Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha.

---

The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing."

"This thesis proved about Non-Independent Leasing Company in Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

---

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

"Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty."

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.;ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default."

"[Skripsi ini membahas mengenai perbedaan operating leasing dan financial leasing serta kesesuaian aspek yuridis dari financial leasing pada praktiknya dengan teori yang ada berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara operating leasing dan financial leasing yang dalam hal ini dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian financial leasing. Wanprestasi dianggap terjadi dalam financial leasing ketika lessee selaku konsumen tidak membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan. Sehingga penarikan terhadap barang tersebut dapat dilakukan oleh lessor tanpa adanya akta fidusia. Namun dalam hal ini lessee tetap harus membayar angsuran hingga selesai walaupun ia sudah tidak dapat menikmati barang tersebut karena untuk dapat menutupi modal lessor dan keuntungan yang didapatkannya.

---

, The focus of this bachelor thesis is regarding the differences of operating leasing and financial leasing, and whether the juridical aspect of financial leasing in practice is in accordance with the prevailing theory based on the case study decision No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. on breach of contract. The purpose of this research is to inform the readers regarding the differences between operating leasing and financial leasing which in this regard is about breach of contract. This research is about legal consequences when there is breach of contract in financial leasing. Breach of contract is assumed to occur when lessee as a consumer does not pay installment as has been agreed. Thus, the lessor may retracts the goods, without the existence of fiduciary rights. However, in this case, the lessee still has to pay installment until the installment payment finishes, although lessee will no longer able to enjoy such goods for the purpose to cover up for the lessor capital and profit.

]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses penjualan jasa piutang pembiayaan dimulai dari consumer acquisition, penerimaan dan penanganan aplikasi, pengambilan keputusan, pencairan dana, penagihan piutang, serta tindakan yang dilakukan terhadap piutang bermasalah. Kemudian bagaimana analisis internal control terhadap ancaman (threats) dan kegiatan pengendalian (controls) pada penjualan jasa pembiayaan pada PT. MF. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktivitas pengendalian internal yang ada pada perusahaan pembiayaan seperti PT. MF.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the services sales process starts from consumer financing receivables acquisition, receipt and handling of applications, decision-making, disbursement, collection of accounts receivable, as well as actions taken towards troubled receivables. Then how internal control analysis about the threats and controls of the sales activities of receivables financing services that exist on the PT. MF. Data collection methods used in this study were interviews to obtain primary data required to analyze and describe the internal control activities that exist in finance companies such as PT. MF."

"PT PANN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki lingkup usaha membantu perusahaan pelayaran dengan tujuan memperoleh fasilitas mendapatkan barang modal berupa kapal laut dengan cara leasing, sehingga nantinya setelah pembayaran angsuran atau cicilan leasing tersebut selesai dan lunas, maka kapal laut dapat dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Cara pembiayaan leasing dilakukan karena perusahaan pelayaran tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli kapal. PT PANN digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyalah gunaan keadaan oleh PT. Caraka Trans Pasifik dan PT. Pelayaran Caraka Tirta Perkasa. Untuk itu maka rumusan masalah yang diteliti penulis adalah bagaimana penyalahgunaan keadaan terjadi dan dilakukan oleh PT. PANN sebagai kreditur dalam perjanjian leasing dan apakah dalil Perbuatan Melawan Hukum yang digunakan PT. Pelayaran Caraka Tirta sudah sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan kreditur. Untuk itu maka diteliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 606/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Perjanjian leasing ditandatangani dalam bentuk perjanjian baku, diketahui bahwa posisi tawar Tergugat lebih tinggi dibanding Penggugat, hal ini merupakan penyalah gunaan keadaan dan disebut sebagai cacat kehendak oleh Prof. Cohen. Tergugat juga sengaja melakukan pembiaran dan tidak menarik kapal, dan Penggugat tetap diwajibkan membayar bunga dan denda, sehingga ini merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan bunga ini melanggar undang-undang karena perusahaan leasing hanya diperbolehkan menarik keuntungan dari pembayaran sewa. Perjanjian leasing juga dilarang menggunakan kuasa mutlak. Penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan bahwa PT PANN telah melakukan penyalah gunaan keadaan dan melakukan perbuatan melawan hukum. Perjanjian leasing tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata karena causa yang tidak halal.

---

PT PANN is an Indonesian state owned enterprises which has a business to assist shipping company with the purpose of obtaining facilities by obtaining capital goods in the form of a seacraft by leasing, so that after the installment payment or the lease installment is completed and paid off, the ship can be owned by shipping company. The way of leasing rdquo is because shipping companies dont have the financial ability to buy seacraft. PT PANN has been sued of undue influence as a tort law by PT Caraka Trans Pasifik and PT Pelayaran Caraka Tirta Perkasa. Then the authors problem formulation research is how undue influence occurred by PT PANN as the creditor of lease agreement and wheter the argument of tort law used by PT Pelayaran Caraka Tirta Perkasa is accordance with the elements of tort law under the article 1365 of the Civil Code made by the creditor. Therefore, author choose to investigated courts decision number 606 Pdt.G 2015 PN.JKT.PST. The lease agreement is signed in the standard agreement form, which is known that the defendants bargaining position is higher than the plaintiff, that is an undue influence and that is reffered to defective by Prof. Cohen. The defendant also deliberately omitted and withdraw the seacraft, and the plaintiff is still required to pay the interest and penalties, so this is a tort law. This interests provision violates the law because the leasing company is only allowed to take advantage of the lease payment. The lease agreement is also prohibited from using absolute power. The author agrees with the courts decision that PT PANN has committed undue influence and committed against the law. The lease agreement does not comply with the provisions of article 1320 of the Civil Code due to the unlawful cause."

"Munculnya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak amat besar pada aspek perekonomian, khususnya industri penerbangan. Efek dari pandemi ini memberikan kesulitan bagi pihak maskapai penerbangan sebagai lessee dalam memenuhi kewajiban kontrak leasing, dan perusahaan leasing sebagai lessor dihadapkan pada risiko pembayaran sewa yang tertunda atau bahkan tidak terpenuhi. Menanggapi polemik tersebut, klausul force majeure memiliki peran besar dalam memberikan suatu dasar hukum untuk menunda atau melepaskan kewajiban yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipenuhi dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Namun demikian, penafsiran pandemi COVID-19 sebagai suatu keadaan memaksa dapat berbeda-beda. Terlebih lagi, tidak semua kontrak secara otomatis mencakup klausul force majeure, salah satunya seperti kontrak leasing pesawat udara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak leasing pesawat udara dihadapkan pada kompleksitas dan ketidakpastian hukum dalam menangani konsekuensi pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penafsiran force majeure terhadap peristiwa pandemi COVID-19 dalam melaksanakan renegosiasi kontrak dan akibat hukum yang timbul terhadap kontrak leasing pesawat udara atas terjadinya pandemi COVID-19 sebagai force majeure. Adapun, dengan menggunakan metode doktrinal dan bahan data sekunder, kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban debitur dapat ditangguhkan atau ditunda untuk sementara waktu hingga keadaan memaksa (pandemi COVID-19) berhenti. Setelah keadaan memaksa tersebut dinyatakan selesai, maka debitur harus melaksanakan kewajiban perjanjiannya kembali. Kedua, pelaksanaan renegosiasi kontrak leasing pesawat udara pada dasarnya tidak dilandasi dengan alasan force majeure, melainkan adanya peran lessor yang proaktif dan terbuka untuk bekerja sama mencari solusi yang memberikan keadilan bagi para pihak.

---

The emergence of the COVID-19 pandemic had a huge impact on economy aspects, especially the aviation industry. The effects of this pandemic have made it difficult for airlines as lessees need to fulfill their leasing contract obligations and leasing companies as lessors are faced with the risk of delayed or even incomplete rental payments from lessees. Responding to this polemic, the force majeure clause has a big role in providing a legal basis for postponing or releasing obligations that are difficult or even impossible to fulfill in emergency situations such as the COVID-19 pandemic. However, the interpretation of the COVID-19 pandemic as a force majeure event can vary. Moreover, not all contracts automatically include a force majeure clause, such as aircraft leasing contracts. Consequently, parties involved in aircraft leasing contracts grapple with legal complexities and uncertainties in addressing the consequences of the pandemic. The aim of this research is to discuss the interpretation of force majeure regarding the COVID-19 pandemic event in renegotiating contracts and the legal consequences arising on aircraft leasing contracts due to the occurrence of the COVID-19 pandemic as force majeure. Therefore, by using doctrinal method and secondary data, the conclusion drawn from this research is, firstly, that the COVID-19 pandemic can be categorized as a relative force majeure. In other words, the debtor's obligations fulfilment can be temporarily postponed or delayed until the force majeure condition (COVID-19 pandemic) ceases. Once the force majeure condition is declared over, the debtor must resume fulfilling their contractual obligations. Secondly, the renegotiation of aircraft leasing contracts is fundamentally not based on force majeure reasons, but rather on the proactive role of the lessor, who is open to collaborative solutions that ensure fairness for all parties involved."

"Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take over kredit di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengakui adanya take over kredit. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis keabsahan perjanjian take over kredit di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan leasing dan akibat hukumnya dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP. Pengalihan utang (take over kredit) yang dilakukan di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan berdasarkan novasi pengalihan debitur tidak terjadi apabila kreditur belum membebaskan debitur dari kewajiban perjanjian. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak memiliki hak atas kepemilikan objek pembiayaan.

---

Debt transfer or credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation or debt renewal. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by a third party because the leasing party does not recognize the credit takeover. This paper uses the doctrinal research method with the aim of analyzing the validity of an unofficial credit takeover agreement in a leasing financing agreement and its legal consequences in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN.PgP. Credit takeover carried out unofficially is invalid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement, namely the agreement of the parties and based on novation, the transfer of the debtor does not occur if the creditor has not released the debtor from the obligations of the agreement. The legal effect is that the third party has no right to ownership of the financing object."

"Banyaknya kasus pengambilan paksa kendaraan bermotor milik debitor yang menjadi objek fidusia oleh kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan perbuatan dari kreditor tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga ketentuan tersebut membuat pihak debitor merasa dirugikan. Seharusnya Debitor mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Metode Penelitian dalam Penulisan ini berbentuk doktriner, yaitu suatu Penelitian yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari. Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PN.Jkt.Tim telah merugikan Debitor. Kreditor merampas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Debitor. Penarikan kendaraan tersebut telah melanggar ketentuan penarikan kendaraan yang dibeli secara kredit yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

---

There are many cases of forced taking of motor vehicles belonging to debtors which are fiduciary objects by creditors based on the provisions of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and the creditors' actions are contrary to the constitution so that these provisions make the debtor feel disadvantaged. The debtor should submit a request for execution of the object of the fiduciary guarantee first to the district court. This research method in writing is in the form of doctrinaire, namely research that works to find the correct answers by proving the truth sought. The contents of the East Jakarta District Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Tim have harmed the Debtor. The Creditor confiscated 1 (one) four-wheeled motorized vehicle belonging to the Debtor. The withdrawal of the vehicle violates the provisions for withdrawing vehicles purchased on credit as contained in Minister of Finance Regulation Number 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for Finance Companies that Provide Consumer Financing for Motorized Vehicles with Fiduciary Guarantees."