Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya kompetisi global, pemerintah dan swasta mencari solusi untuk meningkatkan daya saing dari industri tekstil dan pakaian jadi. Industri 4.0 dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Meski demikian, implementasi Industri 4.0 mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan rencana jangka panjang untuk adopsi Industri 4.0 yang bernama Making Indonesia 4.0. Tetapi, apakah kebijakan -kebijakan tersebut mampu menyukseskan adopsi Industri 4.0 masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh struktur kebijakan yang mampu mendorong atau membatasi adopsi teknologi Industri 4.0 pada sektor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan bagaimana industri tekstil dan pakaian jadi dapat lebih cepat mengadopsi teknologi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan peran masing-masing aktor di dalamnya."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak industri biodiesel terhadap aspek keberlanjutan Indonesia, dimana aspek keberlanjutan yang diukur adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dan ditambah aspek energy. Model yang dihasilkan berdasar pada model system dinamis terhadap keempat aspek tersebut dimana intervensi Biodiesel dapat terlihat dampaknya. Dampak dari Industri biodiesel sendiri mampu meningkatkan produksi domestic bruto Indonesia dengan mengakselerasi pertumbuhan sector pertanian. Secara sosial dampak dari industri biodiesel adalah mampu menyerap tenaga kerja sehingga menurunkan angka pengangguran. Dalam kacamata lingkungan hidup, Biodiesel mampu menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca per dolar produksi.

---

This thesis discusses the impact of the biodiesel industry towards sustainability of Indonesia, where the measured aspects of sustainability are economic, social, and environmental with additional energy aspects. Generated model, based on system dynamic model of the four aspects where the effects of Biodiesel Industry can be seen.

The impact of the biodiesel industry alone can increase the gross domestic production of Indonesia by accelerating development of agricultural sector. In social impact, the biodiesel industry is able to absorb the workforce and thus reducing unemployment. Environmental point of view, biodiesel can reduce greenhouse gas emissions intensity per dollar of production."

"Skripsi ini membahas analisis rancangan kebijakan industri biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit di Indonesia yang mengadopsi dari kesuksesan sistem kebijakan Brazil. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang berfokus kepada perusahaan Kelapa Sawit-CPO dan perusahaan Biodiesel memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan namun memerlukan biaya pemerintah yang paling besar. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap industri biodiesel di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze policy design for palm oil biodiesel industry in Indonesia which adopt and learn from Brazil policy success strory. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a basic to analyze every alternative policy and its outcome as sustainable indicators.

This study shows that alternative policy which focuses on both company, palm plantation-CPO mills and biodiesel plant, gives best sustainable indicators outcome, though it costs a lot by government. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for biodiesel ndustry."

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"Public health center reform as decentralization step in health sector had poured into SK Menkes No. 128/MENKES/SK/2004 about public health center basic policies. The aims of this research are to identified policy and strategy of district health office on health center reform included health human resources reform, health effort reform, health financing reform, and health management reform. The research done in 6 provinces, by purposive sampling that is DIY, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, East Kalimantan and papua province. Each province chosen 1 regency and 1 municipality. Health Center which performing reform chose, amount of sample health center around 52 units. Data collecting done by indepth interview, secondary data and focus group discussion (FGD), and y descriptive analysis. The result of research indicating that policy and strategy District Health Office in supporting health center reform, (a) in HRD reform performed through flattening health personnel with job contract, (b) in health center effort reform through improving health services access ad revitalization, (c) in health financing reform performed with health center services with Certification ISO 9001 and Community Based Health Effort (UKBM) revitalization. Therefore necessary done institutional established in regional and relation manner, as well as allocating health budget suitable with determined health development objectives"

