Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board."

"Meningkatnya foreign investment merupakan salah satu dampak dari sebuah proses yang kemudian dikenal sebagai globalization. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional dan transnasional melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri (Foreign Direct Investment). Hal tersebut yang kemudian membuat banyak negara di dunia saling bersaing untuk menarik Foreign Direct Investment. Salah satu cara yang paling penting yang dilakukan negara-negara tersebut adalah dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan (tax haven country), sesuai dengan pendapat Hines, kebijakan pajak sangat mempengaruhi volume FDI.Kebijakan-kebijakan tertentu di bidang perpajakan pada suatu negara terkadang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing untuk menghindari pajak yaitu dengan skema seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (anti avoidance rules). Penghindaran pajak (anti avoidance rules) dapat diminimalisir dengan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga ketentuan yang ada relevan dengan kondisi saat ini, dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi DJP maupun Wajib Pajak.Pokok Permasalahan dalam tesis ini , pertama adalah kebijakan ini berkaitan dengan investasi Wajib Pajak Dalam Negeri di luar negeri yang selalu meningkat dalam dua tahun terakhir, kedua penerapan CFC Rules di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1994, namun sampai dengan tahun 2008 ini, belum pernah dilakukan perbaikan. Ketentuan CFC Rules yang ada sekarang sangat memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: (i) Apakah perbedaan antara CFC Rules di Inggris yang lama dan baru dibandingkan dengan CFC Rules di Indonesia? (ii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini ? (iii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia sudah memenuhi kepastian hukum ?Menjawab rumusan pertanyaan di atas, penelitian dilakukan dengan cara analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu dilakukan juga pendalaman studi kasus dengan satu lokus yaitu dengan membandingkan kasus Cadbury Schweppes yang terjadi di Inggris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini.Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa CFC Rules yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Inggris. CFC Rules di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan praktik perdagangan yang semakin canggih. Diketahui juga bahwa CFC Rules yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum terhadap subjek pajak.

---

The increase of foreign investment constitutes one of the impacts from a process known as globalization. With any motives and reasons, many multinational dan transnational companies carry out Foreign Direct Investment. This is, because many countries in the world competes each other to attract Foreign Direct Investment. One of the most important this carried out by those countries is to offer incentives in tax (tax haven country), in accordance with Hines opinion, that tax policy significantly influences volume of FDI.Certain policies in tax in a country are, sometimes, utilized by taxpayers to avoid tax. In international tax context, there are any schemes are usually used by Foreign Investment Companies to avoid tax, those are by transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation (CFC). Therefore, anti avoidance rules are needed. Anti avoidance rules can minimize by always following development happened, accordingly the existing stipulations is relevant with current conditions, and can give good law certainty for Directorate General of Taxes and Taxpayers.The main problems in this thesis are; first, this policy is related to domestic taxpayer investment abroad always increase in two last years; second, the implementation of CFC Rules in Indonesia has been started since 1994, but up to 2008, there is no improvement. The current stipulations of CFC rules possibly cause Taxpayers carry out tax avoidance. In order to analyze those problems, the following questions are formulated; (i) What is the difference between old and new CFC Rules in England than CFC Rules in Indonesia? (ii) Are stipulations of CFC Rules in Indonesia still relevant to the current conditions? (iii) Have stipulations of CFC Rules in Indonesia fulfilled law certainty?In order to respond those above mentioned questions, the research is done by qualitative data analysis with descriptive research type where data is described in the kind of information and theories gotten from library study. In addition, intensive case study is carried out in single site locus, which is to compare Cadbury Schweppes case happen in England. Data source in this research is primary data gotten from interview result and secondary data gotten from literatures, books, documents, and research journals which have correlation with this research theme.From this research, it can be concluded that valid CFC Rules in Indonesia is different with that of England. CFC Rules in Indonesia have not been relevant with the development of more modern trade practices. It is known that current CFC Rules do not yet ensure law certainty to tax subject."

"Reksadana seperti mata uang dengan dua muka: how to gathering money and how to managing money. Para pemodal harus mengetahui bahwa manajer investasi memperoleh imbalan setiap bulan, tak soal apakah nilai kekayaan bersih setiap unit penyertaan naik atau turun. Sedangkan Manajer investasi adalah lembaga yang mengelola portofolio investasi, baik reksa dana maupuri portofolio lainnya. Manajer investasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu manajer investasi sebagai lembaga yang mempunyai izin sebagai pengelola reksa dana dan manajer investasi sebagai pengelola reksa dana dan bekerja pada lembaga pengelola portofolio. Seorang yang piawai dalam mengelola portofolio dikarenakan pengalaman dan informasi yang sangat cepat serta jaringan kerja sangat luas.Dalam melasanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan badan yang mewakili pemerintah yang bertugas untuk mengawasi semua aktifitas pasar modal yang salah satunya reksa dana. Pengawasan tersebut semata-mata karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi harta masyarakat, supaya dana investor dikelola ulah Manajer Investasi secara layak dan Manajer investasi bekerja sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku.Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan-larangan, dan teknis pada aktifitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya."

"

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi ICSID.  Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID.

 

---

Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included in any investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, the legal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSID jurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms of Presidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may be incorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this research also discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked to deny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum for the settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary. Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated into an investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clause that expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

 

"

"Akumulasi modal yang terjadi dari waktu ke waktu sangat penting bagi perkembangan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi yang terjadi selain penting sebagai elemen perhitungan produk domestik bruto (PDB) dalam periode yang bersangkutan ; dengan adanya investasi yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut menjadi lebih tinggi pula. Selain itu dengan adanya investasi tersebut , menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang.Di dalam proses menjadi negara industri maju yang mampu bersaing dalam perekonomian internasional seperti yang digariskan dalam REPELITA juga di dalam KONSEP TINGGAL LANDAS , akumulasi modal yang terjadi merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut . Dengan adanya pertumbuhan investasi yang tinggi dapat memberi tanda bagi adanya penggunaan teknologi produksi yang selain menjadi semakin padat modal juga menjadi semakin canggih dalam rangka mencapai efisiensi produksi, terutama dalam sektor pabrikan (manufactur).Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 1973-1983, menunjukkan adanya pertumbuhan yang memuaskan sebagai sebuah negara yang baru."

"Prinsip-prinsip good corporate governance saat ini telah diwajibkan oleh PT Bursa Efek Jakarta untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Melalui penelitian ini, ingin diketahui apakah pengimplementasian good corporate governance tersebut mendapat tanggapan dari para investor, yang terlihat dari adanya pengaruh terhadap return saham dan volatilitasnya.Didalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data saham harian dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah memenuhi ketentuan PT BEJ mengenai pengangkatan Komisaris Independen dan penunjukan Komite Audit, dengan periode penelitian tahun 2001, 2002, dan 2003. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan return harian baik saham maupun IHSG, yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh Beta portofolio, expected return, dan abnormal return, serta standar deviasi return. Pengujian untuk hipotesis dilakukan atas abnormal return dan standar deviasi dengan menggunakan pengujian t-test two samples.Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa pengimplementasian good corporate governance tidak mempengaruhi retun saham dan volatilitasnya. Artinya, setelah tiga tahun kewajiban pengimplementasian good corporate governance berjalan, masih belum mendapatkan respon dari investor.Good corporate governance hingga saat ini masih sebatas pedoman, yang hanya mengatur level atas dari para pengelola perusahaan. Dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, sebagaimana kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang selama ini lebih tertarik pada angka-angka didalam laporan keuangan, kemungkinan belum berminat atau enggan untuk melihat penerapan good corporate governance pada emiten sebagai salah satu ukuran didalam menilai kinerja perusahaan."

"Basle Accord 2 yang memasukkan risiko pasar dan risiko operasional selain risiko kredit dalam perhitungan CAR bank, telah mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini mencoba meneliti korelasi antara risiko kredit dan risiko pasar terhadap return saham bank-bank di Indonesia pada tahun 2002-2003. Risiko pasar dibagi menjadi dua yaitu risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar. Dalam penelitian ini return saham dicerminkan sebagai investor.Variable terikat adalah return saham bank dan variabel bebas adalah risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Variabel-variabel ini diregresi dengan multiple regression. Sampel yang diambil adalah bank-bank umum swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002-2003.Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara return saham bank dengan risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Dari nilai R2 sebesar 0.134 menunjukkan bahwa hanya 13,4% dari return saham dijelaskan oleh risiko kredit dan risiko nilai tukar sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.Standard deviasi return saham sebesar 0,0063 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan standard error of estimate yang sebesar 0,0069. Dari perbandingan ini dapat dikatakan baliwa model II kurang bagus dalam bertindak sebagai predictor, dan sebaliknya return saham itu sendiri yang lebih bagus sebagai prediktornya. Dari hasil ini menggambarkan bahwa investor pada saat ini masih memprediksi return saham dari data return saham historikalnya."

"Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya footloose, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai = 0.05. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

---

In the matter of limitation of domestic capital, Foreign Direct Investment (FDI) is very potential in accelerating the growth of economics transformation in Indonesia. Despitefully, the presence of Foreign Direct Investment specially in textile industry sector will stimulate of technology development, increasing export and absorbtion of labour. Therefore, the government make policy of tax incentive to create conducive investment climate for Foreign Direct Investment. However, policy of giving of the tax incentive still generate doubt concerning the effectiveness of it?s implementation to attract investor. Considering this background, the goals of this research is to know correlation between the policy of tax incentive with investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, and to identify which policy of tax incentive is the most appropriate for textile industry sector in Indonesia. Tax incentive is taxation facilitation for foreign investment in selected activity or selected region. While investment climate express a number of factors related to certain location which form incentive and opportunity for investor to conduct business or to invest productively in order to expand their business. For company in textile industry sector which nature of the production is footloose, taxation is considered to be a sensitive factor in determining the investment. In order to test the correlation between tax incentive with the investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, the researcher approach of this research is quantitative, with data collecting technique by survey method. While technique analyse data use correlation analysis of Pearson Product Moment (PPM). Population in this research are companies which their main business are textile industry sector and are registered as tax payers in Tax Service Office of Foreign Investment Four. The hypothesis examination result by using Statistical Package For the Social Sciences (SPSS), shown that there are no significant correlation between tax incentive policy with investment climate for foreign investment company in textile industry sector. The conclusion above is shown from the significance correlation value that is 0.067 larger than value  = 0.05. The analysis also stated that policy of tax incentive only give 4% influence to investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector. This conclusion indicates that the incentive factor for Foreign Investment Company in textile industry sector in Indonesia, 96% is not from tax incentive. The most favorable type of tax incentive that are implemented in Indonesia according to Foreign Investment Company in textile industry sector in this research is 30% investment allowance. However the incentive is not interesting enough since China and Vietnam, as competitive country in textile industry, implement both the tax allowance and tax holiday incentive. According to this research analisys result, the researcher concludes that tax incentive in Indonesia doesn?t have any significant correlation with Foreign Investment Company in textile industry sector. Therefore, the researcher suggests that the tax incentive policy is added by tax holiday including tax sparing credit, and Value Added Tax is not witheld for taxable services in Bonded Zone. In order to create an effective tax incentive policy which will not cause loosing the state income, the policy must be done simultaneously and should be integrated inter departments."

"Tesis ini membahas kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka. Masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka berdasarkan UU 1/1967 juncto UU 6/1968 dengan UU 25/2007 serta peraturan pelaksananya, akibat kekosongan hukum pengaturan status penanaman modal PT Terbuka, dan perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia dengan negara Australia dan India. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif serta data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ditemukan bahwa sesudah terbitnya UU 25/2007 PT Terbuka mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modalnya karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portofolio, dikecualikan dari pengaturan dalam UU 25/2007 dan peraturan pelaksananya. Kedua, kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia berakibat kepada perizinan penanaman modal PT Terbuka serta anak perusahaan PT Terbuka. Ketiga, pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia, India, dan Australia, berbeda karena di India dan Australia pengaturan atas status penanaman modal PT Terbuka tidak terjadi kekosongan hukum karena peraturan penanaman modal kedua negara tersebut mengatur bahwa penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung tidak diperlakukan berbeda dalam hal penentuan status penanaman modal di Australia dan India. Oleh karena itu, India dan Australia dapat dijadikan referensi untuk membentuk peraturan terkait penentuan status penanaman modal PT Terbuka yang mengikutsertakan penanaman modal tidak langsung dalam penentuan status penanaman modal PT Terbuka.

---

This thesis discusses the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company. The problems discussed in this thesis are the comparison of the regulation on the investment status of Public Company based on Law 1/1967 in conjunction with Law 6/1968 with Law 25/2007 as well as its implementing regulations, due to the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company, and the comparison of status arrangements. Public Company investment in Indonesia with Australia and India. The research method used in this thesis is normative juridical with a diagnostic and prescriptive typology of research and the data collected is secondary data. The first result of this research is it was found that after the issuance of Law 25/2007 Public Company experienced a legal vacuum in regulating its investment status because the investment was not direct or carried out through a portfolio, was excluded from the regulation in Law 25/2007 and its implementing regulations. Second, the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company in Indonesia has resulted in the investment licensing of Public Company and its subsidiaries of Public Company. Third, the regulation on the investment status of Public Company in Indonesia, India and Australia is different because in India and Australia the regulation on the investment status of Public Company does not occur in a legal vacuum because the investment regulations of the two countries stipulate that direct investment and indirect investment are not treated differently in the determination of investment status in Australia and India. Therefore, the regulations related to investment in India and Australia can be used as a reference to form regulations related to determining the investment status of Public Company which includes indirect investment in determining the investment status of Public Company."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa menghambat penanaman modal? Budaya hukum yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketidakpastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalain rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal dibutuhkan syaratkepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu stability, predictability dan fairness. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral dengan didukung oleh budaya masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability dan fairness. Sedangkan aparatur hukum pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hokum msayarakat Indonesia dalam kegiatan Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai syarat datangnya penanaman modal asing ke Indonesia

---

This study uses a normative juridical research method using secondary data consisting of primary legal sources, secondary sources and tertiary sources. The problem in this thesis is about which substance of the legislation regarding investment does not reflect legal certainty? What kind of legal apparatus can hinder investment? What legal culture can create legal uncertainty? The implementation of development in Indonesia which is carried out in order to encourage economic growth requires large capital and the right time. This capital can be obtained through investment activities. In order to encourage investment, legal certainty is required. In relation to legal certainty, there are at least three qualities that need to be created by the Investment Law, namely stability, predictability and fairness. To ensure consistency in the implementation of regulations, it is necessary to support professional and moral legal apparatus supported by community culture. It can be concluded that from the aspect of legal certainty, the legal substance of the Investment Law which contains incentives and restrictions in investment activities has been able to create stability, predictability and fairness. Meanwhile, the legal apparatus implementing the Investment Law and the legal culture of the Indonesian people in investment activities have not been able to meet the quality required to provide legal certainty as a condition for the arrival of foreign investment to Indonesia."