Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasi menyebabkan terjadinya persaingan bebas di segala bidang, termasuk bidang industri kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Dalam hal ini termasuk keberadaan laboratorium kesehatan. Kepuasan adalah salah satu indikator kualitas lavanan. Kepuasan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain oleh faktor karakteristik pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pelanggan dan hubungannya dengan kepuasaan pelanggan. Janis penelitian yang digunakan adalah potong lintang (cross sectional) pada 63 pelanggan yang dilakukan di Seksi Pelavanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dari tanggal 25 Maret sampai dengan 5 Juli 2003.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerjaan dan jenis pemeriksaan berhubungan dengan tarif, tujuan pemeriksaan berhubungan dengan keramahan, jenis kelamin dan tujuan pemeriksaan berhubungan dengan kecepatan pelayanan, jenis kelamin dan sumber biaya berhubungan dengan kecepatan pemeriksaan, karakteristik pelanggan tidak ada hubungannya dengan mutu penjelasan, karakteristik pelanggan tidak ada hubungannya dengan sumbangan solusi, dan tujuan pemeriksaan berhubungan dengan kepuasan total.Tarif merupakan valiabel yang selama ini menjadi sorotan pelanggan dan pihak manajemen, maka dalam menentukan tarif yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor domisili. Walaupun secara keseluruhan banyak variabel bebas yang berhubungan dengan variabel terikat, namun tidak ada faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Agar mutu layanan diakui secara resmi, maka perlu melakukan sertifikasi ISO.

---

Globalization era has lead to free competition in all areas, including health industries. Efforts to improve health services could not be separated with infrastructure and facility of health services. In this case, the existence of health laboratory. Satisfaction is one of indicators quality of service. Satisfaction affected by some factors such as, customer characteristics.

Objective of this study is to identify customer characteristics and its relation to customer satisfactory. Design of this study is cross sectional at 63 customers and conducted in Public Health Laboratory Service section of UPTD Health Laboratory, province of I.ampung from Marc 25th to July 5th 2003.

The results of this study shows that occupation and type of examination related to tariff. purpose of examination related to hospitality, sex and purpose of examination related to service speed, customer characteristics not related to quality of explanatory, customer characteristics not related to solution offered, and purpose of examination related to total satisfactory.

Tariff is variable that became attention to customers and management and to determine tariff must consider some factors such as residence. Although in general there is lot of independent variables which related to dependent variables, but there is not factors that affecting customer satisfactory. In order to quality of service confessed officially, hence require to do ISO certification."

"Penggunaan jamban yang rendah merupakan salah satu masalah di bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena peranannya dalam memutus mata rantai penularan penyakit. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan jamban yang diwujudkan melalui Proyek Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga), Proyek Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, Proyek Peningkatan Kesehatan Lingkungan Permukiman, dan lain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan jamban. Faktor-faktor yang diteliti antara lain adalah jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, jenis jamban, asal perolehan jamban, letak jamban, jarak jamban, luas jamban, pencahayaan, udara sekitar jamban, ketersediaan air, pembinaan tenaga kesehatan, dan perhatian tokoh masyarakat.Penelitian ini menggunakan rancangan studi "cross sectional". Survei dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner terhadap 192 kepala keluarga yang memiliki jamban sebagai responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat dengan regresi logistik multivariat.Hasil penelitian menginformasikan bahwa pengguna jamban keluarga sebesar 82,8%. Dan analisis diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan jamban keluarga adalah faktor pengetahuan tentang jamban, udara sekitar jamban, ketersediaan air, dan pembinaan tenaga kesehatan. Faktor yang paling dominan berhubungan adalah faktor udara sekitar jamban dengan nilai Odds Ratio (OR) sebesar 159,077 (95%CI: 8,885-2.848,070), yang berarti bahwa jamban dengan kondisi udara sekitar jamban baik mempunyai peluang untuk digunakan sebesar 159,077 kali dibanding jamban dengan kondisi udara sekitar kurang baik, setelah dikontrol variabel lain.Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, masih adanya responden yang tidak mendapat pembinaan tenaga kesehatan dan masih adanya pemilik jamban yang tidak menggunakan jamban, maka penulis menyarankan agar pembinaan oleh tenaga kesehatan dalam bidang kesehatan lingkungan khususnya tentang penggunaan jamban harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkala (minimal satu kali dalam sebulan). Disamping itu, memberdayakan kembali kader kesehatan lingkungan yang telah ada dan membentuk serta melatih kader kesehatan lingkungan bila belum ada, akan membantu dan menambah jangkauan pembinaan kesehatan lingkungan khususnya tentang penggunaan jamban sampai tingkat desa. Mengingat pentingnya pengetahuan tentang jamban dalam praktik penggunaan jamban, penyebarluasan informasi tentang jamban kepada masyarakat perlu terus dilakukan, misalnya dengan pemberian leaflet tentang manfaat jamban. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pembangunan jamban adalah menciptakan kondisi udara sekitar jamban yang baik (tidak bau), antara lain dengan cara mengupayakan agar lekukan pada leher angsa menampung air dengan baik dan membuat lubang ventilasi jamban yang memadai. Ketersediaan air di jamban juga perlu diperhatikan, yaitu dengan membuat fasilitas penyediaan air (bak air). Dan untuk menunjang keberhasilan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman, khususnya tentang penggunaan jamban, maka kerja sama dengan instansi terkait perlu dilakukan secara baik.

