Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rudy Suntoro
"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.
PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.
Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.
Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.
Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.
Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.
This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.
This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.
The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.
References: 30 (1995-2003)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T12790
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Saputra
"Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik dan sesuai kebutuhan daerah, dalam melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan tersebut salah satunya adalah penataan kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pada saat ini berpedoman pada Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 dan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2000. Lahirnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka secara administrasi perlu perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyesuaikannya.
Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rancangan atau draff struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan peundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terpilih, Pejabat Sekretariat Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Akademisi dan Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Memiliki 4 (empat) kewenangan desentralisasi dan 8 (delapan) kewenangan dekonsentrasi dan apabila keduanya diringkas menjadi 7 (tujuh) kewenangan. Visi dan Misi dinilai sudah cukup baik karena sudah mengacu pada komitmen nasional namun belum berjalan secara maksimal. Tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal karena terdistribusi secara merata. Stuktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinilai masih terlalu gemuk untuk tingkat Dinas Kesehatan level Provinsi karena hanya bersifat lintas Kabupaten/Kota, struktur disusun masih merujuk pada peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000, belum mempertimbangkan aspek kerjasama lintas sektor, lintas program dan pihak ketiga serta tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) rancangan atau draff struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan pendekatan kewenangan dan perundangan yang berlaku serta rekomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpegang pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Claim reformation in many aspects and particularly in governmental aspect has resulted a new national commitment and agenda in governmental arrangement in the province. It was showed by the published constitution number 22 year 999 in term of District Government, Government Regulation number 25 year 2000 in term of the Authority of Central and Province Government as Autonomy Region. Decentralization had given a wider authority in health division to the Province of Lampung Government. So, such change had given an opportunity to the province to make new strategy such as better organizing that appropriate to the local needs and also to conduct the changes as effort to adjust with the decentralization policy. One of changes was to reorganize the organization structure of the Province of Lampung Health Office that referred to the Government Regulation number 84 year 2000 and Local Regulation number 17 year 2000. By the published of Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff, the Province of Lampung Health Office required an adjustment on its organization structure administratively.
The aim of this study was to make a draft of organization structure for the Province of Lampung Distric Office that appropriate to its need and to the existed regulation. The study used qualitative approach in which the gained information was from secondary data through documents review and primary data was from the in-depth interview. Informants in the study were the chosen structural functionary of the Health Office, the Secretariat functionary of the Province of Lampung, the ParIianment member of the Province of Lampung, and academician from Faculty of Politics and Social Sciences of University of Lampung.
The study showed that authority of the Province of Lampung Health Office had 4 decentralization authorities and 8 deconcentration authorities and if they were summarized, there would be 7 authorities. The existing vision and mission seemed good enough because it had referred to the national commitment, although it had not worked out maximally. The main task and function had not been worked out optimally because they were still distributed equally. The organization structure was still wide for the level of Health Office in the Province and still referred to the old regulation, i.e. Government Regulation number 84 year 2000, it had not yet considered the aspect of inter-sector, inter-program, and third party collaboration, and was not appropriate with the existing regulation i.e. Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.
The study resulted 3 drafts of organization structure and job descriptions for the Province of Lampung Health Office based on the authority and existed regulation approach. It was recommended that in order to change the organization structure of the Province of Lampung Health Office should refer to the principles of decentralization, deconcentration, assistance task, and the Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13089
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mafrawi
"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada.
Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003.
Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan.
Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah.
Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.
Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.
The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables.
Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah.
It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2004
T12882
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmita Budiartiningsih
"Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan penduduk sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yaitu berupa sebidang tanah pertanian yang diharapkan dapat mereka garap dan olah. Di daerah transmigrasi UPT II Sungai Pagar, misalnya, telah disediakan lahan pertanian untuk digarap dan diharapkan mereka bisa memperoleh pendapatan dan hasil lahan tersebut.
