Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Asteria Unik Prawati

Hubungan kepatuhan petugas puskesmas dan kepuasan ibu balita yang mendapat pelayanan kesehatan dengan tatalaksana manajemen terpadu balita sakit di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tahun 2002

"Sejak tahun 1997, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO telah mengembangkan suatu pendekatan dalam tatalaksana balita sakit di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang selanjutnya disebut sebagai Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan dana bantuan WHO pada tahun 1997 pula telah mulai menerapkan pendekatan MTBS di 6 puskesmas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas pelaksana MTBS dan kepuasan ibu balita yang mendapat pelayanan dengan menggunakan tatalaksana MTBS di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah sample sebanyak 12 petugas pelaksana MTBS dan 120 ibu balita. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada saat petugas memeriksa balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara terhadap ibu balita setelah selesai pelayanan dengan menggunakan kuesioner, kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada petugas dan diskusi kelompok terarah dengan ibu balita.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada tingkat kepatuhan petugas dengan menggunakan cut off point 90 dalam niiai kisaran kepatuhan tertinggi 100 dan terendah 83,32 maka sebanyak 65,80% petugas patuh dalam melakukan penilaian dan klasifikasi, 9I,70% petugas patuh dalam menentukan tindakan dan 66,70% petugas patuh dalam memberikan konseling. Untuk tingkat kepuasan ibu balita, dengan cut off point 29 dari total score 40, maka secara umum ibu balita menyatakan puas mendapat pelayanan dengan tatalaksana MTBS, tetapi masih ada 8,34% ibu balita yang tidak puas dalam hal keinginannya untuk kembali. Dengan uji statistik, pada p~,43 terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan petugas dalam penilaian dan klasifikasi penyakit dengan kepuasan ibu balita dalam hal keinginannya untuk kembali membawa anaknya berobat ke puskesmas.

Kesimpulan secara umum, tingkat kepatuhan petugas daIam tatalaksana MTBS sudah cukup baik, demikian pula kepuasan ibu balita terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan tatalaksana sudah cukup tinggi. Maka disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tetap mempertahankan kualitas bimbingan dan supervisinya agar kelangsungan pendekatan ini tetap terjaga. Bagi puskesmas perlunya memberikan penghargaan tertentu bagi petugas yang patuh untuk mempertahankan tingkat kepatuhan petugas , dan untuk meningkatkan kepuasan ibu perlu dilakukan sosialisasi tentang MTBS. Bagi Departemen Kesehatan perlu mempertimbangkan cut off point tingkat kepatuhan, disesuaikan dengan telah berapa lama puskesmas menerapkan MTBS.

Relationship on the Compliance Rate of Health Workers and the Satisfaction Rate of Mothers on the Integrated Management of Childhood Illness at Distric Sidoarjo East Java year 2002Since 1997, the Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization has developed an approach in managing sick child underfive at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (LMCI). District of Sidoarjo, using WHO budget has started socializing the IMCI in 6 health centers on 1997.
The objective of this study is to have a description of health worker's compliance and mother's satisfaction towards IMCI implementation in district Sidoarjo. The study will use cross sectional design with quantitative and qualitative approach with sum of sample to 12 IMCI-implement health workers and 120 mothers. Data collection is conducted by direct observation to health workers during sick child examination using a checklist and exit interviews to mothers using questionnaires then followed by an indepth interview to the health workers and focus group discussion to the mothers.
The study showed that means of staff compliance score on IMCI procedures are 92,18; 96,56; 93,06 and 95,45 respectivety for patient assessment & classificatioiu; determine treatment; giving counseling; and average total compliance using cut-off 90, it is showed that compliance on treatment determination is highest with 91,70% respondent midwifes. Followed by giving counseling (66,70%) and assessment & classification (65,50%). Furthermore, this study showed level of satisfaction for IMCI service on high (by using cut-off score of 29 of total score 40), except that there are 8,30% of mothers who expreseed will not return for the IMCI services at the health center. Furthermore, using Chi Square statistic with exact p-value approach, it is showed that there is a significant relationship between compliance in assessment & classification and satisfaction in intention to return for the same services (p~,03).
In conclusion, the compliance rate of health workers towards the IMCI achieve a higher level than Ministry of Health suggestion (80% comply)) similar results are shown for the mother satisfaction in health treatment. This study suggest the District Health Office of Sidoarjo to maintain its quality of IMCI services with adequate supervision and monitoring evaluation. Furthermore, Puskesmas manager should identify staff with excellent compliance and reward them adequately. For other staff, the manager may promote continuously the IMCI services. At last but not least, this study suggest the Ministry of Health recruits level of compliance based local experience on applying IMCI services."

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002

T5658

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Sumekar

Pengaruh Substrat Pendukung terhadap Pertumbuhan Vegetasi Mangrove (Studi Kasus: Hutan Pantai Desa Tengket dan Desa Kool-Kab.Bangkalan-Madura)

"Hutan mangrove didefinisikan sebagai tipe hutan dengan kekhasannya, pada umumnya tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dan/atau subtropis. Lingkungan tempat tumbuh vegetasi mangrove dipengaruhi oleh pasang surut air laut, salinitas, topografi dan sifat fisika kimia tanah.

Pada tahun 80 an kawasan mangrove di Kabupaten Bangkalan mengalami alihfungsi yang berlebihan. Kegiatan alih fungsi tersebut pada akhirnya mengakibatkan dampak yang cukup serius terhadap siklus kehidupan laut dan berpengaruh pula pada ekosistem darat. Dampak yang sangat terasa adalah terjadinya abrasi, hilangnya beberapa jenis biota pantai dan adanya intrusi air laut serta berkurangnya penghasilan nelayan tradisional.

Untuk menanggulangi kerusakan dan punahnya kawasan mangrove di Kato. Bangkalan, khususnya di pantai Desa Tengket dan Kool, maka Pemerintah Daerah telah melakukan program reboisasi dan rehabilitasi. Pelaksanaan penghijauan yang di mulai sejak tahun 1987, dan dalam kurun waktu 10 tahun keberhasilan di Desa Tengket cukup tinggi, artinya vegetasi jenis R.mucronata dan A.marina dapat tumbuh dengan subur. Sebaliknya di Desa Kool untuk jenis R.mucronata tumbuh kerdil, sedangkan A.marina tidak tumbuh.

Perbedaan keberhasilan ini di duga disebabkan oleh perbedaan kualitas substrat pendukung pertumbuhan vegetasi di kedua desa tersebut. Jika dugaan ini benar, maka hal ini merupakan masalah penelitian yang menarik untuk di teliti.

