Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan.

---

This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change.

This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad.

From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisa implementasi kebijakan pengembanganpariwisata di wilayah pesisir Wabula Kabupaten Buton yang dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkanbahwa tidak berkembanganya Kepariwisataan di Wabula disebabkan olehimplementasi kebijakan kepariwisataan yang dilakukan oleh aparatur PemerintahDaerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pariwisatayang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat beberapa faktoryang membuat pariwisata menjadi tidak berkembang, seperti kurangnyakunjungan wisatawan, kurangnya fasilitas dan pelayanan, aksesbilitas yangkurang memadai, dan tata kelola pariwisata yang dilakukan oleh pihak pemerintahbelum memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Wabula.

---

ABSTRACTThis thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast.;This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast, This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast]"

"This book presents new European work in the area of addiction studies, focusing on the temporal and spatial variances of addiction behaviours and the solution repertoires for dealing with their problematic variants. It contains work in three main research areas. First, it provides insight into the historical and regionally bound language use tied to addiction problems, showing how concepts and ideas have been intertwined with certain trends globally and regionally. Second, it provides a framework for understanding the roles played by different social actors and stakeholders in different European societies when addressing and solving the problems associated with addiction. Third, it reports on perceptions of the problems as an integrated part of epistemic and political systems, as well as part of a popular understanding among lay people."

"

Besarnya potensi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendorong percepatan produksi biodiesel sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konsentrasi penerapan biodiesel melalui program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar solar telah mengejutkan industri makanan dan oleokimia. Hal ini terlihat dari kenaikan harga minyak goreng sawit domestik yang diduga karena kenaikan persentase pencampuran (blending rate) biodiesel yang ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan terkait industri kelapa sawit ditengarai memicu guncangan yang terjadi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menganalisis dampak yang terjadi antara kebijakan peningkatan pencampuran biodiesel dengan alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng. Analisis pada kebijakan kelapa sawit menggunakan model sistem dinamis dengan hasil simulasi yang menunjukkan kenaikan persentase blending rate hingga 100% sesuai target pemerintah dinilai tidak memungkinkan tanpa adanya dukungan kebijakan DMO dan kebijakan lain yang dapat menjaga alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng sawit.

---

The large potential of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) is driving the acceleration of biodiesel production as biofuel. The Indonesian government's policy to increase the concentration of biodiesel application through a blending program of biodiesel with diesel fuel has taken the food and oleochemical industries by surprise. This can be seen from the increase in the price of domestic palm cooking oil which is allegedly due to the increase in the blending rate of biodiesel set by the government. Several policies related to the palm oil industry are suspected of triggering these shocks, so further evaluation is needed to analyze the impact that occurs between the policy of increasing the blending of biodiesel and the allocation of CPO for food or cooking oil. Analysis on palm oil policy using a dynamic system model with simulation results showing an increase in the blending rate percentage to 100% according to the government's target is considered impossible without the support of DMO policies and other policies that can maintain CPO allocations for food or palm cooking oil.

"

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengusulkan sebuah kerangka kerja analisis risiko dinamis dengan menggunakan metode FMEA dan sistem dinamis. FMEA digunakan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi sistem/ peralatan kritis dengan melihat nilai RPN (Risk Priority Number) tertinggi, kemudian menggunakan nilai dari O (Occurrence/tingkat frekuensi kejadian) sebagai masukan untuk menyimulasikan sejauh mana efektivitas biaya yang dikeluarkan dalam menanggulangi masalah tersebut dan untuk melihat kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kejadian dari kegagalan sistem tersebut dari waktu ke waktu. Simulasi dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamis dengan membangun model struktural dari variabel-variabel non-linear (hubungan sebab-akibat) dan mempertimbangkan batasan dari sistem yang terkait dengan manajemen risiko. Dengan kerangka pemodelan ini diharapkan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko organisasi dapat disimulasikan dan instrumen-instrumen kebijakan dalam manajemen risiko tersebut dapat dievaluasi dalam rangka menurunkan tingkat frekuensi kejadian (Occurrence) dari sistem dan/atau peralatan kritis tersebut. Dalam tesis ini, pendekatan yang diusulkan akan diterapkan untuk menganalisis aspek yang terkait dengan strategi manajemen risiko yang ditimbulkan dari sistem kritis sistem pasokan berbahan bakar gas pada sebuah kapal berbahan bakar gas LNG.

---

This thesis aims to propose a risk analysis framework using the FMEA method and system dynamics approach. FMEA is used as a first stage to identify critical equipment/system based on the highest RPN, then uses the value of the O (Occurrence) as an input to simulate the extent of the effectiveness of the costs incurred and to see the possibility of a decrease in critical system failure occurrences from time to time. The simulation carried out using a system dynamic approach by constructing a structural model of non-linear variables (cause-effect relationships) and considering the system boundary associated with risk management. With this modelling framework, it is expected that the various mitigation actions expected can be simulated with this modelling framework, and policy instruments related to risk management on the identified critical equipment can be evaluated to reduce the failure occurrences. In this paper, the proposed approach will apply to analyze various scenarios of risk management strategies implemented for the critical equipment of fuel gas supply systems (FGSS) on an LNG fuelled gas vessel."

"Penelitian ini berfokus pada perancangan sebuah simulator kebijakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap dampak berkelanjutan dari penerapan industri biodiesel di Indonesia. Simulator akan memberikan kesempatan pada pengguna untuk mensimulasikan kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam sebuah lingkungan yang bebas risiko dan melihat dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut kepada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Simulator dirancang untuk memfokuskan diri kepada indikator Millennium Development Goals (MDG) sebagai indikator dari pengaruh pembuatan kebijakan terhadap pembangunan nasional. Simulator telah diujikan kepada mahasiswa Teknik Industri UI dan terbukti mampu berperan sebagai media pembelajaran dari dinamika industri biodiesel di Indonesia.

---

This research focuses on designing a Management Flight Simulator to provide a more comprehensive understanding of sustainable impact on Indonesia?s Biodiesel Industry. The simulator will give the player a chance to take the role of government and simulate a set of policies in an interactive, risk-free environment to improve the knowledge in interpreting the effects of such policies in Indonesia?s sustainable development. System Dynamics approach is used to model the complexity and interaction between social, economic, and environmental aspects of Indonesia?s Biodiesel Industry. The simulator was designed to focus on Millennium Development Goals (MDG) indicators from United Nations (UN) to learn the impact of policy making on national development. The game was tested on University of Indonesia?s Industrial Engineering students. The game was proved to be a good platform for learning about the dynamics of biodiesel industry."

"Dalam mencapai cita-cita Net Zero Emission pada tahun 2060, peralihan penggunaan Energi Baru Terbarukan semakin meningkat. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi pengembangan PLTS yang sangat besar senilai 112.000 GWp, ditambah dengan biaya instalasi yang semakin menurun sekitar 78% dari tahun 2015 hingga 2022. Hal ini menjadikan pengembangan PLTS di Indonesia menjadi alternatif EBT yang menarik guna mereduksi emisi karbon di Indonesia dan mencapai Net Zero. Tidak hanya berfokus pada penghijauan, agar produktivitas dan perekonomian tetap meningkat, kebijakan pasar karbon juga menjadi alternatif kebijakan baru yang dapat mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dengan instrumen-instrumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan kompleksitas adopsi PLTS di Indonesia dengan pemanfaatan perdagangan karbon menggunakan metode sistem dinamis sebagai metode yang tepat untuk menganalisis suatu sistem yang kompleks.

---

In achieving the goal of Net Zero Emission by 2060, the transition to the use of New Renewable Energy is increasing. As a tropical country, Indonesia has the potential for the development of Solar Power Plants (PLTS) on a large scale, amounting to 112,000 GWp, alongwith installation costs decreasing by around 78% from 2015 to 2022. Thus, the development of PLTS in Indonesia become attractive alternative for reducing carbon emissions in the country and achieving Net Zero. Not only focusing on greening, but to ensure productivity and economic growth, carbon market policies also become a new alternative that can support Indonesia's transition to a green economy. With these instruments, this research aims to analyze the dynamics and complexity of PLTS adoption in Indonesia through the utilization of carbon trading using the dynamic system method as an appropriate approach for analyzing a complex system."

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.  

---

Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation."

"Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia. Salah satu perencanaan yang memiliki urgensi tinggi khususnya sebagai salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berusaha ialah dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah menyusun salah satu rencana tata ruang yang digunakan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala detail 1:5000. Pemerintah memberikan kemudahan pengecualian penyusunan izin lingkungan bagi RDTR yang telah memiliki KLHS. Namun saat ini pada pelaksanaannya masih menyita waktu dan biaya yang lama. Untuk itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pengintegrasian RDTR dengan KLHS yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha. Dalam rangka melakukan analisis kebijakan terkait upaya pengintegrasian dilakukan penelitian dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder melalui buku atau publikasi daring. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan retrospektif dan prospektif yang dikemukakan oleh William Dunn (2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara retrospektif kebijakan RDTR dan KLHS masih memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia, data, dan aspek politik pada kedua kebijakan. Melihat pada dimensi prospektif, kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut ialah melalui kebijakan pengintegrasian dokumen RDTR dan KLHS untuk menyederhanakan tanpa mengurangi muatan kedua dokumen.

---

The implementation of development based on the concept of sustainable development is one of the agendas of Indonesia's Government. One of the plans that have high urgency, especially as a guideline for implementing business activities, is a spatial planning document. The government compiles one of the spatial plans used to accelerate investment in Indonesia, namely the Detailed Spatial Plan (RDTR), with a detailed scale of 1: 5000. The government makes it easy for exemptions to prepare environmental permits for RDTRs that already have KLHS. However, currently, the implementation is still time-consuming and costly. For this reason, simplification is carried out by integrating RDTR with KLHS, which aims to provide ease of doing business. In the context of conducting policy analysis related to integration efforts, research was carried out with a post-positivist approach with descriptive research types and primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through books or online publications. This research uses retrospective and prospective policy analysis theory proposed by William Dunn (2017). The research results show that retrospectively the RDTR and KLHS policies still have several obstacles in their implementation, especially those related to human resources, data, and political aspects of both policies. Looking at the prospective dimension, an approach that can answer this problem is through the integrated policy of RDTR and KLHS documents to simplify without reducing the two documents' content."