Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void."

"Synopsis'Clearly another winner!' Sustainability Indicators 'AtKisson's Accelerator tools and ISIS Method are powerful - I've seen them in action. This book is the essential guide, while also being an inspiring and informative read for just about anybody.' Hunter Lovins, President and founder of the Natural Capitalism Solutions 'AtKisson at his best.' Herman Mulder, independent adviser, former Senior Executive Vice President of ABN AMRO 'A must-read book.' Manuel Baigorri, Director, Social and Environmental Sustainability, Levi Strauss Europe, Middle East and Africa 'A powerful tonic for hope.' Darcy Hitchcock, co-author of The Business Guide to Sustainability 'The ISIS Agreement is awesome ... and gives those of us who've stepped up to the plate and been doing this work for years some reference points and the feeling that we are actually doing something.' Nancy Lee Bentley, Wholistic Health Expert & Author of Truly Cultured www.TrulyCultured.com 'The ideal entry point for leaders and innovators in all organizations for understanding and instituting change towards sustainability ... essential, transformative reading for leaders in business, organizations, and government, and professionals of all description in all sectors who are working on whole systems change in pursuit of strategies for innovation, sustainability, and profitability, as well as students in business and management.' Sustainable Village"

"Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam.

---

This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence."

"Mengingat pentingnya Lembaga Distributor dalam pemasaran hasil akhir produksi, maka penulis dalam penulisan ini akan menjabarkan mengenai pengaturan lembaga distributor di Indonesia terkait dengan Prinsipal dan Distributor dalam negeri serta penerapan Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y. Lembaga Distributor bukanlah lembaga baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006), telah mengatur mengenai Lembaga Distributor di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang telah membuat perjanjian pendistribusian di Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Departemen Perdagangan. Penerapan Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata terhadap Perjanjian Distributor antara PT. X dan PT. Y pada dasarnya telah sesuai dengan KUHPerdata dan juga sesuai dengan Permendagri No. 11/M- DAG/PER/3/2006 yang merupakan peraturan lebih lanjut tentang perjanjian distributor di Indonesia. Namun, pada Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y ini masih terdapat ketidaksetaraan dalam kedudukan hukum yaitu dengan terdapatnya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal.

---

In relation the necessity of Distribution Institution as the marketing of production business activities, in this thesis the author will describe the details of Distributorship Agreement under the Indonesia contract laws in the frame work of national distributorship agreement in which the Principal and the Distributor are located in Indonesia. Study case analysis upon Distributorship Agreement between PT. X and PT. Y that conducted under Indonesia contract law and Minister of Trade Regulation No.11/M-DAG/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Goods and/or Services. In this observation, the author has found that in such Distributorship Agreement that the position between the Principal and the Distributors are not equal between one and another this fact can be found from provision concerning the termination of contract by the Principal that can be conducted without any prior notice or approval from Distributor."

"Manusia selama hidupnya tidak akan lepas dari adanya suatu perjanjian. Adapun perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada zaman sekarang ini, salah satu perjanjian yang paling sering dibuat adalah perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian tidak bernama. Pengaturan mengenai waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019). Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuatan perjanjian waralaba harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, termasuk syarat sahnya perjanjian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya terdapat kasus mengenai perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan KUHPerdata, PP 42/2007 dan Permendag 71/2019. Kasus tersebut seperti yang terjadi antara para pihak dalam Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia, ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha waralaba, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI menurut Permendag 71/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dalam perkara tersebut melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yaitu syarat sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba dibuat bertentangan dengan PP 42/2007 dan Permendag 71/2019

---

Humans during their lives will not be separated from the existence of an agreement. The agreement must be made by fulfilling the legal requirements of the agreement. In this current era, one of the most frequently made agreements is the franchise agreement which is an innominaat agreement. Regulations regarding franchising are specifically regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising (PP 42/2007) and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising (Permendag 71/2019). Although not specifically regulated in the Civil Code (KUHPerdata), the making of a franchise agreement must follow the provisions stipulated in Book III of the Civil Code, including the legal terms of the agreement. However, it is possible that in reality there are cases regarding franchise agreements that violate the provisions of the Civil Code, PP 42/2007 and Permendag 71/2019. This case is like what happened between the parties in Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Therefore, this research will discuss the legal provisions regarding agreement law in Indonesia, positive legal provisions in Indonesia which regulate the implementation of a franchise business, as well as a legal analysis of Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI according to Permendag 71/2019. This research is a normative juridical research with a statutory and case study approach. From this research it can be found that the franchise agreement made by the parties in the case violates one of the legal terms of the agreement, namely the terms of a lawful cause. This is because the franchise agreement was made contrary to PP 42/2007 and Permendag 71/2019"

"Pengaruh arus globalisasi sebagai salah satu konsekwensi pembangunan ekonomi telah membawa dampak luas terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini di tandai dengan banyaknya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistim hukum nasional, karena kegiatan bisnis sebagaimana pasar nasional adalah juga merupakan pasar internasional. Kenyataan demikian dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian Innominat yang antara lain meliputi perjan-jian- Leasing, Franching, dan Factoring. Perjanjian-perjanjian Innominat tersebut tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dapat hidup dan berkembang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita menganut sistim terbuka dan azas kebebasan berkontrak artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja, kepada masyarakat di berikan ke bebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Azas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat tetapi kenyataan sekarang seringkali tidaklah demikian. Seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sederajat secara ekonomis dan dalam kondisi seperti ini sering kali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi."

"Seumumnya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian gadai adalah kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Namun tidak tertutup kemungkinan terlibatnya pihak ketiga, baik sebagai pemberi gadai atau pemegang gadai. Dalam hal terjadi wanprestasi dari debitur/pemberi gadai dan cukup dasar bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi barang gadai maka terdapatlah peran penting notaris untuk membuat akta berkaitan acara eksekusi barang gadai dimaksud. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana didalamnya terdapat pembatasan mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta.Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara kualitas pihak-pihak dalam sebuah eksekusi gadai saham dan ketentuan mengenai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris. Dibahas pula mengenai keputusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta sehubungan dengan putusannya berkaitan dengan kasus mengenai pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta. Dalam keputusan tersebut terjadi kekeliruan penerapan peraturan mengenai konsep pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta serta kesalahan pemberian sanksi kepada notaris, dimana MPW DKI Jakarta memberikan sanksi melebihi tuntutan pemohon dan UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.Penulisan penelitian mni menggunakan metode penelitian normatif. Notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus dapat membedakan antara pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta dan pihak yang berkepentingan terhadap akta bahkan diperlukan sebuah definisi khusus mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan didapatkan kepastian hukum serta esensi dari kewenangan notaris yang bersumber dari kepercayaan kliennya dapat tercapai.

---

Basically, involved parties in Pledge Agreement are the creditor and debtor in Credit Agreement. But it is not limited to third party to involve as pledgor or pledgee. In terms of debtor's default and pledgee has enough reasons to execute the collateral, then the role of notary to draw deed regarding to the execution became important. As known, the performance of notary occupation is order by Regulation Number 30 Year 2004 of Notary Occupation (UUJN), whereas limitation of parties considered as parties with direct interest to deed.

This research studied and discussed the connection between the quality of parties in the share pledge execution with the regulation pursuant to parties with direct interest to deed which drawn by and/or before notary. Also discussed, the verdict of Notary Overseer Board DKI Jakarta Region in relation to the case regarding to parties with direct interest to deed. In the verdict, mistake occurred regarding to implementation of regulation about the concept of parties with direct interest to deed and error in punishment to notary, whereas the Notary Overseer Board DKI Jakarta Region verdict punishment to notary higher than the applicant plead, UUJN and Ministry of Law and Human Right Regulation Number: M.02.PR.08.10 Year 2004 of Order of Member Appointment, Member Dismissal, Work Order and Order of Notary Overseer Board Investigation.

This research used the normative methodology. Notary and Notary Overseer Board should be able to differentiate between parties with direct interest to deed and parties who have interest to deed, more over it need's specific definition pursuant to parties with direct interest to deed drawn by and/or before notary so there will be no different interpretations and meet the certainty of law, also the essence of notary authority which descended from their client trust can be achieve."

"Maraknya industri entertainment & musik di tanah air, menjadikan bisnis artis management menjadi sesuatu yang fenomenal dan luar biasa besar tingkat pertumbuhannya.Dasar hukum mengenai keagenan (Manajemen Artis), Talent dan Rumah Produksi di Indonesia masih sangat kurang memadai karena belum diaturnya secara special mengenai keagenan dan pengiklanan di Indonesia akan tetapi hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian kontrak keagenan Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban Umum dan kesusilaan. Hukum positif yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Management artis dan talent ataupun hubungan Management artis dengan pihak ketiga diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala gejala tertentu dalam melakukan suatu perjanjian. Dalam penelitian ini, dianalisa suatu kasus mengenai penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja antara Eva Bun Wedding Gallery (Tergugat) dengan Management Artis (Penggugat) yang bertujuan untuk kepentingan Komersial pribadi Tergugat yang sangat merugikan Pihak Para Penggugat.

---

The Incredibly Busy entertainment and music Industry in this country has created unlimited work opportunities for artist management which is a work area that has experienced fenomenal growth, how ever the basic laws associated with agents working together with talent and production house and the third parties in Indonesia is still seen as Insufficient due to the fact that the Indonesian legal system doesn?t provide adequate protection regarding the agency and advertising with in Indonesia. The facts is anyone party can make a contract that does not provide concrete legal binding as long as this contract do not have conflict with the Indonesian legal system. The legal binding between artist and agent and the third parties is arrange in accordance with Indonesian law stated in the third Indonesian law stated in the third Indonesian law book and Patent law no.19/2002.

The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is yuridis normatif, the result of research indicate analitycal evaluation with the purpose of providing very detail data regarding specifik legal elements of the law situation with an agreement. In this research a specific case involving manipulation of the agreement terms by the third party which caused significant lost to the second party has been analysed thoroughly."