Dengan mengacu pada hasil penelitian Hardjowigeno (1989) dan Aksornkoae (1993), yang disebut dengan substrat pendukung adalah (1) Kualitas sifat fisik kimia tanah, tekstur dan warna tanah, kandungan C organik tanah dan mineral-mineral lain yang diperlukan untuk pertumbuhan (N, Ca, P, K, Mg dan S); (2) Salinitas dan pH tanah; (3) Lama penggenangan yang dipengaruhi pasang surut air laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi mangrove dengan sistem zonasi yang ada. Untuk selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan pada instansi terkait dalam pengambilan keputusan untuk kelancaran dan keberhasilan program penghijauan kawasan hutan mangrove, dengan menekan kegagalan serendah mungkin.

Di kawasan penelitian Desa Tengket diperoteh hasil bahwa: tekstur tanahnya halus dengan warna tanah abu-abu kehitaman. Kandungan bahan C organik, Nitrogen dan bahan mineral Ca, K, P, Mg, dan S yang dibutuhkan vegetasi untuk pertumbuhan tergolong pada kategori sedang sampai tinggi (3 - 5%), sehingga mendukung pertumbuhan kedua jenis vegetasi yang ada.

Salinitas tanah di bawah tegakan R.mucronata dan A.marina adalah 2,1 %o pada saat pasang surut dengan pH 5,1, dan 9,2%o pada saat pasang naik, pHnya mencapai 6,1. Salinitas dan pH yang ada, mendukung pertumbuhan kedua jenis vegetasi tersebut di atas.

Sebaliknya kondisi kawasan penelitian Desa Kool dari hasil uji laboratorium menghasilkan bahwa: tekstur tanahnya adalah kasar dengan kandungan kalsium cukup tinggi, dan warna tanahnya adalah cokiat kemerahan. Kandungan bahan C organik, Nitrogen kurang dari 1%, dan bahan mineral K, P, Mg, dan S berkisar antara rendah sampai sangat rendah (0,2 - <0,1%). Salinitasnya mencapai 1- 1,1%o pada saat pasang surut, dan 7,2 °Ion pada saat pasang naik. Pada kawasan ini, baik tekstur, sifat fisik kimia tanah, salinitas dan pH tidak mendukung pertumbuhan vegetasi R.mucronata dan A.marina.

Topografi tanah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi mangrove. Pada pantai Desa Kool yang mempunyai kemiringan sejajar permukaan taut terjadi kecenderungan pada saat pasang naik, airnya dapat jauh mencapai daratan, dengan kecepatan surutnya cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan lama penggenangan atau frekuensi genangannya juga berlangsung cepat. Kemiringan pantai Desa Tengket berkisar ? 1°, sehingga proses penggenangan air laut pada saat pasang naik terjadi cukup lama.

Dengan kondisi substrat pendukung yang telah disebutkan di atas, maka kerapatan vegetasi yang tumbuh di kawasan pantai Desa Tengket mencapai 3228 tegakanJha. Sebaliknye vegetasi yang tumbuh di kawasan penelitian Desa Kool berkisar 911 tegakan/ha.

E. Daftar Kepustakaan : 45 ( 1928 - 1999).

Influence of the Substrate Support to the Mangrove Vegetation Growth (A Case Study : Coastal Forest in Tengket and Kool Villages, Bangkalan District, Madura- East Java)Forest of the mangrove categorized as a typical forest with its uniqueness, generally grows at the coastal or at the estuary, and only able to grow in the tropical and or sub-tropical climate area. The place of the mangrove forest vegetation influenced by tidal, salinity, topography and physical and chemical properties of the soil it self.
As it could be found at other places in Indonesia, mangrove area in Bangkalan district has been extreemly changed. At last, that activity leads to a serious impact to the ecosystem of marinaI and terrestrial. Abrasion, loss of several coastal biotic species, seawater intrusion and finally revenue decrease of the traditional fishermen are impact of the mangrove deforesting area.
To avoid deterioration loss of that mangrove area, Regional Government organize Reboisation programme and Rehabilitation of the mangrove area surrounding northern coastal of Tengket and Kool villages. Rehabilitation programme has been performed for 10 years, starting in 1987, resulting difference yield from that two above villages.
Vegetations of R mucronafa and A marina grows well in Tengket village, while in Kool village, vegetation of R mucronata grows bad even A marina can not be grew at all.
This difference might be caused by the quality different of the substrate support of the vegetation on that two villages. Should this suggestion correct, it would be interesting resesarch to be realized.
Rfer to the result of Hardjowigeno (1989) and Aksornkoeae (1993) research the meaning of the supporting substrate is (1) Quality of the soil, chemicaly and phisically, textures and the colour, C organic content, and other minerals required for vegetation, i,e, N, Ca, P, K, Mg and S; (2) Salinity and pH of the soil; (3) Duration time of inundation caused by tidal.
The purpose of this research is to find such factors influencing the growth of mangrove vegetation with existing zonation. Furthermore this research result can be used as an input to the policy maker in the related institution to take a decision for the successfull of the reboisation programme of mangrove forest area by minimizing failness.
Research are of Tengket village resulting that its soil textures was smooth ,colouring greys to blackish. C Organic contents, Nitrogen and other ninerals such as Ca, K, P, Mg and S required for vegetation categorized as enough up to high (3 - 5%), so supporting both vegetation.
Soil salinity and its pH influence vegetation grow living on top off it. Rhizophora mucronata grows well at salinity between 2,1%o at pH 6,1 while salinity soil for Avicennia marina higher than 9,2 %o at pH 6,5 (inundation) and 5,5 (dry). Rhizophora mucronata grows well at high salinity, while Avicennia marina grows at fluctuated salinity.
But research are of Kool village resulting that its soil textures was sandy with high calsium content, soil colouring is brown to radish. C Organic contents, Nitrogen for less than 1% and other ninerals such as K, P, Mg and S required for vegetation categorized as between low up to very low (0,2 - < 0,1%). Soil salinity in Kool village 1-1,1%o and pH 7,6 (dry condition) and salinity reach 7,2%o and pH 8,8 if inundation take place. Support substrate in Kool village not support R.mucronata and A.marlna to grow well.
Based on the laboratory analysis, conclusion could be taken thar Rhizophora mucronata species used in the reboisation programme at Tengket village coastal are agreewith kind of soils and its textures and other conditionrequired for growing. Hence Rhizophora mucronata vegetation can be grow well, and become 15 - 20 meters high within 10 years. For the Kool village control area, reboisation with Rhizophora mucronata could not grow well, since texture and its kind of soil on that area were corally with thin layer mud. With the same reboisation duration, the vegetation only reach 1 - 1,5 meter high. Due to the kind of soil in Kool village only Rhizophora stylosa vegetation could be grew well.
Based on condition of the supporting substrate as described above, density of the vegetation growth on the shore of Tengket village reaching 3228 vegetation / ha. On the contrary, vegetation growths on the shore of Kool village reach about 911 vegetation/ha.
E. Bibliography: 45 (1928 - 1999)"

