Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Asrika MutiaraNPM : 1606814873Program Studi : ApotekerJudul Laporan : Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Bulan Oktober Tahun 2016 Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2016 hingga 27 Oktober 2016. Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar calon Apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di Suku Dinas Kesehatan; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat meliputi pemberian materi tugas dan fungsi masing-masing subseksi di seksi Sumber Daya Kesehatan, mengikuti rekomendasi teknik dan pembinaan, pengawasan, pengendalian oleh subseksi Farmakmin, lokakarya, dan praktek kerja di puskesmas kecamatan Senen. Kata Kunci : Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Praktek Kerja Profesixiv 56 : 26 LampiranReferensi : 19 2002-2016

---

ABSTRACTName Asrika MutiaraNPM 1506814873Study Program ApothecaryTitle Internship at Regional Health Departement of Central Jakarta Period October 2016 Internship at Regional Health Departement of Central Jakarta was started on October, 10th 2016 to October, 27th 2016. This internship was intended to make Apotechary student understand roles, assignments and responsibilities of apotechary in Regional Health Departement to get knowledges about principal assigment and function of Regional Health Departement in pharmaceutical fields, to get insights , knowledges, skills, and practical experience to perform pharmaceutical practice in Regional Health Departement and to gets an overview about pharmaceutical practice issues in Regional Health Departement. Activities at Regional Health Departement were assignments and function each subsections in Health Resources section, technical recommendation and managing, monitoring, controlling by Farmakmin subsection, workshop, and work practiced in Community Health Center of Senen Region. Keywords Regional Health Departement of Central Jakarta, Profession Internshipxiv 56 26 AppendicesBibliography 19 2002 2016 "

"Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata. Penyelenggaraan upaya kesehatan di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibentuk unit kerja pada kota administrasi yaitu Suku Dinas Kesehatan. Di dalam struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan terdapat peran apoteker terutama pada seksi Sumber Daya Kesehatan yang meliputi sub seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman. Oleh sebab itu, Praktek Kerja Profesi PKP di Pemerintah dapat membuat mahasiswa mengetahui dan mendalami tugas serta peran Apoteker di Pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara lain kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana kefarmasian, makanan dan minuman; pengelolaan persediaan farmasi, notulensi sosialisasi pencabutan izin apotek rakyat serta kegiatan pelayanan resep, administrasi puskesmas, dan pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas Kecamatan Menteng. Tugas khusus yang diberikan yaitu membandingkan tugas dan peran Apoteker di Puskesmas dengan PMK No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

---

Everyone is entitled to health and has equal rights in obtaining access to resources in the areas of health, safe, quality and affordability and self sufficiency and is responsible for self determination of necessary health services. Governments are responsible for planning, organizing, organizing, fostering and supervising the implementation of equitable health efforts. Implementation of health efforts in DKI Jakarta conducted by the Department of Health in carrying out its duties established a working unit in the city administration of the Health Office. In the organizational structure of the Health Office there is the role of pharmacist especially in Health Resources section covering sub section of Pharmacy, Food and Beverage. Therefore, the Profession Practice PKP in Government can make students know and deepen the task and role of Pharmacist in Government. Activities undertaken during the PKP include coaching activities, supervision and control of pharmaceutical, food and beverage facilities Pharmaceutical supply management, socialization notification of revocation of people 39 s pharmacy permit as well as prescription service activities, administration of puskesmas, and management of pharmaceutical preparations in Puskesmas Kecamatan Menteng. Specific task given is comparing task and role of pharmacist in health center with PMK no. 74 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas."

"ABSTRAK>Latar Belakang: Selenium secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kadar hemoglobin melalui fungsi proteksinya, namun tidak diketahui efeknya secara langsung pada bayi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui korelasi Kadar Selenium dengan Kadar Hemoglobin Bayi Usia 8-10 Bulan di Jakarta Pusat. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang dilakukan pada 75 sampel sesuai dengan kriteria penelitian. Kadar selenium dalam serum diukur dengan metode LC-MS/MS Liquid Chromatography ndash; Tandem Mass Spectrometry dan kadar hemoglobin diukur menggunakan HemoCue Hemoglobin system yang dilakukan oleh tenaga terlatih. Data penelitian dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi Pearson korelasi bermakna jika diperoleh p0,05. Kesimpulan: Dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi bermakna antara kadar selenium dengan kadar hemoglobin bayi 8-10 bulan di Jakarta Pusat.

