Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Analisis Manajemen Pengaduan pada salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Indonesia yaitu PT. BNI Life Insurance yang ditujukan untuk mengetahui prosedur dan proses pelayanan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan konsumen di Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan proses pelayanan pengaduan dan menekan tingginya angka pengaduan konsumen di sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist dengan teknik pengambilan data kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Manajemen Pengaduan. Hasil penelitian menunjukan adanya temuan data pelayanan pengaduan yang melebihi jangka waktu yang diatur pada peraturan internal perusahaan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti menyarankan agar PT BNI life Insurance dapat membuat suatu sistem yang dapat diakses secara aktif oleh konsumen untuk mengetahui sejauh mana pengaduan konsumen telah diproses dan sampai dengan pengaduan diselesaikan.

---

ABSTRACTThe focus of this Thesis is to Analyze Complaint Management in one of Financial Service Institution in Indonesia that is PT. BNI Life Insurance purposing to explain about the complaint procedure and the process of complaint service, handling, and completion on related Financial Service Institution. This research expectation is to evaluate and recommend to enhance the complaint service process and to press the level of complaint in Financial Service Sector. This research is using Post Positivist approach with qualitative data gathering technique. Applied theory in this research is Complaint Management Theory. This research resulting a data founding indicate a length of complaint service exceed than applied period on internal company regulation and Otoritas Jasa Keuangan policy. Researcher suggested PT BNI Life Insurance to create a system that actively accessible by consument to know how far the customer complaint process progress until it being solved."

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Pengaruh arus globalisasi sebagai salah satu konsekwensi pembangunan ekonomi telah membawa dampak luas terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini di tandai dengan banyaknya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistim hukum nasional, karena kegiatan bisnis sebagaimana pasar nasional adalah juga merupakan pasar internasional. Kenyataan demikian dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian Innominat yang antara lain meliputi perjan-jian- Leasing, Franching, dan Factoring. Perjanjian-perjanjian Innominat tersebut tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dapat hidup dan berkembang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita menganut sistim terbuka dan azas kebebasan berkontrak artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja, kepada masyarakat di berikan ke bebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Azas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat tetapi kenyataan sekarang seringkali tidaklah demikian. Seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sederajat secara ekonomis dan dalam kondisi seperti ini sering kali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi."

"ABSTRAKAdanya keputusan pengusaha untuk menggunakan pembiayaan aktiva tetap dengan leasing adalah merupakan suatu hal yang penting karena kesalahan dalam membuat keputusan akan berpengaruh luas pada intern dan ekstern perusahaan yang bersangkutan. Atas dasar pemikiran ini adalah penting untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan leasing dalam pembiayaan aktiva tetapnya, dengan cara ini diharapkan dapat memberi informasi bagaimana sebaiknya jika perusahaan-perusahaan ingin menggunakan pembiayaan aktiva tetapnya dengan cara leasing agar perusahaan- perusahaan yang menggunakan leasing dapat memetik suatu keuntungan real. Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan khususnya pembiayaan dengan leasing digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu Apakah pembiayaan leasing yang telah diterapkan di Indonesia lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan non leasing?; Apakah keputusan pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk memilih alternatif pembiayaan aktiva tetapnya sudah rasional menurut kriteria penilaian investasi ? Apakah dengan semakin banyaknya lembaga leasing yang menawarkan jasanya kepada pengusaha di Indonesia akan membawa pengaruh pada praktek leasing di Indonesia ?. Untuk menjawab persoalan diatas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian. Ada 30 perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Lampung serta instansi/lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini dapat diringkas berikut ini: Pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan studi kasus untuk Indonesia ini secara finansial tidak rasional atau kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan non leasing; pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan bukan berdasarkan pertimbangan kriteria penerimaan usulan investasi yang ada, tetapi lebih berat berdasarkan pertimbangan non finansial antara lain alternatif yang tersedia dan kemudahan; dan yang terakhir menunjukkan bahwa ada faktor dominan yang dipertimbangkan pengusaha dalam melakukan pembiayaan aktiva tetap melalui leasing yaitu aliran kas dan kemudahan. "

"ABSTRAKDi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengangkutan maka Perjanjian Kontrak Sewa Pesawat Udara sangat sulit terlebih lagi mengingat Negara Indonesia yang masih perlu mendapatkan bantuan di dalam memproduksi. Pesawat sendiri, sedangkan untuk membelinya membutuhkan biaya yang sangat besar.Untuk mendapatkan. suatu gambaran sampai dimana kemajuan perhubungan udara di Indonesia, yang kesemuanya itu perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu diketahui tentang aspek-aspek perjanjian dalam KUH Perdata.Aspek pertama yang perlu ditinjau adalah istilah Perjanjian dan Kontrak serta Sewa menyewa yang dalam hukum Perjanjian, merupakan bagian dari Hukum Perdata dan dijumpai atau diperlukan dalam tata cara pergaulan hidup di dalam masyarakat.Azas konsensualitas, dari suatu perjanjian,mengikat setelah tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian itu telah mempunyai akibat hukum setelah tercapainya kata sepakat. Begitu pula perkataan kontrak adalah suatu pengertian adanya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan kontrak tersebut, hanya bentuknya ditujukan pada bentuk tertulis dari kata sepakat itu. Sedangkan sewa menyewa si pemilik .barang hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang, padahal hak milik atas barang itu tetap berada di tangan yang menyewakan. Sebaliknya pihak penyewa wajib memberi uang sewa kepada pemilik barang.Perjanjian Kontrak Sewa Pesawat Udara yang dilaku kan oleh PT. Pelita Air Service adalah atas dasar pasal 1320 KUH Perdata yaitu Konsensualitas.Bahwa PT. Pelita Air Service dapat menyewakan pesawat/pesawat-pesawat pada nasabah-nasabahnya adalah didasarkan pada Surat Keputusan Bersama DEpartemen Keuangan Industri dan Perdagangan No.Kep.122/MK/IV/I/1974 No.32/M/SK/2/1974 pasal 11 ayat 3, tentang Industri Leasing di Indonesia."

"ABSTRAKA. POKOK PERMASALAHANDalam rangka turut mensukseskan pembangunan di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya yang biasanya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar kehadiran pihak swasta dirasakan perlu sekali.Pada kesempatan inilah kehadiran Lembaga Pembiayaan Leasing tepat sekali, karena lembaga ini akan membantu pengadaan barang-barang modal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut.Lembaga Pembiayaan Leasing yang memang bukan lembaga asli Indonesia, tidak diatur secara khusus oleh undang-undang sebagaimana di negara asal dari berkembangnya leasing.Sehubungan dengan sistim hukum dan sistim perekonomian negara penerima yang berbeda dengan negara asal leasing, timbul beberapa permasalahan antara lain masalah permodalan yang dibutuhkan oleh perusahaan leasing, bentuk badan usaha, masalah dasar perundingan yang memungkinkan dipraktekkannya leasing dan masalah perjanjian yang akan menyangkut obyek hukum dari barang yang menjadi obyek perjanjlan,B. METODE RESEARCHDalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode research berupa :1. Kepustakaan yang berupa :- Literatur-literatur- Karya-karya Ilmiah- Majalah- Koran- Dan lain-lain.2. Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan materi skripsi ini.3. Menghadiri Seminar Leasing.C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN DALAM PEMBAHASAN SKRIPSI INILembaga pembiayaan leasing seperti juga lembaga lembaga lainnya memerlukan landasan peraturan perundangan untuk dapat dipraktekkan.Untuk leasing ditemukan pada :1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 jo 13202. Keputusan-Keputusan Menteri yang berkaitan dengan kegiatan leasing.3. Keputusan-Keputusan Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak.Perkembangan jumlah perusahaan leasing di Indonesia tampak menyolok sekali pada 5 tahun terakhir yaitu telah mencapai 53 (lima puluh tiga) buah perusahaan.Masalah-masalah lain yang dapat ditemukan adalah :- Masalah sumber permodalan dan bentuk Badan Usafia perusahaan Leasing- Masalah Bentuk Perjanjian Leasing- Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)- Masalah Penutupan Asuransi.D. KESIMPULAN DAN SARANDari segi permodalan, kebutuhan dapat dipenuhi dari sumber Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Modal Dalam Negeri berupa modal sendiri atau kredit per-bank-an sedang modal Luar Negeri berupa penyertaan modal dari partner asing dalam bentuk joint venture (perusahaan patungan) .Walaupun tidak diatur secara khusus kenyataannyausaha leasing ini berkembang sangat pesat, terbukti dengan jumlah perusahaan leasing yang terus meningkat daritahun ketahun.Ternyata usaha leasing memang sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang program pemerintah dalam menunjang pengembangan sektor swasta khususnya dalam rangka pengadaan barang-barang modal.SARANUntuk memberikan landasan hukum kiranya perlu segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai leasing. Selain Itu pula perlu dltlngkatkan perhatian terhadap aspek-aspek hukumnya dari praktek pembiayaan melalui leasingini.Kwalitas aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha leasing perlu juga ditingkatkan.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan adaiah masalah alih teknologi dan peranan asosiasi yang perlu lebih dikonkritkan."

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan,Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, aspek-aspek hukum apa saja yang mengatur keglatan leasing serta aklbat apa saja yang terjadi apabila timbul wanprestasi terhadap perjanjlan lease ini. Memperkenalkan lembaga leasing Inl sebagai lembaga hukum yang berasal darl luar negeri yang pengaturannya secara khusus tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia,Metode Penelitian,Dalam menyusun skripsl ini dlpergunakan metode penelltlan lapangan dan penelltlan perpustakaan.Hasil Penelitian,Lembaga leasing ini dalam kenyataannya leblh mirip dengan sewa-menyewa dari pada dengan sewa-beli. Perjanjian yang dlbuat antara pihak Lessor dengan Lessee leblh menguntungkan bagl plhak Lessor, hal ini dikarenakan kemungkinan timbulnya wanprestasl dipihak Lessee sangat besar adanya dan keadaan ini dapat dilihat dari ditemukannya kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Lessee, baik dalam hal penunggakan uang sewa lease maupun dalam hal obyek lease/jaminan lease dipindahkan boleh Lessee kepada pihak lainnya, Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut pada umumnya diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui bantuan pihak kepolisian.Kesimpulan dan Saran,Perjanjian leasing adalah perjanjian yang tumbuh dalam praktek, pengaturannya secara khusus tidak ditemukan dalam Kitiab Undang-undang Hukum Perdata dan pelaksanaannya didasarkan pada azas kebebasan berkontrak. Wanprestasi terhadap perjanjian lease banyak dilakukan oleh plhak Lessee.Untuk menjaga agar kepentingan pihak Lessor atas obyek-obyek yang di lease-kan perlu kiranya dipikirkan oleh Asosiasi Leasing Indonesia dan Asosiasi Perbankan untuk menyeienggarakan dan membuat daftar barang-barang yang telah menjadi obyek perjanjian leasing, sehingga sebelum sesuatu pihak membeli barang atau menerima agunan atas sesuatu barang pihak tersebut dapat meminta keterangan dari Asosiasi Leasing Indonesia bahwa barang-barang yang bersangkutan tidak menjadi obyek perjanjian Leasing."