---

Low utilization of latrine have been one of health problems which needs more attention since it plays major role in cutting the chain of infectious diseases. Government has been conducted efforts to increase the latrine utilization implemented in projects such as drinking water facility and family latrine project (Samijaga), water supply and environmental health project, the residential environment health improvement project, etc.

The aim of this research is to find out factors related to utilization of latrine. Factors under study included gender, education, knowledge, latrine type, source of latrine, placement of latrine, width of latrine, lighting, air surrounding the latrine, water supply, training by health personnel, and community leaders' concern.

The research was using cross-sectional study design. Survey was conducted through interview using questionnaire to 192 heads of family who have their own latrine as respondent. Analysis conducted were univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis using multivariate logistic regression.

The study found that the utilization of family latrine was 82,5%. The analysis showed that factors related to the use of latrine were knowledge, air surrounding the latrine, water supply, and training by health personnel. The most dominant factor was air surrounding the latrine with Odds Ratio (OR) of 159.077 (95% Cl: 8.8825-2848.070), which means that latrines with good surrounding air condition have 159.077 higher chance to be used compared to latrines with bad surrounding air condition, after controlled by other variables.

Based on the study results, some respondents had not been trained by health personnel yet and some latrine owners who never use their latrine, researcher suggested that training by health personnel emphasizing the use latrine should be increased and conducted periodically (at least once a month): Beside that, there is a need to empower the existing environmental health cadres and to attract and train the new ones, in order to extend the community education and extension about the use of latrine down to village level. Considering the importance of using latrine, the information regarding it should be continuously implemented, for example through leaflet distribution. Important thing to be considered when building a latrine is air condition surrounding the latrine (should be good and not smelly), for example by making sure that the goose neck could hold water well and by providing sufficient air ventilation. Latrine's water supply needs to be concerned as well, by providing water supply facility (water basin). To support the success of residential environmental health activities, particularly the utilization of latrine, good coordination with other related institutions should be implemented."

"Pelaksanaan reformasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru untuk tatanan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat di Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan desentralisasi terbatas, dekonsentrasi luas, dan tugas pembantuan ada di Propinsi.Penataan kelembagaan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, namun ternyata penataan organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan daerah di bidang kelembagaan tidak sepenuhnya berpedoman pada pertimbangan peraturan tersebut, sehingga menimbulkan beban bagi daerah dan juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dan tidak bisa dihindari juga terjadi tarik-menarik tugas kewenangan di dalam intern perangkat daerah itu sendiri.Reorganisasi Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang merupakan hasil penggabungan eks Dinas Kesehatan Dati I Riau dengan eks Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau pada umumnya sudah selesai, banyak terjadi variasi apabila dilihat dari segi bobot organisasi, tugas pokok dan fungsi, maupun nomenklatur ataupun pengelompokan tugas pokok dan fungsi.Adapun yang dimaksud SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau disini yang menyangkut teknik kelembagaan yang meliputi Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, SDM Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan yang harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan desentralisasi bidang kesehatan, bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, maka dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2001 belum menampung dan mengakomodasikan semua program kesehatan yang ada, dapat diketahui dari bentuk bagan struktur organisasinya yang kurang jelas dan cenderung menyebabkan adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi di dalam intern Dinas Kesehatan itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran tentang SOT Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang baru, serta sesuai dan dapat menampung kewenangan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tidak menguji teori tetapi merupakan penelitian terapan yang bersifat penjelasan model dan apabila dilihat dari karakteristik masalah penelitian ini merupakan penelitian opini, informannya adalah pejabat struktural pada Dinkes Propinsi Riau, Bapelkes, Balai Labkes, Dinkes Kota Pekanbaru, Bappeda, BADP, Biro Hukum Pemda Riau dan DPRD Riau, dan dari hasil wawancara mendalam yaitu ingin mendapatkan gambaran mengenai penyusunan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kriteria sumber daya manusia Dinas Kesehatan Propinsi Riau yang sesuai dengan kebijakan desentralisasi.Secara umum dapat ditarik kesimpulan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan merevisi SOT lama dan membentuk SOT baru, yang benar-benar telah menampung semua program kesehatan dengan berpegang pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Daftar bacaan : 47 (1982-2003).

