Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada kenyataannya terdapat pembatalan perjanjian kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin membawa akibat terciptanya kembali persatuan harta bulat di antara suami dan istri, kecuali harta bawaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan dan masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas hutang yang pernah ditimbulkannya kepada pihak ketiga atau kreditor. Pihak kreditor berhak untuk mengambil kekurangan pelunasan dari persatuan harta bulat.Hingga kini belum terdapat kepastian hukum mengenai pembatalan perjanjian kawin, sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung berdasarkan pertimbangan hakim.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan cara permohonan atau mengajukan gugatan kepada hakim dengan alasan-alasan tertentu yang nantinya akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim.

---

In reality there is a cancellation of the prenuptial agreement which was granted by Judge. The granting of the cancellation of the prenuptial agreement bring back unity round assets in between husband and wife, except the inherent assets of each are brought into the marriage and each party remains liable for debts ever caused to third parties or creditors. The creditor is entitled to take shortfall repayment of unity round the property.

Until now there has been no legal certainty regarding the cancellation of the prenuptial agreement, so that the granting or refusal of cancellation of the prenuptial agreement after the marriage takes place based on the consideration of judges.

The method used is qualitative normative juridical approach. Cancellation of the prenuptial agreement after the marriage can be done by way of a petition or file a lawsuit to judge the specific reasons which will be considered first by the judge."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk dari perjanjian kerjasama operasi serta syarat sah perjanjian kerjasama operasi yang dikaitkan dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme pada dasarnya merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Namun terdapat pengecualian pada asas konsensualisme, yaitu oleh undang - undang yang ditetapkan formalitas - formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atau ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Dalam KSO sebagai perjanjian innominaat yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam KUHPer dan KUHD harus mengacu pada undang - undang atau peraturan lain dalam pelaksanaan dan pengaturannya. Namun belum ada undang ndash; undang dan peraturan yang mengatur secara tegas bentuk perjanjian KSO apakah termasuk kedalam perjanjian formil atau materil. Sehingga sangat rawan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian KSO. Seperti yang akan dibahas didalam skripsi ini mengenai analisis yuridis perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Persero DAOP VIII dengan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 501K/PDT/2014.

---

ABSTRACTConsensualism principle is a principle that determines that agreements have been born from the moment the agreement is reached. There are, however, exceptions to the principle of consensualism, The law requires certain formalities for some type of agreement, which will void the agreement if the requirements not fulfilled. Joint operation agreement as an innominaat agreement has not regulated yet in KUHPerdata and KUHD, therefore must refer to other laws or regulations in the implementation and adjustment. However, there are no laws and regulations which strictly regulates the joint operation agreement form in Indonesia, whether it is defined as formal or consensual agreement. So it is very prone to breach of contract in the joint operation agreement. This undergraduate thesis discusses about Consensualism Principle of Joint Operation Agreement between PT Kereta Api Persero DAOP VIII and PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok in Supreme Court Decision Number 501K PDT 2014. "

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dan Tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif Analitis dan kualitatif.Hasil penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/Pdt/2016, bahwa tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak tidak tercapai, dalam hal ini Notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan salinan dalam jangka waktu yang lama sehingga para pihak tidak mengetahui isi akta yang sebenarnya. Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris guna autentiknya akta tersebut dan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan dengan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif.

---

This thesis examines the legal consequences of a Pre Sale and Purchase Agreement that is not read out and not provided a copy. This is related to a notary's obligation under the Notary Law, Notary's Code of Ethic and applicable laws and regulations in carrying out its function. The problem statement of this research regards to the making procedure of a notarial deed form of Pre Sale and Purchase Agreement that aims to protect the interest of the parties and the responsibility of the Notary for its legal acts. The method used in this writing is normative legal research that is analytical descriptive and qulitative.The result of this research is related to the Supreme Court Judgement Number 560 K/ Pdt/2016 that the making procedure of the Pre Sale and Purchase Agreement does not protect the interest of the parties, due to the Notary's failure to read out and provide a copy of the deed for an amount of time resulting to the parties unawareness of its actual content. The reading of the deed is an obligation that must be fulfilled by the Notary in order to authenticate the deed, and the actions done by the Notary may be subject to both criminal, civil or administrative sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya memuat tentang harta kekayaan saja dan praktek pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Batasan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian perkawinan harus tidak melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, memenuhi prinsip religious married dan civil married sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Selain itu, praktek pembuatan perjanjian perkawinan yang menambahkan klausul selain harta kekayaan oleh Notaris dapat dilakukan oleh Notaris sepanjang dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan tetap memuat pokok utama tentang harta kekayaan (harta benda). Notaris memiliki subjektivitasnya masing-masing dalam membuat perjanjian perkawinan, hal ini didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, latar belakang dan perspektif notaris masing-masing.