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002

T8199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marsiana Indah Kusumawati Pareira

Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit hepatitis e pada kejadian luar biasa (KLB) hepatitis di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur tahun 1998

"Virus hepatitis E (HEV- Hepatitis E Virus) adalah nama yang diberikan kepada virus atau kelompok serologis virus yang belum lama ini ditemukan dan telah terbukti sebagai penyebab kasus-kasus hepatitis Non-A Non-B yang penularannya melalui air (Water borne NANBH) dan telah dilaporkan sejak tahun 1987, penyakit ini sering menimbulkan kejadian luar biasa di wilayah dengan sanitasi yang amat buruk, pada penduduk dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan menyerang orang-orang berusia muda sampai usia menengah.

Infeksi hepatitis E Virus pertaMakali dilaporkan dari suatu wabah di India pada tahun 1955, sampai saat ini wabah serupa banyak terjadi di Asia, Afrika Utara, Timur Tengab, Eropah Timur, Amerika Serikat dan sebagian Rusia.

Di Indonesia untuk pertama kali dilaporkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis di Kabupaten Sintang propinsi Kalimantan Barat pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1991 terjadi lagi KLB di kabupaten yang lama tetapi di desa yang lain.

Awal tahun 1998 (Januari), dilaporkan telah terjadi KLB hepatitis di beberapa tempat seperti di Bogor dan Jawa Timur . Di Bondowoso kasusnya cukup mencolok, sejak Januari sampai dengan April tahun 1998 dilaporkan jumlah kasus yang dilaporkan sebesar 723. Untuk memastikan telah terjadi KLB hepatitis di Kabupaten Bondowoso diperlukan suatu penelitian yang mendalam sehingga dapat diketahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya KLB hepatitis.

Penelitian ini ingin melihat gambaran epidemiologi pada waktu KLB hepatitis dan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya sakit HEV seperti sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan, tempat buang air besar, air untuk mandi, jenis kelamin dan umur.

Jenis desain penelitian ini adalah kasus kontrol, kasus adalah penderita dengan gejala klinis positif dengan IgG anti HEV positif sedangkan kontrol adalah tetangga terdekat yang tidak sakit dengan IgG anti HEV negatif. Besar sampel untuk kasus dan kontrol masingmasing 257. Populasi penelitian di desa Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati dan Kerang. Data dikumpulkan oleh tim investigasi pada saat terjadinya KLB hepatitis. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan piranti lunak program EPI INFO versi 6.0 dan program STATA versi 3.1.

Dari gambaran epidemiologi terlihat bahwa telah terjadi KLB hepatitis dengan tipe hepatitis E virus (REV), sifat KLB tidak sama (CFR< 1%). Jumlah desa yang terkena 8 desa yaitu Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan dan Jurang Sapi. AR tertinggi di desa Bendoarum (3,9%) dan Pecalongan (3,3%). AR tertinggi pada kelompok umur dewasa muda/usia produktif (63,2%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa penelitian mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah (SD). Dari analisis bivariat terlihat gambaran tentang besarnya risiko dari beberapa faktor yang berhubungan bermakna dengan terjadinya HEV yaitu sumber air minum, kebiasaan minum air tidak dimasak, air untuk mencuci alat makan/dapur, tempat buang air besar, air untuk mandi dan umur. Sedangkan jenis kelamin tidak menunjukkan hubungan yang bermakna.

Hasil akhir penelitian menunjukkan faktor risiko yang paling dominan berhubungan erat dengan terjadinya sakit HEV adalah kebiasaan minum air tidak dimasak, tempat buang air besar, air untuk mencuci alat makanidapur, kelompok umur 5 -18 tahun dan kelompok umur 19-45 tahun. Hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program penyehatan air dan penyehatan lingkungan dalam upaya menurunkan angka kesakitan hepatitis E.

Risk Factors Related to the Hepatitis E Virus Outbreak in Bondowoso District, East Java Province, 1998Hepatitis E Virus (REV), was recently found in 1987 it had been reported that the virus may cause several cases of water-borne diseases, particularly it was known Non-A Non-B Hepatitis (NANBH). The disease is frequently result to NANBH outbreak, especially in any area with very poor sanitation, low social and economic status, teenagers and young adult group.

The first outbreak of HEV infection was reported in India in 1955, up to now the similar outbreak also occurs in Asia countries, North Africa, Middle East, East Europe, USA and some regions of Russian.

In Indonesia, the first outbreak was reported at Sintang District, West Kalimantan in 1987 and it was recognized as NANBH. In 1991 , in the similar district (at different village) was also reported the same outbreak and it was diagnosed as HEV infection.

Seven years later (January 1998), it was reported the similar outbreak at several areas in West Java (Bogor) and East Java province. Bondowoso District had extremely increased at 723 cases of hepatitis incidence from January to April 1998 and it was reported as the hepatitis outbreak. To assess and find out any risk-factors dealing with the hepatitis outbreak in Bondowoso, it is necessary to conduct a research in-depth on such a disease.

This research aims to obtain an epidemiological description on hepatitis outbreak and the factors associated with the occurrence of REV. Design study was a case-control, which the case was defined as a patient with positive clinical symptoms of IgG anti-REV positive, whereas the control was defined close-neighbour with IgG anti-HEV negative. Number of cases and controls are respectively 257 persons. The research was conducted at Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati and Kerang villages where was considered as study areas due to the four village with highest incidence. The data collected has been done during the hepatitis outbreak.

The study shows that the HEY outbreak with moderate severance (CFR < 1 %) has already occurred in 8 villages, including Bendoarum, Pecalongan, Tegaljati, Kerang, Sekarsarilor, Gununganyar, Lombok Wetan and Jurang Sapi. The highest Attack Rate (AR) occurs at Bendoarum (3,9 %) and Pecalongan (3,3 %), particularly at young adult group/productive age (63,2 %).

It also shows that the most of community members at such villages are farmers with low education status (primary school). The bi-variant statistic analysis indicates the presence of significant correlation between the REV incidence and the magnitude of risk-factors influencing the incidence, such as potable water sources, the habit of drinking raw water, water supply for showering and washing household utensils, latrine and age factor. However, there is no significant correlation for gender factor.

