Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"The comparative linguistic is not only dialectal linguistic and historical linguistic, but also the typology of linguistic. This thesis speaks about typology of linguistic. There are fifteen native languages in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province used as sample in this study. By using Greenberg's method - Quantitative Method, the writer classifies the fifteen languages into (1) isolated language and (2) agglutinative language. The first group is Ende-Lio language and the second consists of other fourteen languages.

Besides the Quantitative Method, the writer also uses the Qualitative Method. This Method is used to classify those languages according to their similarity in structures. The analysis concludes that those languages are classified into (1) structured language: verb + person, integrated or not; (2) noun + personal possessive, integrated or not; (3) person + possessive, and (4) those languages whose structures are classified into neither (1), (2), nor (3). While the other languages are classified into the first, second, and third group. Structured-integrated language consists of Ambon-Timor and Papua language groups, while Sumba-Bima is not identified as the group of this type."

"Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

---

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times."

"Virus hepatitis E (HEV- Hepatitis E Virus) adalah nama yang diberikan kepada virus atau kelompok serologis virus yang belum lama ini ditemukan dan telah terbukti sebagai penyebab kasus-kasus hepatitis Non-A Non-B yang penularannya melalui air (Water borne NANBH) dan telah dilaporkan sejak tahun 1987, penyakit ini sering menimbulkan kejadian luar biasa di wilayah dengan sanitasi yang amat buruk, pada penduduk dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan menyerang orang-orang berusia muda sampai usia menengah.Infeksi hepatitis E Virus pertaMakali dilaporkan dari suatu wabah di India pada tahun 1955, sampai saat ini wabah serupa banyak terjadi di Asia, Afrika Utara, Timur Tengab, Eropah Timur, Amerika Serikat dan sebagian Rusia.Di Indonesia untuk pertama kali dilaporkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis di Kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1991 terjadi lagi KLB di kabupaten yang lama tetapi di desa yang lain.Awal tahun 1998 (Januari), dilaporkan telah terjadi KLB hepatitis di beberapa tempat seperti di Bogor dan Jawa Timur . Di Bondowoso kasusnya cukup mencolok, sejak Januari sampai dengan April tahun 1998 dilaporkan jumlah kasus yang dilaporkan sebesar 723. Untuk memastikan telah terjadi KLB hepatitis di Kabupaten Bondowoso diperlukan suatu penelitian yang mendalam sehingga dapat diketahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya KLB hepatitis.Penelitian ini ingin melihat gambaran epidemiologi pada waktu KLB hepatitis dan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya sakit HEV seperti sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan, tempat buang air besar, air untuk mandi, jenis kelamin dan umur.Jenis desain penelitian ini adalah kasus kontrol, kasus adalah penderita dengan gejala klinis positif dengan IgG anti HEV positif sedangkan kontrol adalah tetangga terdekat yang tidak sakit dengan IgG anti HEV negatif. Besar sampel untuk kasus dan kontrol masingmasing 257. Populasi penelitian di desa Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati dan Kerang. Data dikumpulkan oleh tim investigasi pada saat terjadinya KLB hepatitis. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan piranti lunak program EPI INFO versi 6.0 dan program STATA versi 3.1.Dari gambaran epidemiologi terlihat bahwa telah terjadi KLB hepatitis dengan tipe hepatitis E virus (REV), sifat KLB tidak sama (CFR< 1%). Jumlah desa yang terkena 8 desa yaitu Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan dan Jurang Sapi. AR tertinggi di desa Bendoarum (3,9%) dan Pecalongan (3,3%). AR tertinggi pada kelompok umur dewasa muda/usia produktif (63,2%).Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa penelitian mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah (SD). Dari analisis bivariat terlihat gambaran tentang besarnya risiko dari beberapa faktor yang berhubungan bermakna dengan terjadinya HEV yaitu sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan/dapur, tempat buang air besar, air untuk mandi dan umur. Sedangkan jenis kelamin tidak menunjukkan hubungan yang bermakna.Hasil akhir penelitian menunjukkan faktor risiko yang paling dominan berhubungan erat dengan terjadinya sakit HEV adalah kebiasaan minum air tidak dimasak, tempat buang air besar, air untuk mencuci alat makanidapur, kelompok umur 5 -18 tahun dan kelompok umur 19-45 tahun. Hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program penyehatan air dan penyehatan lingkungan dalam upaya menurunkan angka kesakitan hepatitis E.