"Sejak Maret 2015, di Lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan diimplementasikankebijakan satu pintu dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Namun belum adatools atau evaluasi yang dilakukan bilamana implementasi kebijakan tersebut sudahberhasil ataupun masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan.Penelitian ini menggunakan analisis ABC sebagai tools dalam melakukan evaluasiatas kebijakan satu pintu dalam pembelian obat dan alat kesehatan di Lingkungan PTRumah Sakit Pelabuhan, yaitu dengan data yang diambil dari Rumah Sakit PelabuhanJakarta dan RS Port Medical Center. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitiandengan fokus dan data obat antibiotik dengan menggunakan analisis ABC nilaiinvestasi, analisis ABC nilai pemakaian dan analisis ABC indeks kritis sehingga bisadihasilkan pengelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B dan kelompok C.Selain metode kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara untuk cross checking dengan hasil perhitungan kuantitatifyang diperoleh. Selanjutnya untuk kelompok A dihitung Economic Order Quantity(EOQ) dan Re-Order Point (ROP) serta dibandingkan Total Inventory Cost (TIC)-nyadengan TIC versi rumah sakit sehingga bisa diketahui apakah metode atau carapengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah dilakukan di lingkungan PT RumahSakit Pelabuhan sudah efisien atau belum.Hasil penelitian memberikan hasil bahwa pengadaaan obat dan alat kesehatankhususnya untuk antibiotik di lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan perlu untukdiberikan prioritas dan fokus untuk obat antibiotik yang masuk kelompok A karenadari sisi investasi memilki nilai tinggi dan juga tergolong obat yang critical.Perbaikan perlu dilakukan dengan cara mengintegrasikan IT ke dalam bagian yangterkait dengan pengadaan obat dan alat kesehatan seperti bagian gudang, farmasi,keuangan sehingga kondisi stok obat bisa diketahui secara real time supaya efisiendan menghindari fraud.

---

Since March 2015, PT Rumah Sakit Pelabuhan implemented one gate policy in theprocurement of drugs and medical devices. However, no tools or evaluation had beenconducted whether the policy implementation has been successful or not.This study uses the ABC analysis as a tool in evaluating the one gate policy in thepurchase of drugs and medical devices in the environment PT Rumah SakitPelabuhan, with data taken from Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta and Rumah SakitPort Medical Center. In this study will be carried out research with a focus on dataand antibiotics using ABC analysis investment value, ABC analysis of the use andvalue of the critical index ABC analysis so that it can be produced grouping intogroup A, group B and group C. In addition to quantitative methods, this study alsouses qualitative interviewing method for cross checking with quantitative calculationresults obtained. Next to the group A is calculated Economic Order Quantity (EOQ)and Re-Order Point (ROP), and compared Total Inventory Cost (TIC) with currenthospital`s TIC so we can know whether a method or means of procurement of drugsand medical devices that have been done in PT Rumah Sakit Pelabuhan is efficient ornot.Results of the study provide conclusion that current procurement of drugs and medicaldevices especially to antibiotics in group of PT Rumah Sakit Pelabuhan need to begiven priority and focus for antibiotic which enter the group A because of the highinvestment value and also its category classified as critical. Improvement need to bedone by integrating IT into departments associated with the procurement of drugs andmedical devices such as the warehouse, pharmacy, finance, etc so level of stocks canbe known in real time in order to be efficient and avoid fraud"

"

Nama                         : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Program Studi             : Ilmu Hubungan Internasional

Judul                          : Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Pembimbing                : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri atau FPA telah menjadi bidang studi independen dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1950an. Fokus FPA terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dianggap telah berhasil menjawab permasalahan studi HI yang cenderung menciptakan jarak antara politik domestik dan internasional. Menariknya, klaim bahwa FPA telah inklusif menuai kritik diantara cendekia Eropa, khususnya dalam pembahasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana literatur menempatkan kebijakan luar negeri Uni Eropa diantara kajian FPA. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menyusun 96 total temuan literatur dengan akreditasi internasional dalam empat kategori tema, yaitu: (1) konsep kebijakan luar negeri Uni Eropa; (2) institusionalisasi kebijakan luar negeri Uni Eropa; (3) Uni Eropa sebagai aktor; dan (4) lingkup kawasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya tinjauan literatur menghasilkan beberapa temuan seperti konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri tren tema literatur, persebaran penulis, serta tren persebaran paradigmatik. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini berhasil menyingkap fakta bahwa FPA belum menjadi perspektif yang umum digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri Uni Eropa. Meskipun begitu, tulisan ini tidak menemukan literatur yang menolak keberadaan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tulisan ini akan ditutup dengan penjabaran sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang meliputi perluasan paradigmatik khususnya FPA dan pendekatan kritis, serta topik-topik yang belum banyak terbahas tetapi cukup relevan dengan kondisi empirik kebijakan luar negeri Uni Eropa.

 

 

 

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa, kebijakan luar negeri Uni Eropa, European Foreign Policy, hubungan eksternal Uni Eropa, EPC, CFSP

 

---

Name                        : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Study Program           : International Relations

Title                          : European Union’s Foreign Policy

Counsellor                 : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Foreign Policy Analysis or FPA has been developed as an independent field of international relations (IR) studies since the 1950s. FPA’s primary focus on foreign policy decision making processes is considered to have successfully answered IR studies problem which tends to create a gap between domestic and international politics. Interestingly, the claim that FPA has been inclusive drawn criticism among European scholars, particularly in the discussion of the EU's foreign policy. Therefore, this paper aims to explain how literature interpret EU’s foreign policy among FPA studies. In order to achieve this goal, the authors compiled 96 total international accreditation literature within four categories of themes, namely: (1) the concept of EU’s foreign policy; (2) institutionalization of EU’s foreign policy; (3) European Union as an actor; and (4) regional scope of the EU’s foreign policy. This literature review has resulted in several findings such as consensus, debates, and gaps related to this topic. In addition, this paper also traces the literature trend, distribution of authors’ origin, as well as the paradigmatic trend. Based on these conditions, this paper was successfully revealed the fact that FPA is not a mainstream perspective in studying EU’s foreign policy. Even so, this paper didn’t identify scholar that rejects the idea of EU’s foreign policy. This paper will conclude with some recommendations for further research including paradigmatic diversification, especially FPA and a critical approach, as well as topics that rarely discussed but are quite relevant to the empirical conditions of EU’s foreign policy.

 

 

 

Keywords:

Foreign Policy Analysis, European Union, European Foreign Policy, EU Foreign Policy, EU External Relations, EPC, CFSP

 

"

"Cities are facing ever greater challenges regarding climate change. Urban governments and policymakers have taken such challenges into account when maintaining urban development momentum. Although the city government of Jakarta has implemented several initiatives to reduce emissions, assessments of the impact of these strategies on the sustainability of the urban system remain limited. This paper investigates the evaluation of two mitigation scenarios for reducing Jakarta’s greenhouse gases that differ in the authority level of the local government, using a policy analysis approach. The method emphasizes the use of the system dynamics model to gain insights into each option. The results reveal that the city’s development goals would be best achieved through joint partnership with the national government. Such cooperation would have a more significant effect on economic, social, and environmental sustainability than would be in the case in other scenarios."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia telah mengekspor berton-ton bijih nikel mentah ke seluruh dunia. Jumlah bijih nikel yang diekspor dari Indonesia telah meningkat pesat hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mentah. Namun, karena kurangnya persiapan fasilitas smelter, Pemerintah memberikan relaksasi pada tahun 2017 untuk membangun smelter. Pada tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah. Indonesia bertujuan untuk membangun rantai pasokan domestik end-to-end untuk Baterai Kendaraan Listrik dan menjadi pemain utama di pasar Kendaraan Listrik global pada tahun 2030 berdasarkan tata letak roadmap EV yang merupakan salah satu ambisi Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, meskipun dituding menghambat kinerja ekspor jangka pendek, sebenarnya merupakan upaya mendorong hilirisasi yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa nilai tambah, pengembangan industri maju, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan dampak terukur dari Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap Perkembangan Industri Nikel Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analisis Dampak berdasarkan Model Sistem Dinamis. Hasil yang diharapkan dari model dan temuan tesis ini adalah model sistem dinamis yang mengelaborasi dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah terhadap perkembangan Industri Nikel Indonesia

---

Indonesia is one of the largest nickel producers and exporters in the world with reserves reaching 21 million metric tons. Indonesia has been exporting tonnes of raw nickel ore worldwide. The number of nickel ore exported from Indonesia had been rapidly increasing until 2014. In 2014, the Government issued a ban on the export of raw nickel ore. However, due to a lack of preparation for smelter facilities, the Government provide relaxation in 2017 for building smelters. In 2020, the government reinforce the raw nickel ore export ban policies. Indonesia aims to build an end-to-end domestic supply chain for Electric Vehicle Batteries and become a major player in the global Electric Vehicles market by 2030 based on the EV roadmap layout which is one of Indonesia’s ambitions. The raw nickel ore export ban policy, although it is accused of hampering short-term export performance, is actually an effort to encourage downstream which will have a greater economic impact in the form of added value, advanced industrial development, employment, and state revenue. The goal of this thesis is to find the measurable effect of the Nickel Export Ban Policy on the Development of Indonesia's Nickel Industry using the Impact Analysis approach based on the System Dynamics Model. The expected outcome of the model and finding of this thesis is a system dynamic model that elaborates the effects of the raw nickel ore export ban policy on the development of Indonesia’s Nickel Industry.

"