Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja merupakan sumber daya penting dalam menjalankan usaha, begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang memerlukan pegawai untuk melaksanakan proyek kemanusiaan. Adanya perekrutan pegawai memerlukan perjanjian kerja guna memberikan perlindungan bagi pekerja agar haknya dapat terpenuhi. Namun banyak hak pekerja terutama yang bekerja di kantor pusat, belum terpenuhi akibat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kurang tegasnya peraturan ketenagakerjaan menyebabkan pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum. Skripsi ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang digunakan oleh LSM Asing serta bagaimana akibat hukum bagi pegawai yang bekerja di kantor pusat dengan mengambil obyek penulisan yaitu LSM Asing X.

---

Labors are an important resource in running the business, as well as nongovernmental organizations (NGOs), both local and foreign that require employees to carry out humanitarian projects. The existence of labor recruitment agreements need to provide protection for workers' rights in order to be fulfilled. However, many rights of workers especially those working in the headquarters, has not been met due to the use of labor agreements specified time. Less specifically labor laws have not led to employee protection laws. This thesis describes the employment agreement used by NGOs as well as how the legal consequences for employees who work at headquarters to retrieve the object that is writing the NGOs X."

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia."

"This paper focuses on intellectual property protection in the pharmaceutical sector which has assumed significant value for its socio-economic relevence, especially on the rate of medicine prices.Since 1994, attention has focused on WTO's Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property rights 9TRIP's) as the most far reaching international instrument ever negotiated on intellectual property rights. An important critical issue of the TRIP's Agreement relates to patent. The TRIP's Agreement requires universal paten protection for any invention in any field of technology. This essential targets pharmaceuticals, which many countries had previously excluded from patent protection.All WTO members must amend their patent legislation,whitin a limited time or transition period. Many studies of the TRIP's patent system will have a great impact on the health sector and may negatively affect national drug prices availability of essential medicines and pharmaceutical technology.Given the fact that Indonesia is a member of the World Trade Organization, it has to abide the mandates set forth in the TRIP's Agreement. Indonesia has adopted patent law in undang-undang (UU) no 14 tahun 2001, Which agrees with the TRIP's Agreement.This study will analyse the impact of patent on the rate of medicine prices produce by the European Union pharmaceutical industry in Indonesia. In conclusion this analysis of the implication of patent for the pharmaceutical industry in Indonesia is just the begining point for a continous process. Whith engoing change in the structure on the economy, regulations and patent laws, further study and action will be necessary.Above all, government attention is extremely important to ensure progresive development. National authorities should have a clear vision for this industry and understand the repercussion to national health in thr future if nothing is done. The provision and revision of pharmaceutical policies should not only be in a accordance with existing general industry standards and international commitments, but also be ensuring improvement in the quality of life for the Indonesian people as a whole."

"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."

"Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR dan PT BKB. Permasalahan kemudian timbul ketika tiba-tiba SHR sebagai pemberi kuasa mencabut kuasanya pada PT BKB, padahal SHR telah mendapatkan manfaat dari penerima kuasa.

---

Power of attorney (POA) is an agreement by which gives power to an attorney, who accepted it, and on the principal’s behalf, to hold an affair. There is one type of POA agreement called “irrevocable power of attorney” which has “shall not be terminated for any reasons, waive Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code” clause in it. In this case, the principal is SHR and the attorney is PT BKB. The POA was made based on an investment agreement. The problem happened when suddenly SHR revoke the POA after PT BKB gave their performance to SHR."

"Penelitian ini menganalisis transfer pricing atas biaya pemasaran yang menimbulkan sengketa marketing intangible pada pemeriksaan pajak PT Samsung Electronics Indonesia. Analisis difokuskan pada aktifitas pemasaran, biaya pemasaran yang dikeluarkan, regulasi transfer pricing yang digunakan ditinjau dari regulasi transfer pricing Indonesia dan OECD Guideline. Teknik pengolahan data melalui terlibat langsung dalam proses penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dengan informan disertai pengolahan data. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa koreksi marketing intangible tidak kuat. Upaya penyelesaian yang dipilih adalah Mutual Agreement Procedure atas koreksi yang telah dilakukan dan Advance Pricing Agreement untuk menghindari sengketa pajak dikemudian hari dan mendapatkan kepastian hukum.

