Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini berisi analisis pelaksanaan pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009, khususnya dalam pengelolaan kasus penerimaan pajak parkir di Jakarta. Pendapatan pajak parkir di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun tidak mencapai target oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak parker di Provinsi DKI Jakarta setelah penerapan undang- undang nomor 28 tahun 2009. Kesimpulan dari makalah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya tidak berpengaruh langsung pada pendapatan pajak di taman provinsi Jakarta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak membahas secara detail tentang sistem voting yang diatur kembali dalam peraturan yang dibuat setelah penerapan hukum. Pengaruh dari penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak memberikan pengaruh positif dalam hal pencapaian target penerimaan pajak dari peraturan parkir baru diberlakukan setelah itu terlihat pada perbandingan prosentase pencapaian penerimaan pajak parkir hingga periode kuartal ketiga setelah peraturan baru diberlakukan."

"Hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Menurut penelitian NHANES tahun 1999-2008, faktor risiko yang paling signifikan dari hipertensi pada wanita adalah obesitas. Provinsi Jawa Timur memiliki prevalensi hipertensi (26,2%) dan obesitas (28,06%) yang lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional (25% dan 26,23%) tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan obesitas dengan hipertensi pada wanita usia 18 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur dikontrol variabel umur, pendidikan, status ekonomi sosial, aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan stres. Analisis ini menggunakan data Riskesdas 2013 dengan desain studi cross sectional yang dilaksanakan bulan Maret hingga Juni 2015. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi hipertensi pada wanita usia 18 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 adalah 33,7% dan prevalensi obesitas adalah 33,6%. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara obesitas dan hipertensi (OR 3,67; 95%CI: 2,79-4,83) setelah dikontrol umur, tingkat pendidikan, status ekonomi sosial, aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan stres. Terdapat interaksi positif antara umur dengan obesitas dalam kaitannya dengan hipertensi. Pada perbandingan antar strata umur, umur bersama dengan obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, meningkat secara linier pada usia yang makin tua. Dalam strata umur yang sama, risiko obesitas menyebabkan hipertensi makin kecil secara linier pada usia yang makin tua. Kemenkes dan Dinkes diharapkan memperluas program posbindu ke lingkungan masyarakat dengan kerja sama antara Puskesmas dan RT setempat. Wanita disarankan untuk menjaga berat badan tetap normal dan melakukan aktivitas yang cukup.

---

Hypertension is defined as a systolic blood pressure ≥ 140 mm Hg and/or diastolic blood pressure ≥ 90 mm Hg. Based on NHANES research in 1999-2008, the main risk factor of hypertension in women is obesity. The prevalence of hypertension in East Java Province is 26,2% and obesity is 28,06% which is higher than national prevalence (25% and 26,23%). This study aims to identify the relation of obesity and hypertension in women aged 18 years and older in East Java Province controlled by age, education, social economic status, physical activity, smoking, and stress. This analysis used Riskesdas data in 2013 with cross sectional study desaign which is done in March until June 2015. The data was analized in univariate, bivariate, and multivariate using logistic regression.

The study result shows that the prevalence of hypertension in women aged 18 years and older in East Java Province in 2013 is 33,7% and the prevalence of obesity is 33,6%. There is significant relation between obesity and hypertension with OR 3,67 (95%CI: 2,79-4,83) after controlled by age, education, social economic status, physical activity, smoking, and stress. There is positive interaction between age and obesity related hypertension. In comparison between age groups, age with obesity increase the risk of hypertension, increase in a linear way in older age. In one age group, the risk of obesity causes hypertension, decrease in a linear way in older age. Kemenkes and Dinkes are hoped to extend their program, posbindu, to community. Women are recommended to keep the their weight normal and do enough physical activity.Obesity, hypertension"

"Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.” Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama, menempatkan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Penempatan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus, sekaligus di dua lingkungan peradilan inkonsistensi dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inkonsistensi ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannya secara yuridis. Permasalahan mengenai inkonsistensi aturan hukum tersebut dikaji secara yuridis normatif dalam cakupan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan.Data yang diperoleh kemudiandianalisis secara yuridis kualitatif.Kajian ini menemukan bahwa Mahkamah Syar’iyah sesungguhnya bukanlah dalam kedudukan sebagai pengadilan khusus dan juga tidak berpijak pada dua lingkungan peradilan. Secaraadministrasi umum maupun pengelolaan perkara Mahkamah Syar’iyah merupakan Pengadilan Agama untuk wilayah Propinsi NAD yang kewenangannya diperluasdalam rangka melaksanakan otonomi khusus bidang pelaksanaan syariat Islam.

---

Article 27 paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power states that special courts can only be formed in one of the court systems under the Supreme Court, which include general courts, religious courts, military courts and state administration courts. However, article 3A paragraph (2) of Law No. 50 Year 2009 concerning the Second Amendment to the Law on Religious Court places Shariah Court as a special court within the system of religious courts and as a special court within the system of general courts. Such positioning is inconsistent with Article 27 paragraph (1) of the Law on Judicial Power which raises a legal issue and therefore requires juridical solution. The inconsistency is subject to juridical normative study within the scope of a research concerning the level of horizontal synchronization, using descriptive analysis. The method applied for data collection in this research is through literature study supported by field data. The data obtained is analyzed by using juridical qualitative method. This study concludes that, in fact, the Shariah Court is neither a special court, nor does it stand in two systems of courts. Both in terms of general administration as well as case management, the Shariah Court is a Religious Court for the territory of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the competence of which has been expanded in the context of the implementation of special autonomy, particularly in the field of the implementation of Islamic shari’a. "

"Penelitian ini berfokus pada analisa terhadap usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Protap tahun 2002-2009. Pertanyaan utama yang diangkat adalah mengapa usulan pembentukan Protap dari tahun 2002-2009 tidak dapat terwujud. Pertanyaan tersebut dielaborasi melalui metode penelitian kualitatif dan disajikan dalam ekplanasi analitis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis koalisi vertikal dengan melihat aktor yang hadir dalam relasi institusional, sosial, dan personal. Dalam studi Kimura, koalisi vertikal menjadi penentu keberhasilan usulan pembentukan DOB. Namun, dalam penelitian ini usulan pembentukan Protap tidak terwujud walaupun koalisi vertikal berhasil terbentuk. Hal ini disebabkan oleh munculnya kompetisi elit sebagai intervening variable. Munculnya kompetisi elit tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti kompetisi lokasi ibukota, kompetisi teritorial antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, kompetisi partai politik, kompetisi untuk kursi gubernur, dan kompetisi media massa. Kompetisi elit ini yang kemudian menyebabkan koalisi vertikal tidak dapat bekerja dalam mendukung terwujudnya Protap dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian ini.

---

This study focuses on the analysis of the proliferation proposal of Tapanuli Province in 2002 2009. The main question is why the proliferation proposal of the Tapanuli Province in 2002 2009 cannot be realized. The question is elaborated through qualitative research methods and presented in an analytical explanation. This study uses the analytical framework of vertical coalition to see the actors present in the institutional, social, and personal relations. In Kimura rsquo s study, vertical coalitions determines the success of a new autonomous region proliferation proposal. This study shows that the proliferation proposal of Tapanuli Province fails to materialize despite the formation of a vertical coalition. This is due to the emergence of elite competition as an intervening variable. The emergence of the elite competition was triggered by several factors, such as the competition about the location of the capital city, territorial competition between North Sumatera Government and the Tapanuli Province Proliferation Committee, political party competition, the competition for the governorship seat, and the competition between mass media. The existence of elite competition hampers vertical coalition to support the realization Tapanuli Province, and such is also the answer to the main question of this study."

"Latar Belakang: Menurut data WHO World Health Organization pada tahun 2012, kanker menempati nomor dua penyebab kematian di negara maju setelah penyakit kardiovaskular dan menjadi penyakit nomor tiga penyebab kematian di negara berkembang setelah kardiovaskular dan penyakit infeksi. Saat ini, data mengenai profil kanker yang diperoleh dari kegiatan registrasi kanker di Indonesia belum ada. Profil kanker dengan metode pengumpulan dan pelaporan yang baik di wilayah DKI Jakarta diperlukan untuk pembentukan registrasi kanker berbasis populasi di Indonesia. Rumah Sakit Ciptomangunkusumo RSCM telah ditetapkan sebagai rumah sakit pengendali data beban kanker DKI Jakarta oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran profil kanker di Provinsi Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012 berdasarkan data di RSCM sebagai pusat pengendali registrasi kanker Provinsi DKI Jakarta. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif cross sectional dengan mengambil data dari registrasi kanker di RSCM untuk membetuk profil kanker di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sampai tahun 2012. Hasil: Didapatkan 14.726 pasien kanker, dengan rasio laki-laki dan perempuan 1:1,8. Mayoritas berusia antara 45-54 tahun. Mayoritas pasien datang berobat pada stadium lanjut, yaitu stadium 3 atau 4, sebanyak 31,8. Domisili pasien terbanyak di Kota Jakarta Barat 27,5 diikuti Kota Jakarta Timur 25,5. Urutan lima kanker terbanyak pada kedua jenis kelamin adalah kanker payudara, kanker serviks, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker paru dan bronkus, serta kanker nasofaring. Urutan lima kanker terbanyak pada laki-laki adalah kanker paru, kanker nasofaring, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, kanker hati, serta kanker kelenjar getah bening. Urutan kanker terbanyak pada perempuan adalah kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, keganasan sistem hematopoetik dan retikuloendotelial, serta kanker kelenjar tiroid. Kesimpulan: Hasil pada penelitian ini sesuai dengan GLOBOCAN 2012 untuk Wilayah Asia Tenggara, namun cakupan datanya belum optimal karena belum semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan data pasien kanker. Saran: Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yamg lebih luas dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

---

Background: According to WHO World Health Organization data in 2012, cancer occupies the second cause of death in developed countries after cardiovascular disease and become the third leading cause of death in developing countries after cardiovascular and infectious diseases. Currently, data on cancer profiles obtained from cancer registration activitie s in Indonesia does not exist. Cancer profiles with good collecting and reporting methods are required for the establishment of Indonesia population based cancer registry. The Minister of Health of Indonesia has designated Ciptomangunkusumo Hospital Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM as a Cancer Registry Control Center of DKI Jakarta Province. This study aims to provide a description of cancer profile of DKI Jakarta Province in 2008 to 2012 based on data from RSCM as a control center for cancer registry of DKI Jakarta Province.

Methods: This was a cross sectional descriptive study by collecting data from cancer registry at RSCM to establish cancer profile in DKI Jakarta Province in 2008 to 2012.

Results: 14,726 cancer patients were found, with male and female ratio of 1 1.8. The majority of patients were between 45 54 years old. Most of patients came to the health care facility were in advanced stage, as many as 31.8. The number of patient was highest from West Jakarta 27.5 and followed by from East Jakarta 25.5. The five most frequent cancer found in both sexes were breast cancer, cervical cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, lung and bronchial cancer, and nasopharyngeal cancer. The five most common cancers in male were lung cancer, nasopharyngeal cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, liver cancer, and lymph node cancer. The five most common cancers in female were breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system malignancy, and thyroid gland cancer.

Conclusion: The results of this study are similar with GLOBOCAN 2012 results for Southeast Asia region, but the data coverage was still not optimal because not all health care facilities in DKI Jakarta Province submitted cancer patient data.

Suggestion: Further research is needed with broader coverage involving all health care facilities in the DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional IZN . Evaluasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu evaluasi terhadap lembaga Amil Zakat, dan evaluasi terhadap dampak zakat kepada penerima zakat mustahik . BAZIS DKI Jakarta menjadi sampel dan objek penelitian ini, dan penelitian ini dilakukan dalam dua periode yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Indeks Zakat Nasional IZN digunakan sebagai alat ukur evaluasi kinerja pengelolaan zakat karena IZN memiliki penilaian yang komprehensif, baik itu dari sisi makro maupun mikro. Adapun penelitian ini menggunakan metode campuran dan dengan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Hasil indeks pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 0,7598 dengan indeks pada dimensi makro 0,77425 dan dimensi mikro 0,75. Tidak ada perubahan atau peningkatan evaluasi kinerja pada tahun 2016, dan evaluasi kinerja pada lembaga dan dampak zakat tahun 2015 dan 2016 sudah baik.

---

This study aims to evaluate the performance of zakat management in DKI Jakarta Province using the National Zakat Index IZN . This evaluation is divided into two parts, namely evaluation of Amil Zakat institution, and evaluation of the impact of zakat to the recipient of zakat. BAZIS DKI Jakarta become the sample and object of this research, and this research is done in two periods that is year 2015 and year 2016. National Zakat Index IZN is used as measuring instrument of performance evaluation of zakat management because IZN have comprehensive assessment either from macro side and micro. The research used mixed method and with two data source that is secondary and primary data. The index index in 2015 and 2016 is 0.7598 with an index of 0.77425 macro dimension and a micro dimension of 0.75. There are no changes or improvements in performance evaluation in 2016, and performance evaluations on institutions and the impact of zakat in 2015 and 2016 are good."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai persepsi guru terhadap salah satu fitur portal Rumah Belajar, yaitu fitur Kelas Maya (Virtual Class). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru terhadap tampilan Kelas Maya, dilihat dari kemudahan memanfaatkannya, keuntungan memanfaatkannya, hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkannya, dan pengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Objek penelitian ini adalah guru peserta Training of Trainer (TOT) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner serta wawancara. Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil kajian menyatakan bahwa Kelas Maya menarik dari segi tampilan dan mudah digunakan dari sisi navigasi. Namun demikian, tampilan perlu dibuat lebih sederhana terutama terkait prosedur ketika akan membuat materi pembelajaran. keuntungan memanfaatkan Kelas Maya antara lain adalah bahwa bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi responden adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan perangkat Teknologi informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan Kelas Maya ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."