---

ABSTRACTBackground Selenium can indirectly influence haemoglobin levels by its protective function, but its effect is unknown on infants. Objective This study is aimed to observe the correlation between selenium levels and haemoglobin levels on 8 to 10 months old infants in Central Jakarta. Method This study applies the crosssectional design which was conducted on 75 samples based on study criteria. Selenium levels were measured by LC MS MS Liquid Chromatography ndash Tandem Mass Spectrometry method and haemoglobin levels were assessed using HemoCue Hemoglobin system by trained personnel. The data was analyzed with KolmogorovSmirnov test and Spearman correlation test significant correlation if p0.05 . Discussion In conclusion, there was no significant correlation between selenium levels and haemoglobin levels on 8 to 10months old infants in Central Jakarta. p 0.53."

"Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penulisan ini, peneliti menulis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik, yaitu 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ? 2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan kewenangannya ?, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah permasalahan yang ada dan di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan dan pelaksanaan di dalam prakteknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui mediasi serta proses penyelesaiannya dan melaksanakan putusan penyelesaian sengketa pertanahan yang telah ditetapkan dalam pengadilan.

---

A land certificate letter proof of the rights granted as legal evidence of ownership rights to the land that is acquired through the process of land registration in the National Land Agency. Although as proof of legitimate but in the practice is still only a dispute on land ownership. One land dispute occurred in Central Jakarta Land Office is the right type of Certificate Properties, the settlement acting inside the court and outside the court. In this regard in this paper, the researcher wrote several questions in the implementation of dispute resolution Certificate of Property Rights , namely 1. What are the factors causing land disputes in the Central Jakarta Land Office area 2. What is the role of the National Land Agency in resolving land disputes whose Ownership Certificate has been issued in accordance with them authority ?, The method used in this paper is the Normative Juridical examine existing problems and be examined based on the material laws or regulations and implementation in the practice her. From the research, the authors found that the National Land Agency has the authority to facilitate the parties to the dispute to be resolved through mediation and enforcing land dispute resolution decisions that have been determined in court."

"Skripsi ini membahas mengenai Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi dua. Pertama, pembahasan mengenai prosedur Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN. Kedua, adalah pembahasan mengenai wewenang BPN dalam kasus pertanahan dengan menganalisis kasus yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II selama periode tahun 2023. Wewenang BPN untuk melaksanakan Mediasi kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BPN adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan dan pencegahan sengketa serta konflik tanah, termasuk juga menyelesaikan perkara pertanahan. Proses Mediasi kasus pertanahan di BPN dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pelaporan, tahap pelaksanaan Mediasi, dan tahap hasil Mediasi. Pada kasus-kasus Mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kasus Mediasi yang menjadi wewenang BPN dan kasus Mediasi yang belum menjadi wewenang. Kategori kasus ini ditentukan oleh objek permasalahan suatu kasus, apakah objeknya sertifikat tanah atau bukan.

---

This thesis discusses the Mediation of land cases carried out by the National Land Agency based on the legal foundation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This research is conducted by using doctrinal method that employs a descriptive-analysis approach to analyze existing legal norms and their applications. In this thesis, the discussion is divided into two parts. First, the discussion on the procedure of land case mediation carried out by the National Land Agency (BPN). Second, the discussion on the authority of BPN in land cases by analyzing cases obtained from the Land Office of Bogor II Regency during the period of 2023. The authority of BPN to conduct mediation in land cases is regulated by Presidential Regulation Number 48 of 2020 concerning the National Land Agency, which states that one of BPN's functions is to formulate and implement policies related to land dispute management and prevention, including resolving land cases. The process of land case mediation at BPN can be divided into three stages: the reporting stage, the mediation implementation stage, and the mediation result stage. In the Mediation cases conducted by the Land Office of Bogor II Regency, these cases can be categorized into two, namely cases that fall under the authority of BPN and cases that are not yet under its authority. This categorization is determined by the object of the issues in a case, whether the object is a land certificate or not."