---

This research analyses tax dispute transfer pricing on marketing intangible that occurred in tax audit of PT Samsung Electronics Indonesia. Analysis dispute of marketing intangible focused on marketing activities carried out, marketing costs incurred and transfer pricing regulation used. Data processing techniques through direct involvement in the research process, literature studies, field studies through interviews with informants accompanied by data processing. From this research we can conclude that correction made by tax auditors on marketing intangible is not strong. The selected resolution are apply Mutual Agreement Procedure on corrections made by the tax auditors and apply for Advance Pricing Agreement to avoid tax disputes in the future and get certainty."

"[Perjanjian simulasi merupakan suatu perjanjian dimana peristiwa hukum dalam perjanjian tersebut tidak benar-benar terjadi. Pernjanjian simulasi banyam dibuat oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya akibat hukum dari pernjanjian simulasi tersebut meskipun peristiwa hukum yang diperjanjikan adalah suatu hal atau kausa yang palsu karena tidak benar-benar terjadi. Penulisan tesis ini adalah untuk meneliti kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dari pernjanjian simulasi dengan menggunakan metode penelitian library reserach dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara narasumber sebagai alat pengumpul data. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Dengan demikian pernjanjian simulasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.;Simulation agreement is an agreement where the legal events on the agreement is not actually occurring. Many simulations agreement made by the parties who requires the legal consequences of the simulated agreement eventhough the legal event on the agreement is a false causes since it does not really occur. This thesis is to examine the legal force and evidentiary force of the simulation agreement with using libraryresearch method with document study and interview as the method of data collecting. From the result of the examination, in accordance with Article 1335 of Indonesia Civil Code, an agreement without cause or which have been made with a false matter or prohibited reasons, does not have a legal force. A False causes can occur in case that causes is not correspond to the actual circumstances or that is a simulated causes. Therefore the simulation agreement does not have a binding legal force and therefore does not have an evidentiary force, Simulation agreement is an agreement where the legal events on the agreement is notactually occurring. Many simulations agreement made by the parties who requires thelegal consequences of the simulated agreement eventhough the legal event on theagreement is a false causes since it does not really occur. This thesis is to examine thelegal force and evidentiary force of the simulation agreement with using libraryresearch method with document study and interview as the method of data collecting.From the result of the examination, in accordance with Article 1335 of IndonesiaCivil Code, an agreement without cause or which have been made with a false matteror prohibited reasons, does not have a legal force. A False causes can occur in casethat causes is not correspond to the actual circumstances or that is a simulated causes.Therefore the simulation agreement does not have a binding legal force and thereforedoes not have an evidentiary force]"

"Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan menurut hukum Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario , dengan melakukan analisis terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan di Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW , serta peraturan di Kanada Ontario yaitu Family Law Act 1990.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada peraturan dari masing-masing negara ini, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario, dengan tujuan untuk memperbaiki pengaturan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

This research discusses about comparison of regulation for postnuptial agreement in Indonesia, Netherland and Canada Ontario by doing analysis on Indonesia rsquo s regulation such as Indonesian Civil Code KUHPerdata and Law No. 1 1974 about Marriage, Netherlands rsquo regulation such as Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW and Canada rsquo s Ontario regulation such as Family Law Act 1990.This is a normative juridical research using qualitative approach method. Among those countries rsquo regulations, the Author found some similarities and differences regarding postnuptial agreement among those countries.This research shows how is postnuptial agreement regulated in Indonesia, Netherland and Canada Ontario in order to find suggestions to amend regulation regarding postnuptial agreement in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

---

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."