---

Analysis of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board Based On Decentralization PoliciesThrough the reformation in every sector, especially in the government sector, has produced a new agenda and national agreement for the management of District Government operation, with the establishment of Gov. Reg. No 22 Yr. 1999, which organize the principals for District Government operation. This regulation employs decentralization, deconcentration, and task assistance through utilization of full decentralization in Regency/City, while utilization of limited decentralization, broad deconcentration, and assistance task are still based on the Province.

Institutional managements of district instruments refers to the Gov. Reg. No. 84 Yr. 2000, yet the organizational managements of district instruments which based on government regulation in institutional sector has fully in accordance to the consideration of that regulation. Therefore, has produced a burden to the district and there is a misplacement of authoritative task between Province and Regency/City, and it could not be denied that this misplacement of internal authoritative task in the district instrument.

Reorganization of Riau Province Health Board which is the result of integration of the former Provincial Health Board with the former Provincial District office of Health Ministry in general has been completed. There are some variations if observed from the organizational point, main duties and functions, as well as nomenclature or grouping of the main duties and functions.

The meaning of Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board related to technical institution which consist of Organizational Structure, Vision and Mission, Main Duties and Functions, and Health Information System which has to be carried out according to the decentralization authority and policy in health sector. Based on this, from the field observation results shows that Organizational structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board according to District Reg. No. 18 Yr. 2001 have yet to capture and accommodate every existing health program. This could be seen through the form of the organizational structure scheme which is not clear and tends to cause upside down of the operation of internal main duties authority and functions of the Health Board.

The objective of this study is find out a description of a new and relevant Organizational Structure and Management Arrangements of Riau Province Health Board, and could capture authority and fulfill the expected needs in health sector in order for the operation of decentralization policies.

This is a qualitative study, it does not test theories but an applied study which is a descriptive model and if observed from the problem characteristics this would be an opinion study. The informants are the structural officers of Riau Province Health Board, Health Training Board, Pekanbaru Health Board, Bappeda, BADP, Riau District Government Law Bureau, and Riau House of Representative, and from the in-depth interviews in order to get a description of organizational structure arrangements, main duties and functions, human resources criteria of Riau Province Health Board which conforms to decentralization policies.

In general, it could be concluded that a need of reinspection with revision of the old Organizational Structure and Management Arrangements and forms a new Organization Structure and Management Arrangements, which truly captures every health program which in line with decentralization and deconcentration principles and medebewein, and still in line with the existing Government Regulations that is Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.

Bibliography list: 47 (1982-2003)."

"Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diseluruh wilayah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai antara lain oleh tenaga medis. Dengan bergulirnya otonomi daerah membawa perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) secara umum, khususnya Manajemen Tenaga Medis (MTM) yaitu dari sistem yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk itu Dinas Kesehatan Propinsi Riau memerlukan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis tahun 2004-2007, yang sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan, melalui suatu analisis variabel eksternal dan internal apa yang menjadi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan, dengan menetapkan visi, misi serta tujuan jangka panjang.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis Dinas Kesehatan Propinsi Riau pada Era Desentralisasi tahun 2004 - 2007.Penelitian ini adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan analisa data kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data, telaah dokumen, wawancara mendalam kepada informan di lingkungan Pemda I DPRD Propinsi Riau, serta dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengenai variabel eksternal dan internal.Pengolahan data dimulai dengan tahap analisis variabel eksternal dan internal, kemudian tahap matching dengan menggunakan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan QSPM oleh CDMG untuk mendapatkan strategi MTM.Dari hasil analisis yang menggunakan IE matrix, terlihat bahwa posisi MTM Dinas Kesehatan Propinsi Riau berada pada sel V yaitu pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif yang terdiri dan market penetration, market development, dan product development.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MTM perlu didukung oleh suatu kebijakan Pemda PropinsilKabupatenlKota dengan kerjasama sektor terkait, melalui advokasi dan sosialisasi oleh Dinkes Prop. Riau searah dengan era desentralisasi dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di Propinsi Riau.Disarankan kepada Pemerintah Propinsi Riau, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, dan tenaga medis, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, langkah, kegiatan untuk ditindak lanjuti dalam operasional MTM di Propinsi Riau.

---

Strategic Planning for Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007In order to undertake health efforts which are spread even and affordable by the people in every location, it needs to be supported by qualified human resources, such as the medical workers. With the process of district autonomy, changes have been made concerning Human Resources Management (HRM) in general and specifically for the Medical Workers Management (MWM) from centralistic system towards decentralistic system. For this reason, the Health Board of Riau Province needs strategic planning of Medical Workers Management for the year 2004-2007, which is in accordance to changes in the government system, through an external variable analysis of what has become the opportunity and threat also the strength and weakness by way of establishing vision, mission and long term objectives.

