Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada yang memungkiri pentingnya gula bagi kehidupan rakyat Indonesia. Gula sebagai hasil industri olahan pertanian termasuk dalam salah satu dari sembilan bahan pokok pangan. Sebagai salah satu komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak baik rumah tangga maupun industri seperti industri makanan, minuman, farmasi, dan lain-lain, pemerintah memberikan perhatian yang lebih dibandingkan dengan komoditas lain dengan menjamin penyediaannya dan menjaga stabilitas harganya diantaranya melalui Bulog. Karena menyangkut hidup'orang banyak pula, gula tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomis tetapi juga politis.Selama bertahun-tahun sebelum perang dunia II Indonesia pernah menduduki tempat terkemuka sebagai negara penghasil gula. Pada masa itu, Indonesia mampu memproduksi gula sebanyak 2.970.836 ton pertahun dengan mengusahakan perkebunan tebu di Jawa seluas 200.000 Ha. Namun setelah masa kemerdekaan tidak ada kemajuan yang dicapai oleh industri gula di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, konsumsi gula terus meningkat dan tidak dapat dikejar oleh kemampuan produksi. Bila pada waktu-waktu sebelumnya Indonesia menjadi pengekspor gula, maka sejak tahun 1967 berbalik menjadi pengimpor gula (Mubyarto, 1991).Produksi dan konsumsi gula tampak tumbuh seimbang, namun secara absolut jumlah konsumsi selalu lebih besar daripada produksi. Walaupun pada tahun 1984 produksi mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutmya. Oleh karena itu sebagian kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh impor, yang dilakukan pemerintah melalui Bulog. Melalui kebijakan impor ini kekurangan gula selalu dipenuhi (Suryana, 1996).Untuk meningkatkan produksi gula dalam rangka menuju swasembada dan memperbaiki pendapatan petani maka pada tahun..."

"Bank BBD merupakan salah satu bank pemerintah yang sejak tahun 1992 telah berbentuk badan hukum PT. Persero dan merupakan salah satu bank peninggalan jaman Belanda. Sebagai bank yang telah memiliki pengalaman cukup lama, bank BBD telah berhasil menjadi bank yang beroperasi dalam cakupan nasional dan bahkan telah memiliki cabang di beberapa manca negara. Berdasarkan jumlah dan luas operasinya maka bank BBD dikategorikan sebagai bank besar tingkat nasional.Perkembangan dan pertumbuhan bank BBD tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor perbankan melalui beberapa kebijakan perbankan dan moneter yang dikeluarkan. Sebagai contoh, sejak tahun 1988, saat dikeluarkannya deregulasi perbankan atau lebih dikenal sebagai era liberalisasi perbankan, Bank BBD menggunakan keleluasaan ini dengan melakukan ekspansi melalui pendirian sejumlah kantor cabang, dan bahkan melebarkan jenis dan cakupan operasi perbankannya. Bank ini yang sebelumnya hanya bergerak atau ditugaskan mengelola kegiatan agribisnis (khususnya perkebunan) kemudian melebarkan jenis usahanya kepada corporate banking lalu menuju pada retail banking.Penulis sangat tertarik dalam mengamati kondisi dan lebih jauh kesiapan Bank BBD menghadapi persaingan dari bank asing pada era global nanti karena banyak pengamat dan ahli perbankan menyatakan bahwa hampir seluruh bank umum di Indonesia beroperasi pada kapasitas inefficient dan bahkan rapuh.Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan lebih kepada mikro ekonomi perbankan untuk mengetahui kondisi dan kinerja Bank BBD, khususnya dilihat dari kinerja dan standar penilaian kesehatan perbankan nasional. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dari penelitian ini adalah konsepsi perbankan yang sehat yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Konsepsi demikian dilandasi oleh konsep Repelita yang mempersiapkan Indonesia dari negara berbasis ogroindustri menuju negara yang perekonomiannya berbasis industri modern.Berdasar kerangka pemikiran seperti demikian di atas maka langkah awal penelitian ini dimulai dengan pengamatan terhadap sejarah perbankan nasional. Tujuannya untuk membandingkan beberapa dampak dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dapat menunjang kinerja perbankan dalam mengembangkan strategi bersaingnya.Kemudian penelitian dilanjukan kepada pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja manajemen Bank BBD. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat analisa dari metode Manajemen Strategis yaitu Analisis S-W-O-T. Metode ini akan dengan jelas memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank BBD. Dari penelitian pada bagian ini terlihat Bank BBD masih memiliki banyak kelemahan dalam penerapan strategi bersaingnya namun disisi lain memiki sumber daya yang dapat dijadikan peluang.Analisis mengenai alternatif-alternatif strategi apa yang tepat yang dapat diajukan bagi Bank BBD, hal ini dilakukan dengan menggunakan Policy Analysis. Sedangkan untuk menentukan pilihan strategi mana yang paling tepat ataupun merupakan strategi prioritas dari alternatif yang ada, diterapkan dengan menggunakan metoda Analysis Hierarchy Process (AHP). Metoda ini sangat cocok diterapkan pada kasus yang dipilih bagi penelitian ini, di samping itu, AHP dapat lebih memberikan suatu pilihan yang lebih tepat dan lebih obyektif dari pilihan strategi yang ada. Namun, dalam penerapannya penggunaan Metode AHP harus diawali dengan menyusun suatu kuesioner khusus yang disebut Kuesioner AHP. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapat dari para ahli sehingga hasil pilihan yang keluar .nantinya lebih tepat.Namun, pada bagian akhir disadari bahwa keberhasilan Bank BBD dalam menerapkan strategi hasil pilihan tersebut belum akan sempurna, sehingga perlu ditopang oleh langkah strategi berikutnya sebagai penunjang. Lagi, ditentukan oleh berhasil tidaknya bank ini mengkikis budaya buruk yang ada, dan ketegasan pihak otoritas moneter mengawasi kinerja perbankan khususnya Bank BBD.