Pada awalnya para transmigran masih mempunyai harapan atas hasil yang mereka terima dari ladang yang mereka usahakan meskipun hasil itu haru dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan makan.an. Namun, setelah lebih kurang empat tahun di lokasi, pendapatan rumah tangga dari hasil pertanian tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar tersebut. Hal ini disebabkan adanya gangguan alam, seperti berkurangnya kesuburan tanah akibat kekeringan yang berkepanjangan dan gangguan hama seperti babi hutan bahkan sampai perusakan tanaman oleh sekawanan gajah.
Dalam keadaan serba tidak pasti. tersebut, apa peranan kaum perempuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya ditinjau dan kedudukannya sebagai istri dan ibu bagi keluarga transmigan? Dalam menghadapi gangguaan alam yang berakibat pada segala aspek kehidupan transinigran para transmigran khususnya perempuan harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi terlebih dahulu pada lingkungannya. Adaptasi ini diperlukan agar kehidupan rumah tangga tetap tenang sehingga tercipta suasana kerasan bagi anggota rumah tangga yang pada akhirnya juga akan berguna untuk mengurangi rasa penyesalan karena harus meninggalkan daerah asalnya.
Untuk tetap bertahan di daerah yang baru, kaum perempuan melakukan berbagai pekerjaan baik pekerjaan yang bernilai ekonomis maupun nonekonomis. Pekerjaan ekonomis mereka lakukan agar dapat membantu ekonomi keluarga yang jika diharapkan kepada pendapatan suami saja dirasakan tidak mencukupi, serentara pekerjaan yang tidak bernilai ekonomis dilakukan agar kehidupan rumah tangga tetap berlangsung. Kaum perempuan tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan domestik tetapi juga sudah masuk ke dalam pekerjaan yang produktif sementara kaum pria tetap bertahan dalam lingkungan publiknya.
Di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kaum perempuan pada umumnya bekerja sendiri, terlebih-lebih pada awal penempatan mereka karena sewaktu berangkat ke daerah transmigrasi sebahagian besar transmigran hanya membawa istri dan anak-anak atau balita. Salah satu alasan mereka berbuat seperti itu adalah karena anak-anak sedang dalam niasa sekolah sehingga dirasakan tidak mungkin untuk dipindahkan serta masih adanya perasaan ragu apakah di daerah yang baru nantinya mereka dapat membiayai kebutuhan keluarga jika mempunyai tanggungan yang lebih besar. Pekerjaan rumah tangga yang mereka lakukan adalah antara lain, mengasuh anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengambil air dan mencari kayu bakar.
Di samping mengerjakan pekerjaan tumah tangga, perempuan juga membantu pekerjaan suami di ladang. Sebagai daerah baru tenaga perempuan sangat dihutuhkan untuk membantu pekerjaan di ladang,. Perempuan merupakan tenaga inti selain tenaga suami. Mereka melakukan pekerjaan hampir sama dengan yang dilakukan oleh suami, yaitu ikut membakar pohon yang sudah anti, mencangkul ladang, menanam, menyiang hingga memanen hasil. Pekerjaan di ladang ini dilakukan oleh perempuan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bahkan tidak jarang mereka melakukan lebih dari satu pekerjaan sekaligus seperti mengasuh anak sambil bertanam. Keadaan tersebut menunjukan bahwa di daerah transmigrasi perempuan berperan ganda.
Keadaan seperti ini terus berlanjut hingga sekarang. Pada saat penghasilan dari lahan pertanian sudah semakin sedikit maka perempuan mulai mencari strategi lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya misalnya .dengan berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, membuat kue dan membuat kerupuk. Peranan kaum perempuan dalam perekonomian rumah. tangga terbukti relatif besar. Meskipun dalam rumah tangga perempuan juga menyumbangkan penghasilan mereka tetap dianggap hanya membantu suami dalam mencari nafkah. Demikian pula halnya dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga masih didominasi oleh suami. Dominasi suami atas pengeluaran rumah tangga diperlihatkan dari kaum perempuan yang menyatakan bahwa mereka harus meminta izin terlebih dahulu jika akan mengeluarkan uang dalam jumlah relatif besar. Keadaan ini semakin dikuatkan dengan adanya anggapan bahwa keikutsertaan perempuan atau istri dalam bekerj hanyalah disebabkan oleh situasi pada saat itu yang memungkinkan perempuan untuk bekerja.
Pada saat ini perempuan banyak yang bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bernaung di bawah perusahaan PT Tasma Puja. Perempuan masuk dalam pekerjaan ini karena semakin menyempitnya peluang bagi mereka untuk dapat membantu ekonomi rumah tangganya. Sebagai buruh mereka di upah dengan sistem upah harian sebesar Rp 3.500 per hari Pembayaran upah dilalukan dua sebulan, pekerjaan rutin yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai berikut: mereka biasanya meninggalkan rumah pada pukul enam pagi setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan kembali ke rumah pada pukul empat sore. Setelah pulang ke rumah mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengajar anak. Pendapatan yang relatif tetap dari pekerjaan ini menjadikan perempuan bertahan dengan kondisi yang demikian itu.Bekerja sebagai buruh dapat dilakuukan oleh perempuan sendiri maupun bersama-sama dengan, namun pekerjaan rumah tangga tetap dikerjakan oleh istri.
Melihat kondisi di atas, ternyata peranan perempuan dalam rumah tangga dan dalam membantu suami mencukupi kebutuhan hidup keluarga relatif besar. Begitu pula curahan waktu kerja mereka relatif lebih besar dibandingkan dengan suami mereka. Bahkan, lebih dari itu. kaum perempuan juga harus memainkan peranan yang berhubungan dengan kegiatan social dilingkungan masyarakatnya. Mereka mengikuti kegiatan arisan, pengajian, PKK, posyandu dan kelompok tani serta kesenian.
Kesemuanya ini dilakukan untuk menciptakan rasa kerasan berada di daerah baru karena secara psikologis mereka telah terlepas dan ikatan-ikatan tradisional yang biasanya mengikat mereka, yaitu jauh dari keluarga dan jauh dari sanak famili. Keberhasilan mereka di daerah transmigasi sangat ditentukan dari kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan di daerah baru tersebut. Namun, secara teknis sering kali dalam keberangkatan ke daerah yang baru perempuan belum dipersiapkan secara baik sebagaimana hal itu dilakukan terhadap laki-laki.
Ketidaksiapan perempuan menghadapi situasi dan kondisi di daerah yang baru sering kali menjadi pemicu para transmigran itu untuk kembali ke daerah asalnya setelah mencoba untuk tetap bertahan selama beberapa waktu. Perempuan yang tidak siap akan merasa kecewa dan terasing, sehingga tidak mempunyai harapan untuk dapat terus bertahan. Peluang lain tidak dapat mereka temukan sementara pendapatan keluarga yang diupayakan oleh suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, keadaan sebaliknya terjadi pada mereka yang dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya akan tetap bertahan. Salah satu pendorong bagi transmigran untuk tetap bertahan adalah karena di daerah yang baru mereka mempunyai tanah sementara di daerah asal hal itu sudah tidak memungkinkan lagi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T918
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Roem
"Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2005-2008, lokasi penelitian Dinas kesehatan Kabupaten Siak Propinsi Riau.Disain penelitian operasional ini menggunakan analisa data primer dan sekunder. Sebagai informan adalah Bupati, DPRD, Ketua Bappeda, Sekretaris Daerah, Organisasi profesi dan Tokoh Masyarakat. Tim Consensus Decision Making Group (CDMG), adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bag Perencanaan Program, para Kepala Sub Dinas, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.
Visi "Kabupaten Siak Sehat 2010", dan Misi (1) Menggerakkan pembagunan daerah berwawasan kesehatan; (2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; (4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya.
Faktor Eksternal dan Internal; ekonomi, geografi, demografi, kebijakan umum, dana, sarana, SDM kesehatan. Strategi hasil dari IE matriks adalah Hold and Maintain dan strategi hasil analisis QSPM adalah (1) Pengembangan produk (2) Penetrasi pasar (3) Pengembangan pasar.
Balanced Scorecard program Dinas Kesehatan (1) Penataan organisasi dan Manajemen (2) Perencanaan dan Pengembangan SDM (3) Penataan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi Pogram (5) Penataan program sub dinas (6) Negosiasi dan Avokasi dengan Tim Panitia Anggaran (7) Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kerja.
Penelitian ini menyarankan (1) Penataan Organisasi dan Infrastruktur (2) Perencanaan Kesehatan Terpadu (3) Pelayanan Kesehatan yang berorientasi kepuasan masyarakat (4) Peningkatan kemampuan petugas (5) Acuan penyusunan kegiatan tahunan dengan alat ukur kinerja
Daftar bacaan : 30 (1992 - 2003)

Riau Province Siak District Health Office Strategic Plan 2005-2008 This research has done is to get Siak district health office strategic plan 2005 --2008, research location is Siak district health office in Riau Province. The operational research design used primary and secondary data analyzing. The informants are : Bupati, DPRD, Bappeda, District professional organization, and community leader. Consensus Decision making groups ( CDMG) are : Head of Administration, division of programmer Planing Sub Division, head of Division in Siak district health office, Director of Siak district Hospital, and Head of Public Health Centre in Siak district.
Vision " Healthy Siak district 2010", and Mission are : (1) To mobilized local development in healthy circumstances (2) To encourage community in healthy life style (3) To maintain and progress good quality health service, equal, and affordable (4) To maintain and progress personal health, family and community including environmental.
Internal and external factor are : economic, geographic, demographic, public policy, budgetary, facilities, and health human resources. Output strategic from Matrix lE is Hold and Maintain, and output strategic from QSPM analyzing are : (1) Product development (2) Market Penetration (3) Market Development.
Health office Balanced Scorecard program are : (1) Management and organization structural (2) Planning and progressing human resources (3) Health information management system structural (4) Community empowerment and program socialization (5) Haelth office program structural (6) Advocacy and negotiation with local budgetary commission team (7) controlling, monitoring, and evaluating performance.
This research suggest (1) Infrastructure and organization structural (2) Integrated health planning (3) Health service based on community satisfaction (4) To increase personal skill (5) To make annual activities protocol on performance tool.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2004
T12867
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Torry Duet Irianto
"Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, dengan isu Desentralisasi Kesehatan, kemudian adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dengan isu pemerataan dan mutu upaya kesehatan dasar (puskesmas), selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan selanjutkan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Kewenangan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kahupaten dan Kota ,dengan isu penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan puskesmas.
Permasalahan yang terjadi adalah menurunnya kunjungan rawat jalan puskesmas rata-rata perbulan(3,26 % dari jumlah penduduk) di Kota Metro Propinsi Lampung tahun 2003 dibandingkan kunjungan rata-rata perbulan(5,3 % dari jumlah penduduk ) di Kota Metro Propinsi Lampung tahun 2002.
Tujuan secara umum penelitian ini adalah mendapatkan informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan trend kunjungan pasien rawat jalan puskesmas Se-kota Metro Propinsi Lampung dengan objek penelitian masyarakat Kota Metro yang mengunakan jasa pelayanan puskesmas di Kota Metro dan lokasi di 5 puskesmas rawat jalan Kota Metro.
Farasuraman dan kawan-kawan yang meliputi, Tangible, Reliability. Responsiveness, Assurance dan Empathy ditambah dengan Preference serta faktor Confounding (usia pasien, jenis kelamin pasien , pekerjaan pasien, pendidikan pasien dan status sosial ekonomi pasien).
Desain penelitian meliputi jenis penelitian Cross sectional ,dengan uji Reliabilitas dan Validitas menggunakan rumus Corelalian Product Moment dari Pearson. sampel ditentukan dengan rumus Lemeshow dan kawan-kawan dengan demikian didapat jumlah sampel 100 orang. Uji hubungan variabel Dependent dengan variabel Independent memakai rumus Anova dan uji varibel Dependent dengan variabel Confounding memakai rumus Chi Square.
Hasil penelitian analisis Univariat ; variabel Independent didapat rata-rata nilai terbanyak yang diberikan oleh responden sedang untuk variabel Independent( Preference, Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy )adalah nilai 7 dan 8.
Sampel responden variabel Confimnding ((usia pasien, jenis kelamin pasien, pekerjaan pasien, pendidikan pasien dan status sosial ekonomi pasien) seluruhnya secara proposional sama dengan populasinya di Kota Metro, sehingga data dikatakan cukup merepresentasikan populasinya.
Hasil penelitian bivariat untuk variabel Independent adalah variabel Kebersihan tempat dari Tangible didapat p Vulue 0,020, variabel Waktu pelayanan dari Responsiveness didapat p Value 0,013 dan variabel kompetensi petugas dari Assurance didapat p Value 0,042 lebih kecil dari Alpha 0,05.
Dengan demikian disimpulkan Kebersihan tempat, Waktu pelayanan dan Kompetensi petugas mempunyai hubungan yang signifikan.
Disaran bagi petugas kesehatan dipuskesmas untuk lebih mempercepat waktu pelayanan kepada pasien dan lebih menjaga kebersihan tempat pelayanan serta meningkatkan kecakapan dan kesanggupan dalam memberikan pelayanan kepada pasien di puskesmas.
Daftar Bacaan 42 (1972-2002)

Factors Related to Out-Patient Visits of Metro City's Public Health Centers in Lampung ProvinceThe prevailing of Law no. 22 on the subject of Local Government, with the issue of Health Decentralization, and the availability of Law no. 25 year 2000 on the subject of National Health Development 2000-2004 with the main issue of health quality wide spreading and basic health efforts (Public health Centers), and then by issuing Government's Regulation No. 25 year 2000 on the subject of Province's Authority as Autonomous Region, which is clarified then by Health Minister's Decree on the subject of Minimum Authority that must be carried out by Regency and City with the issue of health efforts/facilities administration.
The current problem is the decrease of out-patient visits, where their average is 3.26 % from the whole number of population in Metro City of Lampung Province in 2003, if compared with monthly average visit. 5.3 % the whole number of population in 2003.
The general aim of this study was to obtain information on factors related to public health center out-patient visits trend of Metro City of Lampung Province. The object of the study was population of Metro City who used the service of the centers. The location of the study was five out-patients public health centers in Metro City.
The study acquired in formation by using Servqual dimension 1'arasuraman, which involved: tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy and added by preference and confounding factor (patients' age, sex, education, and social and economic status).
Design of the study was included in cross sectional type. Test of reliability and validity is by using Correlation Product Moment formula from Pearson. Samples were determined by using the formula from Lemeshow, Cs. The number of sample acquired was 100 samples. Test of relation of dependent variable and independent variable was by using Anova formula, whereas test of relation of dependent variable and confounding variable was by using Chi Square.
The result of univariat analysis showed that independent variable obtained higher scores that were provided by the respondents, while the independent variable (preference, tangible, responsiveness, assurance and empathy) obtained 7 and 8 scores. Respondent samples of confounding variables are all proportionally similar with the population in Metro City, therefore the data were representative of their population.
The result of bivariat analysis for independent variable was the place cleanliness of tangible obtained p Value 0.020, while service time of responsiveness obtained p Value 0.013 and staff competency variable of assurance obtained p Value 0.042, which is smaller than alpha 0.05. To sum up, place cleanliness, service time and staff competency variable were significantly related.
It is suggested to the public health centers staff to shorten time of services process to the patients, to keep the place cleaned, and to improve their competence and ability in providing services to the patient.
References: 42 (1972-2002)
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T13039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruwaida Ibrahim
"Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif.
Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol.
Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal.
Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung-Samosir, Anar Tiur
"ABSTRAK
Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan kegiatan PKK melalui program-programnya dalam meningkatkan peranan wanita baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, khususnya di desa transmigrasi Sungai Bahar XVI Jambi. Kaum wanita di daerah transmigrasi menghadapi banyak masalah terutama dalam menghadapi lingkungan barunya yang berbeda secara fisik maupun budaya, sementara mereka dituntut untuk. berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di tempat mereka yang baru. Untuk membantu wanita memperingan permasalahan yang mereka hadapi, Departemen Transmigrasi mengadakan pembinaan kegiatan PKK di daerah transmigrasi. Pelaksanaan pembinaan kegiatan PKK di lokasi transmigrasi ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran wanita, sehingga keberhasilan gerakan PKK adalah juga keberhasilan peningkatan peran wanita.
Penelitian ini dilaksanakan di desa Sungai Bahar XVI yang dipilih secara purposif dari kawasan transmigrasi Sungai Bahar di Kecamatan Mestong. Yang dijadikan sampel penelitian adalah ibu rumah tangga yang tinggal menetap di lokasi tersebut, yang dipilih secara acak, sebesar 10% yaitu sebanyak 50 sampel. Setelah itu dipilih empat orang ibu yang dijadikan sebagai contoh kasus: dua orang ibu yang aktif dalam kegiatan PKK dan dua orang ibu yang tidak aktif. Selain itu ditambah dengan Kepala Unit Pemukiman beserta stafnya dan Kepala Desa juga beserta stafnya sebagai informan pangkal.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Disamping itu digunakan juga pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dengan kuesioner. Data kuantitatif ini dipakai sebagai data dasar untuk mendukung data yang bersifat kualitatif.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan PKK, wanita juga mulai berkiprah di sektor publik dan semakin mantap dalam peran domestik mereka. Bagi sebagian besar responden (S60), PKK tidaklah menjadi beban, bahkan bisa memperingan beban psikologis dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan di lokasi yang serba baru.
Disarankan agar para ibu anggota PKK dimotivasi untuk memikirkan aktivitas atau keterampilan yang mereka sukai dan ingin kuasai, kemudian mempelajari bagaimana mencari bahan-bahannya dan orang yang bisa mengajar mereka. Dengan inisiatif sendiri diharapkan mereka akan lebih cepat mandiri dan bisa lebih berperan baik di sektor domestik maupun public.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Kumoro
"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat di salurkan melalui LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Indonesia. Khususnya di Yogyakarta belum dapat di capai dengan baik. Lemahnya partisipasi masyarakat ini diduga kuat ada hubunganya dengan faktor gaya kepemimpinan ketua LKMD dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pada asumsi tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengetahui ada tidaknya hubungan antara gaya kepemimpinan ketua LKMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta; (2) mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan warga masyarakat dengan partisipasinya dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya ditetapkan empat teori utama sebagai logika berfikir pada tahap pertama penelitian ini., yaitu: Teori pembangunan desa, yang mengacu pada pradigma pembangunan yang mengutamakan manusia (people-centered development) yang di kemukakan oleh David C. Korten.
Pengukuran terhadap variabel gaya kepemimpinan ketua LKMD mempergunakan teorikepemimpinan yang dikembangkan oleh Pusat Studi kepemimpinan, Universitas Iowa. Variabel tingkat pendidikan operasionalisasinya berdasrkan asas pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui jalur sekolah, non-formal maupun informal. Partisipasi masyarakat dalan pembangunan desa sebagai variabel tergantung diukur dengan mempergunakan teori partisipasi prosesional dari Cohen dan Uphoff. Pada tahap kedua; analisis terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung mempergunakan teknik korelasi product Moment dari Karl Pearson.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan ketua KLMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Demikian pula penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Oleh karena itulah agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan godean, Sleman, Yogyakarta dapat meningkat perlu diterapkan gaya kepemimpinan ketua LKMD yang cenderung ke arah demokratis dan perlu senantiasa diupayakan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat.
Berdasarkan pada temuan diatas, maka diajukan saran agar dipertimbangkan materi gaya kepemimpinan sebagai salah satu bahan uji bagi calon kepala desa (ex-officio ketua LKMD). Disamping itu perlu diprogramkan peningkatan pendidikan masyarakat baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal sehingga diharapkan wawasan dan pemahaman tentang pembangunan dapat meningkat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T3602
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Danardana
"ABSTRAK
Masuknya suatu bentuk inovasi ke tengah masyarakat terutama karena terjadi komunikasi antar anggota masyarakat itu sendiri. Komunikasi antar angota masyarakat merupakan komunikasi antara pribadi yang terjadi, yaitu individu-individu sebagai anggota masyarakat berhubungan secara langsung. Hubungan-hubungan individu dalam masyarakat ini akan membentuk suatu pola hubungan yang pada akhirnya akan membentuk suatu jaringan komunikasi. Pada dasarnya jaringan itu akan membahas satu permasalahan, demikian pula dengan inovasi. Masuknya suatu bentuk inovasi menjadi salah satu topik pembicaraan, sehingga dalam kenyataannya topik itu membawa komunikasi antar pribadi ke dalam hubungan-hubungan tersendiri.
Dalam menghadapi suatu bentuk inovasi, seorang individu cenderung membahasnya atau mengkomunikasikannya dengan individu lain yang menjadi teman dekat dalam percakapan. Kemudian informasi itu akan berjalan melalui individu-individu lain yang memiliki hubungan. Pada akhirnya informasi-informasi itu akan diterima oleh individu lain yang berada di luar jaringannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam satu jaringan luas persebaran suatu bentuk inovasi akan dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil di dalamnya yang memiliki hubungan khusus. Kelompok-keompok kecil itu dikenal sebagai klik.
Menghadapai suatu bentuk inovasi, jaringan komunikasi dalam suatu masyarakat memiliki peran yang amat besar, terutama dalam proses penerimaan dan persebarannya. Proses penerimaan menyangkut permasalahan di sekitar diterima atau tidak oleh individu-individu dalam masyarakat. Dengan demikian persebaran suatu bentuk inovasi berpusat pada jaringan-jaringan komunikasi yang ada pada masyarakat.
Kecepatan proses penerimaan dan persebarannya juga ditentukan oleh bentuk jaringan yang ada dalam masyarakat itu. Bentuk jaringan yang dimaksud adalah bagaimana hubungan yang terjalin antar anggota jaringan secara keseluruhan. Dalam kasus inovasi kerajinan gerabah Kasongan menunjukkan bahwa proses penerimaan dan persebaran suatu bentuk inovasi begantung dan berpusat pada jaringan-jaringan komunikasi para pengrajin gerabah. Di dalam jaringan itu terdapat beberapa klik yang membantu proses penerimaan serta persebarannya.
Penelitian ini mengambil lokasi desa kerajinan gerabah Kasongan yang telah berhasil mengembangkan din dengan merubah industri gerabah menjadi kerajinan gerabah. Keberhasilan itu sebagai akibat pola hubungan atau jaringan yang ada pada para pengrajin gerabah. Dalam penelitian digunakan beberapa cara untuk mencari data, yaitu (1) pengamatan secara langsung, (2) diskusi kelompon terfokus (focus group discussion) dan (3) wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.
Keberhasilan pengrajin gerabah Kasongan dalam melakukan inovasi sangat ditentukan oleh bentuk jaringan para pengrajin itu sendiri. Ini terbukti bahwa para pengrajin gerabah yang membentuk satu jaringan bebas ternyata dengan mudah dapat menerima dan menyebarkan dengan cepat suatu bentuk inovasi. Sebagai akibatnya kerajinan gerabah Kasongan dilihat sebagai suatu kesempatan kerja. Oleh karena itu setelah inovasi banyak pengrajin-pengrajin baru muncul dan menyebabkan jumlah anggota dalam jaringan pengrajin semakin bertambah. Ini merubah pola hubungan atau jaringan komunikasi yang telah ada dan terdapat beberapa kelompok. Dengan demikian hubungan antar anggota dalam jaringan bisa terjadi dengan melalui perantara."
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>