The objective of this study is to get a strategic planning formula for the Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007.

This study is an operational study which uses quantitative and qualitative data analysis through data collection, document research, in-depth interviews of the informants in District Government or House of Representative setting of Riau Province, and in the setting of the Health Board of Riau Province concerning the internal and external variables.

Data processing embarked from internal and external variables analysis phase, then to the matching phase using Internal-External matrix and SWOT matrix, further carried out to the decision making phase using QSPM by CDMG to acquire MWM strategy.

From the result of the analysis which uses IE matrix, it is shown that the MWM position of the Health Board of Riau Province is located on V cell. This means that it is on the Hold and Maintain position, with the proposed strategy is incentive strategy which consists of market penetration, market development, and product development.

The conclusion of this study is that MWM needs to be supported by a Province/District/City Government policy by way of cooperation with related sectors, advocating, and socialization by the Health Board of Riau Province in accordance to the decentralization era in order to support health developments in Riau Province.

It is suggested to the Government of Riau Province, Health Board, Professional Organizations, and medical workers that the result of this study could be used as a consideration in making policies, measures, and activity which is undertaken in the operational of MWM in Riau Province."

"Prevalensi gizi kurang di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat berdampak pada tingginya angka kematian bayi. Banyak faktor yang berhubungan dengan terjadinya Kekurangan Energi dan Protein, Pola asuh gizi terhadap seorang anak merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian ini disamping banyak faktor lainnya seperti karakteristik keluarga.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran status gizi anak, pola asuh gizi dan karakteristik keluarga yang memiliki anak usia 6 - 24 bulan, serta hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak usia 6 - 24 bulan di Kabupaten Serang Propinsi Banten tahun 2003, dan faktor - faktor lain terhadap hubungan tersebut .Desain yang digunakan adalah Crossecfional, besar sampel yang diteliti adalah sebanyak 125 sampel. Pengumpiilan data mengenai status gizi dilakukan dengan penimbangan Berat Badan anak kemudian membandingkan dengan indeks BBIU (Z-skor < -2 SD untuk kelompok gizi kurang dan Z-skor <-2 SD untuk kelompok gizi baik), sedangkan untuk data pola asuh gizi dan karakteristik keluarga pengumpulan data dilakukan melaiui pengisian kuesioner.Analisa statistik dilakukan dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel status gizi anak usia 6 - 24 bulan dengan variabel pola asuh gizi dan hubungan antara variabel karakteristik keluarga dengan dengan status gizi anak. Adapun untuk melihat faktor yang berpengaruh dalam hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak usia 6 - 24 bulan digunakan uji regresi logistik ganda, pemodelan faktor resiko dengan metode enter.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pola asuh gizi dengan status gizi anak usia 6- 24 bulan. Adapun variabel karakteritik keluarga yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan status gizi adalah jumlah anak dalam keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pendidikan ayah, status kesehatan anak, pendapatan keluarga dan pengetahuan gizi ibu. Selain itu pengetahuan gizi ibu berperan sebagai faktor confounding dalam hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak usia 6 - 24 bulan.Saran yang diajukan adalah agar ditingkatkan pengetahuan gizi khususnya tentang pola asuh gizi untuk para ibu umumnya dan para kader pada khususnya dengan melakukan berbagai pelatihan. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pola asuh gizi anak usia 6- 24 bulan dengan metode pengamatan langsung kepada responden.Daftar Pustaka : 73 ( 1968 - 2003 )

---

The Relationship between Nutritional Care and Nutritional Status of Children 6 - 24 Months of Age in Serang District, Banten Province, 2003The prevalence of under nutrition in Serang District has increased as compared with the previous years. This circumstancy can increase the risk of death of infants in that region. Many factors are related to the incidence of Protein Energy Malnutrition such as children nutritional care and family characteristics.

Therefore, this study attempted to get some information about the nutritional care and nutritional status among children aged 6 - 24 months including the characteristics of their families, and to find the relationship between nutritional care or family characteristics and nutritional status among children aged 6 - 24 months.

Cross sectional study has been carried out in 125 subjects. Nutritional status data were collected using weight for age index ( Z- score < -2 SD for under nutritional status, and Z-score <- 2SD for normal nutritional status). Questionnaires were used to get children nutritional care and family characteristics data.

These data were analyzed using chi square test to show the relationship between nutritional care or family characteristics and nutritional status among children aged 6 - 24 months. Multiple logistic regression with risk factor model and enter method to find some confounders that might influence those relationships, was used.

In conclusion, this study found statistically significant relationship between nutritional care and nutritional status among children aged 6 - 24 months. However this relationship was confounded by mother's knowledge on nutrition. Further more , family characteristics such as the size of family, family income and mother's knowledge on nutrition were associated with children nutritional status.