As the result the study shows that the most dominant risk-factor of the HEV incidence is the habit of drinking raw water, latrine, water supply for washing kitchen/cooking utensils, and the age group of 5 - 18 years and 19-45 years. Eventually it is expected that the above results could be used as constructive inputs and consideration in determining water sanitation end environmental health policy, particularly in the efforts of decreasing the REV incidence."

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suwandi

Analisis Dampak Penghapusan Subsidi Benih Padi dengan Model Permintaan, Studi Kasus:Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

"Secara nasional tingkat penggunaan benih unggul berrmutu masih rendah, pada tahun 1997/1998 baru mencapai 37,58% dari kebutuhan. Penggunaan benih padi unggul di Jawa relatif lebih tinggi dibanding di luar Jawa. Guna meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu sehingga tercapai peningkatan produktivitas beras nasional, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan salah satunya berupa pemberian subsidi benih padi.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dampak penghapusan subsidi benih padi dengan menggunakan model permintaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus dipilih di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pertimbangan propinsi tersebut merupakan pemasok beras terbesar di Indonesia dan tingkat penggunaan benih unggul relatif lebih tinggi dibanding daerah lain.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian dan instansi terkait lainnya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi usaha perbenihan dan usaha tani, sedangkan analisis kuantitatif dengan model permintaan benih digunakan untuk menghitung besarnya perkiraan dampak penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani padi.

Kebijakan dengan tujuan stabilitas harga benih dan menyediakan kebutuhan benih unggul secara cukup dengan harga terjangkau petani selama ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pembayaran subsidi harga yang disalurkan tidak langsung kepada petani, melainkan melalui produsen benih BUMN yaitu PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani. Kebijakan stabilisasi harga benih dengan cara memberikan subsidi harga benih berakibat menimbulkan beban biaya pemerintah dan kurang memberikan iklim kondusif bagi swasta untuk masuk dalam industri perbenihan. Penetapan HET benih mengalami kesulitan di tingkat lapangan, .mengingat wilayah Indonesia yang luas, kepulauan dan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam antar daerah. Sampai saat ini penyediaan benih padi unggul masih terbatas pada daerah yang mudah dijangkau. Besarnya biaya produksi pertanian yang bervariasi antar daerah juga turut mempersulit penentuan besarnya HET benih padi. Bila HET benih dipatuhi dan nilai subsidi diberikan sebesar selisih harga pokok produksi dengan HET benih, maka kemungkinan tidak terjadi kerugian bobot mati. Subsidi benih padi tidak hanya dinikmati oleh petani melainkan juga dinikmati pula oleh BUMN perbenihan. Subsidi benih padi sebesar Rp.400/kg pada tahun 1999 yang disalurkan melalui PT. SHS dinikmati petani Rp. 278,8/kg dan yang dinikmati PT. SHS melalui profit marjin dan ekstra profit sebesar Rp. 121,2/kg. Sedangkan subsidi yang disalurkan melalui PT. Pertani, petani menikmati sebesar Rp. 201,2/kg dan PT. Pertani sebesar Rp.198,8/kg.

Apabila subsidi benih padi dihapuskan akan menyebabkan harga benih padi meningkat. Peningkatan harga benih mengakibatkan menurunnya permintaan petani terhadap benih padi. Petani cenderung memperbanyak penggunaan benih yang diproduksi sendiri atau barter dengan tetangga, karena harga benih tidak terjangkau oleh sebagian besar petani.

Guna melihat dampak penghapusan subsidi benih terhadap usaha tani, ditentukan oleh respon petani yang diukur dengan elastisitas permintaannya. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi permintaan benih antara lain harga benih itu sendiri, jumlah benih yang dimiliki sendiri, harga gabah, dan luas penanaman padi. Harga benih berkorelasi negatif terhadap permintaan benih dengan nilai elastisitas harga benih di Jawa Barat -0,702, Jawa Tengah -0,724 dan di Jawa Timur -0,567, yang berarti bila harga benih meningkat permintaan benih akan menurun. Nilai elastisitas jumlah benih yang dimiliki sendiri dari tiga propinsi secara berurutan masing-masing -0,429; -0,173 dan -0,171. Jumlah benih milik sendiri ini dapat dianggap sebagai barang substitusi dengan benih yang akan dibeli. Bila jumlah benih yang dimiliki sudah cukup, maka petani cenderung mengurangi pembelian benih dari produsen benih/pasar.

Variabel harga gabah dianggap sebagai indikator yang akan direspon oleh petani apakah akan menggunakan benih unggul yang dibeli walaupun harganya lebih mahal dibanding dengan memanfaatkan benih sendiri. Bila harga gabah meningkat, maka permintaan benih cenderung lebih tinggi. Elastisitas permintaan benih terhadap harga gabah di Jawa Tengah lebih elastis dibanding dua propinsi lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar benih yang digunakan petani berasal dari pembelian. Luas penanaman padi berhubungan positif terhadap permintaan benih, dimana semakin luas areal penanaman padi, maka kebutuhan benihnya akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh elastisitas luas areal tanam padi pada ketiga propinsi relatif sama.

Bila subsidi benih padi dicabut, berdasarkan model permintaan benih padi pada tiga propinsi diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan harga benih akibat penghapusan subsidi mengakibatkan penurunan permintaan benih padi yang diminta petani Jawa Barat sebesar 5.470 ton (11,60%), di Jawa Tengah 10.160 ton (11,94%) dan Jawa Timur 8.180 ton (9,48%). Penghapusan subsidi benih padi diperkirakan tidak berdampak terhadap biaya usaha tani mengingat porsi pengadaan benih terhadap total biaya usaha tani di Jawa Barat hanya 1,89%, Jawa Tengah 3,92% dan di Jawa Timur 4,08%. Namun demikian karena benih merupakan faktor penentu kualitas dan produktifitas usaha tani, maka penggunaan benih yang tidak bermutu dapat menghambat keberhasilan usaha tani. Bila penurunan permintaan benih hanya dipenuhi dengan benih tidak bermutu, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi gabah di Jawa Barat sebesar 87.756 ton (atau menurun 0,94% dari produksi gabah Jawa Barat tahun 1998), di Jawa Tengah sebesar 134.878 ton (menurun 1,60% dari produksi gabah Jawa Tengah tahun 1998) dan di Jawa Timur sebesar 98.468 ton (menurun 1,17% dari produksi gabah Jawa Timur tahun 1998). Alternatif yang dapat dilakukan pemerintah adalah menghapus subsidi benih secara bertahap dengan batas maksimum dua tahun. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dalam kerangka manajemen krisis, tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat, namun juga memberikan iklim kondusif bagi usaha perbenihan. Setelah dua tahun subsidi dicabut total dengan pertimbangan perkonomian sudah membaik dan days bell meningkat, serta memberi waktu prakondisi yang cukup bagi BUMN perbenihan mengingat siklus produksi dan pengolahan benih memerlukan waktu 4-7 bulan.