"Kromium dapat memengaruhi nafsu makan tetapi belum diketahui pengaruhnyapada bayi. Penelitian ini bertujuan mengetahui korelasi kadar kromium dengannafsu makan bayi 8-10 bulan di Jakarta Pusat. Studi potong lintang dilakukanterhadap 75 bayi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kadar kromium dalamserum diukur dengan LC-MSIMS (Liquid Chromatography - Tandem MassSpectrometry), sementara nafsu makan diukur dengan VAS (Visual AnalogueScale) oleh tenaga terlatih. Data dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smimov danuji Spearman (korelasi bennakna bila p<0,05). Hasil penelitian menunjukkanbahwa subjek penelitian paling banyak berjenis kelamin perempuan dan berusia 8bulan. Nilai tengah nafsu makan bayi 8-10 bulan di Jakarta Pusat sebesar8,000cm, sementara nilai tengah kadar kromium 0,024ng/mL. Hasil penelitianmenunjukkan tidak terdapat korelasi bennakna antara kadar kromium dengannafsu makan bayi 8-10 bulan di Jakarta Pusat (p=O,782)."

"Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak.Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak."

"Program Rumah Singgah dalam memberdayakan anak jalanan adalah merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan Pemerintah. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, yang sampai saat ini masih belum pulih. Disamping melalui rumah singgah, upaya menangani anak jalanan telah pula dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.Banyaknya lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) yang terlibat dalam mendirikan dan mengelola rumah singgah, disatu pihak adalah merupakan pertanda baik yaitu adanya kepedulian pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Namun dipihak lain banyak pula diantara mereka yang tidak didukung oleh komitmen moral dan professional yang memadai. Akibatnya banyak rumah singgah dikelola seadanya, terkadang menyalahgunakan paket dana operasional yang disediakan pemerintah. Disamping itu ada pula oknum rumah singgah yang memperlakukan anak jalanan secara tidak wajar. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya seleksi yang ketat dan tidak berfungsinya kontrol dari pemerintah. Lemahnya kontrol pemerintah karena disain program tidak didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Akibatnya suatu rumah singgah sangat tergantung dari kualitas para pengelolanya semata. Secara umum pelaksanaan operasional rumah singgah ditentukan oleh unsur-unsur, yaitu kebijaksanaan pemerintah, disain program, anak jalanan, komunitas lokal serta pengelolaan rumah singgah itu sendiri.Berkenaan dengan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengungkap gambaran manajemen sosial rumah singgah. Untuk itu penulis meneliti salah satu diantara rumah singgah yang ada. yaitu rumah Singgah Bina Masa Depan (RSBMD) yang terletak di JI. Paseban Raya No. 59 Jakarta - Pusat.Dari hasil penelitian secara umum diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan rumah singgah dipengaruhi beberapa unsur yang saling terkait satu sama lainnya. Unsur-Unsur tersebut meliputi ; latar belakang LSK sebagai lembaga yang mendirikan rumah singgah, model manajemen yang dikembangkan, tenaga pengelola sebagai pelaksana, komunitas dan sumber-sumber setempat, serta pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan.Diperoleh data bahwa Pengelolaan RS-BMD secara internal yang dilaksanakan selama ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Artinya setiap petugas dapat mengerjakan semua tugas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sistem administrasi, ketatausahaan dan pencatatan terhadap semua aktifitas dan asset, serta pendokumentasian, belum ditata dan terlaksana sebagaimana selayaknya suatu lembaga yang professional dalam pengaturan manajemen modern.Sistem perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan belum berjalan, terutama yang bersifat eksternal. Dalam merekrut tenaga pengelola, khususnya pekerja sosial dan tenaga administrasi, tidak dilakukan seleksi secara ketat guna memperoleh tenaga professional. Hal ini terjadi karena imbalan yang disediakan sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal di Jakarta. Dalam memenuhi keperluan yang dibutuhkan RSBMD, sepenuhnya sangat tergantung pada Yayasan. Dukungan komunitas sekitar terhadap RS-BMD belum memadai. Dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain masih bersifat pasif. Artinya, dukungan dan kerjasama muncul bila diminta oleh pengelola RS-BMD.Walaupun dengan pengelolaan yang demikian ternyata 98 orang anak jalanan yang menjadi dampingan RS-BMD, dapat memperoleh pemberdayaan dalam bentuk beasiswa, usaha ekonomi produktif dan latihan keterampilan. Padahal jumlah yang ditargetkan hanya 44 orang anak. Mereka dapat menjalani pendidikan formal dari tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA sebanyak 54 orang. Disamping itu terdapat tiga kelompok usaha dan yang lainnya dapat mengikuti latihan keterampilan dan memperoleh dampingan. Selain pemberdayaan pada anak jalanan juga dilakukan pemberdayaan pada orang tua anak jalanan.Berdasarkan hasil dan temuan penelitian tersebut penulis mengajukan suatu model pengembangan rumah singgah yang berbasiskan komunitas lokal. Komunitas lokal dapat terlibat mulai dari gagasan pendirian rumah singgah, persiapan-persiapan, peiaksanaan, sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian, serta ikut bertanggung jawab akan kelangsungan dimasa yang akan datang. Diharapkan dengan model ini rumah singgah mempunyai basis yang kuat untuk melaksanakan misinya dan tidak terbatas pada target proyek yang bersifat jangka pendek."