---

This thesis discusses the arrangements for making a marriage agreement that contains other matters that are agreed to besides the assets that relate to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementation by Public Notary. The problem in this paper is what is the limitation of the contents of the marriage agreement that does not only contain assets and the practice of making a marriage agreement by a notary. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed with qualitative methods. Limitation of marriage agreements according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not against the law, religion and morality. The results of this study that marriage agreements must be relate with the positive laws that exist in Indonesia, also relate with the principles of religious married and civil married in accordance with existing norms in society. In addition, the practice of making marriage agreements that add clauses other than assets by a notary can be carried out by a notary as long as in practice the marriage agreement is still made to contain the main points of assets (property). Notary public has their own subjectivity in making marriage agreements, this is based on their notary knowledge, experience, background and perspective."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian nominee yang dimuat didalam suatu Akta Pernyataan dan Perjanjian dimana para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah sesama warga negara Indonesia didalam kepemilikan Tanah dan Bangunan. Lazimnya perjanjian  dilakukan pada waktu dahulu adalah untuk sarana penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing guna memiliki suatu hal yang mana terdapat suatu hambatan didalam kepemilikan tersebut yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang. Masalah yang dibahas adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian nominee yang didukung dengan Akta Pernyataan dan Perjanjian, dan juga membahas mengenai kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee dalam sengketa tanah dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normartif yang bersifat deskriftif analistis dengan menggunakan data sekunder yang di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa halnya perjanjian nominee ini mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adapun kekuatan pembuktian dari kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak tersebut dan ahli waris dari pihak tersebut dan tidak mengikat ke pihak ketiga.

---

This thesis discusses the agreement of the nominees on a statement and agreement where the parties who make this agreement are fellow Indonesians in the possession of land and building. Usually, the agreement was made in the first time is for the means of smuggling laws committed by foreign nationals in order to have a matter of which there is a barrier in the possession which in this case is the law. The discussion that will be discussed is about the binding force of the nominee agreement supported by the Deed of statement and agreement, and also discusses the strength of proof of land ownership that is based on the nominee agreement in land disputes with the study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 73 K/PDT/2019. This study uses the Normartif juridical method of research which is an analytical nature by using secondary data in analysis using a qualitative approach. The result of this study is that this nominee agreement is binding on both parties that make up the agreement. As for the proving power of land ownership based on this nominee agreement it only binds to both parties and the heirs of such parties and does not bind to any third party."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dilakukan untuk penyelundupan hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendirian PT Aldevco pada tahun 1988 mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya tidak melarang perjanjian pinjam nama (nominee agreement). Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada pendirian PT Aldevco telah memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis aims to determine the legitimacy of the establishment of a Limited Liability Company established by the State through a nominee agreement in 1988. Nominee agreements made in Indonesia tend to be used as a means of smuggling laws. Nevertheless, not all nominee agreements are made for law smuggling. This research is literary with normative research methods. Which this research uses a statutory approach and a case approach. Based on the background, the formulation of the problem, the research objectives, and the results of the analysis of this research, it can be concluded that the establishment of PT Aldevco in 1988 refers to the Commercial Code and Law Number 1 of 1967 concerning Investment, which does not prohibited nominee agreements. The provisions in the name of nominee agreement on the exception of PT Aldevco have fulfilled the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code relating to Agreement Law."

"Close-out Netting adalah mekanisme penyelesaian transaksi apabila terjadi Peristiwa Kegagalan dalam Transaksi Repo, dimana perjanjian akan segera jatuh tempo dan kemudian dilakukan perhitungan kewajiban para pihak yang terutang satu sama lain (offsetting) yang menghasilkan Final Close-out Amount yang harus dibayarkan. Mekanisme Close-out Netting terdapat dalam Global Master Repurchase Agreement, perjanjian standar yang wajib digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang ingin melakukan Transaksi Repo. Dengan dilakukannya Close-out Netting maka Pihak yang Tidak Gagal memiliki kepastian bahwa Counterparty akan melakukan pembayaran kepadanya tanpa harus menempuh proses Kepailitan terlebih dahulu. Skripsi ini akan meninjau bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh mekanisme Close-out Netting kepada para pihak dalam Transaksi Repo. Selain itu, akan dianalisis pula kepastian hukum pelaksanaan Close-out Netting dalam Transaksi Repo berdasarkan hukum Pasar Modal dan hukum Kepailitan. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Penulis menggunakan data sekunder dan melakukan analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Close-out Netting dapat melindungi para pihak dalam Transaksi Repo, namun masih terdapat disparitas perlindungan antara Penjual Repo dengan Pembeli Repo. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Close-out Netting akan bermanfaat ketika terjadi Peristiwa Kegagalan berupa Kepailitan karena dalam keadaan tersebut, Pihak yang Tidak Gagal tidak perlu merasakan ketidakpastian tentang nilai Efek yang menjadi objek dalam Transaksi Repo. Lebih lanjut, pelaksanaan Close-out Netting tidak pasti karena adanya pertentangan dengan ketentuan dalam UU KPKPU. Namun, disahkannya UU P2SK menjadi jawaban atas ketidakpastian tersebut karena UU P2SK memiliki ketentuan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan Close-out Netting baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit.

---

Close-out Netting is a transaction settlement mechanism if an Event of Default in a Repo Transaction happened, in which the agreement becomes due soon and the obligations of the parties that are owed to each other are offset against each other resulting a Final Close-out Amount to be paid. The Close-out Netting mechanism is provided in the Global Master Repurchase Agreement, a standard agreement that must be used by Financial Services Institutions wishing to carry out Repo Transactions. By implementing Close-out Netting, the Non-Defaulting Party has certainty that the Counterparty will make payments to them without having to go through the Bankruptcy process first. This thesis will review how the Close-out Netting mechanism can give legal protection to the parties in Repo Transactions. Besides that, this thesis will analyze the legal certainty of the implementation of Close-out Netting in Repo Transactions according to the Capital Market law and Bankruptcy law. This research was conducted in the form of juridical-normative research and descriptive research type. The author uses secondary data and performs analysis with qualitative methods. The results of the study show that Close-out Netting gives protection to the parties in Repo Transactions, but there is still a disparity in the protection between Repo Sellers and Repo Buyers. The legal protection provided by Close-out Netting will be beneficial in case the Event of Default is a Bankruptcy because in such condition, the Non-Defaulting Party does not need to through uncertainty about the value of the Securities that became the object of the Repo Transaction. Furthermore, the implementation of Close-out Netting is uncertain because there is a conflict with the provisions in the KPKPU Law. However, the enactment of the P2SK Law has become the answer of such uncertainty because the P2SK Law has provisions that can become the basis for implementing Close-out Netting, both before and after the bankruptcy declaration decision."

"Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial untuk tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, dapat saja terjadi notaris melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Salah satu contoh, notaris tersebut tidak memberikan berupa grosse, salinan, dan kutipan. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab notaris yang tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit, dan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran karena tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pengaturan tentang tanggung jawab notaris berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, Salinan akta merupakan kewenangan, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh notaris berdasar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab moral, profesi dan hukumnya dengan memberikan salinan akta perjanjian kredit. Bentuk perlindungan hukum diberikankepada notaris yang telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri maupun diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tergugat dan turut tergugat. Bagi notaris, dalam memberikan pelayanan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan. Bagi majelis hakim, agar dapat teliti dalam mempertimbangkan setiap penjatuhan putusan dan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebelum menjatuhkan putusan.

---

The notary profession requires individual and social responsibility to comply with the Notary Professional Code of Ethics and the Law on Notary Positions. Notaries are obliged to uphold dignity in carrying out their positions and outside of carrying out their positions. However, as a public official in charge of serving the public interest, a notary can make a mistake in carrying out his duties. One example, the notary does not provide in the form of Grosse, copies, and quotations. The problem in this thesis is the responsibilities of a notary who does not provide a copy of the credit agreement deed, and the legal protection for a notary who commits a violation because he does not provide a copy of the credit agreement deed. The form of research used in this research is normative juridical research. The regulation on the responsibilities of a notary is based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, and the Notary Code of Ethics. Act Notary Position. Notaries must carry out their moral, professional, and legal responsibilities by providing a copy of the credit agreement deed. This form of legal protection is given to a notary who has acted following the Notary Position Act and the Notary Professional Code of Ethics, so the notary is not allowed to attend or be examined either as a witness or as a defendant and co-defendant. For notaries, in providing services apply the precautionary principle so that mistakes do not occur. For the panel of judges, to be careful in considering each decision and pay attention to the facts that happened before deciding."