Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakanjenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkaitpesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesiacenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalamruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapatdalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan danpelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihanforum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi inijuga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuanUNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkandi Indonesia.

---

AbstractLeasing transactions are common commercial practice and is one of the mainmethods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasingagreements in Indonesia commonly have an international or cross-bordercharacteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PILaspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognitionand enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-bordercommercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. Thisthesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Lawon Leasing and its? implementation in international leasing contracts in Indonesia."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum.Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat."

"ABSTRAKGaruda Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara sekarang ini tengah menghadapi tingkat persaingan yang tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Adanya deregulasi kebijaksanaan pemerintah di sektor perhubungan udara yang meliputi jetisasi perusahaan swasta nasional dan kebijaksanaan limited open sky semakin menambah tingginya persaingan. Persaingan juga diwarnai dengan perang tarif baik oleh maskapai penerbangan nasional maupun maskapai penerbangan asing, disamping adanya tuntutan penumpang terhadap layanan yang memuaskan dan maskapai penerbangan.Agar bisa bertahan dan unggul dalam kondisi persaingan tersebut, tidak ada jalan lain bagi setiap airline untuk berusaha menjadi airline yang efisien (low-cost airline) untuk bisa memperoleh keuntungan yang wajar. Salah satu upaya yang ditempuh Garuda Indonesia dalam menghadapi persaingari tersebut adalah dengan melakukan pembenahan dalam jajaran armada. Perencanaan armada ditinjau kembali dengan tujuan untuk merampingkan jenis armada yang dimiliki dan melalui peremajaan armadanya.Strategi pengadaan pesawat yang sebelumnya dilakukan melalui pembelian secara langsung, sekarang ini cenderung dirubah menjadi pembiayaan secara leasing dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya yang dimana pada tahun-tahun belakangan ini tidak menunjukkan hasil yang baik.Oleh karena pengadaan pesawat melibatkan dana yang sangat besar dimana pembiayaannya dalam bentuk valuta asing maka Garuda Indonesia merencanakan untuk go publik di bursa internasional. Untuk kepentingan tersebut, maka Garuda harus mempunyai kinerja (performance) yang baik di mata para investor. Salah satu ukuran kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya yang berkaitan dengan aspek akuntansi.Pembiayaan pengadaan pesawat dan sudut pandang lessee dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu operating lease dan capital lease. Sehingga timbul permasalahan mengenai jenis leasing yang akan dipilih apabila dihubungkan dengan adanya tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan.Perlakuan akuntansi untuk setiap jenis leasing mempunyai perbedaan dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyajiannya. Sehingga dampak ditimbulkannya juga akan berlainan. Dalam capital lease manfaat dan resiko yang terjadi dalam pemakaian pesawat berada pada lessee (subtance over form), sehingga aktiva leasing, kewajiban yang timbul, biaya bunga dan biaya penyusutan harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.Berbeda halnya dalam operating leasing, transaksi ini diperlakukan seperti halnya sewa menyewa biasa, sehingga hanya biaya sewa saja yang diakui dan dilaporkan. Sedangkan aktiva dan kewajiban tidak dilaporkan (off-balance sheet financing).Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan perlakuan leasing terhadap kedua jenis leasing tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja laporan keuangan dengan pendekatan akuntansi operating lease Iebih baik dibandingkan dengan capital lease. Namun demikan rnanfaat operating lease yang disebabkan off balance sheet financing tersebut tidak dapat dinikmati selama jangka waktu leasing akan tetapi dengan berlalunya waktu manfaat yang diperoleh semakin menurun dan akhirnya hal sebaliknya terjadi.Dengan demikian para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal harus berhati-hati dalam mengintrepretasi dan menilai kinerja laporan keuangan. Dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan keputusan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan melakukan analisis laporan keuangan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa pajak untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan pajak tertentu saja sehingga waktu dapat dihemat bagi pemeriksaan lebih lanjut.Dalam menulis karya akhir ini, penulis menggunakan metoda kepustakaan dan metoda lapangan. Penulis melakukan analisis laporan keuangan per pos SPT PPh dengan menggunakan kerangka teori keuangan dan akuntans±, menentukan pos mana saja yang perlu diperiksa berdasarkan hasil analisis tersebut, melakukan pemeriksaan pajak secara menyeluruh, membandingkan nilai koreksi pajak pos-pos yang disarankan untuk diperiksa dengan nilai koreksi pajak aktual keseluruhan, dan menentukan apakah cara ini dapat diterima dengan mempertimbangkan risiko lolosnya koreksi pajak.Hasil penelitian menunjukkan keakuratan analisis pendahuluan atas pos-pos pemeriksaan SPT pajak PT X di tahun 1994 sebesar 75% dari seluruh pos-pos pemeriksaan pajak yang ternyata menghasilkan koreksi. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan estimasi koreksi analisis pendahuluan sebesar Rp 12.717.000.000,00 dengan hasil koreksi aktual sebesar Rp 18.311.000.000,00 atau terdapat penyimpangan atau selisih kurang sebesar Rp5.594.000.000,00. Jika kita memfokuskan diri pada tindakan yang kritikal, yaitu saran analisis pendahuluan untuk tidak melakukan pemeriksaan padahal terjadi koreksi, maka besarnya koreksi pajak PT X yang lolos tahun 1994 adalah sebesar (Rp21.421.000.000,00).Penulis menyimpulkan bahwa cara ini baru dapat menunjukkan apakah satu pos pemeriksaan perlu diperiksa atau tidak jika standar keakuratan analisis pendahuluan yang dapat diterima adalah 70% atau kurang. Penyimpangan yang cukup besar menunjukkan bahwa cara ini belum dapat mempinpoint koreksi secara tepat sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara rinci jika satu pos pemeriksaan telah disarankan untuk diperiksa. Selain itu, koreksi pajak yang lolos di tahun 1994 adalah negatif sehingga bukan merupakan masalah besar.Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian cara ini dengan sampel perusahaan yang lebih besar dari seluruh Indonesia untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih mewakili, memperoleh standar minimal keakuratan analisis pendahuluan, dan mempertimbangkan berapa kewajaran koreksi pajak yang lolos yang dapat diterima Inspektorat Jenderal."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian leasing pada umumnya dan masalah wanprestasi lessee pada khususnya. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Debitur, dalam hal ini lessee, sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing.Secara umum, bentuk wanprestasi lessee ada tiga macam: Pertama lessee tidak membayar harga pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua, lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda itu. Ketiga, lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian leasing. Untuk menyelesaikan masalah ini, lessor dapat menempuh tiga alternatif yaitu: Pertama, melalui negosiasi. Kedua, damai melalui arbiter. Ketiga, melalui pengadilan.Dalam praktek, masih banyak kasus wanprestasi lessee yang tak tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah leasing. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk undang-undang mengenai leasing. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek leasing secara lebih luas serta dapat memberikan dorongan bagi pengembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."

"Skripsi ini menganalisis mengenai keabsahan perjanjian jaminan gadai dimana obyek yang diperjanjikan masih terikat dengan leasing. Selain itu, di sini juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur yang telah beritikad baik dan tidak mengetahui mengenai status obyek yang diperjanjikan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang menekankan penelitian secara yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat disini menunjukkan bahwa perjanjian penyerahan benda bergerak yang masih terikat leasing sebagai jaminan hutang tidaklah sah. Obyek perjanjian yang terikat leasing ini telah didaftarkan ke lembaga fidusia, sehingga tidak boleh digadaikan atau dialihkan tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

---

The focus of this study is to analyze about the validity contract of pawn guarantee which the object of contract is leased. Besides that, this thesis also explains about the legal protection for creditor whose didn`t know about the status of the object of contract. This research is qualitative descriptive interpretive. Type of this research is normative juridical. The result of the research show that the transfer contract of leased movable thing as debt`s guarantee is not valid. The object has registered in Fiduciary. The rules of Fiduciary prohibit the object to pawned or transferred to other parties without agreement from Fiduciary receiver."