---

Based on its structural ownership, Bank BBD is a public bank with status of PT. Persero, meaning it is full government owned bank, which runs under the Department of Finance. The Bank was established to deal specifically with plantation or agribusiness. However, changes of conditions that occurred throughout the years have also influenced the Bank's intention and resulted to the expansion of its services into handling corporate banking as well.

Looking to its financial instruments and its annual report released by Bank Indonesia, as a Central Bank and monetary authority, Bank BBD has been regarded as one of the 10 largest national public banks. Unfortunately, further investigation revealed that the majority of national banks have been performing inefficiently.

By using banking micro economic approach with analysis of national and regional level, this research is generally intended to give an overall picture of conditions and opportunities that will surfaced by the future global trade in year 2003. In particular, this research will analyzed the capabilities and readiness of Bank BBD in facing the global competition.

The research will begin with observing aspects such as the company external environment and regulation involved with the banking sector. Specifically, examining the company's conditions, policies that have been affirmed, and strategies that have been implemented. The focus of the research is the management strategy and policy application method, which have contributed to the company's performance.

Management strategy method is used to observing internal aspects such as strength, weakness, opportunities, and threats, which have large influences on the bank's operational matter. The AHP method, on the other hand, is used as a supporting instrument in the strategy decision making or in selecting the right strategy from alternatives offered. To apply the method, a special questioner will be made called the AHP questioner.

Some important policies which have been applied in the Bank BBD are (a) service expansion development to corporate banking (b) changes in its structural organization particularly in its marketing management. All activities are intended as an enhancement of the bank's services and performance.

According to its financial indicator and banking healthiness appraisal instruments, the performance of Bank BBD is regarded as unsatisfactory. The indicator include (a) the bank is one of the oldest bank in Indonesia which is assumed to have experience in the banking sector (b) Bank BBD is a government bank that owns highly capable branches and human resources.

In order to find out what have been the cause and problems in the bank's internal matter, as well as the external obstacles and threats, a Strategy Management Analysis Method called the SWOT Analysis is appropriate to use. This method provides appropriate analysis on examining the opportunities and policies or alternatives policies applied.

To find the most suitable policy from alternative policies offered, the AHP method will be available at the end of this research. This method enable management team to determine the best choice from alternatives offered, involving the skill and opinion from experts, both for the company's internal and external matters.

Decision on the right policy applied, with some improvement on the system and organizational management performance, will contribute to the capability of its customers. Further more, this will solidify the conditions and enhance the Bank's competitiveness in facing the future global competition."

