Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Menurut data WHO World Health Organization pada tahun 2012, kanker menempati nomor dua penyebab kematian di negara maju setelah penyakit kardiovaskular dan menjadi penyakit nomor tiga penyebab kematian di negara berkembang setelah kardiovaskular dan penyakit infeksi. Saat ini, data mengenai profil kanker yang diperoleh dari kegiatan registrasi kanker di Indonesia belum ada. Profil kanker dengan metode pengumpulan dan pelaporan yang baik di wilayah DKI Jakarta diperlukan untuk pembentukan registrasi kanker berbasis populasi di Indonesia. Rumah Sakit Ciptomangunkusumo RSCM telah ditetapkan sebagai rumah sakit pengendali data beban kanker DKI Jakarta oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran profil kanker di Provinsi Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012 berdasarkan data di RSCM sebagai pusat pengendali registrasi kanker Provinsi DKI Jakarta. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif cross sectional dengan mengambil data dari registrasi kanker di RSCM untuk membetuk profil kanker di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012. Hasil: Didapatkan 14.726 pasien kanker, dengan rasio laki-laki dan perempuan 1:1,8. Mayoritas berusia antara 45-54 tahun. Mayoritas pasien datang berobat pada stadium lanjut, yaitu stadium 3 atau 4, sebanyak 31,8. Domisili pasien terbanyak di Kota Jakarta Barat 27,5 diikuti Kota Jakarta Timur 25,5. Urutan lima kanker terbanyak pada kedua jenis kelamin adalah kanker payudara, kanker serviks, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker paru dan bronkus, serta kanker nasofaring. Urutan lima kanker terbanyak pada laki-laki adalah kanker paru, kanker nasofaring, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker hati, serta kanker kelenjar getah bening. Urutan kanker terbanyak pada perempuan adalah kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, serta kanker kelenjar tiroid. Kesimpulan: Hasil pada penelitian ini sesuai dengan GLOBOCAN 2012 untuk Wilayah Asia Tenggara, namun cakupan datanya belum optimal karena belum semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan data pasien kanker. Saran: Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yamg lebih luas dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

---

Background: According to WHO World Health Organization data in 2012, cancer occupies the second cause of death in developed countries after cardiovascular disease and become the third leading cause of death in developing countries after cardiovascular and infectious diseases. Currently, data on cancer profiles obtained from cancer registration activitie s in Indonesia does not exist. Cancer profiles with good collecting and reporting methods are required for the establishment of Indonesia population based cancer registry. The Minister of Health of Indonesia has designated Ciptomangunkusumo Hospital Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM as a Cancer Registry Control Center of DKI Jakarta Province. This study aims to provide a description of cancer profile of DKI Jakarta Province in 2008 to 2012 based on data from RSCM as a control center for cancer registry of DKI Jakarta Province.

Methods: This was a cross sectional descriptive study by collecting data from cancer registry at RSCM to establish cancer profile in DKI Jakarta Province in 2008 to 2012.

Results: 14,726 cancer patients were found, with male and female ratio of 1 1.8. The majority of patients were between 45 54 years old. Most of patients came to the health care facility were in advanced stage, as many as 31.8. The number of patient was highest from West Jakarta 27.5 and followed by from East Jakarta 25.5. The five most frequent cancer found in both sexes were breast cancer, cervical cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, lung and bronchial cancer, and nasopharyngeal cancer. The five most common cancers in male were lung cancer, nasopharyngeal cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, liver cancer, and lymph node cancer. The five most common cancers in female were breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, and thyroid gland cancer.

Conclusion: The results of this study are similar with GLOBOCAN 2012 results for Southeast Asia region, but the data coverage was still not optimal because not all health care facilities in DKI Jakarta Province submitted cancer patient data.

Suggestion: Further research is needed with broader coverage involving all health care facilities in the DKI Jakarta Province."

"Makalah ini berisi analisis pelaksanaan pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009, khususnya dalam pengelolaan kasus penerimaan pajak parkir di Jakarta. Pendapatan pajak parkir di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun tidak mencapai target oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak parker di Provinsi DKI Jakarta setelah penerapan undang- undang nomor 28 tahun 2009. Kesimpulan dari makalah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya tidak berpengaruh langsung pada pendapatan pajak di taman provinsi Jakarta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak membahas secara detail tentang sistem voting yang diatur kembali dalam peraturan yang dibuat setelah penerapan hukum. Pengaruh dari penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak memberikan pengaruh positif dalam hal pencapaian target penerimaan pajak dari peraturan parkir baru diberlakukan setelah itu terlihat pada perbandingan prosentase pencapaian penerimaan pajak parkir hingga periode kuartal ketiga setelah peraturan baru diberlakukan."