Based on these findings it is recommended that to get children with normal nutritional status it would be better to improve nutritional knowledge among mothers generally and specifically among leaders by attending some nutritional training. In addition, more studies to know about the relationship between nutritional care and nutritional status among children aged 6 - 24 months by using direct observation to the respondents is recommended.

References : 73 (1968 - 2003 )"

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Di propinsi DKI Jakarta, penyakit demam berdarah merupakan salah satu prioritas masalah di bidang kesehatan. Kasus demam berdarah setiap tahunnya terus meningkat bahkan terjadi KLB. Tingginya kasus demam berdarah mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar haik dari pemerintah maupun dari pasien/keluarga.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran biaya - biaya yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, yang menjalani perawatan rawat inap di RSUD Tarakan.Tujuan khusus penelitian ini hanya cost of illness dari pasien dan tidak mencakup biaya yang dikeluarkan pemerintah.Desain penelitian adalah survei, yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2004 di RSUD Tarakan, dengan rumus, jumlah sampel 82 responden. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada responden yang sedang menjalani perawatan rawat inap. Selanjutnya data diolah dan dianalisa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responder yaitu jenis kelamin responden yang terbanyak menjalani rawat inap adalah laki-laki. umur rata-rata responden adalah 22.8 tahun.Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA. Sebelum menjalani rawat inap di RSUD Tarakan, responden terlebih dulu mencari pengobatan dengan membeli obat sendiri dan ke tempat sarana kesehatan lainnya. Besarnya biaya sebelum berobat ke rumah sakit rata-rata Rp 38.054, terendah Rp 1.000 dan termahal Rp 704.845, terdiri dari biaya: obat, jasa, laboratorium dan pemeriksaan lainnya dan transportasi.Responden dirawat di rumah sakit rata-rata 4 hari, dengan variasi antara 1 sampai 10 hari . Kelas perawatan yang digunakan responden semuanya kelas III. Responden ke rumah sakit untuk berobat setelah sakit rata-rata 3 hari. Biaya yang dikeluarkan selama menjalani perawatan rawat inap rata-rata sebesar Rp 369.799.Total hari sakit responden adalah antara 4 sampai 15 hari dengan rata-rata 7 hari sakit. Pendapatan responden yang berkurang/ hilang selama sakit rata-rata sebanyak Rp 145.000 dan pendapatan yang berkurang / hilang dari keluarga yang menunggui rata-rata sebanyak, Rp 202.969.Janis biaya yang dikeluarkan selama sakit demam berdarah terdiri dari 12 jenis biaya dengan total biaya rata-rata sebanyak Rp 892.067. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besarnya biaya langsung Rp 423.690, komponen biaya langsung yang terbesar adalah biaya obat ( 48.8% ) dari total biaya langsung . Besarnya biaya tidak langsung sebanyak Rp 468.377. dimana komponen biaya yang terbesar pada biaya tidak langsung adalah opportunity cost ( 74.5%) dari total biaya tidak langsung.Hasil analisis bivariat antara karakteristik responden dengan biaya menunjukkan bahwa total biaya sakit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. pendidikannya SMA keatas biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang pendidikan s/d SMP , pada kelompok yang pekerjaannnya pegawai biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengn kelompok yang pekerjaanya bukan pegawai, pada responden yang lama sakitnya lama, biaya sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok responden yang lama sakitnya singkat sedangkan pada kelompok responden yang lama hari rawatnya lama dan singkat biaya yang dikeluarkan pasien hampir sama.Penelitian ini hanya dilaksanakan di salah satu RSUD di Propinsi DKI Jakarta dan waktu penelitian bersamaan dengan terjadinya KLB demam berdarah maka hasil penelitian ini belum menggambarkan cost of illness pada semua golongan yang ada di Propinsi DKI Jakarta dan hanya merupakan gambaran biaya yang dikeluarkan oleh golongan yang tidak mampu . Karena itu perlu penelitian lagi yang menggambarkan semua golongan dengan melaksanakan penelitian di beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta yang merawat pasien demam berdarah di Propinsi DKI Jakarta.Daftar Pustaka : 30 ( 1986 - 2004 )

---

In the special province of district Jakarta, dengue hemorrhagic fever is in a high priority in of public health program. A case of dengue hemorrhagic fever has been increasing annually. The DHF case incared high cost to government and the patients.

The general objective of this research is to obtain information about total cost of DHF disease to those who have been hospitalized at the Tarakan RSUD.The specific objectives of this research is to find out the out the pocket cost of illness being borne by the patient.

This study Surveyed patients being treated at the Tarakan RSUD from April through May 2004 with total sample of 82 respondents . Data were collected by interviewing directly the 82 patient/ family stay in the hospital. The data was then processed and analyzed.

