Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas hubungan antara non performing financing NPF , capital adequacy ratio CAR, financing to deposit ratio FDR, rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO, PDB/PDRB dan inflasi pada return on aset ROA Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Indonesia. Dengan menggunakan regresi data panel, penulis menemukan bahwa non performing financing NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, capial adequacy ratio CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA baik BUS ataupun BPRS, financing to deposit ratio FDR berpengaruh negatif bagi BUS tetapi positif pada BPRS, dan rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO berpengaruh negatif signifikan bagi BUS dan BPRS. Penemuan lain pada karya tulis ini adalah ROA BPRS tidak dipengaruhi oleh variabel makroekonomi sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA BUS. Sosialisasi dan pengawasan pada rasio keuangan perbankan menjadi penting karena mempengaruhi profitabilitas bank syariah baik BUS ataupun BPRS.

---

This thesis discusses the relationship between non performing financing NPF, capital adequacy ratio CAR , financing to deposit ratio FDR, operational efficiency ratio, GDP GRDP and inflation on return on aset ROA of Islamic commercial bank and Islamic rural banks in Indonesia. By using panel data regression, the we found that NPF has negative significant effect on ROA of Islamic rural bank in Indonesia, CAR has positive significant effect on ROA both in Islamic commercial bank and Islamic rural bank in Indonesia FDR has negative effect for Islamic commercial bank but positive in Islamic rural bank, and BOPO has significant negative effect for Islamic commercial bank and Islamic rural bank. Other finding in this thesis is ROA of Islamic rural bank is not influenced by macroeconomic variables while inflation has a negative effect on the ROA of Islamic rural banks. Socialization and supervision from regulator on banking financial ratios are important because it affects the profitability of Islamic banks, whether Islamic commercial bank or Islamic rural bank in Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh country governance terhadap stabilitas bank syariah. Penelitian ini menggunakan 107 data bank syariah di 19 negara dalam periode 2011-2015. Parameter stabilitas bank syariah menggunakan Z-scores. Dengan menggunakan fixed effect model, ditemukan bahwa control of corruption, political stability, regulatory quality, dan contract enforcement secara signifikan berpengaruh positif terhadap stabilitas bank syariah. Namun demikian, government effectiveness tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the impact of country governance on Islamic bank stability. This research uses 107 Islamic banks in 19 countries in 2011 2015. I use Z scores to measure Islamic bank stability. Using fixed effect model, I find that control of corruption, political stability, regulatory quality, and contract enforcement significantly have positive impact on Islamic bank stability. But, government effectiveness has no significant influence on Islamic bank stability. "

"Pesatnya perkembangan jasa keuangan digital atau fintech di Indonesia menciptakan potensi positif di balik ancaman pelaku pasar jasa keuangan yang sudah ada. Crowdfunding sebagai salah satu model fintech yang berkembang di Indonesia dapat menjadi peluang bagi bank syariah sebagai pelaku pasar jasa keuangan untuk dapat mencoba mengadopsi model bisnis fintech ini. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk memperluas pasarnya ke pasar jasa keuangan digital. Untuk mengetahui potensi peluang tersebut, bank syariah perlu mengetahui bagaimana respon dari stakeholders terutama masyarakat yang memiliki peluang menjadi nasabah jika bank syariah mampu membuat produk crowdfunding. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan metode eksplorasi kualitatif karena belum ada penelitian serupa di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual ADKAR yang dimodifikasi sebagai model perubahan organisasi. Responden yang digunakan adalah pelaku crowdfunding yang juga merupakan nasabah Bank Syariah untuk menganalisis bagaimana tanggapan mereka terhadap potensi peluang tersebut dan untuk mendapatkan saran dari para pelaku crowdfunding yang dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Umum Syariah untuk membuat produk crowdfunding. Pengumpulan data melalui wawancara In-Depth Interview dengan 14 crowdfunders dari beberapa tempat dan beberapa platform. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tertarik untuk berinvestasi di Bank Umum Syariah jika terdapat adopsi model bisnis crowdfunding oleh Bank Umum Syariah, dan terdapat beberapa saran yang diberikan oleh para pelaku tersebut mengenai implementasi ideal dan saluran pemasaran yang dapat digunakan.

---

The rapid development of digital financial services or fintech in Indonesia creates a positive potential behind the threats of existing financial service market players. Crowdfunding as one of the developing fintech models in Indonesia can be an opportunity for Islamic banks as financial services market players to be able to try to adopt this fintech business model. This could be an opportunity for Sharia Banks to expand their market to the digital financial services market. To find out these potential opportunities, Islamic banks need to know how the response from stakeholders, especially people who have the opportunity to become customers, if Islamic banks are able to make crowdfunding products. So, this research was conducted using a qualitative exploration method because there has been no similar research in Indonesia. This study also uses a modified ADKAR conceptual framework as a model for organizational change. Respondents used are crowdfunders who are also customers of Sharia Banks to analyze how they respond to these potential opportunities and to get suggestions from crowdfunding players who can be a consideration for Islamic Commercial Banks to create crowdfunding products. Data collection through In-Depth Interview interviews with 14 crowdfunders from several places and several platforms. The results of this study indicate that actors are interested in investing in Islamic Commercial Banks if there is an adoption of the crowdfunding business model by Islamic Commercial Banks, and there are several suggestions given by these actors regarding ideal implementation and marketing channels that can be used."

"Islamic Banking as one of the systems favored by Muslim countries, especially Indonesia and Malaysia. Through time, there are still a number of problems regarding the resolution of Islamic Banking disputes. In this study, the two countries will have to deal with issues concerning the dispute resolution of Islamic Banking disputes and also the extent of the authority of the Religious Courts in each country to handle the settlement of Islamic Banking disputes. This research was conducted based on the normative juridical method through the analysis of relevant regulations from each country, also referring to some literature. The results of this study will be explained in the form of recommendations that will be addressed to certain parties in Indonesia and Malaysia including the Government to improve the implementation of Sharia Banking Dispute Resolution.

---

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem yang disukai oleh negara-negara yang beragama Islam, terutama Indonesia dan Malaysia. Melalui waktu, masih ada beberapa masalah tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini, akan dibahas masalah-masalah yang harus diatasi oleh kedua negara mengenai resolusi perselisihan Perbankan Syariah dan juga sejauh mana kewenangan Pengadilan Agama di masing-masing negara untuk menangani penyelesaian perselisihan Perbankan Syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan yang relevan dari masing-masing negara, juga mengacu pada beberapa literatur. Hasil penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk rekomendasi yang akan ditujukan pada pihak-pihak tertentu di Indonesia dan Malaysia termasuk Pemerintah untuk meningkatkan implementasi Resolusi Perselisihan Perbankan Syariah."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Mengubah Pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu berisi pemisahan wajib dilakukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dengan ketentuan baru Peraturan OJK (POJK) yang akan diumumkan pada akhir Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak implementasi kebijakan spin-off. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbedaan, DiD (Difference in Difference) dengan sampel dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan (lima bank spin-off) dan kelompok kontrol (empat bank umum syariah non spin-off). Penelitian ini menggunakan data Tahunan Bank Umum Syariah Tahun 2007-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan sesudah spin-off yang menjelaskan ketidakefisienan setelah spin-off. Sedangkan pangsa pasar meningkat secara signifikan setelah spin-off. Temuan ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk mendukung terciptanya strategi perbankan yang tepat untuk industri perbankan syariah.

---

According to Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, amending Article 68 paragraph 1 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which contains purification that must be carried out by Conventional Commercial Banks that have Sharia Business Units, with new provisions of the OJK Regulation (POJK) which will be announced at the end of 2023. The purpose of this research is to see the impact of implementing the spin-off policy. The method used in this research is difference analysis, DiD (Difference in Difference) with the sample separated into two groups, namely the treatment group (five spin-off banks) and the control group (four non-spin off Islamic commercial banks). This study uses annual data for Islamic Commercial Banks for 2007-2020. The results showed that there were differences in bank performance before and after the spin-off which explained the inefficiencies after the spin-off. While the market share increased significantly after the spin-off. These findings can help policy makers to support the creation of appropriate banking strategies for the Islamic banking industry."

"Salah satu cara untuk mendirikan bank syariah adalah dengan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Pendirian bank syariah dengan cara konversi tersebut membutuhkan modal disetor yang lebih murah dibandingkan dengan mendirikan bank syariah baru. Salah satu contoh pendirian bank syariah dengan cara konversi adalah konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah. Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah tersebut menimbulkan permasalahan terkait cara konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk di BRI Syariah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konversi kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Konversi BRI Syariah.

---

One way to establish a sharia bank is by converting a conventional bank to a sharia one. This conversion requires less capital deposit, compared to establishing a new sharia bank from zero point. One example of sharia bank establishment through conversion is the conversion of Jasa Arta Bank to BRI Sharia. However, that conversion drew a problem concerning the method of converting the credit products in Arta Jasa Bank to BRI Sharia products. Thus, this research focuses on the issue of conversion of Jasa Arta Bank?s credit product to BRI Sharia?s product.Based on this research, I conclude that the conversion of credit products in Jasa Arta Bank to BRI Sharia?s products is done through the guidelines on BRI Sharia?s Conversion Policy."