"Era monopili bisnis telekomunikasi domestik yang dikelola TELKOM berakhir pada bulan September 2000 seiring dengan berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 36/1999 tentang telekomunikasi. Setidaknya sejak tanggal 8 September 2000 pemerintah telah menetapkan 2 (dua) BUMN TELKOM dan INDOSAT untuk memulai kompetisi bisnis komunikasi di Indonesia. Keduanya mendapat hak penyelenggaraan yang lebih luas, yakni TELKOM dapat menyelenggarakan jasa internasional, sebaliknya INDOSAT juga diberi kewenangan mengelola bisnis telekomunikasi domestik.Sebagai pioneer dari perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa telekomunikasi tentunya TELKOM harus paling siap menyongsong dan menghadapi masa yang penuh kompetisi tersebut dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berarti sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian dan manusia yang berkualitas (mempunyai kreativitas yang tinggi).Untuk menghadapi tantangan tersebut PT.TELKOM memerlukan strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat dengan membuat beberapa alternatif pengembangan SDM. Sebelum kita memperoleh alternatif terbaik, kita harus menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan, kemudian kita menentukan siapa yang paling berperan dalam menentukan pengembangan SDM tersebut dan akhirnya kita dapat menetapkan tujuan dari pengembangan SDM tersebut dan melaksanakan strategi pengembangan SDM yang terbaik dengan nilai/bobot alternatif yang tertinggi.Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1994:76) pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Dalam pengembangan SDM dan organisasi secara umum menurut Azhar Kasim dipengaruhi oleh visi organisasi, design dan strategi organisasi, budaya organisasi, strategi pelayanan terhadap pelanggan, system imbalan, manajemen kinerja dan manajemen pelatihan dan pengembangan.Dalam menetapkam prioritas strategi pengembangan SDM yang tepat digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP adalah suatu analisis yang memerlukan respondennya adalah orang yang ahli dibidangnya, oleh karena itu yang menjadi subjek penelitiannya adalah para pejabat terkait TELKOM, khususnya Kandatel Jakarta Pusat yang berada dibawah satuan kerja bagian dukungan manajemen.Strategi pengembangan SDM dipengaruhi oleh tujuh factor yaitu: Visi dengan bobot (0,271), Sistem imbalan dengan bobot (0, 209), Design dan strategi dengan bobot (0, 169), Manajemen kinerja dan karir (0, 117), Strategi pelayanan terhadap pelanggan dengan bobot (0, 905), Manajemen pelatihan dan pengembangan (0, 074), dan Budaya organisasi dengan bobot (0, 067). Aktor/pelaku yang terlibat dalam menentukan strategi pengembangan SDM TELKOM adalah: Dirut dengan bobot (0, 567), Kepala dukungan manajemen dengan bobot (0, 218), Kepala sub bidang urusan SDM dengan bobot (0, 116), Kepala seksi administrasi dan data SDM dengan bobot (0, 059), dan Kepala seksi layanan kesejahteraan SDM dengan bobot (0, 040).Dalam menentukan strategi pengembangan SDM dibuat beberapa alternatif dengan urutan prioritas sebagai berikut: Penilaian kinerja dengan bobot (0, 441), Perencanaan kebutuhan pegawai dengan bobot (0, 265), Penerimaan dan penempatan pegawai dengan bobot (0, 151), Pelatihan dan pengembangan SDM dengan bobot (0, 065) dan Pengarahan karir bagi pegawai menjadi alternatif terakhir dengan bobot (0, 078).Dari hasil pengelolaan data dengan menggunakan AHP dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi strategi pengembangan SDM adalah visi dengan bobot (0, 271), faktor yang paling menentukan pengembangan SDM adalah Direktur utama dengan bobot (0, 567) dan alternatif pengembangan SDM yang terbaik adalah melakukan Penilaian kinerja dengan bobot (0, 441).Daftar Pustaka: 40 Buku, 4 Diktat, 5 lain-lain"