"The objectives of the research is ti know the implementation of policy and implementation of the research program and the public service at Higher Education (HE). The research method is the mixed of quantitative and qualitative methods with a descriptive analysis. Sample of the research is 160 respondents taken purposively of head and members of the research and public service instutions at public and private of HE. The research was conducted for 7 months from April to October 2008 at six provinces : West Nusa Tenggara province , Bali province, Special Yogyakarta province, west Sumatera provine, and South Sumatera provine. Tools and the techniques of data collecting are using documentation study, questionnaries, interview and focus group discussion. Primary data is the information from the resource persons from HE while the secondary data is taken from the the documents about the rules as well as the laws and the related research done by other people. The findings of the research are : 1) the policy of research program and the public service at HE is based on the general policy of the HE Directorate, Ministry of National Education; 2) the implementation of policy in improving quality of HE still has constrains such as the instutions of research and public service are still sparate, the socialization of programs of public service is still low, and most lectures at HE are still lack of having research methodology; 3) the research findings of both public and private HE can be implemented to develop and improve science. However, there has a few of the research findings that can be used for improving teaching and learning materaials for higher education, very few of national as well international publications, and very few of having patent rights; and 4) the activities in public service are not based on the findings of the research yet. "

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"Pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di Indonesia pada pasar otomotif nasional belum signifikan. Padahal, pemerintah Indonesia telah merilis target ambisius untuk mencapai penetrasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan sebanyak 2,8 juta unit hingga 2025, yang terdiri dari 2,1 juta unit sepeda motor dan 700 ribu unit mobil. Tujuan ini telah dibuat sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2030 dan sebagai strategi diversifikasi energi untuk menjaga ketersediaan energi dan memenuhi konsumsi domestik. Pasar otomotif nasional memiliki dinamika keterkaitannya yang unik di antara konsumen, produsen, dan pemerintah setempat, serta saling ketergantungan antara para aktor yang ada dalam adopsi massal kendaraan listrik. Melalui pandangan holistik, makalah ini bertujuan untuk menganalisis struktur pasar adopsi kendaraan listrik nasional dan mengeksplorasi kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi peningkatan adopsi kendaraan lisrik dari berbagai sudut pandang di tengah kemungkinan ketidakpastian dengan menggunakan pendekatan dinamika sistem. Pandangan besar sistem dari segi komponen, koneksi, dan aspek kontekstual ditelaah untuk mengembangkan model konseptual dinamika kendaraan listrik nasional sebagai diagram lingkaran sebab akibat. Berdasarkan hasil empiris, biaya kendaraan, infrastruktur, dan aspek sosial yang dirasakan mempengaruhi adopsi kendaraan listrik nasional memainkan peran penting dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik di pasar Indonesia.

---

Adoption growth of electric vehicles in Indonesias automotive market has not been significant. Whereas Indonesia government had released ambitious target to achieve environmentfriendly electric vehicle penetration as much as 2,8 million units until 2025, in which consists of 2,1 million units motorcycle and 700 thousand units car. This goal has been made as form of governments commitment to reduce national greenhouse gases GHG emission in 2030 and as strategy of energy diversification to maintain energy availability and fulfill domestic consumption. National automotive market has its own unique dynamic of interrelationship among local consumers, producents, and government, as well as the interdependencies between those actors that exist in electric vehicle mass adoption. Through holistic view, this paper aims to analyze the market structure of national electric vehicle adoption and explore government policies that potentially affect the growth of electric vehicle adoption from multiple points of view in the middle of possible uncertainties using system dynamics approach. Big view of the system from component, connection, and contextual aspects are provided to develop conceptual model of national electric vehicle dynamics as causal loop diagram. Based on empirical results, the vehicle cost, infrastructure, and perceived social aspect influence national electric vehicle adoption play key role of increasing electric vehicle adoption in Indonesia market."

"ABSTRAK

Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arus

barang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.

Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatan

salah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkan

sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upaya

pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan

permasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadi

korban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anak

korban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teori

analisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,

psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektif

sebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak Membutuhkan

Perlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,

kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak

belum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antara

lain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hak

pendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta

ketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melalui

proses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah

setempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten

dilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal di

wilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadi

padanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,

anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebih

ekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/Kota

Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancaman

stabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.

Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan

dampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaran

masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagai

relawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanan

sosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK

Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or services

in two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions put

Klaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quite

alarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill the

rights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the research

focused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of Child

Friendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regional

resilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. The

research used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimized

children of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, child

friendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’s

Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.

The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for child

friendly city task force in handling children in need a special protection particularly the

victimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairs

and children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for the

victimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to be

handled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse who

became pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse through

the mediation process. The barriers need attention from the Local Government considering

the complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by the

environmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quiet

and cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. While

the victimized children were growing in central region district tend to be more expressive in

response to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of the

Government of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from child

abuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Program

contributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. The

increased awareness of the public to report child abuse and community participation as a

volunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience in

communities that lead to regional resilience in Klaten Regency"

"Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness."

"ABSTRAKNama : Fakhira Dwi Awliyawati SalehProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarkatJudul : Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk KesehatanSeksual Reproduksi di Depok, Selayar, dan Timika Tahun 2017/2018Pembimbing : Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HMasih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium MDGs 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan SDGs . Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi

---

ABSTRACTName Fakhira Dwi Awliyawati SalehStudy Program Health Sciences SocietyTitle Implementation Analysis of National Health Insurance for ReproductiveSexual Health in Depok, Selayar and Timika Year 2017 2018Mentor Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HThere are numbers of the Millenium Development Goals MDGs indicators that have notbeen achieved globally by 2015 in terms of sexual health reproduction which re entered tothe points of Sustainable Development Goals SDGs . Indonesia has been commited toachieve the targets which realized by guaranteeing reproductive sexual services in theNational Health Insurance. The aim of this study is to analyze the implementation of NationalHealth Insurance in Depok, Mimika and Selayar Islands. The methodical of research usedpolicy analysis with qualitative approach. The data collection through focus groupdiscussions, in depth interviews and document review. The results showed that theimplementation of policies in all three locations has not been ran optimally seen fromvariables such us Communication, Bureaucratic Structure, Resources and Disposition.Obstacles of Implementation varies widely in each study site in Depok, which is an urbanarea, misinformation from policy implementers and social media are widely circulated, thecase in Selayar indicates that the standard of the national health insurance fee rsquo s beneficiarieswhich has not included the principle of gender mainstreaming, and in Timika, the universalhealth coverage that carried in JKN has not been seen because there are still many types ofhealth insurance that are not integrated. Implementation constraints that need to be addressedin order to maximize the implementation of the Policy.Keywords Health Policy Analysis, Implementation of National Health Insurance, Sexual ReproductionHealth"

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tercermin dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah optimis bahwa perbankan Islam Indonesia akan tumbuh pesat dengan mencapai 50% dari aset pangsa pasar bank induknya sebelum tahun 2023. Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam melalui penerapan untung sistem bagi hasil, memilki fungsi lebih luas sebagai penjaga sosial dengan memajukan kesejahteraan masyarakat. Melalui pandangan holistik tentang perlunya adaptasi rencana kebijakan dengan realitas baru, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki struktur sistem perbankan Islam dengan kerentanan terhadap ketidakpastian total yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menyajikan untuk menggambarkan kegiatan operasional terhadap sektor riil menggunakan metode dinamika sistem. Model ini kemudian diuji dengan skenario baru berdasarkan episode hipotetis dari guncangan oli dan perangkap efisiensi rendah. Berdasarkan hasil empiris, pentingnya skema pembiayaan sebagai pendorong untuk meningkatkan aset perbankan syariah juga telah menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan perbankan syariah.

---

The growth of the Indonesian economy has not reflected in the growth of Islamic banking in Indonesia. As the worlds largest Muslim population, the government is optimistic that Indonesian Islamic banking will grow rapidly by reaching 50% of the market share asset of its parents by before 2023. The principle of Sharia on Islamic Banking through the implementation of a profit-loss-sharing system, as it can potentially expands as a social keeper by advancing the welfare of the community. As with the holistic view of the need for adaptation of policy plans to new realities, this paper aims to investigate the structure of the Islamic banking system with vulnerability to the total uncertainty that occurs within it. This paper presents to describe operational activities against real sectors using the system dynamics method. This model then tested with the hypothetical based scenario new episode of the oil shock and low-efficiency trap. Based on empirical results, the importance of financing scheme as a driver for increasing Islamic banking assets has also become a major barrier in the growth of Islamic banking."