The result indicates that most of (he patient are male, with average age of 22.8 years old. Their educational background are mostly Senior High School graduates. Before being hospitalized at the Tarakan hospital, they fought medicines or went medical facilities. The average cost of priored medicine was Rp 38.054 consist : medicines, services, laboratory, other medical and transportation.

On average, patients need to be hospitalized for 4 days varying 1 to 10 days. All wards used are found out to be the third class. Respondent to go to hospital for make medicine after they are sick 3 days ago. The average cost for to care health in hospitals was Rp 369.700.

Totally, it took them to recover from the illness for 4 to 15 days averaging 7 days. The income average of respondent to decrease during sick as Rp 145.000 and income average of they family to decrease was Rp 202.969

The total expenditure breaks for 12 kind of cost amounting to Rp 892.067 on average. The expenditure is categorized into direct cost and indirect cost. The direct cost amounting Rp 421690 which medicine cost ( 48.4%) is the biggest cost of total direct cost component. The indirect cost amounting Rp 468.377 which opportunity cost (74,5%) is the biggest cost of total indirect cost component.

The result of bivariat indicate cost of illness of the men more expensive than women, senior high school education background cost of illness than secondary school, official group than not official, sufferers an illness has had along time and short time the cost are almost same.

The research that carried out in once of Regional Public Hospital ( RSUD) in the province of Jakarta and at the time has out break dengue hemorrhagic fever moment with the result that research not yet describe of cost of illness from the all group in DKI Jakarta province , and only to find cost of illness by destitute category. It is need to make a future study in the several vertical hospitals and private hospitals that is dengue hemorrhagic fever patients in DKI Jakarta province.

References: 30 ( 1945 - 2004)"

"Penanggulangan TB di Propinsi Lampung dan juga Kabupaten Tanggamus mencakup upaya pengobatan dengan target angka kesembuhan minimal 85% dari kasus baru TB BTA positif setiap tahunnya, serta cakupan penemuan penderita secara bertahap setiap tahunnya diupayakan agar mencapai 70% pada tahun 2005, yang dilakukan melalui unit pelayanan Puskesmas yang ada dan unit pelayanan kesehatan lainnya.Di Propinsi Lampung penanggulangan TB sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal itu terlihat dari cakupan penemuan penderita TB BTA positif pada tahun 2002 baru mencapai 26%, dengan angka kesembuhan 68%. Demikian juga di Kabupaten Tanggamus. walaupun penanggulangan TB sudah menggunakan strategi DOTS dengan panduan obat jangka pendek yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi penemuan penderita TB BTA Positif hanya mencapai 22% dengan angka kesembuhan sebesar 66%.Tenaga perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) dalam menangani penderita tuberkulosis menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan tahapan mulai dari pengkajian terhadap penderita untuk mengumpulkan data, menganalisa dan mengindetifikasi masalah yang berhubungan dengan penderita, kemudian melaksanakan penanganan dan bertindak sebagai PMO serta melakukan penilaian untuk memantau perkembangan penderita.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kinerja petugas perawat kesehatan masyarakat, mengetahui hubungan karakteristik responden dan karakteristik penelitian dengan kinerja petugas perawat kesehatan dan mengetahui variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja petugas perawat kesehatan masyarakat dalam penanganan penderita TB di Kabupaten Tanggamus.Penelitian ini menggunakan desain cross sectional/potong lintang, dimana pengukuran variabel bebas yaitu variable individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis, dan variabel terikat yaitu kinerja petugas perawatan masyarakat dilakukan secara bersamaan. Pengukuran variabel bebas dan terikat menggunakan kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang mempunyai kinerja baik dan kinerja tidak baik sama besar, yaitu masing-masing 50%, terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik responden (umur, jenis kelamin) dengan tingkat kinerja petugas perawat kesehatan, terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik penelitian (lama kerja, pengalaman, imbalan, kepemimpinan, motivasi) dengan tingkat kinerja petugas perawat kesehatan dan varibel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kinerja petugas perawat kesehatan adalah lama kerja dan motivasi.

---

To overcome tuberculosis (TB) in the Province of Lampung and the District of Tanggamus has been conducted the therapeutic efforts by achieving minimal cure rate target that is 85% out of new cases of TB with BTA positive in every year and also the coverage of patient found gradually reaches 70% in 2005 which is conducted at available Puskesmas and another community health centers.

At the present, the handling of TB has not been showing a satisfactory result. It was shown from the coverage of TB patients with BTA positive in 2002 just reached 26% with cure rate 68%. Although the handling of TB in the District of Tanggamus has used DOTS Strategy in which using integrated short-term medicines for free but the patients of TB with BTA positive revealed 22% with cure rate 66%.