Penghapusan subsidi dapat dilakukan saat ini hanya pada "daerah maju" seperti pada propinsi lokasi studi kasus, sedangkan untuk "daerah remote" seperti Kawasan Timur Indonesia tetap diberikan subsidi benih padi untuk meningkatkan penggunaan benih unggul dengan harga terjangkau. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas pemberian subsidi benih padi pada daerah remote. Penghapusan subsidi perlu diikuti upaya-upaya peningkatan efisiensi dalam memproduksi benih dan peningkatan efisiensi distribusi dan pemasaran benih.

Tidak akan terjadi penurunan produksi gabah bila subsidi benih dicabut, kalau dilakukan langkah antisipatif antara lain penghematan anggaran pemerintah dari penghapusan subsidi benih dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang terkait dalam pengembangan perbenihan, terutama mendorong peningkatan penggunaan benih unggul dan meningkatkan mutu, misalnya memberdayakan penangkar benih padi, melakukan kampanye gerakan sadar mutu benih, memperluas pemasaran dan distribusi benih, mereview peraturan perundangan yang menghambat usaha perbenihan serta memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan mutu benih.

Penghapusan subsidi harga benih sebaiknya diimbangi Pula dengan meningkatkan harga dasar gabah, sehingga diperoleh rasio harga gabah dengan benih pada tingkat yang kondusif guna mendorong gairah petani tetap menggunakan benih unggul dengan cara tetap mempertahankan rasio harga dasar gabah denagn benih melalui menaikkan harga dasar gabah.

Di mass mendatang peran pemerintah tidak lagi mengatur harga bidang pertanian. Pemerintah agar berkonsentrasi pada perannya dalam menciptakan paket teknologi dan menciptakan benih padi hibrid guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, memberikan alih teknologi dan informasi alternatif-alternatif usaha yang menguntungkan petani, serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang. Usaha ini dilakukan untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian dalam era pasar babas.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, peran pusat dalam pengembangan industri perbenihan semestinya terbatas pada pengaturanpengaturan dan kebijakan yang bersifat nasional seperti ketentuan impor benihfperkarantinaan, penentuan standar mutu, sistem pembinaan dan pengawasan mutu. Di luar hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah."

2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Singgih Wahyudiyana

Strategi pendampingan dalam pemberdayaan komunitas petani : Kajian terhadap pemberdayaan komunitas petani melalui kegiatan pendampingan sosial yang dilaksanakan sekretariat Bina Desa /INDHRRA Jakarta: Studi kasus pendampingan sosial komunitas petani di desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia.

Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial.

Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif.

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial.

Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara

Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas.

Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."

2001

T9877

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Adib

Krisis moneter: jaringan sosial sebagai strategi pada kegiatan industri tas dan kopor di kawasan Intako Jawa Timur dalam menghadapi krisis

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang jaringan sosial pada kegiatan usaha Intako (Industri Tas dan Kopor) di Kawasan Intako Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Jaringan sosial itu diciptakan, dikembangkan, dan digunakan dalam kegiatan usaha mereka, yang kemudian saya temukan dan saya analisis dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan jaringan social kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari hubungan-hubungan sosial dalam suatu jaringan. Informan penelitian ini terdiri dari para perajin, tukang, pedagang, SPG (Sales Promotions Girl) show room, dan perangkat desa di Kawasan Intako, serta pejabat pemerintah dari Dinas Perindustrian Daerah. Data diperoleh dari informan dengan kegiatan wawancara dan observasi, Tujuan penelitian ini menghasilkan teori.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme yang berubah dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat dari krisis moneter menyebabkan keterbatasan modal dan kelangkaan bahan baku, Melalui jaringan yang mereka ciptakan, kembangkan, dan gunakan, keterbatasan modal itu dapat diatasi dengan kegiatan produksi yang kreatif dengan cara mengurangi kuantitas dan menambah kualitas barang, Adapun kelangkaan bahan baku dalam kegiatan produksi diatasi dengan menggabung-gabungkan bahan yang dimiliki dan memanfaatkan bahan-bahan baku yang dijual oleh pemilik pabrik sepatu besar yang bangkrut di luar Kawasan Intako sebagai akibat krisis moneter. Untuk memperoleh bahan-bahan tersebut mereka menggunakan jaringan sosial pemasok bahan, baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Intako. Mendasarkan pada kegiatan produksi semacam itu maka terpaan krisis moneter yang berlangsung hampir dua tahun ini dirasakan oleh mereka sebagai tidak ada pengaruhnya, yang ditandai dengan tetap berlangsungnya kegiatan usaha dan tidak adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Bentuk jaringan sosial yang saya temukan adalah jaringan sosial vertikal dan jaringan horisontal. Jaringan vertikal mengandung unsur patronklien yang terdiri dari jaringan kekerabatan. Jaringan sosial horisontal mengandung unsur kesepadanan yang terdiri dan jaringan kekerabatan dan jaringan kekerabatan--pertemanan. Fungsi jaringan sosial dapat menciptakan rasa aman dan nyaman serta memberikan kepastian dalam melakukan kegiatan usaha.

Di antara teori yang saya kemukakan pada bagian kesimpulan tesis adalah bahwa adanya sumber daya yang semakin langka, pada saat yang sama semakin banyak orang yang membutuhkan, maka semakin lemah aturan-aturan yang menggunakan standar formal-birokratis, Pada kondisi tersebut semakin suburlah jaringan sosial. Jaringan sosial juga tumbuh subur pada lahan yang padat konflik dan persaingan yang ketat, sebagai implikasi dari perebutan sumber daya. Kebudayaan dalam jaringan sosial merupakan sesuatu yang implikatif. Kebudayaan merupakan strategi untuk menentukan perilaku atas dasar pilihan-pilihan rasional. Penggunaan kekerabatan dalam jaringan sosial mensiratkan adanya kebudayaan."

1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Umar Wahyu Widodo

Determinan sosial ekonomi peluang migran asal Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaan pada sektor formal-informal di DKI Jakarta : analisa data Supas '85

"Di Indonesia diperkirakan menjelang talmn 2000 belum dapat terhindar dari permasalahan penduduk berikut aspek-aspek yang terkait didalamnya dan sekaligus berfungsi sebagai pilar untuk mencapai kestabilan politik maupun ekonomi. Jika permasalahan ini ditempatkan dalam suatu kerangka pembangunan dari negara yang sedang berkembang ternyata masih banyak kegiatan ekonomi yang tergantiung pada keadaan penduduk seperti halnya masalah kemiskinan, rendahnya tingkat upah pekerja, penyerapan tenaga kerja di sektor .formal dan yang lebih penting semakin rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam arti luas.

Kenyataan menunjukkan bahwa mobilitas penduduk terkonsentrasi di. kota besar terutama di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan yang sarat dengan fasilitas umum serta fasilitas sosial sehingga menjadikan Jakarta sebagai pusat industri, pusat perdagangan dan juga merupakan pusat kebudayaan. Kondisi yang demikian akan membawa dampak berkembangnya sektor informal yang semakin luas diberbagai lingkup kegiatan ekonomi yang merupakan daya tarik bagi penduduk di kota kecil untuk melakukan migrasi yang secara bertahap semakin meningkat jumlahnya.

Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi pengirim terbesar kedua setelah propinsi Jawa Tengah, sedangkan DKI Jakarta masih merupakan wilayah yang relatif mempunyai prosentase migran netto tertinggi di Indonesia Menitik beratkan mengenai keadaan di kedua wilayah tersebut dipandang cukup menarik untuk ditelaah secara mendalam mengenai determinant sosial ekonomi peluang migran asal Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaaan pada sektor formal-informal di DKI Jakarta dan untuk selanjutnya dari hasil kajian tersebut akan dapat menjelaskan pekerjaan migran secara jelas berikut latar belakang sosial ekonominya.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun sejak 1960 jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan 2,6 kali lipat. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk relatif sangat cepat yang disebabkan karena faktor daya tarik yang sangat kuat di DKI Jakarta seperti, pusat pemerintahan, perkembangan perekonomian yang cukup pesat dan peluang dalam menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar dan kesemuanya tersebut merupakan faktor yang sangat potensial terjadinya migrasi masuk.

Kondisi migran asal Jawa Timur di DKI Jakarta dilihat dari segi pendidikan tampak sangat bervariasi antara migran yang berpedidikan rendah dengan migran yang berpendidikan tinggi. Bagi migran yang berpendidikan rendah didorong oleh kemauan untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidup yang layak, sedangkan bagi migran yang berpendidikan tinggi mempunyai motivasi untuk meningkatkan keadaan sosial ekonominya yang lebih tinggi dibandingkan ditempat asal.

Pola migran dilihat dari status kawin, bagi migran asal Jawa Timur menunjukkan pola yang cukup berimbang antara yang kawin dan belum kawin. Namun demikian untuk migran yang berstatus belum kawin dapat dikatakan relatif cukup besar hampir mendekati 50 % hal ini menunjukkan bahwa motivasi utama dari migran asal Jawa Timur untuk melakukan migrasi adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dilihat dari jenis kelamin maka untuk migran perempuan relatif lebih banyak dibandingkan dengan migran laki-laki meskipun perbedaan tersebut dipandang kurang berarti. Kenyataan ini diduga bahwa migran perempuan merupakan pekerja informal untuk kelompok menengah kebawah dengan suatu motivasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pola migran asal Jawa Timur berdasarkan karakteristik sosio demografi tidak secara keseluruhan mengikuti pola migran secara umum di DKI Jakarta, sehingga banyak bertentangan dengan beberapa pendapat maupun temuan secara umum, disebutkan bahwa ciri dari migran mayoritas adalah : berusia muda, tingkat pendidikan relatif tinggi status belum kawin dan jenis kelamin adalah laki-laki.

Hasil analisa menunjukkan bahwa migran berasal dari Jawa Timur pada kelompok umur muda dan pada umumnya justru bekerja di sektor formal yang berstatus belum kawin dan tingkat pendidikan terkonsentrasi pada tamat SD kebawah. Pada kelompok umur tua hampir keseluruhan bekerja pada sektor informal baik migran yang berpendidikan rendah maupun migran yang berpendidikan tinggi SLTA keatas .Karakteristik yang sangat berbeda jika dikaitkan dengan status kawin maka bagi migran pada kelompok umur ini yang bekerja pada sektor formal pada umumnya berstatus sudah kawin dan yang bekerja pada sektor informal berstatus belum kawin.

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan model regresi berganda dilakukan dengan 2 model ialah model -1 dan model -1A. Hasil analisa menunjukkan bahwa untuk model I -A tidak dapat digunakan mengingat tidak satupun variabel yang dimasukkan mempunyai nilai yang significant, sehingga model -1 merupakan model yang terpilih. Dari model terpilih terlihat variabel yang significant adalah UI kelompok umur 10-19 tahun dengan menggunakan nilai a = 0,05 maka (Pr < Chi = 0,0589 ) dan variabel selanjutnya yang terlihat signifikan adalah U2 kelompok umur 20-29 tahun dengan menggunakan nilai a = 0,05 maka (Pr < Chi = 0,0070 ) dan variabel selanjutnya adalah PD I kelompok pendidikan tamat SD kebawah dengan menggunakan nilai a yang sama maka ( Pr < Chi = 0,0043 ), sehingga variabel yang dibahas dalam analisa ini adalah variabel yang signifikan.

Migran asal Jawa Timur berdasarkan analisa yang tertuang dalam model -1 dapat diungkapkan bahwa untuk kelompok umur 10-19 tahun yang sudah kawin dan tingkat pendidikannya semakin tinggi, kecil peluangnya untuk bekerja disektor' informal dibandingkan dengan migran yang berstatus belum kawin. Sebaliknya bagi migran pada kelompok umur tersebut dengan status belum kawin dan semakin tinggi tingkat pendidikannya mempunyai peluang yang cukup besar untuk masuk ke sektor formal dibandingkan dengan migran yang berstatus kawin.

Pada kelompok umur 20- 29 tahun yang berstatus kawin semakin tinggi pendidikannya akan semakin kecil peluangnya untuk bekerja disektor informal dibandingkan dengan migran yang berstatus belum kawin. Untuk migran yang berasal Dari Jawa Timur pada kelompok umur ini terlihat peluangnya yang cukup besar adalah masuk ke sektor formal jika migran tersebut berstatus belum kawin.

Bagi migran yang mempunyai pendidikan tamat SD kebawah semakin tua umurnya dan berstatus sudah kawin mempunyai peluang yang cukup besar untuk memasuki sektor informal, jika migran pada kelompok ini berstatus belum kawin dengan tingkat pendidikan yang relatif sama maka peluangnya untuk masuk kesektor informal relatif kecil, sehingga ada kecenderungan untuk masuk ke sektor formal."

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muchayanah

Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pemanfaatan air sungai: studi kasus perilaku penduduk di sepanjang Kali Surabaya, Jawa Timur

"ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Surabaya berkembang dengan pesat, dengan tingkat pertumbuhan 2,06% tiap tahun. Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat ini Jawa Timur selain mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, tingkat migrasi masuk juga tertinggi. Dan pada saat ini penduduk kotamadya sendiri adalah sebesar 7,6% dari penduduk seluruh Jawa Timur, yaitu 9.025.003 jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi ini di samping memerlukan lapangan kerja yang cukup besar, juga memerlukan penyediaan pemukiman yang memadai. Di lain pihak, tanah di Surabaya juga diperlukan untuk fungsi lain, seperti industri, perkantoran dan penghijauan kota. Hal ini menyebabkan kecenderungan naiknya harga tanah, akibatnya penduduk dengan penghasilan rendah tersebut tidak mampu memiliki rumah dengan harga tanah yang semakin mahal. Ciri penduduk yang bermukim di tepi Kali Surabaya khususnya di Desa Warugunung dan Desa Kebraon yang bermukim di sekitar kali umumnya golongan yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka sering menempuh cara yang menyimpang dan mengganggu estetika perkotaan dalam mendirikan pemukiman. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memanfaatkan air kali untuk kebutuhan MCK, meskipun ada sebagian yang menggunakan air sumur, air PAM ataupun WC umum.

Sehubungan dengan hal seperti tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang timbul ialah: Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku penduduk tersebut?. Apakah pengetahuan tentang lingkungan dan kesehatan berpengaruh terhadap perilaku penduduk tersebut?.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan:

Untuk mengetahui pengaruh variabel variabel sosial ekonomi terhadap tingkat pemanfaatan air kali oleh penduduk. Variabel-variabel sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan tentang lingkungan, tingkat pendapatan, lama tinggal, tingkat kepadatan hunian, tingkat kesehatan dan sarana dan prasarana air bersih terhadap perilaku penduduk.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya, dengan menentukan 2 kelurahan sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Warugunung dan Desa Kebraon. Populasi penelitian di Desa Warugunung 6 RT dari 17 RT di di Desa Kebraon 4 RT dari 35 RT, yang' terletak di tepi Kali Surabaya. Dan anggota populasi dibatasi pada Kepala Keluarga. Sampel diambil secara sistematik random, yaitu dari 10 RT diambil 120 Kepala Keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung yang sangat kuat dan nyata (significant) antara sarana dan prasarana air bersih dengan perilaku penduduk dalam pemanfaatan air sungai,sedang pengaruh yang nyata terdapat pada pendapatan, pendidikan, pengetahuan tentang lingkungan, dan lama tinggal. Yang tidak mempunyai pengaruh adalah tingkat kepadatan hunian. Masing masing dengan taraf kepercayaan 95% dengan analisis Chi Kuadrat. Semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dibuktikan pada studi lapangan.

Dalam studi ini perlu kajian lanjut untuk mengurangi bahkan menghilangkan perilaku yang tidak sehat dalam memanfaatkan air kali untuk keperluan sehari hari dengan alasan kebiasaan dan terpaksa.

Pustaka : 1971-1994

The Influence of Social Economic Factor Upon the Use of River Water (The Study of Population Behavior in Surabaya River Catchments Area, East Java)The population growth in the city of Surabaya increases rapidly, with the rate growth of 2.06% each year. This rapid growth is because East Java has a high rate of population growth' and it has the highest migration too. Nowadays the population of the city itself is 7.60 of the whole population in East Java, which is 9,025,003 people. This high total population needs not only sufficient fields of occupations but also sufficient availabilities of occupations but also sufficient availabilities of settlements. On the other hand the land, which is in Surabaya, is also needed for other functions, such as industry, office and reforested city. These things can cause the tendency of raising the price of the land. And as the result the people who have low earnings can not afford to own houses because of the higher price of the land, Because the characteristic of the people who life at the edge of Surabaya's river especially at Warugunung Village and Kebraon Village who live in the river area generally are those who earn small livings. That's why they often get out of the way and disturb the city's esthetics in building settlements. In daily life they use river water for MCK, although some of them use well water (ground water), PAM water or public toilet.
In relation to the things, which are mentioned above, the research question appears: the river water as for its function belongs to group B, which is as the basic material for drinking water, because the river water is not suitable for its function and it appears in my mind that are the respondents who live about 100 m from the river use river water for MCK or not.
The aim of this research to find out the influence of social economic variables upon the use of river water by the population. The social economic variables cover the level of education, the knowledge of environment, the income, the length of settlement, the level of populated settlement, the level of health and the supply and the facility of clean (pure) water upon the population behavior.
The sample of this research covers the family who live about 100 m from the edge of Surabaya's river, on the district of Karang Pilang, at Kebroan Village and Warugunung Village. The sample population was 120 heads of the families. It was taken purposively sampling for the location and randomly for the families.
The result of the research showed that there was a direct influence, which was strong and significant between the supply and the facility of clean (pure) water with the population behavior in using river water, and the significant influence was in the income, education, and knowledge of environment and the length of the settlement. The thing that did not have any influence was the level of the populated settlement. Each of them with the belief level of 95% by chi square analysis. All these hypothesis-which are given in this research can be proved in the study of the field.
In this study, it is necessary to continue the research to decrease or even to eliminate the unhealthy behavior in using river water for daily needs with the practical and economical reason.
References : (1971-1994)"

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sabarman Ranudiwiryo

Hubungan antara banjir dengan kerusakan ekosistem: studi kasus daerah alliran Bengawan Solo Hilir

"ABSTRAK

Fluktuasi debit sungai di daerah aliran Bengawan Solo Hilir sangat tinggi, hal ini mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Debit sungai yang tinggi akan menyulitkan dalam pemanfaatan sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas. Debit sungai di daerah aliran Bengawan Solo Hilir berbanding lurus dengan intensitas curah hujan artinya curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi secara langsung terhadap besarnya debit sungai di daerah aliran Bengawan Solo Hilir. Dipihak lain kapasitas peresapan (infiltrasi) di daerah aliran Bengawan Solo Hilir sangat kecil.

Penggunaan lahan yang berbeda pada setiap daerah aliran sungai akan mengakibatkan perbedaan jumlah air hujan yang sampai dipermukaan tanah; hal ini akan mempengaruhi besar-kecilnya aliran air limpasan (water run off).

Adanya tanaman penutup lahan (cover crops) akan memperkecil volume dan kecepatan aliran permukaan dan dapat meningkatkan kapasitas peresapan suatu daerah aliran sungai. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji hubungan antara banjir dengan kerusakan ekosistem di daerah aliran Bengawan Solo Hilir. lndikator kerusakan ekosistem yang diukur adalah : debit banjir pada sungai utama (Bengawan Solo) dan cabang-cabang sungai, kapasitas sungai, curah hujan, kapasitas peresapan, sedimen terangkut dan luas tata guna lahan di daerah aliran Bengawan Solo Hilir. Data yang terkumpul dianalisis untuk mencari hubungan antara kerusakan komponen ekosistem dengan bencana banjir yang terjadi di daerah aliran Bengawan Solo Hilir.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh suatu bentuk hubungan komponen ekosistem dengan bencana banjir sebagai berikut :

1) semakin tinggi curah hujan akan semakin besar debit banjir,

2) semakin sempit luas vegetasi penutup lahan (cover crops) semakin kecil tingkat peresapan air ke dalam tanah,

3) semakin meningkat debit banjir semakin meningkat pula erosivitas lahan dan semakin tinggi tingkat sedimentasi serta semakin menurun kapasitas sungai.

Dalam upaya menurunkan debit banjir agar sesuai dengan kapasitas sungai (full bank flow) maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas peresapan, penurunan kecepatan dan volume aliran permukaan (run of]) dengan mempertebal profit tanah di daerah aliran Bengawan Solo Hilir, memperluas lahan bervegetasi (cover crops) dengan pepohonan yang mempunyai fungsi konservasi.

Dari hasil perhitungan debit sungai pada setiap sub daerah aliran sungai (Y), pengukuran luas sub daerah aliran sungai (Xl), curah hujan (X2), pengukuran luas vegetasi penutup lahan (cover crops) (X3), pengukuran peresapan (X4) serta mengevaluasi kegiatan manusia di setiap sub daerah aliran sungai (C), maka banjir di daerah Bengawan Solo Hilir merupakan fungsi dari (X1,X2,X3,X4 dan C) dari hasil hubungan tersebut didapat bentuk hubungan sebagai berikut :

(1) S.Wulung : Y = 0,1156X1 + 0.0016X2 - 0.0011X3.- 0,0405X4 + 0,9244C

(2) S.Grabagan : Y = 0,0320X1 + 0,0040X2 - 0.0219X3 - 0,02323X4 + 0,970C

(3) S.Tinggang : Y = 0,0212X1 + 0,0040X2 - 0.0086X3 - 0,0140X4 + 0,953C

(4) S.Batokan : Y = 0,0509X1 + 0.0024X2 - 0.0051X3 - 0,0358X4 + 0,9031C

(5) S.Gandong : Y = 0,0630X1 + 0,0019X2 - 0.0066X3 - 0,0440X4 + 0,8830C

(6) S.Tidu : Y = 0,02673X1 + 0,0020X2 - 0.0056X3 - 0,0018X4 + 0,944C

(7) S.Kening : Y = 4,1870X1 + 4,0013X2 - 0.0057X3 - 0,0113X4 + 0,6865C

(8) S.Pacal : Y = 0,0967X1 + 0,0018X2 - 0.0083X3 - 0,0727X4 + 0,8205C

(9) S.Besuki : Y = 0,0276X1+0,0024X2-0.0092X3 - 0,0285X4 + 0,9414C

(10) S.Merkuris : Y = 0,2183X1 + 0,0026X2 - 0.0099X3 - 0,01653X4 +

(11) S.Ingas : Y = 0,02574X1 + 0,0020X2 - 0.0067X3 - 0,0179X4 + 0,946C

(12) S.Cawak : Y = 0,0191X1 + 0,0020X2 - 0.0058X3 - 0,0107X4 + 0,9601C

(13) S.Serning : Y = 0,0594X1 + 0,0014X2 - 0.0029X3 - 0,0415X4 + 0,8889C

(14) S.Brangkal : Y = 0,0685X1 + 0,0013X2 - 0.0037X3 - 0,0414X4 + 0,8857C

(15) S.Semarmendem: Y = 0,0614X1 + 0,0013X2 - 0.0030X3 - 0,043X4 + 0,8882C

Dari persamaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa banjir di daerah Bengawan Solo Hilir sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia yang berada di sub daerah aliran sungai. Untuk menurunkan debit banjir dan meningkatkan kapasitas resapan perlu dibuat sumur resapan sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) unit sumur resapan.

Pustaka : 41 literatur dan artikel terbitan 1968 - 1994

ABSTRACT

The fluctuation of the water flow in Bengawan Solo Lower Stream catchments area is very high. This is the reason why flood is encountered during the wet season and dryness in the dry season. The flow of the river causes difficulties in utilizing the water resources, both in quality as well as in quantity. The river water flow in Bengawan Solo Lower Stream catchments area is directly proportional to the rainfall intensity, which means that the higher the rain fall intensity the higher river flow in Bengawan Solo Lower Stream catchments area. On the other hand the infiltration rate of the water in Bengawan Solo Lower Stream catchments area is too low. The difference of land use in the Bengawan Solo Lower Stream catchments area causes a difference in the rain water volume reaching the land surface, affecting the rate of water run off. The existence of cover crops can reduce the volume and velocity of water run off and increase the infiltration rate of a catchments area. This study is conducted to assess the correlation between flood and ecosystem destruction in the Bengawan Solo Lower Stream catchments area. The indicators of the ecosystem destruction which will be measure are : the main stream (Bengawan Solo Lower Stream) and its tributaries discharge, river capacity, rain fall, infiltration capasity, sediment loads, and land use area at each sub catchments area. All the data collected will be analyzed to be use as parameters of the correlation between flood and the ecosystem destruction at bengawan Solo Lower Stream catchments area. The result of the data analysis at Bengawan Solo Lower Stream catchments area are as follows :

1. The higher the rain fall intensity, the higher the flood discharge.

2. The narrower the cover crops area, the lesser the infiltration capasity.

3. The higher the discharge the higher the erosion and the higher sedimentation rate, resulting in the decrease of the river capacity.

In order to reduce the peak river discharge so as to match the river capacity (full bank flow) the infiltration capacity needs to be enhanced, the velocity and volume of water run off needs to be reduced by thickening the soil profile at Bengawan Solo Lower Stream catchments area, widening the cover crops area and planting vegetation which have conservation function. Based on the calculation of river discharge (Y) at each sub catchments area, area measurement of the sub catchments area (Xl), measurement of the rain fall intensity (X2), measurement of the cover crops area (X3), measurement of the infiltration capasity (X4) and by evaluating the human resources activity (C) the result of calculation as follows: