Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di propinsi DKI Jakarta, penyakit demam berdarah merupakan salah satu prioritas masalah di bidang kesehatan. Kasus demam berdarah setiap tahunnya terus meningkat bahkan terjadi KLB. Tingginya kasus demam berdarah mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar haik dari pemerintah maupun dari pasien/keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran biaya - biaya yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, yang menjalani perawatan rawat inap di RSUD Tarakan.Tujuan khusus penelitian ini hanya cost of illness dari pasien dan tidak mencakup biaya yang dikeluarkan pemerintah.Desain penelitian adalah survei, yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2004 di RSUD Tarakan, dengan rumus, jumlah sampel 82 responden. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada responden yang sedang menjalani perawatan rawat inap. Selanjutnya data diolah dan dianalisa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responder yaitu jenis kelamin responden yang terbanyak menjalani rawat inap adalah laki-laki. umur rata-rata responden adalah 22.8 tahun.Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA. Sebelum menjalani rawat inap di RSUD Tarakan, responden terlebih dulu mencari pengobatan dengan membeli obat sendiri dan ke tempat sarana kesehatan lainnya. Besarnya biaya sebelum berobat ke rumah sakit rata-rata Rp 38.054, terendah Rp 1.000 dan termahal Rp 704.845, terdiri dari biaya: obat, jasa, laboratorium dan pemeriksaan lainnya dan transportasi.Responden dirawat di rumah sakit rata-rata 4 hari, dengan variasi antara 1 sampai 10 hari . Kelas perawatan yang digunakan responden semuanya kelas III. Responden ke rumah sakit untuk berobat setelah sakit rata-rata 3 hari. Biaya yang dikeluarkan selama menjalani perawatan rawat inap rata-rata sebesar Rp 369.799.Total hari sakit responden adalah antara 4 sampai 15 hari dengan rata-rata 7 hari sakit. Pendapatan responden yang berkurang/ hilang selama sakit rata-rata sebanyak Rp 145.000 dan pendapatan yang berkurang / hilang dari keluarga yang menunggui rata-rata sebanyak, Rp 202.969.Janis biaya yang dikeluarkan selama sakit demam berdarah terdiri dari 12 jenis biaya dengan total biaya rata-rata sebanyak Rp 892.067. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besarnya biaya langsung Rp 423.690, komponen biaya langsung yang terbesar adalah biaya obat ( 48.8% ) dari total biaya langsung . Besarnya biaya tidak langsung sebanyak Rp 468.377. dimana komponen biaya yang terbesar pada biaya tidak langsung adalah opportunity cost ( 74.5%) dari total biaya tidak langsung.Hasil analisis bivariat antara karakteristik responden dengan biaya menunjukkan bahwa total biaya sakit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. pendidikannya SMA keatas biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang pendidikan s/d SMP , pada kelompok yang pekerjaannnya pegawai biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengn kelompok yang pekerjaanya bukan pegawai, pada responden yang lama sakitnya lama, biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok responden yang lama sakitnya singkat sedangkan pada kelompok responden yang lama hari rawatnya lama dan singkat biaya yang dikeluarkan pasien hampir sama.Penelitian ini hanya dilaksanakan di salah satu RSUD di Propinsi DKI Jakarta dan waktu penelitian bersamaan dengan terjadinya KLB demam berdarah maka hasil penelitian ini belum menggambarkan cost of illness pada semua golongan yang ada di Propinsi DKI Jakarta dan hanya merupakan gambaran biaya yang dikeluarkan oleh golongan yang tidak mampu . Karena itu perlu penelitian lagi yang menggambarkan semua golongan dengan melaksanakan penelitian di beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta yang merawat pasien demam berdarah di Propinsi DKI Jakarta.Daftar Pustaka : 30 ( 1986 - 2004 )

---

In the special province of district Jakarta, dengue hemorrhagic fever is in a high priority in of public health program. A case of dengue hemorrhagic fever has been increasing annually. The DHF case incared high cost to government and the patients.

The general objective of this research is to obtain information about total cost of DHF disease to those who have been hospitalized at the Tarakan RSUD.The specific objectives of this research is to find out the out the pocket cost of illness being borne by the patient.

This study Surveyed patients being treated at the Tarakan RSUD from April through May 2004 with total sample of 82 respondents . Data were collected by interviewing directly the 82 patient/ family stay in the hospital. The data was then processed and analyzed.

The result indicates that most of (he patient are male, with average age of 22.8 years old. Their educational background are mostly Senior High School graduates. Before being hospitalized at the Tarakan hospital, they fought medicines or went medical facilities. The average cost of priored medicine was Rp 38.054 consist : medicines, services, laboratory, other medical and transportation.

On average, patients need to be hospitalized for 4 days varying 1 to 10 days. All wards used are found out to be the third class. Respondent to go to hospital for make medicine after they are sick 3 days ago. The average cost for to care health in hospitals was Rp 369.700.

Totally, it took them to recover from the illness for 4 to 15 days averaging 7 days. The income average of respondent to decrease during sick as Rp 145.000 and income average of they family to decrease was Rp 202.969

The total expenditure breaks for 12 kind of cost amounting to Rp 892.067 on average. The expenditure is categorized into direct cost and indirect cost. The direct cost amounting Rp 421690 which medicine cost ( 48.4%) is the biggest cost of total direct cost component. The indirect cost amounting Rp 468.377 which opportunity cost (74,5%) is the biggest cost of total indirect cost component.

The result of bivariat indicate cost of illness of the men more expensive than women, senior high school education background cost of illness than secondary school, official group than not official, sufferers an illness has had along time and short time the cost are almost same.

The research that carried out in once of Regional Public Hospital ( RSUD) in the province of Jakarta and at the time has out break dengue hemorrhagic fever moment with the result that research not yet describe of cost of illness from the all group in DKI Jakarta province , and only to find cost of illness by destitute category. It is need to make a future study in the several vertical hospitals and private hospitals that is dengue hemorrhagic fever patients in DKI Jakarta province.

References: 30 ( 1945 - 2004)"

"Penanggulangan TB di Propinsi Lampung dan juga Kabupaten Tanggamus mencakup upaya pengobatan dengan target angka kesembuhan minimal 85% dari kasus baru TB BTA positif setiap tahunnya, serta cakupan penemuan penderita secara bertahap setiap tahunnya diupayakan agar mencapai 70% pada tahun 2005, yang dilakukan melalui unit pelayanan Puskesmas yang ada dan unit pelayanan kesehatan lainnya.Di Propinsi Lampung penanggulangan TB sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal itu terlihat dari cakupan penemuan penderita TB BTA positif pada tahun 2002 baru mencapai 26%, dengan angka kesembuhan 68%. Demikian juga di Kabupaten Tanggamus. walaupun penanggulangan TB sudah menggunakan strategi DOTS dengan panduan obat jangka pendek yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi penemuan penderita TB BTA Positif hanya mencapai 22% dengan angka kesembuhan sebesar 66%.Tenaga perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) dalam menangani penderita tuberkulosis menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan tahapan mulai dari pengkajian terhadap penderita untuk mengumpulkan data, menganalisa dan mengindetifikasi masalah yang berhubungan dengan penderita, kemudian melaksanakan penanganan dan bertindak sebagai PMO serta melakukan penilaian untuk memantau perkembangan penderita.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kinerja petugas perawat kesehatan masyarakat, mengetahui hubungan karakteristik responden dan karakteristik penelitian dengan kinerja petugas perawat kesehatan dan mengetahui variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja petugas perawat kesehatan masyarakat dalam penanganan penderita TB di Kabupaten Tanggamus.Penelitian ini menggunakan desain cross sectional/potong lintang, dimana pengukuran variabel bebas yaitu variable individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis, dan variabel terikat yaitu kinerja petugas perawatan masyarakat dilakukan secara bersamaan. Pengukuran variabel bebas dan terikat menggunakan kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang mempunyai kinerja baik dan kinerja tidak baik sama besar, yaitu masing-masing 50%, terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik responden (umur, jenis kelamin) dengan tingkat kinerja petugas perawat kesehatan, terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik penelitian (lama kerja, pengalaman, imbalan, kepemimpinan, motivasi) dengan tingkat kinerja petugas perawat kesehatan dan varibel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kinerja petugas perawat kesehatan adalah lama kerja dan motivasi.

---

To overcome tuberculosis (TB) in the Province of Lampung and the District of Tanggamus has been conducted the therapeutic efforts by achieving minimal cure rate target that is 85% out of new cases of TB with BTA positive in every year and also the coverage of patient found gradually reaches 70% in 2005 which is conducted at available Puskesmas and another community health centers.

At the present, the handling of TB has not been showing a satisfactory result. It was shown from the coverage of TB patients with BTA positive in 2002 just reached 26% with cure rate 68%. Although the handling of TB in the District of Tanggamus has used DOTS Strategy in which using integrated short-term medicines for free but the patients of TB with BTA positive revealed 22% with cure rate 66%.

Public health nursing staffs (Perkemas) in handling TB patients used nursing process approach initiated from patient review to collect data, to analyze, and to identify the problems related to the patient, to conduct the treatment and acted as PMO and also to evaluate in monitoring the patient progress.

The study was aimed to assess the performance of public health nurse, to assess relationship between the characteristics of respondent and research and the performance of public health nurse on handling TB patients in the District of Tanggamus.

The study used cross sectional design in which the measurement of independent variables including individual, organization, and psychological variables were assessed at the same time with dependent variables of the performance of public health nurse. The measurement used questionnaire.

The study resulted that proportion of respondent who had good performance and inadequate performance was equal, 50% in each There was significant relation between the characteristics of respondent (age and sex) and the performance level of public health nurse. Also there was significant relation between the characteristic of research (work span, experience, incentive, leadership, motivation) and the performance level of public health nurse. The most dominant variables towards the performance level of public health nurse were work span and motivation."

"Kekurangan Energi Protein (KEP) pada balita masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Seperti diketahui bahwa masalah gizi kurang akan berdampak pada penurunan intelegensia dan produktifitas dan pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat intelektualitas bangsa dan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga dikhawatirkan bangsa Indonesia tidak dapat bersaing dengan bangsa lain di era globalisasi. Dengan memperhatikan masalah gizi kurang yang dihadapi dewasa ini, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita dan memprediksi faktor yang paling berperan terhadap kejadian status gizi kurang pada balita di pedesaan Jawa Tengah tahun 2002. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil survei Helen Keller lnternasional (HKI) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. Disain penelitian adalah cross sectional. Populasi adalah seluruh anak balita (umur 0-60 bulan) di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel adalah multistage cluster. Dari sebanyak 8110 balita yang ada pada data sekunder, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan maka didapatkan sebanyak 7582 balita yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Status gizi balita diukur dengan pengukuran antropornetni menggunakan indeks BB/U dan disajikan dalam Z skor. Analisis data meliputi univariat, bivariat (Pearson Chi Square dan regresi logistik sederhana) dan analisis multivariat (pemodelan dengan regresi logistik multivariat).Hasil penelitian menunjukkan terdapat masalah gizi kurang di Jawa Tengah, khususnya pada balita dengan prevalensi gizi kurang (Z skor < -2 SD) sebesar 31,3 % dimana 4,6 % diantaranya adalah gizi buruk. Hasil analisis multivariat ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita adalah umur anak, penyakit infeksi, status gizi ibu, pendidikan bapak, pendidikan ibu, nomor urut lahir anak, dimana masing-masing mempunyai peranan yang spesifik dalam mempengaruhi status gizi. Pengaruh penyakit infeksi pada balita terhadap status gizi berkaitan dengan keadaan sanitasi. lingkungan keluarga yang kurang baik. Faktor yang dominan dalam mempengaruhi status gizi balita adalah umur balita kemudian status gizi ibu, kemudian pendidikan ibu, pendidikan bapak, nomor urut lahir anak dan penyakit infeksi. Model regresi logistik yang terbentuk cukup mantap untuk memprediksi karena hampir 70 % variabel yang ada dalam model dapat menerangkan kondisi status gizi. Hasil ini diharapkan dapat dipakai oleh penentu kebijakan dalam penanggulangan masalah gizi kurang pada balita.Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pengelola program dan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan propinsi, perlu menekankan prioritas penanggulangan masalah gizi kurang pada balita umur 6-23 bulan. Perlu dilakukan peningkatan status gizi ibu khususnya pada keluarga balita dengan sosial ekonomi rendah, melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu program pelatihan .khususnya kepada ibu-ibu untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya rumah tangga Perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program pemberian paket produktif (sistem bergulir) pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mengatasi adanya penyakit infeksi pada anak maka perlu penyuluhan tentang sanitasi lingkungan keluarga.Daftar Pustaka: 82 (1982-2004)

---

Protein-energy malnutrition of children under five year is still health problem in Indonesia. Like we know that malnutrition will impacts - decreased intelegentia and productivity and so will impact to decreased level of nation intellectuality and decreased human resources and is apprehensived Indonesia nation can not competed with others nation in era globalization. With attention to malnutrition who was attended this time, government and community be needed increased vigilance and efforts to tackling.

