Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan daripada Surat Perdamaian dalam Masalah Rumah Tangga, dimana bentuk-bentuk Surat Perdamaian itu terdiri atas Surat Pernyataan Perdamaian, Surat Perjanjian Perdamaian, dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Kemudian setelah diketahui perihal keabsahan daripada Surat-surat perdamaian itu maka penting untuk diketahui mengenai kekuatan mengikat bagi keduabelah pihak yang merupakan Para Pihak dalam surat perdamaian tersebut. Selain itu dalam skripsi ini selain dibahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang akan ditinjau dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat-surat Perdamaian sebagaimana terlampir adalah sah sebagai sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis surat perdamaian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri.

---

This thesis is discussed about the validity of the Reconciliation Letter in Domestic Issues, which is comprised of Reconciliation Statement, and Reconciliation Agreement. After knowing about the validity of the Reconciliation letter, furthermore, this thesis is explained about the strength of binding to both parties which are the Parties of the Reconciliation Letter. This thesis also is discussed about the legal protection for the wife from the philosophical point of view. The research is a qualitative research which is based on literature studies and some interviews with various interviewees who said that the Reconciliation letter which is enclosed is an agreement as set out in Book III of the Civil Code. However, according to the philosophical point of view, the Reconciliation Letter which is mentioned in this thesis provides less legal protection for wives."

"Skripsi ini membahas mengenai mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan dari sebuah pelanggaran perjanjian menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai mengenai ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan kaitannya jika dihubungkan kedalam suatu perbuatan perikatan sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan mengenai gugatan yang diajukan berdasarkan suatu perbuatan perikatan tidak hanya wajib digunakan gugatan wanprestasi tetapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadapnya sebagaimana yang tertulis di dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses about the tort claims that may be made of a breach of contract under civil law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer permbahasan regarding the provisions of the Unlawful acts, the elements of the tort, and connection when plugged into an act of engagement in accordance with the Indonesian Civil Code. In addition, this paper also analyzes the case of the District Court No.. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Tangerang City, Banten Province associated with the theory. The results of this study suggest about the lawsuit filed by an act of engagement is not only obliged to use default action but also tort claims may be brought against it as it is written in the present study."

"Skripsi ini membahas tentang perjanjian pembiayaan yang merupakan bagian dari transaksi jual beli ekspor impor. Adapun pertanyaan penelitian adalah apakah sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 dan apakah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa pertama, sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 adalah campuran, yang merupakan kombinasi dari perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjam meminjam; kedua, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum perjanjian dikarenakan telah memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang kesemuanya merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis discusses the financing agreement as a part of an international sale and purchase. The research questions is what is the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AUD/MAS/IX/2010 and whether the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code. Based on research conducted with normative juridical method, it is concluded that first, the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 was a combination between sales and purchase agreement and lending agreement; secondly, the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code particularly the regulation of agreement. The substance of the financing agreement also did not have any contradiction towards the law, public policy, and decency which is a manifestation of the freedom of contract principle."

"Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager , dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisanya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada Agent Bank Y dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain.Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi

---

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights.

The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the Agent Bank and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either sindicated credit agreement or other regulatory provisions.

So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans"

"Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba.

---

In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"