Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih tingginya angka kesakitan dan kematian pneumonia balita di Indonesia yaitu 10% dari populasi balita dan 6 per 1.000 balita, diikuti oleh masih rendahnya cakupan penemuan penderita pneumonia balita, khususnya di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000, yang tercatat hanya sebesar 31,1%. Meskipun program P2 ISPA telah dicanangkan sejak tahun 1984 dan difokuskan pada penanggulangan pneumonia sejak tahun 1990, namun cakupan penemuan penderita pneumonia balita baik secara nasional maupun di tingkat propinsi, khususnya di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000 masih tetap rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu petugas kesehatan (profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas), masyarakat dan fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas dengan cakupan penemuan penderita pneumonia balita di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2000. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan rancangan Cross Sectional Study dan menggunakan analisis kasus kontrol yang tidak berpadanan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh petugas P2 ISPA Puskesmas di wilyah Propinsi Sumatera Selatan yang bertugas sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2000. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan program Stata versi 6.0 dan SPSS for Window versi 10.0. Dari hasil penelitian didapat, 92,51% petugas P2 ISPA Puskesmas mendapatkan cakupan penemuan penderita pneumonia balita <86% (kurang baik) dan 7,49% petugas saja yang mendapatkan cakupan pneumonia balita 86% (baik). Begitu juga dengan profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas, 71,37% petugas memiliki profesionalisme kurang baik dan 28,63% petugas saja yang memiliki profesionalisme baik. Analisis bivariat menunjukkan bahwa ada 7 variabel independen yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan variabel dependen (cakupan penemuan penderita pneumonia balita). Dari analisis regresi logistik multivariat, setelah dilakukan uji interaksi dan analisis faktor konfounding, maka didapat model yang paling sesuai dan sederhana (parsimonious) yang terdiri dari profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas, pelatihan program P2 ISPA dan supervisi pengelola program P2 ISPA Kabupaten/ Kota ke puskesmas. Dengan demikian, model akhir ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan dan pengembangan manajemen program P2 ISPA di Propinsi Sumatera Selatan.

---

Morbidity and mortality rate of the chidren under-five's pneumonia in Indonesia is high, which is 10% total population and 6 per 1.000. In South Sumatera pneumonia coverage is only 31,1%. Although P2 ISPA program established since 1984 and to be focused in pneumonia prevention since 1990, but the pneumonia coverage nationally or locally still low, especially in South Sumatera. This influenced by three major factors, which is, health providers professionalism, public and health facility.

This study objective is to find out correlation between professionalism of P2 ISPA providers with the children under-five's pneumonia coverage in South Sumatra Province year of 2000. This study is descriptive analytic with Cross Sectional Design and using unmatched case control analysis. Sample and population of this study is all of the providers of P2 ISPA of public health center in Province of South Sumatera which on duty since 1 January to 31 December 2000. Data collected by observation and structured interview and analyzed by Software Stata Version. 6.0. and SPSS for Window version 10.0.

From the results 92,51% P2 ISPA providers in public health center have got under-five's coverage of pneumonia less than 86% (low) and only 7,49% providers got under-five's coverage of pneumonia over 86% (good). Also there are 71,37% providers having low professionalism and 28,63% have good professionalism.

Bivariate analysis shows that there are seven independent variable, which have significant correlation with dependent variable (pneumonia coverage). From logistic regression multivariate analysis after interaction test and confounding factors analysis can determine the appropriate model and simple (parsimonious) that consist of professionalism of P2 ISPA providers, P2 ISPA Training Program, and Management Supervision of P2 ISPA Program from Districs Health Office to Public Health Center. This final model can be taken into consideration to improve and develop management of P2 ISPA program in South Sumatra Province."

"Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengkaji implementasi manajemen perpustakaan dalam otonomi daerah (2) untuk mengkaji pengaruh dan implikasi otonomi daerah terhadap manajemen perpustakaan. Otonomi daerah berimbas terhadap bergesernya sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik sehingga menimbulkan perubahan dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional.Populasi penelitian adalah pejabat struktural dan fungsional pustakawan Badan Perpustakaan Daerah D,I Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (depth interview).Hasil penelitian menunjukan bahwa otonomi daerah berdampak terhadap manajemen perpustakaan dan fungsi-fungsinya yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organi:ing), pengelolaan staf (staffing), pengarahan (directing), koordinasi (coordinating) dan penganggaran (budgeting) (2) otonomi daerah berpengaruh terhadap manajemen perpustakaan yang terkait dengan aspek status/organisasi, pembiayaan, ketenagaan, koleksi, teknis layanan perpustakaan. (3) otonomi daerah berdampak positif tehadap kesejahteraan pegawai, penghargaan (reward) dan pemberdayaan pustakawan, namun sebaliknya otonomi daerah juga berdampak negatif terhadap terhambatnya kemajuan karier, promosi jabatan serta pengembangan staf perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Daerah D.I Yogyakarta.

---

The Implementation of Autonomy and Its Impact on Library Management = Case study at the Province library of D.I YogyakartaThe objectives of the study are as follows : (1) to find out how the library management implementation of autonomy and ,(2) to find out the impacts and implication of autonomy on the library management That authonomy brings about a shift in local administrative system, that is from a centralized system to a decentralized one, which causes a change in the policy in implementing national development.The population of the study are the top and middle managers, librarians and clerical staf at the provincial library of Yogyakarta. The study uses qualitative approach and the depth interview method.The result of study show that (1) autonomy has impacts on library management including planning, organizing, staffing, directing, coordinating and budgeting (2) autonomy has impacts on library management in relation with organizational status, funding, staffing, collection and library services, and (3) autonomy has not only positive impacts on staff welfare, rewards and empowering librarians but also negative impacts on career development, job promotion and staff development in the Provincial Library of D.I Yogyakarta."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia termasuk Propinsi Jambi sejak pertengahan tahun 1997 nyaris melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pada beberapa aspek termasuk pangan dan gizi.Penelitian mengenai situasi pangan dan gizi sebelum dan selama krisis ekonomi di Propinsi Jambi ini dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan situasi pangan dan gizi pada saat sebelum krisis ekonomi (1990-1997) dan selama krisis ekonomi (1998-2000) serta isyarat-isyarat dini yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk melakukan intervensi agar dampak yang lebih parah dapat dicegah.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder di mana beberapa set data pangan dan gizi selama 11 tahun disejajarkan dalam suatu time series. Adapun data yang dimaksud adalah : produksi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, angka kecukupan gizi terutama energi dan protein serta status gizi anak balita.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi, rerata produksi. ketersediaan, konsumsi pangan dalam bentuk energi terjadi penurunan secara berturut turut sebagai berikut : dart 2335 Kal/kap/hr menjadi 1931 Kal/kap/hr.; 2523 Kal/kap/hr. menjadi 2222 Kal/kap/hr. dan 2161 Kal/kap/hr menjadi 2026 Kal/kap/hr. Sedangkan dalam bentuk protein secara berturut-turut sebagai berikut: dart 56,29 gr/kap/hr menjadi 49,34 gr/kap/hr; 59,20 gr/kap/hr menjadi 56,16 gr/kap/hr dan 56,13 gr/kap/hr menjadi 50,15 gr/kap/hr.Konsumsi energi baik sebelum maupun selama krisis ekonomi belum memenuhi kecukupan. Sebelum krisis ekonomi baru memenuhi 98,54 % dan selama krisis ekonomi memenuhi 93,06 % kecukupan. Rumah tangga di perkotaan sebelum krisis ekonomi yang mengkonsumsi energi kurang dari kecukupan adalah yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000,-/kapita/bulan. Selama krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kapita/bulan. Diperdesaan sebelum krisis ekonomi rumah tangga yang mengkonsumsi pangan (energi ) kurang dari kecukupan adalah yang berpendapatan kurang dari Rp 60.000,-/kapita/bulan. Selarna krisis ekonomi meluas pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 100.000.-/kapita/bulan.Status gizi kurang pada anak balita sebelum rnaupun selama krisis ekonomi prevalensinya menurun, namun anak-anak yang berstatus gizi buruk meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan situasi yang kurang menggembirakan. Karena anak-anak yang berstatus gizi kurang padA tingkat marginal jatuh ke dalam status gizi buruk.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya krisis ekonomi di Propinsi Jambi membawa dampak yang negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan konsumsi pangan serta status gizi anak balita. Disarankan agar program pangan dan gizi diupayakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberian rnakanan tambahan kepada anak balita. Sasaran program ditujukan kepada rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 300.000,-/kap/bulan diperkotaan dan kurang dari Rp 100.000,-/kap/bulan di pedesaan.Daftar bacaan : 64 (1955 - 2001)

---

Food and Nutrition Situation Before and During Economic Crisis In Jambi Province (1990-2000)The economic crisis that hit Indonesia including Jambi Province since 1997 deactivated the pivotal strength of the life. Some negative effects happended in all aspect of live including food and nutrition.The research about situation of food and nutrition (before and during economic crisis) was conducted in order to know and compare the food and nutrition situation before economic crisis (1990-1997) and during economic crisis (1998-2000) and as early signs which will be used as a guideline on decision making to do intervention in order that the worse effect could be prevented.This research was secondary data analyze in which some data set of food and nutrition during 11 years were paralleled in a time series. The data consisted of food production, food supply, food consumption, recommended dietary allowance especially energy and protein and nutritional status of under five children.The result of this research showed that during the economic crisis, the average of food production, food supply and food consumption in energy decreased from 2335 Cal/cap/day to 1931 Cal/cap/days, 2523 Cal/cap/day to 2217 Cal/cap/day and 2161 Cal/cap/clay to 2026 Cal/cap/day respectivelly. While the protein decreased from 56.29 gr/cap/day to 49.34 gr/cap/day, 59.20 gr/cap/day to 56.16 gr/cap/day and 56.13 gr/cap/day to 50.15 gr/cap/day respectivelly. Both before and during economic crisis, the energy consumption did not meet their allowance yet. Before economic crisis, the household in the urban area that consumped energy less than their allowance was that had income less than Rp l 00,000.00/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that had income less than Rp 300,000.00/cap/month. In the rural area, the household that consumped energy less than Rp 60,000/cap/month. During the economic crisis it extended to the household that have income less than Rp 100,000.00/cap/monthBefore and during economic crisis, the prevalence of mild malnutrition of underfive children decreased but the prevalence of severe malnutrition of underfive children increased sharply. It showed bad situation, because the underfive children who mild malnutrition in marginal level downed to severe malnutrition.So the conclusion was during the economic crisis, Jambi Province brought negative effect on food production, food supply, food consumption and nutritional status of underfive children.It was supposed to food and nutrition program shaped to income generating for household and food feeding for underfive children. Priority to the household who had income less than Rp 300,000.00/cap/month in urban area and less than Rp 100,000.00/cap/month in rural areas.References : 64 (1955 - 2001)"

"Penyakit kusta adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta (Mycobacterium leprae). World Health Organization (WHO) menetapkan Tahun 2000 eliminasi penyakit kusta kurang dari 1110.000 penduduk Jumlah penderita kusta di Indonesia berjumlah 130.000 orang dengan prevalensi 1-5110.000 penduduk. Eliminasi penderita kusta di Indonesia telah berada di atas standar yang ditetapkan WHO, yaitu pada Tahun 2001 yang berjumlah 17.137 orang dengan prevalensi 0,84110.000 penduduk.Prevalensi penderita kusta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2001, masih berada di atas prevalensi nasional 0,84110.000 penduduk, yaitu 1,41110.000 penduduk dengan jumlah penderita kusta 1.185 orang. Pada Tahun 2001 dan 2002, penderita kusta yang berobat di puskesmas dan rumah sakit berjumlah 195 orang. Penderita yang putus berobat atau Drop Out (DO) berjumlah 89 orang. Sementara yang telah menyelesaikan pengobatan atau Release from Treatment (RFT) berjumlah 106 orang.Penelitian bertujuan memperolehnya informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penderita kusta yang DO berobat di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2002. Disain yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang berupaya menggali informasi secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kasus penderita kusta yang drop out (DO) berobat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 45 informan yang terdiri dari 14 informan DO, 15 RFT dan informan kunci terdiri dari 5 informan dokter dan 10 paramedis.Dari hasil penelitian diperoleh, umur, pendidikan dan pekerjaan serta pengetahuan tentang lama pengobatan dan waktu harus kembali ke pelayanan kesehatan setelah pengobatan pertama (faktor predisposisi) cenderung berhubungan dengan DO pengobatan kusta. Akses biaya dan efek samping obat (faktoe pemungkin) memiliki kecenderungan berhubungan DO pengobatan kusta. Keterampilan petugas (faktor penguat) memiliki kecenderungan berhubungan DO pengobatan kusta. Faktor penguat lainnya yaitu, supervise terhadap petugas kesehatan yang telah dilakukan kurang baik, insentif yang diterima informan dokter kebanyakan bukan bersumber dan program kusta. Sementara insentif yang diterima informan paramedis sudah cukup.Untuk menekan jumlah penderita DO kusta di Propinsi DKI Jakarta maim perlu disarankan agar dilakukan pelatihan dan penyegaran kepada petugas kesehatan/juru kusta secara kontinyu dan berkelanjutan. Untuk puskesmas dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta, perlu melakukan pendataan ulang penderita kusta khususnya penderita yang DO berobat dan meningkatkan penyuluhan tentang penyakit kusta, serta memotivasi penderita yang DO berobat untuk minum obat secara teratur sesuai dengan ketentuan. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penderita kusta dengan variabel dan metode penelitian yang berbeda di Propinsi DKI Jakarta.

---

Leprosy is a yearly communicable disease which is caused by Mycobacterium Leprae. WHO stated that, in 2000, elimination of leprosy is less than 1110.000 populations. The number of population in Indonesia is 130.000 with 1-5/10.000 prevalence. The elimination of leprosy in Indonesia has been on the standard that was determined by WHO, that in 2001 the number of leprosy sufferers are 17,137 with 0, 84110.000 populations.

The prevalence of leprosy in Jakarta in 2001 is still above the standard of national prevalence, where the number of sufferers 1.185 of 1.41110.000 populations. In 2001 and 2002, leprosy sufferers that having treatment from Public Health Center and hospital were 195 persons. DO patients were 89 persons, while the releases from treatment patients (RFT) were 106 persons_

This study aimed to obtain information about factors that caused of leprosy DO patients from the treatment in Jakarta in 2001-2002. The design of the study by using qualitative approach attempted to deepen information about things related to case causes of DO leprosy patients.

Data were acquired through in-depth interview with 45 informants that consisted of 14 DO informants, 15 RFT informants and key informants that were 5 doctors and 5 paramedics.

The result of the study showed that age, education, occupation, the knowledge of treatment period and time to return to the treatment service after the first treatment (predisforcing factors), cost access and drugs side effect (enabling factors), personnel skills (reinforcing factor) had any direct relation to the DO of leprosy treatment. The other reinforcing factors are supervision -- to the health personnel was unsatisfactory, and incentives -- that received by the doctor informants were not from -leprosy program, while the incentives received by paramedics were satisfactory.

To decrease the number of DO patients from the treatment in Jakarta, it is necessary to conduct continual and periodic training and reinforcement to the health/leprosy personnel. To the public health center in Jakarta, it is necessary to hold registrations of leprosy sufferers especially DO from the treatment patient and to increase illumination on Leprosy, also to motivate the patient of having treatment in order to take medicine regularly as it was prescribed_ For the interest -of science development, it is necessary to conduct further study about leprosy sufferer with different variable and research methodology in Jakarta."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Institusi Pendidikan milik Depkes. Adalah dengan pendekatan manajemen terpadu, yaitu dengan mengembangkan kelembagaan dari Akademi Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan. Sistem Informasi dalam hal ini mempunyai peran dalam hal peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Salah saru sistem informasi dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akademik yang dirnanfaatkan dalam pembuatan laporan.Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan administrasi akademik berjalan dengan baik, yaitu dalam memadukan dan mengakses data akademik secara otomasi.Studi yang dilakukan dalam mempelajari sistem ini adalah diawali dengan melakukan wawancara mendalam guna menggali informasi yang lebih banyak, yaitu tentang informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada sistem yang ada. Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa secara umum data akademik yang ada belum terorganisisr dengan baik dan juga belum terintegrasi, karena walaupun pengelolaan data administrasi akademik sudah menggunakan komputer, namun fungsi komputer masih terbatas sebagai mesin ketik dan tempat penyimpanan arsip.Solusi yang ditawarkan adalah dengan perancangan sistem informasi akademik yang berupa perancangan basis data dan program aplikasinya serta perancangan jaringan komputer Local Area Network (LAN). Perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Acces.Hasil perancangan berupa sistem informasi akademik yang dapat mengelola data akademik dengan cepat, tepat dan akurat sehingga prosedur pengolahan data mahasiswa, mata ajaran dan nilai tidak lagi manual, rancangan input data dibuat berdasarkan kebutuhan sistem informasi sehingga memudahkan proses pengumpulan data secara otomatis untuk menghasilkan output yang diinginkan, rancangan basis data dibuat agar informasi yang dikeluarkan dapat berguna dan berkualitas serta pengendalian kesalahan diminimalisir agar dalam pengolahan data terhindar dari istilah sampah yang masuk, sarnpah pula yang keluar (Garbage In Garbage Out/GIGO), rancangan output yang dihasilkan berupa laporan ataupun form isian data yang digunakan untuk kepentingan dalam Jurusan/Prodi itu sendiri maupun untuk memantau kegiatan pengelolaan administrasi akademik, perancanaan serta pengambilan keputusan, teknologi informasi dibuat dalam bentuk rancangan jaringan komputer LAN dan Intranet dengan topologi jaringan komputer "Star'' dan akses komunikasi datanya dengan "1 Server" untuk "7 Client" serta teridentifikasinya infrastuktur yang secara umum telah memenuhi syarat untuk untuk pengelolaan administrasi akademik.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk pembuatan kodifikasi mata ajaran yang baku untuk memudahkan pemasukan data mata ajaran, penggunaan jaringan intranet untuk komrnikasi data pada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan. dan Sistem Informasi (Server) dengan Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Program Studi Kebidanan Metro, dibuatkan sistem aplikasi terpisah, yaitu antara basis data dengan interface input output untuk mencegah data dapat diubah dan diganti dengan sengaja, pengembangan sistem difokuskan pada perancangan pembayaran biaya pendidikan, jadual dan laporan yang berbentuk hasil analisis dengan tampilan grafik/gambar dan untuk dapat diaplikasikannya sistem ini, maka perlu persiapan baik dari segi SDM, prosedur yang harus dipatuhi, sarana dan komitmen dari semua unsur yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi akademik.

---

One of efforts to improve quality of education in health institution of Health Department is using integrated management approach, which is to develop health polytechnic institution from health academy. In this regards, information system have an important role in order to improve efficiency and effectiveness educational activities. One of information system is academic information system which used to make reports.

Objective of this study is to make academic administration activities better and easier, by making automation and integrated data accessing.

First step to learn this system was carried out in-depth interview to digging more information about existing information system. That interview has showed that, generally, existing academic data not well organized and not integrated, although there are computers that could be used, but only utilized as word processing and storage of data

Recommended solution is to design academic information system by building a Local Area Network and Intranet, designing database and application software using Microsoft Access.

Result of designing is academic information system that can be managing academic data quickly and accurate so the procedure of processing data of students, subjects, and score do not manually, data input design based on information system needs than can make data collecting easier and automatically to provide output as it need, data base design established in order to provide useful and qualified information and preventing or minimize error to avoid garbage in garbage out (GIGO), output design in report or input form for monitoring academic administration activities, planning and decision making, information technology use local area network (LAN) and Intranet with star topology, I server and 7 clients.

Based on results of this study, it recommends to built standard codification of subjects, use intranet for data communication between academic sub divisions, student division, and planning and information system (server) division with Health Environment Department and Study of Midwife Program, Metro, giving separated system application, which is between data base with 110 interface to prevent manipulating data. System development focused in design of academic payment, schedules, and report presenting analysis and graphic. This application needs human resource preparation, standard procedure, infrastructure and commitment from all parts of academic information system administration."

"Sistiserkosis adalah penyakit yang disebabkan oleh stadium larva cacing pita babi yaitu Taenia solium. Manusia merupakan hospes definitif dan sekaligus hospes perantara, sedangkan babi dan anjing merupakan hoepes perantara cacing ini. Di Indonesia. sistiserkosis terutama ditemukan di tiga propinsi yaitu Sumatera Utara, Bali dan Papua. Angka prevalensi sistiserkosis di beberapa propinsi di Indonesia berada pada rentang 1,0% -42,7%, prevalensi tertinggi ditemukan di Papua (42,7%).Kecamatan Wamena terletak di Kabupaten Jayawijaya, dibagian tengah propinsi Papua serta berbatasan dengan Papua Nugini disebelah timur. Tingkat kebersihan masih sangat rendah dan pemakaian jamban masih belum menjadi kebiasaan, sehingga penduduk berisiko terkena sistiserkosis.Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian sistiserkosis pada penduduk Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua Tahun 2002.Pada hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa faktor mencuci tangan sebelum makan berhubungan dengan kejadian sistiserkosis, setelah dikontrol variabel lain dengan OR 5,611 (95% CI 3,066 - 10,269). Dengan kata lain dapat disederhanakan bahwa responden yang tidak mencuci tangan sebelum makan memiliki risiko 5,611 kali menderita sistiserkosis dibanding yang tidak mencuci tangan.Disarankan agar melakukan penyuluhan kesehatan terutama di daerah endemis tentang kebersihan diri yaitu mencuci tangan sebelum makan, dengan kampanye kepada masyarakat melalui media massa seperti radio, televisi, pemutaran film, spanduk, papan iklan. Disamping itu dapat dilakukan pendekatan melalui sosio anthropologi bagi masyarakat umum antara lain dengan menggunakan bahasa setempat.Daftar pustaka : 33 (1974 - 2001)

---

The Association Between Washing Hands, Before Meals And The Occurrence Of Cysticercosis In Wamena Sub-District Jayawijaya District, Papua Province In 2002Human cysticercosis is a disease caused by the larval stage of the pig tapeworm, Taenia solium. Man is the definite and also intermediate host of this tapeworm, whereas the pig and dog are intermediate hosts. In Indonesia, cysticercosis, is mostly found in three provinces i.e. North Sumatera. Bali and Papua. The prevalence rate of cysticercosis in several provinces of Indonesia range from 1.0 % - 42,7 %, the highest prevalence rate is found in Papua (42,7 %).

Wamena Sub-district is located in Jayawijaya District, in the center of the province of Papua and on the eastern side is bordered to Papua Nugini. The hygienic is very low and people are not in the habit in using sanitary facilities, therefore the risk of people to be infected with this tapeworm is high.

The objective of this case control study was to determine the association between washing hands, before meals and the occurrence of cysticercosis. Data were collected in Wamena Sub-district, Jayawijaya District, Papua Province during January-February 2002. This study shows that the relationship between washing hands, before meals and the occurrence of cysticercosis, after being adjusted by frequency of bathing and water sources is significantly associated OR= 5,611 ; 95% CI: 3,066 - 10,289. This means that respondents who were not washing hands before meals have the risk 5,611 times more to suffer from cysticercosis compared to respondents who are washing their hands. Furthermore the covariate variable among nine variables associated with the occurrence cysticercosis.

It was suggested to conduct health education, especially in endemic areas, on personal hygiene, i.e. washing hands before meals, with campaigns for the community through mass media such as radio, television, films, banners and advertising boards. Beside that the socio-anthropologic approach for the general community should be considered, using the local languages."

"Berdasarkan berbagai pertimbangan manajerial, administrasi, dan kemungkinan untuk berkembang, peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II (Daerah Otonom Tingkat Kabupaten/Kotamadya) adalah tepat dan wajar. Permasalahannya adalah bagaimana keberadaan Daerah Tingkat I Lampung kelak, apakah masih tetap hidup atau ditiadakan. Dari hasil penelitian dengan mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya. Ada jenis jenis urusan tertentu dari suatu urusan yang karena sifatnya dan kemanfaatannya lebih tepat, berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Daerah Tingkat I. Kenyataan menunjukkan, peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II hanya mengakibatkan jenis urusan dari suatu urusan rumah tangga Daerah Tingkat I yang berkurang, bukan jumlah urusannya. Peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II berimplikasi kepada peranan Daerah Tingkat I, peranan internal dan peranan eksternal. Peranan internal berupa upaya maksimalisasi urusan-urusan rumah tangga sendiri, sedangkan peranan eksternal berupa pembinaan terhadap Daerah Tingkat II bersifat konsultatif dan koordinatif dalam rangka mendorong kemandirian Daerah Tingkat II dalam berotonomi. Berdasarkan landasan konstitusional; pendemokrasian, peranan Daerah Tingkat I sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan sistem otonomi nyata, maka keberadaan Daerah Tingkat I Lampung tetap diperlukan, meskipun urusan (jenis urusan) rumah tangganya relatif sedikit karena diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu pertimbangan dari diletakkannya Titik Berat pada Daerah Tingkat II. Dalam hubungan ini ternyata meniadakan Daerah Tingkat I (pada Propinsi), sistem penyelenggaraan dan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah akan menjadi tidak efisien dan efektif."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik dan sesuai kebutuhan daerah, dalam melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan tersebut salah satunya adalah penataan kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pada saat ini berpedoman pada Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 dan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2000. Lahirnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka secara administrasi perlu perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyesuaikannya.Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rancangan atau draff struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan peundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terpilih, Pejabat Sekretariat Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Akademisi dan Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung.Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Memiliki 4 (empat) kewenangan desentralisasi dan 8 (delapan) kewenangan dekonsentrasi dan apabila keduanya diringkas menjadi 7 (tujuh) kewenangan. Visi dan Misi dinilai sudah cukup baik karena sudah mengacu pada komitmen nasional namun belum berjalan secara maksimal. Tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal karena terdistribusi secara merata. Stuktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinilai masih terlalu gemuk untuk tingkat Dinas Kesehatan level Provinsi karena hanya bersifat lintas Kabupaten/Kota, struktur disusun masih merujuk pada peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000, belum mempertimbangkan aspek kerjasama lintas sektor, lintas program dan pihak ketiga serta tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) rancangan atau draff struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan pendekatan kewenangan dan perundangan yang berlaku serta rekomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpegang pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

---

Claim reformation in many aspects and particularly in governmental aspect has resulted a new national commitment and agenda in governmental arrangement in the province. It was showed by the published constitution number 22 year 999 in term of District Government, Government Regulation number 25 year 2000 in term of the Authority of Central and Province Government as Autonomy Region. Decentralization had given a wider authority in health division to the Province of Lampung Government. So, such change had given an opportunity to the province to make new strategy such as better organizing that appropriate to the local needs and also to conduct the changes as effort to adjust with the decentralization policy. One of changes was to reorganize the organization structure of the Province of Lampung Health Office that referred to the Government Regulation number 84 year 2000 and Local Regulation number 17 year 2000. By the published of Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff, the Province of Lampung Health Office required an adjustment on its organization structure administratively.

The aim of this study was to make a draft of organization structure for the Province of Lampung Distric Office that appropriate to its need and to the existed regulation. The study used qualitative approach in which the gained information was from secondary data through documents review and primary data was from the in-depth interview. Informants in the study were the chosen structural functionary of the Health Office, the Secretariat functionary of the Province of Lampung, the ParIianment member of the Province of Lampung, and academician from Faculty of Politics and Social Sciences of University of Lampung.

The study showed that authority of the Province of Lampung Health Office had 4 decentralization authorities and 8 deconcentration authorities and if they were summarized, there would be 7 authorities. The existing vision and mission seemed good enough because it had referred to the national commitment, although it had not worked out maximally. The main task and function had not been worked out optimally because they were still distributed equally. The organization structure was still wide for the level of Health Office in the Province and still referred to the old regulation, i.e. Government Regulation number 84 year 2000, it had not yet considered the aspect of inter-sector, inter-program, and third party collaboration, and was not appropriate with the existing regulation i.e. Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.

The study resulted 3 drafts of organization structure and job descriptions for the Province of Lampung Health Office based on the authority and existed regulation approach. It was recommended that in order to change the organization structure of the Province of Lampung Health Office should refer to the principles of decentralization, deconcentration, assistance task, and the Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff."

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003.Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan.Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah.Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables.

Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah.

It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."