"Fenomena-fenomena mengenai kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di media-media massa tidak pernah putus dan selalu terjadi setiap hari. Bahkan dengan terungkapnya kasus-kasus tentang keberadaan pabrik-pabrik yang memproduksi narkoba dalam jumlah besar di Tanggerang dan Bogor, menunjukan terjadi peningkatan kerawanan kejahatan narkoba di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas.Wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta pusat, sebagai daerah yang paling rawan terjadinya aktivitas kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dinilai sebagai daerah yang tepat untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai peran orang tua dalam ikut mengawasi tindakan anak-anaknya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) diatur mengenai kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika. Akan tetapi, selama ini tidak pernah ada kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dijerat dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan pada tindakan penyidik terhadap keluarga pecandu narkotika di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan kesalahan orangtua yang tidak melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, agar hasil dari penelitian tersebut mendapatkan gambaran mengenai tidak diterapkannya ketentuan yang mewajibkan orang tua melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika.Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukanya penyidikan yang berkaitan dengan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) tentang kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika, yaitu (1) Ketidaktahuan pihak keluarga tentang adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai anaknya yang mengalami kecanduan narkotika, (2)Tindakan tidak melaporkan permasalahan tersebut oleh orang tua ditujukan dengan maksud untuk melindungi anggota keluarganya dari jeratan hukum, (3) penyidik kurang menguasai mengenai Undang-Undang Narkotika khususnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua tersebut, (4) Kesulitan yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan berkaitan dengan persyaratan dari pihak kejaksaan yang mengharuskan setiap kasus yang dilimpahkan harus memenuhi bukti-bukti yang benar-benar dapat menjerat kesalahan tersangka, yaitu berupa saksi, barang bukti, dan pengakuan tersangka.Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dan koordinasi yang baik agar upaya penanggulangan kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten serta diberlakukan tindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pelakunya.

---

The phenomenon of illicit drug abuse and trafficking has been in an alarming condition in Indonesia. The media reporting on such an issue never fades away its frequency, even on daily basis. In fact, the numerous disclosures of ecstasy's key laboratories in Tangerang and Bogor, has proved that the crime quality and quantity in Indonesia have equally been escalating.

The jurisdiction of Central Jakarta's Police, a district of where is known for its high amount illicit drugs abuse and trafficking activities, is considered to be the most accurate location for this research, which focuses on the role of parent in effectively overseeing their offspring against illegal drug abuse and trafficking. The Narcotics Law No.2211997, Part 88/2, rules that parent is responsible to report to police should their children is an illicit-drug user. Yet, there has not been any file on the case applying this regulation. Hence, based on this fact, this thesis principally concentrates on the proceedings of police investigators, within the Narcotics Unit of Central Jakarta's Police, toward the family of drugs addict.

This thesis illustrates various narcotics cases, which enclose parent's injudiciousness for not reporting their addicted offspring to the police. The research method used in this thesis is qualitative approach. It aims to provide an outcome with models that the parents obligation to report their addicted offspring to police is not putting into practice.

The finding of this thesis shows that there are 4 factors that prevent parent from reporting their offspring to police, as associated with the Narcotics Law No.22/1997, Part 88/2, namely: 1). A lack of parents knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2; 2). A sense of protecting their offspring from legal punishment 3). A lack of police investigator's knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2, especially on part of the parent's obligation ; 4). Difficulties faced by the police investigators in finding the evidence, witness, & suspects confession, as part of the requirements for the court.

With these 4 conditions rest in front, an improved quality of the law enforcement personnel and a better coordination among the law enforcement are necessity in fighting the problem of drug abuse and trafficking in Indonesia. Law enforcement would be able to perform better and in consistent, of where the charges and law are being practiced in a fair order."