Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 hingga pergantian direksi yang pertama pada tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sistem perekonomian syariah pada mulanya dikembangkan oleh para ekonom muslim sekitar awal tahun 1900-an, sedangkan di Indonesia sistem perekonomian syariah ini mulai muncul pada tahun 1980-an ditandai dengan digelarnya diskusi mengenai pembentukan bank syariah yang menjadi dasar perkembangan instansi perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan didirikannya bank-bank tersebut untuk memberikan solusi terhadap bank-bank umum yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Salah satu bank umum yang mengalami dampak dari krisis ekonomi yaitu Bank Susila Bakti, upaya bank tersebut untuk keluar dari krisis dengan melakukan atau penggabungan dengan Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumidaya dan Bapindo menjadi satu bank dengan nama Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri ini resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999.  Saat mulai beroperasi, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan berbagai produk dan jasa bagi nasabah serta masyarakat umum. Agar peran Bank Syariah Mandiri dapat dirasakan secara luas dan merata diseluruh Indonesia maka, dibukalah kantor-kantor cabang diberbagai kota lain di Indonesia. Melalui pembukaan kantor-kantor cabang, kebijakan yang diimplementasikan melalui berbagai produk dan jasa, maka hal tersebut juga berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

---

This study discusses about the establishment of Bank Syariah Mandiri in 1999 until the shifting of the first directors in 2004. The method used in this study is the historical method. This method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sharia economic system was initially developed by Muslim economists around the early 1900s, while in Indonesia this sharia economic system began to come up in the 1980s indicated by conducting of discussions about the establishment of sharia banks that eventually became the basis for the establishment of Islamic banking institutions in Indonesia. The purpose of establishing these banks was to provide solutions to commercial banks, where at that time suffered a setback due to the impact of the economic crisis that occurred in 1997 to 1998. One of the commercial banks that experienced the effects of the economic crisis was Bank Susila Bakti, the bank's efforts to get out of it by merging with Bank Dagang Negara, Exim Bank, Bumidaya Bank and Bapindo to become one bank under the name of Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri officially began operating on November 1, 1999. When it began its operations, Bank Syariah Mandiri issued various products and services for customers and the general public. So that the role of Bank Syariah Mandiri can be felt widely and equally throughout Indonesia, branch offices are opened in various other cities in Indonesia. Through the opening of branch offices, policies implemented through various products and services will also have an impact on the pace of economic growth in Indonesia."

"Salah satu produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana adalah dengan fasilitas line facility sebagai bentuk komitmen (wa'd) penyediaan plafon pembiayaan secara bergulir dalam jangka waktu tertentu. Komitmen tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai kebutuhan nasabah yang satu sama lain memungkinkan timbulnya masalah hukum. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dalam tipologi problem identification dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dalam kerangka pembiayaan line facility oleh bank syariah, konsep hak milik menjadi hal yang penting karena akan menentukan jenis akad-akad pembiayaan yang akan dilaksanakan dari pembiayaan line facility sebagai bagian dari struktur pembiayaan dan pada akhirnya juga menentukan jenis lembaga jaminan yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Hasil studi kepustakaan dan lapangan menunjukkan bahwa praktek pemberian fasilitas pembiayaan line facilty dalam jenis qardh, hawalah wal murabahah di bank syariah dari beberapa sisi telah menyalahi konsep sesuai syariat, terutama mengenai struktur pembiayaan, prinsip perikatan, rukun dan syarat akad dan konsep hak milik. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsep wa'd line facility seolah-olah tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Line facility tidak difungsikan sebagai wa'd yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan utang piutang antara para pihak yang pelunasannya telah dijamin dengan lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produk-produknya agar konsep muamalah Islam dapat benar-benar dilaksanakan sesuai syariat. Itikad dan ketaatan para pihak atas rukun dan syarat yang telah digariskan menjadi hal yang penting selain terus dilakukannya usaha sosialiasi atas mekanisme pembiayaan perbankan syariah.

---

One of the sharia banking systems in the realm of financing is the so-called line facility, considered as the manifestation of commitment (wa'd) of the provision of financing plafond conducted sequently in a certain period of time. The commitment is conducted in various principles, laws and requirements of the sharia financing instrument in accordance with the customers' needs, which could occur a legal problem. Such problems are scruitnized in the problem identification typology with a qualitative approach, using the library as well as field study. In the line facility financing framework provided by a sharia bank, the concept of ownership becomes an important issue, since it will determine the types of financing agreement (akad) that will be implemented from the line facility financing as the part of the financing structure, which will eventuallly also determine the type of guarantee institution applied as the risk management for the bank.

