Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 100 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Triesandi Aditya Rahman
"Since aircraft is a long lifetime asset, requires high investment and impact to the business continuity of airlines, fleet acquisition decision method is one of the most critical thing in the airline management. An option for airlines to acquire their fleet is leasing. The leasing decisions concern whether the company should acquire the aircraft through leasing scheme, or borrows some money and buy the aircraft. It is a part of financing decision. Company should examine the cost leasing and borrowing to analyze the best method of financing which able to increase companys performances from market perspective and internal financial result perspective.
This study aims to answers does the airlines leasing strategies as well as company structure, and asset utilization performance have an impact on the airline's performance. Quantitative research using Eviews on multiple regression analysis is employed and some qualitative data are used to analyze the effect of lease financing decisions on the performance of 42 publicly listed airlines from 28 countries between 2015 and 2017. The results of this study show that operating and financing lease strategy, firms capital structure and assets utilization performance relates to airlines performance, both from internal perspective and market perspectives.

Pesawat merupakan suatu asset dengan umur pakai yang panjang, membutuhkan investasi yang besar dan berdampak pada kelangsungan bisnis pada perusahaan penerbangan, sehingga metode untuk mengakuisisi pesawat merupakan salah satu hal yang penting pada pengelolaan perusahaan penerbangan. Salah satu opsi bagi perusahaan penerbangan untuk mengakusisi pesawat adalah dengan cara leasing. Dalam hal ini perusahaan penerbangan memiliki kepentingan untuk memastikan apakah mereka perlu mengakusisi pesawat dengan cara leasing atau meminjam uang dan membeli pesawat. Perusahaan harus mengevaluasi biaya leasing dan biaya meminjam uang dalam rangka memastikan metode terbaik dalam skema pendanaan pesawat yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dari perspektif pasar maupun perspektif internal kinerja keuangannya.
Studi ini bertujuan untuk menjawab apakah strategi leasing pada perusahaan penerbangan, termasuk struktur permodalan dan kinerja utilisasi assetnya berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian secara kuantitatif menggunakan Eviews dengan analisa regresi berganda serta beberapa kualitatif data digunakan untuk menganalisa pengaruh strategi leasing pada kinerja perusahaan dari 42 perusahaan penerbangan di 28 negara tahun 2015-2017. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa strategi operating lease, financial lease struktur kapital dan kinerja utilisasi aset berdampak terhadap kinerja perusahaan penerbangan baik dari perspektif internal maupun pasar."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53695
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumbanraja, Alvin R.
"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"We show that a durable-goods monopolist increases profits by adopting both a leasing and selling policy (hybrid policy). We focus on consumer heterogeneity in that they have different attitudes when dealing with durable products; careful or careless"
330 JER 15:3 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Donardi
"This thesis is discussing about possibility of tax evasion in leasing transaction with option rights (finance lease). The study is using qualitative inquiry method with analytic descriptive type, which analyzed the described data collection from the inquiry, in order to obtain conclusions and provides necessary advises in relation to the results. Data collecting was performed through documentation research and field study.
Basically, leasing transaction is leasing the use of an object that provides economical ability addition such revenues to performing parties. The lease party will gain revenue in a form of leasing payments, while to the lessee the leased object is used to add their production capacity, which lastly increasing their profit. Revenue accepted by these leasing parties is a tax object that adds the taxpayer's properties; therefore, the revenue obtained from such leasing is one of the country's revenue resources.
For leasing activities, the government has issued a taxation regulation that facilitates companies who tend to invest, but not having capital in cash, they could purchase through a leasing, where the completion of its main price can be burdened.
The main issue discussed in this study is: whether the taxation regulation of the leasing with options revenue is precise?
Discussion in this thesis is to expose whether the effective taxation regulation to finance lease is precise and comply to its transaction substances thus far. In addition, also studying possibilities of tax evasion that able use by the concerned parties within a finance lease.
The study results showed that the substance of a leasing with options is a finance transaction, and it is not a lease transaction for the properties ownership is eventually on the lessee, and the lesser functions only as an affording party for the purchase. Therefore, regulations that cope with its taxation shall be adjusted.
The leasing with option performance is not comply to the deductible-taxable principles, because of installment paid by the lessee in every period, which comprises the main installment plus leasing reward, is a deductible expense of the lessee. In the other side, the lessee is only recognized revenue from its leasing reward, thus the tax-object to the lessee is the accumulation of entire accepted leasing rewards.
In the leasing with option, the lessee taking the benefit of leasing deadline that has shorter period than the leased object's economical age, as noted on the Decree of Financial Minister of the Republic of Indonesia no. 1169/KMK.01/1991 regarding the Leasing. This is caused by a quite short term, lessee is able to have the property and its cost is mostly burdened as a revenue deductive, which surely profitable in a view of taxation. In the late of leasing term, lessee is only booked the cost of the leased object, worth to its residual value, which will deduct with its economical age. For this accelerated depreciation, there will be an opportunity to evade tax or lessen its tax burden.
By concerning finance lease as a cost transaction, will making lessee not hanker to execute early termination for there is no more incentive or a tax evasive opportunity able to use through installment recognition as a deductible expense.
To cope with the problem, suggested that the government to review the related regulations to taxation against finance lease, thus its taxing basis complies with its transaction substances. And also to suggest the government to procure anticipation means of tax evasion on finance lease by issuing a relevant regulation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22597
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Richi Aprian
"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

This thesis proved about Non-Independent Leasing Company i n Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian Law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive . The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted with Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26043
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Atika Erdyah Safitri
"Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha.

The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Richi Aprian
"This thesis proved about Non-Independent Leasing Company in Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T36245
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Henny
"Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Dhandria Alwi
"ABSTRAK
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

ABSTRACT
The Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.
;ABSTRAK
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

ABSTRACT
The Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.
"
2013
T54159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christa Agnesya
"[Skripsi ini membahas mengenai perbedaan operating leasing dan financial leasing serta kesesuaian aspek yuridis dari financial leasing pada praktiknya dengan teori yang ada berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara operating leasing dan financial leasing yang dalam hal ini dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian financial leasing. Wanprestasi dianggap terjadi dalam financial leasing ketika lessee selaku konsumen tidak membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan. Sehingga penarikan terhadap barang tersebut dapat dilakukan oleh lessor tanpa adanya akta fidusia. Namun dalam hal ini lessee tetap harus membayar angsuran hingga selesai walaupun ia sudah tidak dapat menikmati barang tersebut karena untuk dapat menutupi modal lessor dan keuntungan yang didapatkannya.

, The focus of this bachelor thesis is regarding the differences of operating leasing and financial leasing, and whether the juridical aspect of financial leasing in practice is in accordance with the prevailing theory based on the case study decision No. 154/PDT.G./2012/PN. JKT. PST. on breach of contract. The purpose of this research is to inform the readers regarding the differences between operating leasing and financial leasing which in this regard is about breach of contract. This research is about legal consequences when there is breach of contract in financial leasing. Breach of contract is assumed to occur when lessee as a consumer does not pay installment as has been agreed. Thus, the lessor may retracts the goods, without the existence of fiduciary rights. However, in this case, the lessee still has to pay installment until the installment payment finishes, although lessee will no longer able to enjoy such goods for the purpose to cover up for the lessor capital and profit.
]
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62232
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10   >>