The purpose of this study is to examine influence factors of nutritional status underfive children and predicted factors was most role in case malnutrition of underfive children in rural Central Java, year of 2002. This study was use secondary data from result survey of Helen Keller International joint with Office of Health Central Java Province. Study designed was cross sectional. The population was underfive children (0-60 years) in rural Central Java. Sampling methods was multistage cluster. From 8110 underfive children in secondary data, with inclusion and exclusion criteria was has been definited, so be obtained 7582 underfive children was fulfill criteria for analyzed. Nutritional status was measured with anthropometric, and weight-for-age index and was asserted with Z-score. Data analysis with univariate, bivariate (Pearson Chi Square and Logistic Regression) and multivariate (Multivariate Logistic Regression Model).

The result of study show there was malnutrition problem in Central Java, especially of underfive children with prevalence of malnutrition (Z-score < -2 SD) are 31,3 %, where 4,6 % of them is severe malnutrition. The result of multivariate analysis was there are 6 factors influenced nutritional status underfive children was children age, infection, mother nutritional status, father education, mother education, number of birth child there were each others have specific role in influenced nutritional status. Role of infection to nutritional status associated with family environment sanitation that less good. Dominant factors influenced nutritional status underfive children was children age then mother nutritional status, mother education, father education, number of birth child and infection. Logistic Regression Models that was resulted enough steady to predict because almost 70 % variable in model can explain condition of nutritional status. This result was hope can applied by provider in tackling malnutrition problem in underfive children.

The study recommended to organizer of program and cross sector in district level and province level, necessary emphasize priority tackling malnutrition problem of children age 6-23 month. Be needed to increasing mother nutritional status especially to family with low social economic, by means of community empowerment program, that is trained program especially to mother for increasing organizing family resources. Necessary to empower family economic by means of distribution productive package (turned system) effort extended productive economic appropriate with potential in each district. To tackling infection in children be needed to conducting communication about family environment sanitation.

Bibliography: 82 (1982-2004)"

"Imbalan atau kompansasi yang diterima dari pasien atau oleh pelaksana pelayanan kesehatan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikan kepada pasien atau klien tersebut disebut Jasa Pelayanan. Belum terdapatnya peraturan/perundangan-undangan yang sesuai dengan job's pola pembagian jasa pelayanan tersebut maka setiap pimpinan rumah sakit harus arif dan bijak mengatur dan mendistribusikannya. Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, seperti juga rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit jiwa lainnya, tidak jarang kebijakan yang diambil untuk pola pembagian jasa pelayanan menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakwajaran dan kurang proporsional oleh sebagian karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, terhadap pola pembagian jasa pelayanan series usulan pola pembagian jasa pelayanan yang sesuai dengan asas atas keadilan, kewajaran dan proporsional serta sesuai dengan harapan karyawan sendiri. Suatu studi kasus dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan dari Rumah Sakit jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang. Dokumen/arsip yang ada dan terkait dengan pola pembagian jasa pelayanan tersebut dilakukan obeservasi dan pengkajiannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran Pola Pembagian Jasa Pelayanan itu dirasakan oleh sebagian karyawan belum adil, layak dan proporsional dan sangat tergantung dari Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang atas rekomendasi Tim Evaluasi Jasa Pelayanan melalui kesepakatan tim atau komitmen karyawan. Tenaga profesional terutama tenaga profesi perawat sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pola pembagian jasa pelayanan. Peneliti menyarankan agar usulan pola pembagian jasa pelayanan yang baru dipertirnbangkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang sebagai bahan masukan untuk merevisi pola pembagian yang sekarang dan memasukan beberapa variabel internal dan eksternal dari Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang, dalam pola pembagian jasa pelayanam Kemudian disarankan juga untuk mensosialisasikan fakor-faktor internal dan eksternal tersebut serta asasasas keadilan, kewajaran dan proporsional dalam pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, dan yang sangat penting adalah komitmen karyawan dan pemahaman kerja sama tim dalam mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang.

---

Analysis on Policy on Distribution of Service Rewards Applied in Prof HB Saanin Mental Hospital, Padang West Sumatera Province Year 2004Incentive or compensation sourced from patient/client by health provider in hospital for the service provided is called as service rewards. The unavailability of rules regarding the distribution of service rewards forced hospital managers to wisely distribute it. As in many other hospitals, the distribution of service rewards applied in Prof HB Saanin Mental Hospital invited injustice feeling and felt as unfair and non-proportionate by some employees.

This study aimed at investigating influences internal and external factors within the Prof FIB Saanin Mental Hospital environment on distribution pattern of service rewards. This study also provides distribution pattern that is in line with justice, fairness, and proportionate principles and accepted by the employees.

This study was a case study using qualitative method with informants from the hospital Available related documents and archives were observed and reviewed.

The study results reveal that the distribution of service rewards was felt as injustice and inappropriate and was heavily depended on hospital policy based on recommendation by service rewards evaluation team processed by team agreement or employee's commitment. Nurses played very decisive role in the decision making process on service rewards distribution.

It is suggested to the hospital management to consider the proposal of new service reward distribution pattern as input to revise the existing pattern and to include several internal and external variables in the distribution pattern. It is also suggested to socialize those factors and justice, -fairness, and proportionate principles in distribution pattern. The most important thing is employee's commitment and understanding about teamwork in implementing the hospital vision."

"Di Indonesia penggunaan merkuri dalam jumlah besar terdapat pada pertambangan emas. Satu diantaranya berada di Desa Ratatotok kecamatan Belang kabupaten Minahasa propinsi Sulawesi Utara. Disini juga terdapat pertambangan emas dalam skala besar, PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) yang membuang limbah tailling ke laut Teluk Buyat. Penggunaan merkuri yang luas menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan dan badan-badan air sehingga dapat mengkontaminasi biota laut yang ada di dalamnya, terutama ikan pada akhirnya Akan masuk ke rantai makanan manusia dan berdampak terhadap kesehatan.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kadar merkuri dalam darah dan hubungannya dengan pola mengkonsumsi ikan pada masyarakat desa Ratatotok kecamatan Belang kabupaten Minahasa propinsi Sulawesi Utara tahun 2003. Rancangan penelitian Cross Sectional data sekunder hasil penelitian gangguan kesehatan masyarakat akibat pencemaran merkuri pada masyarakat desa Ratatotok dan Teluk Buyat, yang berumur antara 16-64 tahun dan bersedia diambil sampel darahnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pola konsumsi ikan dengan kadar merkuri dalam darah dan variabel pekerjaan sebagai faktor confounding. Artinya responden yang mengkonsumsi ikan sebanyak 5-7 kali dalam seminggu berisiko 17 kali lebih untuk mempunyai merkuri dalam darah > 1,5 µg/dl dibanding dengan masyarakat yang hanya mengkonsumsi ikan sebanyak 1-2 kali saja dalam seminggu setelah dikontrol variabel pekerjaan sebagai penambang emas tanpa izin (PETI). Sedangkan masyarakat dengan pola konsumsi makan ikan 3-4 kali seminggu berisiko 10 kali lebih untuk mempunyai merkuri dalam darah > 1,5 µg/dl dibanding dengan masyarakat yang hanya mengkonsumsi ikan sebanyak 1-2 kali saja dalam seminggu.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif mulai dari sumber pencemaran, kandungan merkuri pada ikan yang biasa mereka konsumsi yaitu dari hasil tangkapan nelayan dari perairan Teluk Buyat, serta dampak kesehatan yang mungkin timbul mengingat sebagian besar (52%) kadar merkuri dalam darah masyarakat telah melampaui nilai ambang batas yang direkomendasikan.Daftar Pustaka : 50 (1981-2002)

---

Relationship Between Fish Consumption Pattern and Blood Mercury Level in Ratatotok Village, Belang Subdistrict, Minahasa District, North Sulawesi Province in 2003In Indonesia, the use of mercury of large numbers can be found in gold mining. One of the gold mines is located in Ratatotok village, Belang subdistrict, Minahasa district, North Sulawesi province. Here a large scale gold mining company, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) disposed tailing waste to Teluk Buyat sea. Extensive mercury usage caused environmental and water bodies contamination as to contaminate sea biota particularly fish, which, in turn will enter human food chain. Health impact monitoring could be done by examining biologic indicators, blood in this case.

This study aims to describe blood mercury level and its relationship with fish consumption pattern, This study used secondary data obtained through other research on public health problems caused by mercury contamination in Ratatotok village and Teluk Buyat in 2001, using cross sectional design, population was inhabitants of Ratatotok village and Teluk Buyat and sample was inhabitant of Ratatotok and Teluk Buyat aged 16-64 years old and willing to be blood sampled.

The study showed that there was statistically significant relationship between fish consumption pattern and blood mercury level, with occupation as non-licensed gold miner (PETI) as confounding factor. This means that the PETIs tended to eat fish 5-7 times a week and had blood mercury level of X1.5 µg/dl.

The results of this study is expected to be used as reference by other researcher to conduct a more comprehensive study started form Tie A. Tie B, Tie C, and health impact (Tie D), considering that more than half (52%) of subject in this study had blood mercury level over the recommended level.

References: 50 (1981-2002)"

"Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu dengan perdarahan antepartum di RSU dilakukan penelitian dengan rancangan case-control yang menggunakan data rekam medis di RSU se wilayah III Cirebon tahun 1992-1996 yang dipergunakan format MCM sebagai alat pengumpul data. Populasi adalah ibu hamil yang datang ke RSU dengan komplikasi perdarahan antepartum, diambil seluruh kasus kematian ibu PAP sebagai sampel yaitu 53 ibu PAP dan 263 ibu PAP yang tidak meninggal dan terpilih sebagai control. Digunakan analisa univariat, bivariat dan regresi logistik untuk memperkirakan OR dan 95% confidence interval serta interaksi digunakan untuk memerikasa efek modifikasi. Temyata yang berpotensi sebagai konfonding adalah persalinan dan kesiapan darah, umur kehamilan dan kegawatan serta frekuensi hamil dan kegawatan adalah persalinan dan kesiapan darah, umur kehamilan dan kegawatan serta frekuensi hamil dan kegawatan. Melalui penelitian ini didapat faktor penentu terhadap kematian ibu PAP adalah tindakan pengakhiran persalinan, pendidikan ibu, kondisi kegawatan saat tiba di RSU, status rujukan, umur kehamilan, frekuensi kehamilan dan kesiapan darah. Ternyata variabel persalinan menjadi faktor penentu utama terhadap kematian ibu dengan perdarahan antepartum di rumah sakit Umum, tepatnya ibu PAP yang datang ke RSU tidak diakhiri persalinan rnempunyai risiko kematian lebih besar dari pada yang diakhiri persalinan di RSU. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah kematian ibu PAP di RSU antara lain setiap ada kasus PAP diatas 35 minggu baru dapat di pulangkan setelah tindakan pengakhiran kehamilan; dan sarana tenaga, material khususnya untuk pembedahan dan pembiayaan serta prosedur tetap di RSU senantiasa menjadi perhatian pimpinan RSU dan Pemerintah Daerah untuk pemenuhannya. Untuk pelayanan kesehatan ekstemal RSU diharuskan segera merujuk ibu PAP tanpa melakukan manipulasi apapun serta memberikan pertolongan pertama untuk perdarahannya baik infus maupun transfusi. Selain itu agar senantiasa diupayakan pembatasan kehamilan yang dapat mempengaruhi kematian ibu khususnya ibu dengan PAP. Karena pendidikan ibu mempengaruhi kematian Ibu PAP maka pemberdayaan wanita menjadi panting agar wanita dapat mengambil keputusan sendiri, dapat mempersiapkan kelahiran dengan baik sehingga 2 keterlambatan dapat dihindari; dengan melibatkan keluarga masyarakat dan aparat.

---

It is found out through the research that the decisive factor responsible for the death of pregnant women with antepartum hemorrhage are the effort of breaking up the pregnancy with child birth, the educational back ground of the women, the condition of criticalness when they enter the hospital, the status of reference, the age of pregnancy, the frequent of pregnancy, and the readiness of blood. It is found out too that the child birth variable is the main decisive factor on the death of pregnant women with antepartum hemorrhage; the death risk is higher on the pregnant women with antepartum hemorrhage without child birth efforts in comparison to the others with child birth efforts.

It can be concluded that, to prevent the pregnant women with antepartum hemorrhage from death, there should be the effort of breaking u[ the pregnancy with child birth, the availability dualified human resources and equipments for surgical operation, financing, and the regular procedure applied at the hospitals should always be paid attention by the head of the hospitals and the local goverment. For the external health service, the hospitals should immediately refer to the pregnant women with antepartum hemorrhage without making any manipulation and give them the first aid for their bleeding. In addition, there should be efforts to restrict pregnancies which may cause death to the pregnant women with antepartum hemorrhage.

Since the educational back ground influences the death of the pregnant women with antepartum hemorrhage, the women's education should be increased in order that they can make their own decisions in the anticipation of their child birth involving the families, sorroundings, and goverment agencies."

"ABSTRAKProses restrukturisasi yang dilakukan oleh BUMN dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas membawa dampak bagi rumah sakit BUMN milik PTP Nusantara II yang mempunyai 4 rumah sakit di Sumatera Utara. Dampak tersebut adalah adanya kebijaksanaan Direksi PTP Nusantara II yang tadinya merupakan cost center bagi perusahaan dapat menjadi rumah sakit mandiri yang bersifat revenue center.Untuk membuat perencanaan strategi rumah sakit dilakukan penelitian kualitatif terhadap keempat rumah sakit dengan melakukan analisis SWOT serta penilaian posisi dan penetapan strategi melalui pendekatan tekhnik matrik LMUI.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa keempat rumah sakit berada pada posisi kuadran II stabilisasi. Posisi ini menunjukan bahwa ternyata rumah sakit untuk pertumbuhannya mempunyai peluang yang sangat besar akan tetapi kelemahannya sangat banyak dibandingkan dengan kekuatannya.Sasarannya adalah meningkatkan hasil usaha dengan memperluas cakupan pelayanan dan melakukan efisiensi, serta penampilan organisasi dan manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar akreditasi pada tahun 2000. Sasaran khusus untuk masing-masing rumah sakit adalah menjadi rumah sakit mandiri pada tahun 2002 untuk Rumah Sakit Tembakau Deli sebagai rumah sakit rujukan ; tahun 2003 untuk Rumah Sakit GL tobing sebagai rumah sakit dengan pelayanan unggulan atau rumah sakit khusus ; sebagai rumah sakit dengan pelayanan kesehatan paripurna pada kedua rumah sakit lainnya yaitu tahun 2004 untuk Rumah Sakit Bangkatan dan tahun 2005 untuk Rumah Sakit Zubir Harahap.Strategi pokok pengembangan rumah sakit adalah strategi stabilisasi dan strategi ekspansi. Strategi stabilisasi bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam rumah sakit yaitu adanya otonomi dalam bidang keuangan, logistik dan personalia, menyesuaikan struktur organisasi, meningkatkan manajemen keuangan, melaksanakan manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu dan manajemen pemasaran. Strategi ekspansi bertujuan merebut peluang pasar yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas cakupan pelayanan melalui pengembangan pasar dan pengembangan jenis pelayanan kesehatan yang tentunya harus disertai dengan melengkapi sarana dan fasilitas rumah sakit. Penerapan strategi tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk masing-masing rumah sakit adalah strategi diferensiasi untuk Rumah Sakit Tembakau Deli, strategi fokus untuk Rumah Sakit GL Tobing serta strategi kepemimpinan biaya untuk Rumah Sakit Bangkatan dan Rumah Sakit Zubir Harahap.Daftar Pustaka : 30 (1984-1997)

---

ABSTRACT

Main Development Strategy For PTP Nusantara II Hospital In North Sumatera, IndonesiaThe restructurisation operation undergone by state-owned companies in anticipating the globalization era and free-trade brings considerable impact to the four hospitals owned by state-owned, PTP Nusantara II in North Sumatera. This is reflected in the management direction to turn the hospitals from being cost-centers into revenue-centers, independent hospitals.

In planning the hospital strategy, a qualitative research was performed against the four hospitals using SWOT analysis and LMUI matrix approach. LMUI matrix is a technique used to evaluate position and to decide on strategy. The four hospitals were found to be at the stabilization phase, which is shown by being at the 2nd quadrant of the LMUI matrix.

Specific target for each hospital towards independent hospital are Tembakau Deli Hospital to be reference hospital by 2002, GL Tobinh Hospital to be distinguished hospital or hospital with specific service by 2003, while both Bangkatan Hospital and Zubir Harahap Hospital are to become comprehensive hospital by 2003 and by 2005 respectively.

The main strategies for the hospitals are stabilization and expansion strategies. The stabilization strategy is aimed at overcoming the hospital's disadvantageous by awarding autonomy for financial, logistics and personnel-related system, by performing cost-efficient operations and improving the organization and management performance as well asoptimizing the organizational structure, improving the Financial management, accomplishing Human Resource management, Quality management and Marketing management. Expansion strategy objectives are to increase their revenue by seizing market opportunity through service diversification, through market development and product development, coupled by efforts to equip the hospitals with essential facilities and infrastructures.

The strategy implementation would have to be customized according to each hospital's conditions. Their marketing strategies are differentiation strategy for Tembakau Deli Hospital, focus strategy for GL Tobing Hospital, and cost-leadership strategy for both Bangkatan Hospital and Zubir Harahap Hospital.

Bibliography : 30 ( 1984-1997 )"

"Masalah sampah erat sekali kaitannya dengan jumlah penduduk kota yang bermukim, dan berkaitan pula dengan bentuk kehidupan, kegiatan dan usaha dari penduduk itu. Oleh karena itu sampah merupakah salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, besar dan sedang bahkan telah meniadi permasalahan nasional. Pencemaran paling utama di Indonesia ialah pencemaran oleh limbah domestik terutama yang berasal dari rumahtangga. Oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban, maka pengelolaannya amat pelik dan harus diberi prioritas utama. Namun begitu, upaya mengatasi permasalahan sampah tidak akan terselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan masyarakat perlu juga diajak berperanserta secara aktif. Bagi Kotamadya Palembang, misalnya untuk menunjang Palembang BARI (Bersih Aman Rapih dan Indah) peranserta masyarakatnya sangat perlu digerakkan secara sungguh-sungguh. Berdasarkan pengamatan dini yang dilakukan di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Palembang pada awal bulan Januari 1995, keberadaan sampah padat yang banyak berserakan di tanah patut diduga disebabkan oleh peranserta masyarakat yang relatif rendah. Secara teoritis, rendah atau kurangnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah terkait dengan faktor-faktor seperti; umur, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, daerah asal dan pendapatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah "random sampling" tanpa pengembalian. Pengumpulan data diperoleh dengan jalan wawancara berstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam mengolah data digunakan pendapatan prosentase tampilan, kategorisasi. Adapun analisis data menggunakan distribusi frekuensi, rumus statistik nonparametrik, Khi kuadrat (X2), koefisien kontingensi C, koefisien phi (Phi Coefficient), dan varian cramer (Cramer's V). Dari hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih lima bulan, mulai Maret sampai dengan Juli 1995, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:I. Sampah yang berserakan di tanah, selokan dan di sungai bila tidak ditanggulangi dapat menyebabkan permasalahan atau gangguan lingkungan antara lain; timbul perasaan tidak estetik, kotor, menjijikan dan masalah kesehatan. Disamping itu sampah yang berserakan di tanah tadi akan dikais oleh pemulung, binatang dan cenderung akan masuk ke selokan dan menyumbatnya sehingga akan terjadi banjir.II. Dari hasil penelitian terhadap 105 responden, diparoleh gambaran bahwa; a) tingkat pendidikan masyarakat dari SD sampai ke Perguruan Tinggi, b) tingkat pendapatan keluarga sebagian besar dibawah Rp.200.000, yaitu 72,38% c) sebagian besar pekerjaan penduduk adalah non PNS.d) usia sebagian besar di atas 40 tahun. e) lama tinggal antara 16 sampai 20 th ada 39%.f) daerah asal didominasi oleh penduduk pendatang 64,8%.III. Uji terhadap hipotesis menuniukkan bahwa:a. Dari hasil jawaban responden dan pengamatan penulis maka hipotesis umum tentang relatif rendahnya peranserta masyarakat'di Kelurahan 23 Ilir Palembang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut:1. Dari hasil penelitian bahwa ada 78,1% responden yang tidak membayar retribusi sampah sedangkan hanya 21,9% responden yang membayar retribusi sampah.2. Dari hasil pengamatan bahwa kecilnya angka ketidak hadiran responden menghadiri pertemuan tentang kebersihan yaitu nol persen.3. Dari hasil pengamatan bahwa kecilnya angka responder yang tidak melakukan kegiatan bersama-sama atau gotong royong yaitu nol persen.4. Dari hasil penelitian bahwa terdapat 53,33% responder yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah mengenai kebersihan dan 46,67% yang mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut.b. Dengan menggunakan of = 0,01, hipotesis kerja tentang adanya perbedaan yang signifikan antara peranserta masyarakat di Kelurahan 23 Ilir dengan menggunakan program SPSS/PC+V3.0 terhadap uji Statistik Chi Square maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:- Usia, tidak berarti.- Pendidikan, berarti.- Jenis pekerjaan, berarti.- Lama tinggal, tidak berarti.- Daerah asal, tidak berarti.- Pendapatan, berarti.V. Pengawasan yang kurang atau tidak efektif dari petugas LKMD atau Kelurahan 23 Ilir terhadap pengelolaan sampah atau kebersihan dalam rangka melaksanakan Perda No.3 Tahun 1981 jo. Perda No.8 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota atau yang dikenal dengan Palembang kota BAPI (bersih, aman, rapih dan indah). Tidak dilakukan penyuluhan kebersihan oleh DKK dan ada 78,09% responden yang melanggar Peraturan Daerah di atas dengan membuang sampah sembarang dan membakar sampah, yang membuang sampah ke TPS ada 21,91. Dan ada 67,61% yang tidak mempunyai tempat pewadahan sampah sementara di rumahnya maupun di depan rumahnya."

"ABSTRAKPeningkatan jumlah penduduk dan perkembangan agro industri menuntut peningkatan produksi pertanian yang semakin tinggi, padahal lahan pertanian yang subur semakin menyusut untuk berbagai kepentingan pembangunan non pertanian. Oleh karena itu pengembangan pertanian semakin mengarah kepada lahan-lahan marjinal (khususnya di luar Pulau Jawa), seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.Sebagai wilayah potensial pengembangan pertanian, peranan lahan rawa pasang surut sebagai sumberdaya akan semakin strategic, tidak hanya untuk menyangga produksi pangan nasional, industri pedesaan dan pengembangan wilayah, tetapi secara khusus pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut terutama dikaitkan dengan program transmigrasi yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.Salah satu program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemrrintah Daerah Tingkat I Lampung, yaitu pendayagunaan sumberdya rawa dengan rata reklamasi di daerah Rawa Mesuji Tulang Bawang (Rawa Jitu), Lampung Utara. Kebijaksanaan pembangunan Rawa Jitu mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) kebijaksanaanreklamasi area seluas ± 20.000 hektar dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pengembangan wilayah pertanian; (2) kebijaksanaan transmigrasi lokal (pemukiman kembali penduduk) eks perambah hutan dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan dukungan pembangunan sarana dan prasaranafisik, prasarana sosial, ekonomi dan kelembagaan . Pada satu sisi program ini mencakup aspek peningkatan produktivitas lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahterean petani secara layak dan berkesinambungan. Namun pada sisi lain program pengembangan wilayah pertanian yang terkait dengan program translok juga akan berdampak pada lingkungan fisik, biologi, serta sosial ekonomi dan budayaUntuk melihat keragaan akhir dari program pengembangan wilayah pertanian tersebut, maka secara khusus dilakukan penelitian yang pengkajiannya meliputi aspek: (1) pengembangan wilayah pertanian Rawa Jitu; (2) dampak terbadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya, khususnya tingkat kesejahteraan petani; serta (3) analisis aspek pengembangan wilayah. Secara khusus dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian, antara lain:1. Bagaimanakah tahapan dan proses pengembangan wilayah pertanian di Rawa2. Bagaimanakab kondisi lingkungan di daerah Rawa Jitu yang menyangkut aspek fisik, biologi, geologi dan sosial ekonomi;3. Bagaimanakah keragaan akhir beberapa indikator kunci sosial ekonomi dan budaya petani, seperti: kependudukan agro ekosistem, tingkat kesejahteraan (tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, struktur pengeluaran rumah tangga); pola hubungan sosial dan kondisi kesehatan masyarakat; serta4. Bagaimanakah bentuk hubungan antara tingkat pendapatan dengan beberapa variabel produksi, seperti: (a) luas riil lahan garapan; (b) jumlah biaya tunas untuk input produksi, (a) jumlah alokasi tanaga kerja; (d) jumlah biaya tunai untuk tenaga kerja luar keluarga; (e) tingkat pendidikan; (f) pengalaman bertaniPenelitian dilakukan dengan metode studi kasus di wilayah eks proyek reklamasi Rawa Jitu IV, dengan mengambil daerah eks Satuan Pemukiman. (SP-2 dan SP-3) sebagai daerah studi. Unit sampel yang menjadi obyek penelitian adalah rumah tangga petani eks peserta translok. Untuk itu diambil sebanyak 100 rumah tangga petani (lebih kurang 10 % dari total rumah tangga yang ditempatkan di kedua daerah penelitian), dengan metode acak sederbana. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dihimpun dengan Teknik Triangulasi (prosedur yang menggunakan beberapa metode secara indepanden? yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan). Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, menggunakan fasilitas program komputer SPSS for Window.Rawa Jitu terbentuk di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Mesuji dan Sungai Tuang Bawang yang dipengaruhi aktivitas pasang surut Laut Jawa. Daerah ini merupakan rawa belakang (back swamps), semula merupakan kawasan hutan konversi dengan ekosistem hutan rawa yang kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Pengembangan wilayah pertanian dilakukan dengan pembangunan. saluran drainase yang berfungsi ganda, yaitu: (1) sebagai pembuang kelebihan air dan menurunkan kadar konsentrasi garam-garam yang terakumulasi dalam tanah melalui proses pencucian; (2) sebagai sarana transportasi air (saluran navigasi).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpullkau beberapa hal sebagai berikut:1. Melalui program transmigrasi lokal, masing-masing rumahtangga petani mendapat alokasi lahan rata-rata seluas 1,904 hektar (berupa lahan pekarangan, lahan usaha-I dan lahan usaha II); perumahan serta fasilitas umum dan fasilitas social untuk mendukung tercapainya kesejahteraan petani Tingkat produktivitas lahan yang dicapai masih relatif rendah, yaitu rata-rata 2,587 ton per ha untuk tanaman padi dan 4,305 ton per ha untuk tanaman jagung.2. Pengembangan wilayah pertanian Rawa Jitu, secara umum memberikan dampak terbadap kesejahteraan petani, yang dapat terlihat dari keragaan beberapa indikator: (a) Tingkat pendapatan per kapita per tahun telah mencapai rata-rata Rp. 366.523; (b) Dikaitkan dengan kriteria tingkat kemiskinan Sayogyo (1977) dan kriteria berdasadran SK Menteri Transmigrasi Nomor 269/Men/1984, ternyata pendapatan tersebut telah berada di atas garis kemiskinan atau setara dengan 458,15 kg beras berdasarkan harga setempat; (e) Berdasarkan distribusi pendapatan terlihat bahwa Gird Ratio untuk wilayah Rawa Jitu adalah 0,21 yang berarti penyebaran pendapatan di kalangan petani relatif merata; (d) Demikian juga halnya jika digunakan kriteria dari Bank Dunia, ternyata 40 % kelompok petani berpendapatan rendah ternyata telah menerima 26,11 % bagian pendapatan ; (e) Dari sisi pengeluaran per kapita per bulan, di daerah Rawa Jitu telah mencapai rata-rata Rp. 42.914 yang berarti telah berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Lampung, yaitu Rp. 18.244,- dan angka Good Service Ratio 2,97;3. Setelah bermukim lebih kurang 7 tahun masing-masing rumah tangga petani memiliki kekayaan rata-rafa Rp. Rp. 482.260; dan luas rumah tempat tinggal mencapai 42,13 m2 dan luas ruang per orang 8,425 m2. Kondisi tersebut ternyata belum memenuhi standar perumahan yang ditetapkan Departemen PU, yaitu 50 m2 atau konsumsi ruang rata-rata 10 m2 per kapita;4. Pengembangan wilayah pertanian disamping memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yang dapat diidentifikasi, antara lain: Dampak fisik dan Biologi berupa: (a) kondisi tanah; (b) kondisi hidrologi; (c) hama tanaman dan tumbuhan pengganggu; (d) sumberdaya energi konvensional; (e) habitat satwa liar. Dampak Sosial Ekonomi Budaya, berupa: (a) keanekaragaman masyarakat; (b) kesehatan masyarakat; (e) sistem transportasi; (d) ketenagakerjaan5. Secara khusus petani akan melakukan adaptasi social budaya, di daerah pemukimannya yang baru. Dalam perkembangan tahap lanjut terdapat beberapa bentuk kelembagaan hubungan kerja pertanian dan kelembagaan Penguasaan lahan, sebagai respon petani terhadap kendala-kendala fisik dan sosial ekonomi di daerah Rawa Jitu. Bentuk-bentuk hubungan kerja pertanian tersebut antara lain: (a) upah borongan; (b) upah harian; (c) sistem derepan; (d) giliran kerja atau tukar tenaga. Sedang kelembagaan penguasaan tanah yang berkembang antara lain: (a) sistem penyakapan; (b) sistem sewa dan sistem gadai;6. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa pendapatan petani di daerah Rawa Jitu dipengaruhi oleh beberapa peubah, antara lain: (a) Luas rill lahan garapan; (b) total input produksi; (c) alokasi tenaga kerja; (d) biaya tunai yang dikeluarkan untuk tanaga kerja luar keluarga; (e) tingkat pendidikan dan (f) pengalaman berusahatani. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung = 607,64 yang lebih besar dari F tabel = 3,60. Berdasarkan nilai R2 = 0,97 dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani memang dipengaruhi oleh peubah-peubahnya.Disarankan dalam menyusun strategi pembangunan Rawa Jitu pada tahap lanjut, hendaknya mempertimbangkan aspek peningkatan produksi pertanian, penyebaran fasilitas pelayanan, rencana pemekaran wilayah dan peningkatan kualitas hidup serta pelestarian lingkungan (perlindungan terhadap habitat tumbuhan dan satwa langka yang masih tersisa).Daftar Kepustakaan : 64 (1979 -1996)

---

ABSTRACTIncreased of population and development of agro-industry rewire improvement of agricultural products, while the fertile land has been becoming limited for non agricultural development Therefore, the agricultural development tends to move to less fertile area (marginal land) outside Java, such as tidal swamp area and backs-swamp.

The role of tidal swamp area is very potential not only for supporting national food productions, rural industry, and regional development, but also in linking with transmigration program for agricultural production, income improvement, and farmers welfare.

One of agricultural development has been underway by the Government of Lampung Province is the use of swamp resource through reclamation in Mesuji Tulang Bawang (Rawa Jitu), North Lampung. The policy development is Rawa Jitu included such several as: (1) policy of swamp reclamation in the area of + 20,000 hectare with objectives to increase land production and regional development, (2) policy of local transmigration/translok (resettlement) for former forest squatter with the goals to improve farmer welfare, supported by physical infrastructure, social, economic, and institutional facilities. On one aspect, this program covers aspect of sustainable improvement of land productivity, income, and farmer welfare. On the other hand, this program could alter physical, biological, socio-economic and cultural environments.

In order to evaluate the present performance, this research intends to investigate aspects, such as: (1) agricultural area development of Rawa Jitu, (2) the development impacts on socio-economic and culture, especially on level of fume's welfare, and (3) analysis of regional development

More specifically, the research formulates the problems as followed:

1. how the steps and processes of regional development in Rawa Jitu were developed

2. how the initial condition of physical, biological, geological, and socio-economic environment existed

3. how does the present performance of key economic indicators such as: demography, agro ecosystem, welfare conditions (poverty level, income distribution, structure of household expenditures), and pattern of community social relationship, health status; and

4. how does the relationship between income level and factors such as: (a) size of land holding, (b) input production costs, (c) labor allocation, (d) costs for non family labor, (e) education level, and (f) farming experiences.

This research used case study of ex reclamation project of Rawa Jitu IV. Location of study was in Units of Settlement (SP-2 and SP-3). This research employed household sample of formers translok participants. The research randomly selected 1 00 households (approximately 10% of the total population in the area). Data being collected included primary and secondary data using triangulation method (method which used several separate techniques, e.g. questionnaire, interview, observation, and library study). Data analysis was using qualitative and quantitative approach helped by SPSS computer program.

Rawa Jitu was formed by two big rivers, i.e.: Mesuji and Tulang Bawang rivers. This area is constantly influenced by tidal activities of Java sea. This area formerly was conversion forest, with swamp ecosystem rich with flora and fauna The agricultural area development was underway by making drainage canals which have multiple functions for (1) spill way of excessive water and reducing salt concentration which was accumulated in the soil through leaching processes, and (2) water transportation facilities (navigation canals).

The research concluded the followings:

1. On average each translok family received 1.904 ha of land which consisted of house yard, farm land-I, and farm land-II); housing and public facilities to support farmers welfare. Land productivity was relatively low, ie.: 2.587 ton paddy per hectare, and 4.305 ton per hectare of corn;

2. The agricultural area development of Rawa Jitu has given positive impacts on farmers welfare given the following indicators: (a) average annual per capita income was Rp366,523; (b) considering Sajogjo's (1977) poverty criteria and Ministry of Transmigration. decision No. 269/Men11984, that income was well above the poverty line which was 458.15 kg equal rice; (c) gini ratio index was 0.21 which indicated that the income distribution was relatively equal; (d) using World Bank criteria, it was showed that 40% of low income farmer group received 26.11% of total income; (e) using expenditure approach, the monthly expenditure was Rp42,914, well above Lampung expenditure average, i.e.: Rp18.244, and Good Services Ratio was 2.97;

3. After settling for 7 years, each household family has asset of Rp482,260 and the size of house yard was 42.13 m2 per family or 8.425 m2 per person. These conditions have not meet with that Public Works Department criteria, Le.: 50 m2 per family and 10 m2 per capita;

4. Agricultural area development not only provide positive impacts on farmers' welfare, but also causing negative impacts on the environment: (A) physical and biological impacts, such as: (a) soil conditions, (b) hydrological conditions, (c) pest and weeds, (d) conventional energy resources, (e) wild habitat (B) socio, economic, and culture, such as: (a) social gap, (6) community health, (c) transportation system, (d) employment;

5. In particular, farmers will make socio and economic adjustment as a response to physical and economic constraints in Rawa Jitu. In further development, there has been established types of institutional working relationship in agriculture (contract system, waging system, derepaiz system, and work shifting) and land tenure (land tenancy, land rent, pawning system)

6. Analysis of multiple linear regression suggested that all factors have significantly influenced to the farmers income. This was shown by F test =607.64 bigger F table = 3.60. The value of R2 = 0.97 which indicated that all independent variables have clearly explained the dependent variable.

The study concluded that in formulating the future ofRawa TJtu., the Government ofLampung Province should consider the improvement of agricultural production, distribution of public services, planning of area development, improvement of quality of life, and environmental sustainability.

E. Refrences : 60 (1979 -1996)"

"Permasalahan kemiskinan pascakonflik sosial sudah berlangsung beberapa tahun, akan tetapi proses untuk merehabilitasi masyarakat tersebut belum berhasil secara optimal. Masyarakat pascakonflik sosial membutuhkan suatu upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat itu kembali ke keadaan semula, bahkan lebih baik.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat pascakonflik sosial melalui program Community Based Livelihood Initiatives (CBLI) di desa Lalubi, kecamatan Crane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, propinsi Maluku Utara. Program ini dijalankan oleh sebuah lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Tanggul Bencana (YTB).Permasalahan ini diambil karena sudah begitu banyak pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Semuanya itu turut berperan dalam pembangtinan, sekecil apa pun peran mereka, termasuk program CBLI yang ditangani oleh YTB.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pola pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI. Pemilihan informan merupakan informan yang lebih mengetahui secara teknis dan Iangsung sebagai sumber data yang dicari. Untuk pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview), partisipan observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik itu digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat mengungkapkan realita sesungguhnya dari berbagai jawaban informan.Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan oleh tentang pendekatan pemberdayaan dalam upaya menumbuhkembangkan peranan stakeholders dan mengembangkan metodologi pembinaan dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sehingga menjadikan masyarakat berdaya yang berarti juga kemandirian masyarakat. Selain itu konsep Intervensi Kesejahteraan Sosial menurut Cox (2001) yang merupakan tahapan pemberdayaan dari tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi program.Hasil penelitian menunjukkan suatu hubungan peranan yang terjadi antara peran pemerintah desa, peran tokoh agama, peran organisasi non pemerintah yang dalam hal ini adalah YTB mempunyai peranan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta program yang realistis bagi kebutuhan masyarakat.Hasil penelitian dari wawancara mendalam adalah melalui pendekatan kelompok terjadi proses penguatan di dalam masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri pengurus kelompoknya, membuat aturan-aturan, membuat sanksi-sanksi yang disepakati, pemecahan masalah secara musyawarah, kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman, dan adanya tabungan kelompok.Dikaitkan dengan kebijakan YTB, hasil penelitian mendalam dari program CBLI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengarah kepada kemandirian, yang terlihat sangat kuat adalah pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi variabel adanya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, menumbuhkembangkan fungsi partisipasi masyarakat dalam kelompok sasaran, peningkatan kesadaran, dan peningkatan motivasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia (intelektual) melalui peningkatan ketrampilan belum sesuai dikarenakan kebutuhan yang baru berjalan dari proses pelaksanaan program hanya kepada pembimbingan administrasi pembukuan yang sederhana.Penelitian ini juga menemukan, bahwa proses pelaksanaan program CBLI memiliki tahapan-tahapan dan relevan dengan tahapan Intervensi Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan oleh Cox (2001). Meskipun dalam aktivitasnya berbeda, tetapi secara substansi pola penanganan program CBLI dan Cox relatif sama.Kendala yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI terkait dengan koordinasi secara strulctural dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di desa Lalubi, faktor internal dari WG yang secara personal hanya ditangani oleh satu orang saja, yang mengakibatkan CO hanya menunggu petunjuk dari WG, dan pada kelompok sasaran, dimana motivasi dan kepercayaan terhadap anggota kelompok yang lain belum sepenuhnya.Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar lembaga melakukan konsolidasi pengurus WG yang difasilitasi oleh YTB, CO juga diberikan kepercayaan dalam mengelola kelompok. Saran kepada Kelompok Sasaran adalah pertemuan kelompok perlu terus dijaga agar menghindari ketidakpercayaan dan turunnya motivasi untuk mengembangkan diri, kelompok juga perlu menjaga aturan-aturan kelompok yang disepakati bersama, dan perlunya saling membantu dan mendukung semacam rantai agar anggota kelompok yang sudah menjalankan usaha dapat membeli dan menjual sehingga terjadi putaran uang yang lancar. Saran kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan."