Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti pertambangan emas, tembaga, minyak bumi, potensi kelautan, dan hutan. Namun demikian, kondisi kehidupan masyarakat dan perekonomian Papua masih sangat jauh dan kondisi yang diharapkan. Struktur perekonomian Papua selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, dimana keduanya tidak saling menunjang untuk memperkuat basis perekonomian Papua. Proses transformasi yang diharapkan bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri) maupun sektor tersier (sektor jasa) belum nampak, akibatnya Papua hingga kini masuk dalam kategori wilayah non-industri (non industries region) karena kontribusi sektor industrinya masih kecil. Dengan demikian, perekonomian Papua hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer yang mengandalkan resource based activities yaitu pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.Tujuan peneiitian secara umum adalah menganalisis seberapa besar peranan pembangunan sektor kehutanan terhadap perekonomian Propinsi Papua. Secara spesifik tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui, (1) berapa besar peran sektor kehutanan terhadap struktur perekonomian Papua; (2) dampak pembangunan sektor kehutanan dalam keterkaitannya dengan output; (3) dampak pembangunan sektor kehutanan dari penciptaan nilai tambah (produksi domestik regional bruto), dan; (4) dampak pembangunan sektor kehutanan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dengan menggunakan model ini dapat digunakan untuk menjelaskan : (1) kinerja pembangunan ekonomi suatu negara seperti distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB untuk tingkat region atau propinsi, konsumsi, tabungan dan sebagainya; (2) distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi diantaranya, seperti tenaga kerja dan modal; (c) distribusi pendapatan rumah tangga yang dirinci menurut berbagai golongan rumah tangga; (4) pola pengeloaran rumah tangga (household expenditure pattern); dan (5) distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha dimana mereka bekerja, termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses produksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sektor kehutanan cukup berdampak terhadap struktur perekonomian daerah yang meliputi kontribusinya terhadap PDRB, irnpor, dan penyerapan tenaga kerja serta kurang berdampak pada kegiatan ekspor dan pajak di Papua. Berdasarkan nilai multiplier, terlihat bahwa sektor kehutanan memberikan efek multiplier yang relatif besar terhadap penciptaan produk domestik, kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi, peningkatan produksi sektor-sektor lainnya serta peningkatan pendapatan masyarakat atau rumah tangga di Papua. Dalam penelitian ini ditemukan pula beberapa masalah seperti ketimpangan pendapatan antara rumah tangga desa dan rumah tangga kota, dan terjadinya illegal logging. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mendirikan wadah koperasi peran serta masyarakat di desa. Wadah ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan rumah tangga di desa dan menjembatani hubungan kerjasama antara masyarakat desa, pemerintah dan pengusaha hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang memberikan manfaat kepada semua pihak. Selain itu, penyertaan kepemilikan modal bagi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan."

"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."

"Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals -MDGs) sebagai suatu komitmen global, yang salah satunya adalah upaya menurunkan prevalensi balita dengan gizi kurang, balita gizi buruk; menurunkan angka kematian balita; angka kematian bayi serta angka kematian ibu melahirkan; meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular; penurunan pemakaian tembakau; dan eradikasi kemiskinan. Semua ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, yang tentunya dapat diwujudkan dengan mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, yang didukung oleh jumlah, jaringan dan kualitas pelayanan puskesmas yang prima, serta tenaga kesehatan yang berkualitas.Tenaga perawat merupakan salah satu tenaga terpenting di puskesmas dalam memberikan pelayananlasuhan keperawatan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh setiap orang (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality). Kenyataaannya tenaga perawat yang bertugas di puskesmas sebagian besar masih berlatar belakang pendidikan menengah, kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan bidang keperawatan masih rendah.Dengan demikian penulis ingin mengetahui penerapan peran dan fungsi perawat pada puskesmas terpencil dan tidak terpencil berkaitan dengan faktor-faktor individual dan faktor-faktor kontekstual di propinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian adalah dengan menggunakan potong lintang (cross sectional). Dengan tujuan melihat faktor-faktor variabel yang berhubungan antara variabel independen (faktor individual dan faktor kontekstual) dengan variabel dependen (penerapan peran dan fungsi perawat di puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil) yang dilakukan dalam waktu yang sama.Dengan demikian, dari seluruh proses analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dan 12 variabel independen (umur, jenis kelamin, pendidikan, larva kerja, pengetahuan, penghargaan, somber daya, diktat, pembiayaan, kebijakan, pembinaan oleh kepala puskesmas dan pembinaan oleh koordinator perawat) ternyata secara berurutan pembinaan oleh koordinator perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikan/pelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil.58,0 % perawat puskesmas terpencil dan puskesmas tidak terpencil telah menerapkan peran dan fungsi perawat dengan baik. Pembinaan oleh koordintor perawat, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pendidikanlpelatihan keperawatan dan pembiayaan merupakan variabel independen yang mempunyai hubungan paling bermakna dengan variabel dependen peran dan fungsi perawat.Dengan demikian disarankan kiranya diperlukan suatu kebijakan tentang sistim penjenjangan pendidikan profesi keperawatan, diperlukan suatu kajian lebih lanjut tentang penempatan perawat profesional pemula (AKPER) di puskesmas terpencil mau pun tidak terpeneil diseluruh Indonesia, perlu diciptakan struktur organisasi tersendiri atau penunjukkan koordinator perawat ditingkat Divas Kesehatan Kabupaten/Kota, Berta meningkatkan pembiayaan yang mendukung kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat."

"ABSTRAKFisheries resources management aimed to improve community welfare especially fishermen and to conserve the fisheries resources and its environment, to keep the capture fisheries business system sustainability efficient and profitable. Beside marketing guarantee, optimalization between fisheries resources stock and fishing effort in each of fishing area. The improvement of capture fisheries must be held based on the existing condition, i.e.: marketing in determining the priority commodity, maximum sustainable yield and fisheries resources utilization level to determine limit of fisheries resources utilization chance, fishing technology and socio-economic condition to identify the fishermen's earns and absorption of labors related to capture fisheries sector. Based on the marketing aspect analysis, it is determined that the kinds of priority commodity in Southern of West Java Province are lobster, shrimp, tuna, skip jack tuna, and layar. Hence, the potency (MSY) and fisheries resources utilization level of the priority commodity still has very large chance to improve, except lobster has large enough chance. Based on the scoring approach, combined from many technical aspects, financial aspects and social aspect and linear goal programming analysis can be concluded that the proper fishing technology in southern waters of West Java Province are: (1) Purse seine 80 unit, (2) Denish same 127 unit, (3) Lines 144 unit, (4) Gillnet 80 unit, (5) Trammel net 376 unit."

"Hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Menurut penelitian NHANES tahun 1999-2008, faktor risiko yang paling signifikan dari hipertensi pada wanita adalah obesitas. Provinsi Jawa Timur memiliki prevalensi hipertensi (26,2%) dan obesitas (28,06%) yang lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional (25% dan 26,23%) tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan obesitas dengan hipertensi pada wanita usia 18 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur dikontrol variabel umur, pendidikan, status ekonomi sosial, aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan stres. Analisis ini menggunakan data Riskesdas 2013 dengan desain studi cross sectional yang dilaksanakan bulan Maret hingga Juni 2015. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi hipertensi pada wanita usia 18 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 adalah 33,7% dan prevalensi obesitas adalah 33,6%. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara obesitas dan hipertensi (OR 3,67; 95%CI: 2,79-4,83) setelah dikontrol umur, tingkat pendidikan, status ekonomi sosial, aktivitas fisik, konsumsi rokok, dan stres. Terdapat interaksi positif antara umur dengan obesitas dalam kaitannya dengan hipertensi. Pada perbandingan antar strata umur, umur bersama dengan obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, meningkat secara linier pada usia yang makin tua. Dalam strata umur yang sama, risiko obesitas menyebabkan hipertensi makin kecil secara linier pada usia yang makin tua. Kemenkes dan Dinkes diharapkan memperluas program posbindu ke lingkungan masyarakat dengan kerja sama antara Puskesmas dan RT setempat. Wanita disarankan untuk menjaga berat badan tetap normal dan melakukan aktivitas yang cukup.

---

Hypertension is defined as a systolic blood pressure ≥ 140 mm Hg and/or diastolic blood pressure ≥ 90 mm Hg. Based on NHANES research in 1999-2008, the main risk factor of hypertension in women is obesity. The prevalence of hypertension in East Java Province is 26,2% and obesity is 28,06% which is higher than national prevalence (25% and 26,23%). This study aims to identify the relation of obesity and hypertension in women aged 18 years and older in East Java Province controlled by age, education, social economic status, physical activity, smoking, and stress. This analysis used Riskesdas data in 2013 with cross sectional study desaign which is done in March until June 2015. The data was analized in univariate, bivariate, and multivariate using logistic regression.

The study result shows that the prevalence of hypertension in women aged 18 years and older in East Java Province in 2013 is 33,7% and the prevalence of obesity is 33,6%. There is significant relation between obesity and hypertension with OR 3,67 (95%CI: 2,79-4,83) after controlled by age, education, social economic status, physical activity, smoking, and stress. There is positive interaction between age and obesity related hypertension. In comparison between age groups, age with obesity increase the risk of hypertension, increase in a linear way in older age. In one age group, the risk of obesity causes hypertension, decrease in a linear way in older age. Kemenkes and Dinkes are hoped to extend their program, posbindu, to community. Women are recommended to keep the their weight normal and do enough physical activity.Obesity, hypertension"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional IZN . Evaluasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu evaluasi terhadap lembaga Amil Zakat, dan evaluasi terhadap dampak zakat kepada penerima zakat mustahik . BAZIS DKI Jakarta menjadi sampel dan objek penelitian ini, dan penelitian ini dilakukan dalam dua periode yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Indeks Zakat Nasional IZN digunakan sebagai alat ukur evaluasi kinerja pengelolaan zakat karena IZN memiliki penilaian yang komprehensif, baik itu dari sisi makro maupun mikro. Adapun penelitian ini menggunakan metode campuran dan dengan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Hasil indeks pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 0,7598 dengan indeks pada dimensi makro 0,77425 dan dimensi mikro 0,75. Tidak ada perubahan atau peningkatan evaluasi kinerja pada tahun 2016, dan evaluasi kinerja pada lembaga dan dampak zakat tahun 2015 dan 2016 sudah baik.

---

This study aims to evaluate the performance of zakat management in DKI Jakarta Province using the National Zakat Index IZN . This evaluation is divided into two parts, namely evaluation of Amil Zakat institution, and evaluation of the impact of zakat to the recipient of zakat. BAZIS DKI Jakarta become the sample and object of this research, and this research is done in two periods that is year 2015 and year 2016. National Zakat Index IZN is used as measuring instrument of performance evaluation of zakat management because IZN have comprehensive assessment either from macro side and micro. The research used mixed method and with two data source that is secondary and primary data. The index index in 2015 and 2016 is 0.7598 with an index of 0.77425 macro dimension and a micro dimension of 0.75. There are no changes or improvements in performance evaluation in 2016, and performance evaluations on institutions and the impact of zakat in 2015 and 2016 are good."

" ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada analisa terhadap usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Protap tahun 2002-2009. Pertanyaan utama yang diangkat adalah mengapa usulan pembentukan Protap dari tahun 2002-2009 tidak dapat terwujud. Pertanyaan tersebut dielaborasi melalui metode penelitian kualitatif dan disajikan dalam ekplanasi analitis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis koalisi vertikal dengan melihat aktor yang hadir dalam relasi institusional, sosial, dan personal. Dalam studi Kimura, koalisi vertikal menjadi penentu keberhasilan usulan pembentukan DOB. Namun, dalam penelitian ini usulan pembentukan Protap tidak terwujud walaupun koalisi vertikal berhasil terbentuk. Hal ini disebabkan oleh munculnya kompetisi elit sebagai intervening variable. Munculnya kompetisi elit tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti kompetisi lokasi ibukota, kompetisi teritorial antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, kompetisi partai politik, kompetisi untuk kursi gubernur, dan kompetisi media massa. Kompetisi elit ini yang kemudian menyebabkan koalisi vertikal tidak dapat bekerja dalam mendukung terwujudnya Protap dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT This study focuses on the analysis of the proliferation proposal of Tapanuli Province in 2002 2009. The main question is why the proliferation proposal of the Tapanuli Province in 2002 2009 cannot be realized. The question is elaborated through qualitative research methods and presented in an analytical explanation. This study uses the analytical framework of vertical coalition to see the actors present in the institutional, social, and personal relations. In Kimura rsquo s study, vertical coalitions determines the success of a new autonomous region proliferation proposal. This study shows that the proliferation proposal of Tapanuli Province fails to materialize despite the formation of a vertical coalition. This is due to the emergence of elite competition as an intervening variable. The emergence of the elite competition was triggered by several factors, such as the competition about the location of the capital city, territorial competition between North Sumatera Government and the Tapanuli Province Proliferation Committee, political party competition, the competition for the governorship seat, and the competition between mass media. The existence of elite competition hampers vertical coalition to support the realization Tapanuli Province, and such is also the answer to the main question of this study."