Public health nursing staffs (Perkemas) in handling TB patients used nursing process approach initiated from patient review to collect data, to analyze, and to identify the problems related to the patient, to conduct the treatment and acted as PMO and also to evaluate in monitoring the patient progress.

The study was aimed to assess the performance of public health nurse, to assess relationship between the characteristics of respondent and research and the performance of public health nurse on handling TB patients in the District of Tanggamus.

The study used cross sectional design in which the measurement of independent variables including individual, organization, and psychological variables were assessed at the same time with dependent variables of the performance of public health nurse. The measurement used questionnaire.

The study resulted that proportion of respondent who had good performance and inadequate performance was equal, 50% in each There was significant relation between the characteristics of respondent (age and sex) and the performance level of public health nurse. Also there was significant relation between the characteristic of research (work span, experience, incentive, leadership, motivation) and the performance level of public health nurse. The most dominant variables towards the performance level of public health nurse were work span and motivation."

"Kekurangan Energi Protein (KEP) pada balita masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Seperti diketahui bahwa masalah gizi kurang akan berdampak pada penurunan intelegensia dan produktifitas dan pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat intelektualitas bangsa dan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga dikhawatirkan bangsa Indonesia tidak dapat bersaing dengan bangsa lain di era globalisasi. Dengan memperhatikan masalah gizi kurang yang dihadapi dewasa ini, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita dan memprediksi faktor yang paling berperan terhadap kejadian status gizi kurang pada balita di pedesaan Jawa Tengah tahun 2002. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil survei Helen Keller lnternasional (HKI) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. Disain penelitian adalah cross sectional. Populasi adalah seluruh anak balita (umur 0-60 bulan) di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel adalah multistage cluster. Dari sebanyak 8110 balita yang ada pada data sekunder, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan maka didapatkan sebanyak 7582 balita yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Status gizi balita diukur dengan pengukuran antropornetni menggunakan indeks BB/U dan disajikan dalam Z skor. Analisis data meliputi univariat, bivariat (Pearson Chi Square dan regresi logistik sederhana) dan analisis multivariat (pemodelan dengan regresi logistik multivariat).Hasil penelitian menunjukkan terdapat masalah gizi kurang di Jawa Tengah, khususnya pada balita dengan prevalensi gizi kurang (Z skor < -2 SD) sebesar 31,3 % dimana 4,6 % diantaranya adalah gizi buruk. Hasil analisis multivariat ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita adalah umur anak, penyakit infeksi, status gizi ibu, pendidikan bapak, pendidikan ibu, nomor urut lahir anak, dimana masing-masing mempunyai peranan yang spesifik dalam mempengaruhi status gizi. Pengaruh penyakit infeksi pada balita terhadap status gizi berkaitan dengan keadaan sanitasi. lingkungan keluarga yang kurang baik. Faktor yang dominan dalam mempengaruhi status gizi balita adalah umur balita kemudian status gizi ibu, kemudian pendidikan ibu, pendidikan bapak, nomor urut lahir anak dan penyakit infeksi. Model regresi logistik yang terbentuk cukup mantap untuk memprediksi karena hampir 70 % variabel yang ada dalam model dapat menerangkan kondisi status gizi. Hasil ini diharapkan dapat dipakai oleh penentu kebijakan dalam penanggulangan masalah gizi kurang pada balita.Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pengelola program dan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan propinsi, perlu menekankan prioritas penanggulangan masalah gizi kurang pada balita umur 6-23 bulan. Perlu dilakukan peningkatan status gizi ibu khususnya pada keluarga balita dengan sosial ekonomi rendah, melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu program pelatihan .khususnya kepada ibu-ibu untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya rumah tangga Perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program pemberian paket produktif (sistem bergulir) pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mengatasi adanya penyakit infeksi pada anak maka perlu penyuluhan tentang sanitasi lingkungan keluarga.Daftar Pustaka: 82 (1982-2004)

---

Protein-energy malnutrition of children under five year is still health problem in Indonesia. Like we know that malnutrition will impacts - decreased intelegentia and productivity and so will impact to decreased level of nation intellectuality and decreased human resources and is apprehensived Indonesia nation can not competed with others nation in era globalization. With attention to malnutrition who was attended this time, government and community be needed increased vigilance and efforts to tackling.

The purpose of this study is to examine influence factors of nutritional status underfive children and predicted factors was most role in case malnutrition of underfive children in rural Central Java, year of 2002. This study was use secondary data from result survey of Helen Keller International joint with Office of Health Central Java Province. Study designed was cross sectional. The population was underfive children (0-60 years) in rural Central Java. Sampling methods was multistage cluster. From 8110 underfive children in secondary data, with inclusion and exclusion criteria was has been definited, so be obtained 7582 underfive children was fulfill criteria for analyzed. Nutritional status was measured with anthropometric, and weight-for-age index and was asserted with Z-score. Data analysis with univariate, bivariate (Pearson Chi Square and Logistic Regression) and multivariate (Multivariate Logistic Regression Model).

The result of study show there was malnutrition problem in Central Java, especially of underfive children with prevalence of malnutrition (Z-score < -2 SD) are 31,3 %, where 4,6 % of them is severe malnutrition. The result of multivariate analysis was there are 6 factors influenced nutritional status underfive children was children age, infection, mother nutritional status, father education, mother education, number of birth child there were each others have specific role in influenced nutritional status. Role of infection to nutritional status associated with family environment sanitation that less good. Dominant factors influenced nutritional status underfive children was children age then mother nutritional status, mother education, father education, number of birth child and infection. Logistic Regression Models that was resulted enough steady to predict because almost 70 % variable in model can explain condition of nutritional status. This result was hope can applied by provider in tackling malnutrition problem in underfive children.

The study recommended to organizer of program and cross sector in district level and province level, necessary emphasize priority tackling malnutrition problem of children age 6-23 month. Be needed to increasing mother nutritional status especially to family with low social economic, by means of community empowerment program, that is trained program especially to mother for increasing organizing family resources. Necessary to empower family economic by means of distribution productive package (turned system) effort extended productive economic appropriate with potential in each district. To tackling infection in children be needed to conducting communication about family environment sanitation.

Bibliography: 82 (1982-2004)"

"Imbalan atau kompansasi yang diterima dari pasien atau oleh pelaksana pelayanan kesehatan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikan kepada pasien atau klien tersebut disebut Jasa Pelayanan. Belum terdapatnya peraturan/perundangan-undangan yang sesuai dengan job's pola pembagian jasa pelayanan tersebut maka setiap pimpinan rumah sakit harus arif dan bijak mengatur dan mendistribusikannya. Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, seperti juga rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit jiwa lainnya, tidak jarang kebijakan yang diambil untuk pola pembagian jasa pelayanan menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakwajaran dan kurang proporsional oleh sebagian karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, terhadap pola pembagian jasa pelayanan series usulan pola pembagian jasa pelayanan yang sesuai dengan asas atas keadilan, kewajaran dan proporsional serta sesuai dengan harapan karyawan sendiri. Suatu studi kasus dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan dari Rumah Sakit jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang. Dokumen/arsip yang ada dan terkait dengan pola pembagian jasa pelayanan tersebut dilakukan obeservasi dan pengkajiannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran Pola Pembagian Jasa Pelayanan itu dirasakan oleh sebagian karyawan belum adil, layak dan proporsional dan sangat tergantung dari Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang atas rekomendasi Tim Evaluasi Jasa Pelayanan melalui kesepakatan tim atau komitmen karyawan. Tenaga profesional terutama tenaga profesi perawat sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pola pembagian jasa pelayanan. Peneliti menyarankan agar usulan pola pembagian jasa pelayanan yang baru dipertirnbangkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang sebagai bahan masukan untuk merevisi pola pembagian yang sekarang dan memasukan beberapa variabel internal dan eksternal dari Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang, dalam pola pembagian jasa pelayanam Kemudian disarankan juga untuk mensosialisasikan fakor-faktor internal dan eksternal tersebut serta asasasas keadilan, kewajaran dan proporsional dalam pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, dan yang sangat penting adalah komitmen karyawan dan pemahaman kerja sama tim dalam mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang.

---

Analysis on Policy on Distribution of Service Rewards Applied in Prof HB Saanin Mental Hospital, Padang West Sumatera Province Year 2004Incentive or compensation sourced from patient/client by health provider in hospital for the service provided is called as service rewards. The unavailability of rules regarding the distribution of service rewards forced hospital managers to wisely distribute it. As in many other hospitals, the distribution of service rewards applied in Prof HB Saanin Mental Hospital invited injustice feeling and felt as unfair and non-proportionate by some employees.

This study aimed at investigating influences internal and external factors within the Prof FIB Saanin Mental Hospital environment on distribution pattern of service rewards. This study also provides distribution pattern that is in line with justice, fairness, and proportionate principles and accepted by the employees.

This study was a case study using qualitative method with informants from the hospital Available related documents and archives were observed and reviewed.

The study results reveal that the distribution of service rewards was felt as injustice and inappropriate and was heavily depended on hospital policy based on recommendation by service rewards evaluation team processed by team agreement or employee's commitment. Nurses played very decisive role in the decision making process on service rewards distribution.

It is suggested to the hospital management to consider the proposal of new service reward distribution pattern as input to revise the existing pattern and to include several internal and external variables in the distribution pattern. It is also suggested to socialize those factors and justice, -fairness, and proportionate principles in distribution pattern. The most important thing is employee's commitment and understanding about teamwork in implementing the hospital vision."