---

Risk Factors Related to the Hepatitis E Virus Outbreak in Bondowoso District, East Java Province, 1998Hepatitis E Virus (REV), was recently found in 1987 it had been reported that the virus may cause several cases of water-borne diseases, particularly it was known Non-A Non-B Hepatitis (NANBH). The disease is frequently result to NANBH outbreak, especially in any area with very poor sanitation, low social and economic status, teenagers and young adult group.

The first outbreak of HEV infection was reported in India in 1955, up to now the similar outbreak also occurs in Asia countries, North Africa, Middle East, East Europe, USA and some regions of Russian.

In Indonesia, the first outbreak was reported at Sintang District, West Kalimantan in 1987 and it was recognized as NANBH. In 1991 , in the similar district (at different village) was also reported the same outbreak and it was diagnosed as HEV infection.

Seven years later (January 1998), it was reported the similar outbreak at several areas in West Java (Bogor) and East Java province. Bondowoso District had extremely increased at 723 cases of hepatitis incidence from January to April 1998 and it was reported as the hepatitis outbreak. To assess and find out any risk-factors dealing with the hepatitis outbreak in Bondowoso, it is necessary to conduct a research in-depth on such a disease.

This research aims to obtain an epidemiological description on hepatitis outbreak and the factors associated with the occurrence of REV. Design study was a case-control, which the case was defined as a patient with positive clinical symptoms of IgG anti-REV positive, whereas the control was defined close-neighbour with IgG anti-HEV negative. Number of cases and controls are respectively 257 persons. The research was conducted at Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati and Kerang villages where was considered as study areas due to the four village with highest incidence. The data collected has been done during the hepatitis outbreak.

The study shows that the HEY outbreak with moderate severance (CFR < 1 %) has already occurred in 8 villages, including Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan and Jurang Sapi. The highest Attack Rate (AR) occurs at Bendoarum (3,9 %) and Pecalongan (3,3 %), particularly at young adult group/productive age (63,2 %).

It also shows that the most of community members at such villages are farmers with low education status (primary school). The bi-variant statistic analysis indicates the presence of significant correlation between the REV incidence and the magnitude of risk-factors influencing the incidence, such as potable water sources, the habit of drinking raw water, water supply for showering and washing household utensils, latrine and age factor. However, there is no significant correlation for gender factor.

As the result the study shows that the most dominant risk-factor of the HEV incidence is the habit of drinking raw water, latrine, water supply for washing kitchen/cooking utensils, and the age group of 5 - 18 years and 19-45 years. Eventually it is expected that the above results could be used as constructive inputs and consideration in determining water sanitation end environmental health policy, particularly in the efforts of decreasing the REV incidence."

"Pelayanan kesehatan menjadi begitu penting di dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini berbagai upaya telah dilakukan. Kebutuhan masyarakat telah bergeser ke arah pelayanan kesehatan yang bermutu, oleh karena itu berbagai sarana pelayanan kesehatan telah dituntut bersifat proaktif. Karena mutu pelayanan kesehatan secara pasti dipengaruhi oleh sumber daya manusia (petugas kesehatan), peralatan dan sistem.Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah merupakan idaman setiap individu. Aktivitas pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang dinamis untuk dikupas karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh dominasi strata di dalam masyarakat. Kemampuan ekonomi, status, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya yang dimiliki individu sebagai anggota masyarakat, lebih memudahkan seseorang tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang baik.PT Caltex Pacific Indonesia adalah perusahaan minyak yang beroperasi di Propinsi Riau, sejak awal berdirinya perusahaan tersebut sudah sangat menyadari bahwa kesehatan karyawan adalah hal yang sangat penting di dalam menunjang operasional perusahaan. Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan karyawan, perusahaan melalui Bagian Kesehatan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yaitu beberapa Rumah Sakit Perusahaan dan klinik-klinik kesehatan di daerah operasinya secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan karyawan dan keluarga yang diakui oleh perusahaan.Sistim organisasi PT Caltex Pacific Indonesia, menetapkan status karyawan pada pembagian golongan kelas upah. Perbedaan golongan kelas upah tersebut berimplikasi pada kehidupan di dalam komunitas karyawan perusahaan. Strata karyawan yang terbentuk karena ketentuan organisasi ternyata juga mempengaruhi proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Perusahaan. Padahal peraturan perusahaan menetapkan bahwa setiap karyawan memperoleh hak pelayanan kesehatan yang sama dan tidak ada perbedaan dalam pelayanan kesehatan bagi karyawan.Studi ini dilakukan untuk lebih mengetahui mengenai aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit perusahaan berkaitan dengan penggolongan kelas upah karyawan dan persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola aktivitas pelayanan kesehatan tersebut.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas sosial yang kompleks, dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survey, wawancara mendalam terhadap responden yang adalah pasien karyawan PT CPI dan petugas kesehatan (dokter, paramedis,non paramedia) juga karyawan tetap PT CPI, serta melakukan pengamatan di rumah sakit perusahaan.Hasil temuan penelitian menunjukkan ada tiga (3) faktor yang mempengaruhi standar pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu : (1) Perbedaan Persepsi (pandangan); (2) Pengaruh Birokrasi Perusahaan; (3) Hubungan Informal. Rumah sakit perusahaan lebih mengacu pada lini perusahaan sehingga seluruh bentuk pelayanan kesehatan diorientasikan secara ketat pada peraturan-peraturan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan berbeda, ternyata secara empiris telah memberi perbedaan dalam pelayanan kesehatan.Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kualitas, rumah sakit perusahaan termasuk petugas kesehatan harus mau mengubah paradigma pengelola rumah sakit perusahaan menuju ke arah rumah sakit perusahaan yang proaktif."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) daerah di Propinsi Sumatera Barat. Dalam rangka menghadapi penerapan otonomi daerah, penilaian kemampuan ekonomi (kelulusan dari sisi ekonomi) dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas indikator dan metode penilaian PP 129 tahun 2000 yang mengatur tentang persyaratan pembentukkan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang dikumpulkan dari data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan instansi lain yang terkait. Data-data yang diperlukan antara lain, PDRB Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah Tingkat II dan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih mendalami hasil dari data sekunder juga dilakukan wawancara dengan responden Kepala Dispenda, Bagian Keuangan dan Bapeda Kota Payakumbuh serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan rata-rata keseluruhan di Sumatera Barat berdasarkan metode penilaian PP 129 tahun 2000 mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan total skor dan terbobot sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal keharusan dari sisi ekonomi, yang mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh mendekati kategori penilaian agak baik dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat. Skor yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 1991, total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Hal ini juga berarti dari sisi kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan pada tahun 1991 tidak adanya peningkatan kemampuan ekonomi secara relatif dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat, di mana total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Sedangkan total skor dan total skor terbobot rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang di atas, Kota Payakumbuh, di mana total dan skor terbobot kemampuan ekonomi rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang berada sedikit di atas skor minimal kelulusan yaitu total skor 18,8 (delapan belas koma delapan) dan total skor terbobot 470 (empat ratus tujuh puluh) pada tahun 1991 dan total skor 18,4 (delapan belas koma empat ) dan total skor terbobot 460 (empat ratus enam puluh) pada tahun 1998. Dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, kelemahan Kota Payakumbuh pada PDRB per kapita, kemampuan PDS menutupi pengeluaran rutin dan upaya pengumpulan PDS Kota Payakumbuh baik pada tahun 1991 maupun 1998, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sedangkan kontribusi PDRB terhadap PDRB Total (Propinsi). Rata-rata kota lainnya di luar Padang memberikan kontribusi berkisar antara 1 sampai 3,2 persen terhadap PDRB Propinsi dan dengan skor berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua), secara kualifikasi termasuk sangat buruk dibandingkan keseluruhan daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memberikan kontribusi sebesar 7,1 persen. Untuk sub indikator laju pertumbuhan pada tahun 1998 Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, dimana mengalami pertumbuhan minus sebesar 4,5 persen sedangkan rata-rata daerah kota lainnya di luar Kota Padang tumbuh minus 6,2 persen dan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan minus 5,1 persen, hal ini mengakibatkan skor Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, skor masing-masing yaitu 5 (lima) dan 3,8 (tiga koma delapan). Dibandingkan tahun 1991 rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 1991 yaitu dari 5 (lima) menjadi 3,8 (tiga koma delapan) dengan kualifikasi baik menjadi agak baik dibandingkan rata-rata ke seluruhan daerah di Sumtera Barat, sedangkan Kota Payakumbuh sama dibandingkan tahun 1991. Berdasarkan letak geografis dan potensi Kota Payakumbuh berpotensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pada sektor perdagangan. Hal ini akan membuka peluang ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan selanjutnya akan menggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan sendiri juga akan meningkatkan penerimaan daerah. Serta lebih meningkatkan upaya pengumpulan peneriman daerah sendiri yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sekurang-kurangnya dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam membiayai pengeluaran rutin, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, yang menurut perkiraan BAPPENAS, meningkat sampai 80 %. Propinsi Riau sebagai salah satu propinsi terkaya di Indonesia juga tidak terlepas dari imbas krisis ekonomi tersebut. Peningkatan jumlah penduduk miskin di negeri penghasil minyak ini, berdasarkan pendataan BKKBN sampai bulan Agustus 1998, sebesar 132% yakni; dari 43.346 kepala keluarga menjadi 78.022 kepala keluarga, melebihi perkiraan BAPPENAS. Untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut Pemerintah membuat suatu terobosan yang dikenal dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk penjabaran dari program tersebut adalah program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis - Ekonomi (PDM-DKE) berupa bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin. Dana program PDM-DKE, yang disalurkan sejak pertengahan bulan Pebruari 1999, menurut berbagai pengamat dan LSM yang ada di Pekanbaru 80 % tidak tepat sasaran dalam arti ada sebagian masyarakat yang seharusnya menerima ternyata tidak menerima dan sebaliknya ada yang seharusnya tidak menerima ternyata menerima dana tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mengemukakan beberapa permasalahan, antara lain ; pertama, bagaimana proses dan hasil seleksi yang dilakukan petugas dalam melaksanakan program PDM-DKE. Kedua, kasus-kasus apa saja yang muncul sehubungan dengan pola seleksi peserta program PDMDKE yang telah ditetapkan oleh petugas. Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh ; pertama, dari sumber sekunder, antara lain : Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat II tahun 1998, Kecamatan Rumbai dalam Angka tahun 1998, dan Monografi Kelurahan Meranti Pandak tahun 1998. Kedua, sumber primer yang meliputi ; data komunitas dan data rumah tangga. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu wawancara mendalam yang bersifat bebas dan teknik observasi. Lokasi penelitian adalah seluruh wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang ditetapkan secara purposive, dengan pertimbangan kelurahan tersebut dapat mewakili penduduk miskin di Kota Pekanbaru serta pernah mendapatkan bantuan program 1DT dan RSDK. Alasan lain adalah penduduk miskin terkonsentrasi walaupun wilayah tersebut berdampingan dengan perusahaan minyak PT. CPI. Populasi penelitian adalah seluruh warga Kelurahan Meranti Pandak yang memperoleh dana bantuan program PDM-DKE. Sampel ditarik secara purposive yang mencakup keseluruhan kelompok penerima dana program PDM-DKE, dari masing-masing kelompok ditarik satu individu sebagai perwakilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dan perumusan proses dan hasil seleksi program PDM-DKE adalah wewenang petugas dalam menentukan siapa yang patut dan tidak patut menerima bantuan program. Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan oleh petugas, diantaranya ; pertama, mereka yang mempunyai usaha tetap, kedua, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ketiga, etika kejujuran, keempat, memiliki KTP asli, dan kelima, tidak pernah terlibat tindakan kriminal. Pertimbangan-pertimbangan subyektif masih tampak dalam proses seleksi ini, seperti misalnya ; kasus Birin yang dinilai oleh petugas sebagai orang yang terlalu banyak `ingin tahu' terhadap program-program yang dilaksanakan sehingga petugas merasa `terganggu'. Akibatnya Birin tidak diikutsertakan sebagai penerima bantuan walaupun secara obyektif layak menerima. Kendala utama yang dihadapi oleh petugas dalam proses seleksi ini adalah masalah keterbatasan waktu. Prospek program PDM-DKE di kelurahan Meranti Pandak adalah ; pertama, membenahi pendataan, kedua, pengamatan terhadap kelayakan usaha calon penerima harus secara menyeluruh, ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, keempat sosialisasi program yang kurang, kelima, pendamping harus berperan aktif dalam mensukseskan program, keenam pelaporan hendaknya bukan hanya untuk mencapai target tapi juga memonitoring daya beli masyarakat, ketujuh, koperasi KARYA BAKTI sebagai pengelola program dituntut untuk konsisten dalam menjalankan program."

"Secara nasional tingkat penggunaan benih unggul berrmutu masih rendah, pada tahun 1997/1998 baru mencapai 37,58% dari kebutuhan. Penggunaan benih padi unggul di Jawa relatif lebih tinggi dibanding di luar Jawa. Guna meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu sehingga tercapai peningkatan produktivitas beras nasional, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan salah satunya berupa pemberian subsidi benih padi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dampak penghapusan subsidi benih padi dengan menggunakan model permintaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus dipilih di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pertimbangan propinsi tersebut merupakan pemasok beras terbesar di Indonesia dan tingkat penggunaan benih unggul relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian dan instansi terkait lainnya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi usaha perbenihan dan usaha tani, sedangkan analisis kuantitatif dengan model permintaan benih digunakan untuk menghitung besarnya perkiraan dampak penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani padi. Kebijakan dengan tujuan stabilitas harga benih dan menyediakan kebutuhan benih unggul secara cukup dengan harga terjangkau petani selama ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pembayaran subsidi harga yang disalurkan tidak langsung kepada petani, melainkan melalui produsen benih BUMN yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. Kebijakan stabilisasi harga benih dengan cara memberikan subsidi harga benih berakibat menimbulkan beban biaya pemerintah dan kurang memberikan iklim kondusif bagi swasta untuk masuk dalam industri perbenihan. Penetapan HET benih mengalami kesulitan di tingkat lapangan, .mengingat wilayah Indonesia yang luas, kepulauan dan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam antar daerah. Sampai saat ini penyediaan benih padi unggul masih terbatas pada daerah yang mudah dijangkau. Besarnya biaya produksi pertanian yang bervariasi antar daerah juga turut mempersulit penentuan besarnya HET benih padi. Bila HET benih dipatuhi dan nilai subsidi diberikan sebesar selisih harga pokok produksi dengan HET benih, maka kemungkinan tidak terjadi kerugian bobot mati. Subsidi benih padi tidak hanya dinikmati oleh petani melainkan juga dinikmati pula oleh BUMN perbenihan. Subsidi benih padi sebesar Rp.400/kg pada tahun 1999 yang disalurkan melalui PT. SHS dinikmati petani Rp. 278,8/kg dan yang dinikmati PT. SHS melalui profit marjin dan ekstra profit sebesar Rp. 121,2/kg. Sedangkan subsidi yang disalurkan melalui PT. Pertani, petani menikmati sebesar Rp. 201,2/kg dan PT. Pertani sebesar Rp.198,8/kg. Apabila subsidi benih padi dihapuskan akan menyebabkan harga benih padi meningkat. Peningkatan harga benih mengakibatkan menurunnya permintaan petani terhadap benih padi. Petani cenderung memperbanyak penggunaan benih yang diproduksi sendiri atau barter dengan tetangga, karena harga benih tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Guna melihat dampak penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani, ditentukan oleh respon petani yang diukur dengan elastisitas permintaannya. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi permintaan benih antara lain harga benih itu sendiri, jumlah benih yang dimiliki sendiri, harga gabah, dan luas penanaman padi. Harga benih berkorelasi negatif terhadap permintaan benih dengan nilai elastisitas harga benih di Jawa Barat -0,702, Jawa Tengah -0,724 dan di Jawa Timur -0,567, yang berarti bila harga benih meningkat permintaan benih akan menurun. Nilai elastisitas jumlah benih yang dimiliki sendiri dari tiga propinsi secara berurutan masing-masing -0,429; -0,173 dan -0,171. Jumlah benih milik sendiri ini dapat dianggap sebagai barang substitusi dengan benih yang akan dibeli. Bila jumlah benih yang dimiliki sudah cukup, maka petani cenderung mengurangi pembelian benih dari produsen benih/pasar. Variabel harga gabah dianggap sebagai indikator yang akan direspon oleh petani apakah akan menggunakan benih unggul yang dibeli walaupun harganya lebih mahal dibanding dengan memanfaatkan benih sendiri. Bila harga gabah meningkat, maka permintaan benih cenderung lebih tinggi. Elastisitas permintaan benih terhadap harga gabah di Jawa Tengah lebih elastis dibanding dua propinsi lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar benih yang digunakan petani berasal dari pembelian. Luas penanaman padi berhubungan positif terhadap permintaan benih, dimana semakin luas areal penanaman padi, maka kebutuhan benihnya akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh elastisitas luas areal tanam padi pada ketiga propinsi relatif sama. Bila subsidi benih padi dicabut, berdasarkan model permintaan benih padi pada tiga propinsi diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan harga benih akibat penghapusan subsidi mengakibatkan penurunan permintaan benih padi yang diminta petani Jawa Barat sebesar 5.470 ton (11,60%), di Jawa Tengah 10.160 ton (11,94%) dan Jawa Timur 8.180 ton (9,48%). Penghapusan subsidi benih padi diperkirakan tidak berdampak terhadap biaya usaha tani mengingat porsi pengadaan benih terhadap total biaya usaha tani di Jawa Barat hanya 1,89%, Jawa Tengah 3,92% dan di Jawa Timur 4,08%. Namun demikian karena benih merupakan faktor penentu kualitas dan produktifitas usaha tani, maka penggunaan benih yang tidak bermutu dapat menghambat keberhasilan usaha tani. Bila penurunan permintaan benih hanya dipenuhi dengan benih tidak bermutu, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi gabah di Jawa Barat sebesar 87.756 ton (atau menurun 0,94% dari produksi gabah Jawa Barat tahun 1998), di Jawa Tengah sebesar 134.878 ton (menurun 1,60% dari produksi gabah Jawa Tengah tahun 1998) dan di Jawa Timur sebesar 98.468 ton (menurun 1,17% dari produksi gabah Jawa Timur tahun 1998). Alternatif yang dapat dilakukan pemerintah adalah menghapus subsidi benih secara bertahap dengan batas maksimum dua tahun. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dalam kerangka manajemen krisis, tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat, namun juga memberikan iklim kondusif bagi usaha perbenihan. Setelah dua tahun subsidi dicabut total dengan pertimbangan perkonomian sudah membaik dan days bell meningkat, serta memberi waktu prakondisi yang cukup bagi BUMN perbenihan mengingat siklus produksi dan pengolahan benih memerlukan waktu 4-7 bulan. Penghapusan subsidi dapat dilakukan saat ini hanya pada "daerah maju" seperti pada propinsi lokasi studi kasus, sedangkan untuk "daerah remote" seperti Kawasan Timur Indonesia tetap diberikan subsidi benih padi untuk meningkatkan penggunaan benih unggul dengan harga terjangkau. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas pemberian subsidi benih padi pada daerah remote. Penghapusan subsidi perlu diikuti upaya-upaya peningkatan efisiensi dalam memproduksi benih dan peningkatan efisiensi distribusi dan pemasaran benih. Tidak akan terjadi penurunan produksi gabah bila subsidi benih dicabut, kalau dilakukan langkah antisipatif antara lain penghematan anggaran pemerintah dari penghapusan subsidi benih dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang terkait dalam pengembangan perbenihan, terutama mendorong peningkatan penggunaan benih unggul dan meningkatkan mutu, misalnya memberdayakan penangkar benih padi, melakukan kampanye gerakan sadar mutu benih, memperluas pemasaran dan distribusi benih, mereview peraturan perundangan yang menghambat usaha perbenihan serta memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan mutu benih. Penghapusan subsidi harga benih sebaiknya diimbangi Pula dengan meningkatkan harga dasar gabah, sehingga diperoleh rasio harga gabah dengan benih pada tingkat yang kondusif guna mendorong gairah petani tetap menggunakan benih unggul dengan cara tetap mempertahankan rasio harga dasar gabah denagn benih melalui menaikkan harga dasar gabah. Di mass mendatang peran pemerintah tidak lagi mengatur harga bidang pertanian. Pemerintah agar berkonsentrasi pada perannya dalam menciptakan paket teknologi dan menciptakan benih padi hibrid guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, memberikan alih teknologi dan informasi alternatif-alternatif usaha yang menguntungkan petani, serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang. Usaha ini dilakukan untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian dalam era pasar babas. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, peran pusat dalam pengembangan industri perbenihan semestinya terbatas pada pengaturanpengaturan dan kebijakan yang bersifat nasional seperti ketentuan impor benihfperkarantinaan, penentuan standar mutu, sistem pembinaan dan pengawasan mutu. Di luar hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah."

"Dalam menghadapi era global, rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dengan rumah sakit lain, antara lain persaingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya.Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, diperlukan adanya indikator yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data, khususnya yang berhubungan dengan indikator klinis dan indikator organisasi, menggunakan instrumen penelitian, wawancara dengan pihak yang terkait di RSUD, dan melakukan studi dokumentasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator klinis dan indikator organisasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD. Dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Direktur, Kepala Tata Usaha, Kepala Subbag Kesekretariatan, Kepala Subbag Keuangan, Komite medik, Kepala Rung Rawat Inap Kebidanan dan Anak/Perinatologi, didapatkan unsur-unsur yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi.Dari hasil penelitian diperoleh indikator klinis yang dapat dipergunakan pada kelompok pelayanan ibu melahirkan dan bayi neonatal (AKIP, AKIE, AK3 baru lahir dengan BB<=2000 gram), dan indikator organisasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur produktivitas RSUD (BOR, kunjungan optimal pasien), efisiensi dengan mengadakan pengukuran terhadap ALOS, mutu layanan dengan pengamatan terhadap pengelolaan keluhan/kepuasan pasien RSUD dan NDR.Kesimpulannya, dengan adanya indikator klinis dan indikator organisasi, dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD sebagai upaya koreksi dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD di Propinsi Sumatera Barat.Daftar Pustaka : 31 buku (1986-2001)

---

Evaluating of the General District Hospital's Service Quality in West Sumatera Province

In facing the globalization era, hospitals in Indonesia are facing challenges in competing with other hospitals, such as competition in maintaining and improving the service quality.

To evaluate the service quality, clinical and organization indicators are needed. This research is using qualitative and exploration approaches. To collect the data, specifically which refers to clinical and organization indicators, the writer uses research instrument, interview the resource persons of the General District Hospital, and applies documentation studies.

The purpose of this research is to analyze clinical and organization indicators that can be used to evaluate the service quality of General District Hospital. The writer is able to get some elements that can be put in clinical and organization indicator from the interviews with the management of the hospital; they are the Director, Head of Administration, Head Department of Secretarial, Head Department of Finance, Medical committee, and chief of Perinatology word.

From the result of the research, the writer is able to get clinical indicator that can be used in the group of giving birth mother and neonatal baby services (AKIP, ANTE, AKB newborn BB <= 2000 gram), and organization indicator that can be used to measure the productivity of General District Hospital (BOR, patients optimum Visits), efficiency by measuring ALOS, service quality by observing the management of the hospital patients complaints/satisfaction and NDR.

The conclusion is, if there are clinical and organization indicators, they can be used to evaluate the service quality of general District Hospital as a correction and an improvement of the General District Hospital in West Sumatera Province.

Reference: 31 (1986 - 2001)"

"Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting untuk mencapai sasaran organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, terarnpil dan berpendidikan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Untuk menjalankan semuanya itu sumber daya manusia memerlukan motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja. Dalam meningkatkan kinerja, peran kepemimpinan dan faktor kemampuan kerja sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu unit organisasi, kemampuan kerja akan dapat dioptimalkan bila didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana kerja yang baik. Mengingat masalah kinerja staf sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi, kelengkapan sarana dan prasarana, kemampuan serta disiplin kerja, dan tinggi rendahnya kinerja staf akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di kota Pekanbaru, khususnya di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru, maka perlu dilakukan perielitian terhadap kinerja staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2001. Rancangan penelitian mengunakan pendekatan kualitatif deskriptit; melalui wawancara mendalam, dan Fokus group diskusi (FGD). Sumber informasi pada penelitian ini diperoleh dari pejabat struktural (Eselon IV) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru, staf masing-masing seksi dan sub.bagian serta penanggung jawab wilayah kerja dengan jumlah sebanyak 21 orang, hasil diskusi kelompok serta profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru Tabun 2001 sebagai data sekunder. Hasil penelitian pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru, menunjukkan masih adanya kekurangan, dan ketidaksesuaian dengan target pencapaian, belum adanya pemberian penghargaan atau sanksi kepada staf yang bekerja baik atau bekerja tidak baik, serta belum optimalnya bimbingan, pembinaan, dorongan dan komunikasi dengan staf. Hal lain adalah masih kurangnya motivasi kerja dan gairah kerja, masih kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan dan keterampilan teknis, serta kurangnya disiplin kerja, ini terlihat dari hasil rekapitulasi nilai kehadiran rata-rata staf adalah 68,93%. Penelitian ini menyarankan, untuk meningkatkan kinerja, bimbingan, pembinaan, dorongan dan komunikasi dengan staf serta adanya penghargaan bagi yang bekerja dengan baik dan sanksiltegoran bagi yang bekerja tidak baik, berikutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana, serta perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis Kepala SeksilKepala Sub.Bagian melalui pelatihan-pelatihan, atau tugas belajar. Agar masing-masing staf dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik, perlu ditingkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kekompakan agar terjalin hubungan baik antara atasan dengan bawahan.

---

The Factors that Influence to the Staff Performance of Health Office, Pekanbaru Harbor, Riau Province, 2001Human resources are one of the factors that give an important role in achieving the goal of organization. Smart, skilled and educated human resources will determine the success of an organization. To run of all these, they should be motivated in order to improve their performance. In improving the performance, the role of leadership and the factors of work capability will determine the success or fail in achieving the goal that stated. In an organization unit, work capability can be optimized if supported by the completeness of means and good work infrastructures.

Considering that the problem of staff performance according to the writer's assumption it was influenced by leadership, motivation, completeness of means and infrastructure, capability also work discipline, where its low-high of staff performance will influence to health service in Pekanbaru City, especially at the Health Office of Pekanbaru Harbor. So it is need to conduct the study on the staff performance of Health Office, Pekanbaru, Harbor, Riau Province in 2001.

The design study was used descriptive qualitative approach, through in-depth interview, and Focus Group Discussion (FGD). The resource of information of this study were structural officer (Echelon IV) at the Health Office of Pekanbaru Harbor, each staff of section and sub-department also the undertaker of working area, with the number 21 people. Profile Data of Health Office of Pekanbaru Harbor in 2001 and the result of the FGD.

The result of this study shows that the staff performance at the Health Office of Pekanbaru Harbor was weak, and it was not meet with the target. There was not any rewarding or sanction to staff who was working good or was not good, also the guidance has not optimal yet, managing, motivation and communication to the staff There was still lack of work motivation and spirit, still lack of means and infrastructure, lack of capability and technical skills, also lack work discipline. It can be seen from the result of recapitulation average of the attendant value of the staff was 68,93%.

This study is recommend to improve the performance, guidance, managing, motivation and good communication to the staff, it also should be established the rewarding system to who good working and sanction to whose was not good working. The procurement of means and infrastructures should be improved, the capability and technical skill of Head Section I Head Sub Department also should be improved through some training, or advance study. In order that each staff could understand the main task and their function, it should be increased the sense of family spirit, togetherness, and compact, these conditions will establish good relations between the superior and the subordinate."