buses, and modeling the chances of Bekasinese to use DAMRI buses.

Location : Soekarno-Hatta Airport, 18-22 April 2006

Methods : Qualitative and quantitative descriptions with SPSS and Eviews analysis.

Results: Out of 246 respondents, 101 (41%) use DAM RI buses on their way to the Airport, and 145 (59%) use other modes of transportation. The reasons on not using DAMRI buses are don't want to be bother 58 (40%) and remote location 102 (70,3%). Respondent using DAM RI buses said the_ ticket is cheap 40 (39,6%), and secured, comfortable, scheduled 36 (35,6%), while at the same time stated that location is remote 62 (61,4%), no seat insurance 34 (33,7%) and uncertain departure time 34 (33,7%) as the weak points. Potential passengers per day are 3.131 people with Bekasi Timur 864 people and Pondok Gede 690 people. The buses needed: 7 units. Using Eviews analysis come the potentials model with formula as follow.

MODA = 1-@LOGIT(-(-4.780460786 + 0.6657819022*KEBANDAR + 3.554133823*ONGKOSMA))

Conclusions: Location is a major problem in choosing DAMRI buses. From Bekasi area, 2 new terminals needed (in Bekasi Timur and Pondok Gede). Possibilities in raising DAMRI's market can be calculated using that formula.

Keywords: DAMRI; Airport; ticket price; number of rite; model; passengers; unit of buses; modes of transportation."

"Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport."

"Peran infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi telah terkonfirmasi dalam berbagai penelitian. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang berupaya meningkatkan penyediaan infrastruktur, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur dan untuk meneliti dampak penyediaan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis menggunakan panel data 30 provinsi periode 2007-2015. Variabel dependen adalah PDRB per kapita. Variabel independen terdiri dari jumlah tenaga listrik yang didistribusikan, jumlah barang yang dibongkar-muat di pelabuhan, dan jumlah penumpang di bandara (dalam per kapita), persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler, dan kepadatan jalan (panjang jalan dibagi dengan luas provinsi). Variabel kontrol adalah persentase partisipasi pendidikan dasar. Analisis awal dilakukan pada skala nasional. Selanjutnya data dibagi dalam Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, dan Bali), dan Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) untuk menunjukkan perbedaaan karakteristik di dua kawasan tersebut. Pada skala nasional, seluruh variabel berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, variabel listrik dan bandara tidak siginifikan dan berpengaruh negatif masing-masing di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dengan demikian, penyediaan kedua infrastruktur ini harus dianalisa lebih lanjut. Di samping itu, dengan lebih tingginya dampak pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, pemerintah harus meningkatkan penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut dengan mempertahankan penyediaan infrastruktur di Indonesia Barat.

---

The importance of infrastructure to support economic growth has been confirmed by research for years. As a developing country, Indonesia is currently struggling to enhance infrastructure provision. Therefore, the objectives of this study are to provide an update on the state of infrastructure development in Indonesia and to examine the impact of infrastructure provision on Indonesia’s economic growth. The analysis employs balance panel data of 30 provinces over the period 2007–2015. The dependent variable is regional gross domestic product (RGDP) per capita. The independent variables are electricity distributed, cargo loading and unloading on port, and the number of airport passengers (all measured in per capita), the percentage of household who own cellular phone, and road density (the length of road divided by the area of each province). The control variable is the percentage of compulsory education participation. First, the analysis is done on a national basis. Second, the data are divided into Western (Sumatera, Java, and Bali) and Eastern (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua) regions to show different characteristics of economic development in both regions. At the national level, all variables are statistically significant and positively contribute to the economic growth. However, electricity and airport are not significant and negatively correlate with economic growth in the Western and Eastern regions, respectively. Thus, provision of these infrastructures should be further analyzed. In addition, as the impact of infrastructure on economic growth is higher in the Eastern region, the government should enhance infrastructure provision in the Eastern region while maintaining the provision in the Western region."

"Merealisasikan Bandar udara masa depan sebagai aerotropolis dan memenuhi kriteria sebagai bandara berkelanjutan atau sustainable tidak hanya demi meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang baik dan aman, akan tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi akibat aktifitas di bandara. Polusi suara sebagai salah satu dampak lingkungan, selalu menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan di kawasan sekitar bandara. Menentukan area yang terpapar oleh polusi suara yang diakibatkan oleh pesawat udara membutuhkan aircraft?s noise modelling yang akan memetakan area polusi suara di sekitar bandara dengan menggunakan program computer seperti misalnya Integrated Noise Modelling. Dimana program ini membutuhkan masukan data berupa infrastruktur bandara, trayek lalu lintas di udara, kondisi cuaca, dan bentuk permukaan tanah atau topography di sekitar bandara. Peta yang diproduksi akan bermanfaat dalam penerapan system untuk pengukuran dan pengawasan terhadap kebisingan sebagai salah satu solusi dalam melindungi masyarakat dari dampak yang berlebihan dari kebisingan pesawat udara. Implementasi dari system yang terintegrasi seperti Sentinelle dan VITRAIL (VIsualisation des Trajectoires et des Informations en Ligne) di Perancis telah dipelajari dalam tesis ini dalam hal metode dan bagaimana cara untuk dapat diterapkan di bandar udara di masa mendatang.

---

Actualize the future airport as an aerotropolis and meet sustainable criteria not only for improving the needs of a good quality and safety transportation, but also minimize the environmental impact of airport activities. Noise pollution as one of this impact always becomes the most important issue to solve around the urban area in the vicinity of aerodrome. Defining the exposed area by nuisance needs aircraft?s noise modelling which will produce the noise map zone with software such as Integrated Noise Modelling required input of airport?s infrastructure, traffics, trajectories, weather report, and topography surround the aerodrome. The map produced will be an effort for implementing Smart noise solution as one best solution to protect the community from the impact of aircraft?s noise. The implementation of one integrated system of smart noise measurement and monitoring such as Sentinelle and VITRAIL (VIsualisation des Trajectoires et des Informations en Ligne) in France has been studied in this report in order to learn about how its work and implement them in the future airport."

"Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate."

"Airline business takes its important position as supporting part in economic growth and tourism sectors which requires safety, security and fast movement. In its daily operation, the airline company cannot be separated from its supplier. One supplier for the airline is the airport operator. In Indonesia, the airport operators are managed by PT Angkasa Pura 1, PT Angkasa Pura 2 and the other airport operators under the Ministry of Transportation. However, the decision from PT Angkasa Pura 2 to increase airport tariff in 2017 and PT Angkasa Pura 1 in 2018 have given pressure in the airline cost structure. In this research, writer evaluates the influence of airport landing charge to the airfare and market share. Mancova method is used since the dependent variables are more than one variable (airfare and market share) and the existence of covariate variable, the landing cost per route. The result showed that the landing charge has a significant effect on the airfare while it has no significant effect on the market share for the full-service carrier. A different result was showed up for low-cost carrier when the landing charge has a significant effect on both the airfare and market share.

---

Bisnis maskapai memiliki posisi yang penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan dan pariwisata yang mengedepankan keselamatan, keamanan dan kecepatan transportasi. Dalam kegiatan operasnya, perusahaan maskapai tidak bisa dipisahkan dari pemasok. Salah satu pemasok utama maskapai adalah pengelola bandara. Di Indonesia pengelola atau operator bandara diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura 1, PT Angkasa Pura 2 dan operator bandara dalam naungan Kementerian Perhubungan Indonesia. Namun, peningkatan tarif bandara pada tahun 2017 dari PT Angkasa Pura 2 dan dari PT Angkasa Pura 1 pada tahun 2018 telah memberikan tekanan besar dalam struktur pembiayaan maskapai. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi terhadap pengaruh biaya pendaratan pesawat terhadap keputusan perusahaan maskapai untuk meningkatkan tarif tiket penerbangan dan dampaknya terhadap market share. Metode Mancova dipilih dengan mempertimbangkan bahwa variable terikat yang lebih dari satu variable (airfare dan market share) dan adanya variable covariate yaitu biaya perndaratan per masing-masing rute. Hasil menunjukkan bahwa pada maskapai full-service biaya pendaratan memiliki pengaruh yang signifikan terhadadap airfare sedangkan terhadap market share tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada maskapai low-cost dimana landing charge memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif penerbangan maupun market share."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), menganalisis kelayakan finansial serta risiko yang mempengaruhi kelayakan finansial proyek pembangunan New Bali International Airport. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan Capital Budgeting sebagai alat untuk menganalisis kelayakan finansial dan ISO 31000 sebagai alat untuk menganalisis risiko. Sumber data yang digunakan dalam bentuk primer melalui wawancara beberapa pemegang jabatan di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) maupun sekunder melalui data-data historis perusahaan. Hasil penelitian yaitu proyek pembangunan New Bali International Airport menunjukkan hasil yang layak terhadap indikator kelayakan dan terdapat 17 risiko yang mempengaruhi kelayakan dan masuk dalam kategori risiko tinggi dan sangat tinggi sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dari perusahaan.

---

This study aims to provide an overview of Public Private Partnership (PPP), analysis of financial feasibility, and risking financially affecting the construction of the New Bali International Airport. This study used descriptive qualitative method. This study uses Capital Budgeting as a tool for financial feasibility and ISO 31000 for analyzing risk. Sources of data used in the primary form through interviews with several position holders within PT Angkasa Pura I (Persero) and secondary through historical company data. The results of this research from New Bali International Airport show decent results on the feasibility indicators and there are 17 risks that affect financially and are categorized as high risk and very high risk, thus these are needed special attention from the company."