"Article 27 paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power states that specialcourts can only be formed in one of the court systems under the Supreme Court, which includegeneral courts, religious courts, military courts and state administration courts. However, article3A paragraph (2) of Law No. 50 Year 2009 concerning the Second Amendment to the Law onReligious Court places Shariah Court as a special court within the system of religious courts andas a special court within the system of general courts. Such positioning is inconsistent with Article27 paragraph (1) of the Law on Judicial Power which raises a legal issue and therefore requiresjuridical solution. The inconsistency is subject to juridical normative study within the scope ofa research concerning the level of horizontal synchronization, using descriptive analysis. Themethod applied for data collection in this research is through literature study supported by fielddata. The data obtained is analyzed by using juridical qualitative method. This study concludesthat, in fact, the Shariah Court is neither a special court, nor does it stand in two systems of courts.Both in terms of general administration as well as case management, the Shariah Court is aReligious Court for the territory of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the competence ofwhich has been expanded in the context of the implementation of special autonomy, particularlyin the field of the implementation of Islamic shari’a.Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang beradadi bawah Mahkamah Agung.” Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputiperadilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.Pasal 3Aayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangPeradilan Agama, menempatkan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus dalamlingkungan peradilan agama dan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.Penempatan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus, sekaligus di dua lingkunganperadilan inkonsistensi dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.Inkonsistensi ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannyasecara yuridis. Permasalahan mengenai inkonsistensi aturan hukum tersebut dikaji secarayuridis normatif dalam cakupan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal denganspesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini melalui studikepustakaan dan didukung data lapangan.Data yang diperoleh kemudiandianalisis secara yuridiskualitatif.Kajian ini menemukan bahwa Mahkamah Syar’iyah sesungguhnya bukanlah dalamkedudukan sebagai pengadilan khusus dan juga tidak berpijak pada dua lingkungan peradilan.Secaraadministrasi umum maupun pengelolaan perkara Mahkamah Syar’iyah merupakanPengadilan Agama untuk wilayah Propinsi NAD yang kewenangannya diperluasdalam rangkamelaksanakan otonomi khusus bidang pelaksanaan syariat Islam."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai persepsi guru terhadap salah satu fitur portal Rumah Belajar, yaitu fitur Kelas Maya (Virtual Class). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru terhadap tampilan Kelas Maya, dilihat dari kemudahan memanfaatkannya, keuntungan memanfaatkannya, hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkannya, dan pengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Objek penelitian ini adalah guru peserta Training of Trainer (TOT) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner serta wawancara. Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil kajian menyatakan bahwa Kelas Maya menarik dari segi tampilan dan mudah digunakan dari sisi navigasi. Namun demikian, tampilan perlu dibuat lebih sederhana terutama terkait prosedur ketika akan membuat materi pembelajaran. keuntungan memanfaatkan Kelas Maya antara lain adalah bahwa bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi responden adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan perangkat Teknologi informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan Kelas Maya ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"The comparative linguistic is not only dialectal linguistic and historical linguistic, but also the typology of linguistic. This thesis speaks about typology of linguistic. There are fifteen native languages in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province used as sample in this study. By using Greenberg's method - Quantitative Method, the writer classifies the fifteen languages into (1) isolated language and (2) agglutinative language. The first group is Ende-Lio language and the second consists of other fourteen languages.

Besides the Quantitative Method, the writer also uses the Qualitative Method. This Method is used to classify those languages according to their similarity in structures. The analysis concludes that those languages are classified into (1) structured language: verb + person, integrated or not; (2) noun + personal possessive, integrated or not; (3) person + possessive, and (4) those languages whose structures are classified into neither (1), (2), nor (3). While the other languages are classified into the first, second, and third group. Structured-integrated language consists of Ambon-Timor and Papua language groups, while Sumba-Bima is not identified as the group of this type."

"Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

---

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times."

"Virus hepatitis E (HEV- Hepatitis E Virus) adalah nama yang diberikan kepada virus atau kelompok serologis virus yang belum lama ini ditemukan dan telah terbukti sebagai penyebab kasus-kasus hepatitis Non-A Non-B yang penularannya melalui air (Water borne NANBH) dan telah dilaporkan sejak tahun 1987, penyakit ini sering menimbulkan kejadian luar biasa di wilayah dengan sanitasi yang amat buruk, pada penduduk dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan menyerang orang-orang berusia muda sampai usia menengah.Infeksi hepatitis E Virus pertaMakali dilaporkan dari suatu wabah di India pada tahun 1955, sampai saat ini wabah serupa banyak terjadi di Asia, Afrika Utara, Timur Tengab, Eropah Timur, Amerika Serikat dan sebagian Rusia.Di Indonesia untuk pertama kali dilaporkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis di Kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1991 terjadi lagi KLB di kabupaten yang lama tetapi di desa yang lain.Awal tahun 1998 (Januari), dilaporkan telah terjadi KLB hepatitis di beberapa tempat seperti di Bogor dan Jawa Timur . Di Bondowoso kasusnya cukup mencolok, sejak Januari sampai dengan April tahun 1998 dilaporkan jumlah kasus yang dilaporkan sebesar 723. Untuk memastikan telah terjadi KLB hepatitis di Kabupaten Bondowoso diperlukan suatu penelitian yang mendalam sehingga dapat diketahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya KLB hepatitis.Penelitian ini ingin melihat gambaran epidemiologi pada waktu KLB hepatitis dan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya sakit HEV seperti sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan, tempat buang air besar, air untuk mandi, jenis kelamin dan umur.Jenis desain penelitian ini adalah kasus kontrol, kasus adalah penderita dengan gejala klinis positif dengan IgG anti HEV positif sedangkan kontrol adalah tetangga terdekat yang tidak sakit dengan IgG anti HEV negatif. Besar sampel untuk kasus dan kontrol masingmasing 257. Populasi penelitian di desa Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati dan Kerang. Data dikumpulkan oleh tim investigasi pada saat terjadinya KLB hepatitis. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan piranti lunak program EPI INFO versi 6.0 dan program STATA versi 3.1.Dari gambaran epidemiologi terlihat bahwa telah terjadi KLB hepatitis dengan tipe hepatitis E virus (REV), sifat KLB tidak sama (CFR< 1%). Jumlah desa yang terkena 8 desa yaitu Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan dan Jurang Sapi. AR tertinggi di desa Bendoarum (3,9%) dan Pecalongan (3,3%). AR tertinggi pada kelompok umur dewasa muda/usia produktif (63,2%).Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa penelitian mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah (SD). Dari analisis bivariat terlihat gambaran tentang besarnya risiko dari beberapa faktor yang berhubungan bermakna dengan terjadinya HEV yaitu sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan/dapur, tempat buang air besar, air untuk mandi dan umur. Sedangkan jenis kelamin tidak menunjukkan hubungan yang bermakna.Hasil akhir penelitian menunjukkan faktor risiko yang paling dominan berhubungan erat dengan terjadinya sakit HEV adalah kebiasaan minum air tidak dimasak, tempat buang air besar, air untuk mencuci alat makanidapur, kelompok umur 5 -18 tahun dan kelompok umur 19-45 tahun. Hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program penyehatan air dan penyehatan lingkungan dalam upaya menurunkan angka kesakitan hepatitis E.

---

Risk Factors Related to the Hepatitis E Virus Outbreak in Bondowoso District, East Java Province, 1998Hepatitis E Virus (REV), was recently found in 1987 it had been reported that the virus may cause several cases of water-borne diseases, particularly it was known Non-A Non-B Hepatitis (NANBH). The disease is frequently result to NANBH outbreak, especially in any area with very poor sanitation, low social and economic status, teenagers and young adult group.The first outbreak of HEV infection was reported in India in 1955, up to now the similar outbreak also occurs in Asia countries, North Africa, Middle East, East Europe, USA and some regions of Russian.In Indonesia, the first outbreak was reported at Sintang District, West Kalimantan in 1987 and it was recognized as NANBH. In 1991 , in the similar district (at different village) was also reported the same outbreak and it was diagnosed as HEV infection.Seven years later (January 1998), it was reported the similar outbreak at several areas in West Java (Bogor) and East Java province. Bondowoso District had extremely increased at 723 cases of hepatitis incidence from January to April 1998 and it was reported as the hepatitis outbreak. To assess and find out any risk-factors dealing with the hepatitis outbreak in Bondowoso, it is necessary to conduct a research in-depth on such a disease.This research aims to obtain an epidemiological description on hepatitis outbreak and the factors associated with the occurrence of REV. Design study was a case-control, which the case was defined as a patient with positive clinical symptoms of IgG anti-REV positive, whereas the control was defined close-neighbour with IgG anti-HEV negative. Number of cases and controls are respectively 257 persons. The research was conducted at Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati and Kerang villages where was considered as study areas due to the four village with highest incidence. The data collected has been done during the hepatitis outbreak.The study shows that the HEY outbreak with moderate severance (CFR < 1 %) has already occurred in 8 villages, including Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan and Jurang Sapi. The highest Attack Rate (AR) occurs at Bendoarum (3,9 %) and Pecalongan (3,3 %), particularly at young adult group/productive age (63,2 %).It also shows that the most of community members at such villages are farmers with low education status (primary school). The bi-variant statistic analysis indicates the presence of significant correlation between the REV incidence and the magnitude of risk-factors influencing the incidence, such as potable water sources, the habit of drinking raw water, water supply for showering and washing household utensils, latrine and age factor. However, there is no significant correlation for gender factor.As the result the study shows that the most dominant risk-factor of the HEV incidence is the habit of drinking raw water, latrine, water supply for washing kitchen/cooking utensils, and the age group of 5 - 18 years and 19-45 years. Eventually it is expected that the above results could be used as constructive inputs and consideration in determining water sanitation end environmental health policy, particularly in the efforts of decreasing the REV incidence."