The study, both library and field, shows that the implementation of the line facility financing provision under the type of qardh, hawalah wal murabahah in the sharia bank has violated the sharia concept itself in several aspects, particularly on the financing structure, binding principles, procedures and requirements of the akad, as well as concept of ownership, which causes the wa'd line facility seem to be implemented in a mere partial way. Line facility doesn't function anymore as a wa'd that binds morally, but instead as a main akad which cause a debt-credit relation between the concerned parties, the payment of which is guaranteed by the fiduciary guarantee institution as well as security right. Therefore, there is a need to create a law-level regulation for sharia banking and its products in order to ensure that the Islamic muamalah concept can be really applied according to the sharia. Furthermore, the good will and conformity of the parties involved on the pillars and requirements determined would be important in ensuring the sustainability of this matter, besides by socializing the mechanism of sharia banking financing."

"Kehadiran bank syariah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Transaksi yang dijalankan dalam bank syariah diharapkan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perjanjian Islam. Penulis mengkaji secara yuridis mengenai prinsip perbankan syariah berdasarkan syariah Islam dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah (murabahah, musyarakah dan mudharabah), untuk mengetahui bagaimana bentuk peijanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di bank syariah, apakah telah memenuhi syarat secara syariah Islam dan peraturan perundang-undangan, bagaimana jika terdapat ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bagaimana cara penyelesaianya jik a teijadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya. Pembuatan peijanjian atau akad pembiayaan didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah. Terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan, dengan syarat tidak bertentangan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam peijanjian pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terdapat klausul dimana para pihak memilih lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa di Badan Syariah Nasional. Namun pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya. Dengan demikian, pengaturan pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan hendaknya segera dilengkapi, dan aturan-aturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai hal-hal yang sedang berkembang dalam bisnis saat ini. Sehingga diharapkan kegiatan usaha perbankan syariah dapat beijalan lebih baik. Selain itu, terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hendaknya dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, mengingat berlakunya suatu peijanjian ditentukan pada akad-akad tersebut, dan hasil pengawasan dapat digunakan untuk membuat aturannya lebih lanjut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang bank syariah hendaknya pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, dimana selama ini Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan organisasi dibawah satu naungan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan pada perbankan syariah, hendaknya lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah dilakukan secara alternatif. Sehingga para pihak bebas menentukan kehendaknya dan tidak diharuskan atau ditentukan hanya memilih salah satu lembaga saja. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa yang teijadi hendaknya segera diselaraskan guna terciptanya kepastian hukum dan perbankan syariah dapat berkembang lebih baik lagi."

"ABSTRAKPenulisan tugas akhir ini bertujuan untuk membantu PT. XY dalam menemukanalternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi. PT. XY adalah sebuahpemsahaan yang bergerak dibidang jasa layanan perbankan syariah. Sejumlahpcrmasalahan yang terdapat di PT. XY berkaitan dengan pejabat Kepala Cabangsebagi ujung tombak pelaksanaan operasional bisnis perusahaan di KantorCabang_ Keberadaan Kepala Cabang yang memenuhi prasyaratan kompetensimenjadi kcbutuhan yang harus dapat dipenuhi, mengingat operasional dantuntutan pencapaian target usaha tidak dapat menunggu. Berdasarkanpertimbangan tersebut maka pada penulisan tugas akhir ini mengajukan usulan"Program Penyusunan Model Kompetcnsi dan Program PcngembanganKompetensi Kepala Cabang PT. XY? sebagai altematifpemecahan masalah yangdihadapi PT. XY.Model kompetensi disusun berdasarkan informasi maupun data-data yangdihimpun melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, senamenterjemahkan visi dan misi perusahaan, analisa deskripsi jabatan umuk KepalaCahang, sehingga diperoleh gambaran job requirement yang diturunkan menjadikompetensi khusus untuk jabatan Kepala Cabang. Rancangan model kompetensiyang telah disepakati akan digunakan untuk mengulcur kompetensi KepalaCabang_ Hasil pengukuran yang diperoleh menjadi profil kompetensi yang perludikernbangkan dari kcseluruhan Kepala Cabang. Program pengembangankompetensi Kepala Cabang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatanindividual dan pendekatan kelompok.Agar program penyusunan model kompetensi, pengukuran kompctensi danpengembangan kompetensi yang diajukan dapat berjalan dengan baik makadisarankan PT. XY melalcukan koordinasi dengan pihak-pihal-c yang terkait untukmempcroleh lcomitmen dan dukungan dalam pelaksanaan program, membentuktim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, bekerja sama dengankonsultan yang dianggap kompcten dalam melaksanakan program tersebut, danmelalcukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

---

"

"Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program."

"

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan murabahah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika nasabah wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta yang lain milik nasabah yang bersangkutan. Covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.

 

---

One of functions of sharia bank is to distribute financing fund to the public. The financing requires collateral to fulfill customer's debt. The process of guarantee's agreement takes time, while customers need the fund from the bank as soon as possible. In this case, the Notary issues a covernote which become a grip for bank to immediately disburse financing. This thesis discuss the the effect of covernote in the murabahah financing’s agreement in sharia bank and notary’s responsibility for problematic covernote in murabahah agreements in sharia bank. The research method used in this study is normative jurical research. Research typology used is descriptive analytical. The data used is secondary data through the library research. The data analysis method used is a qualitative method, namely data obtained, read or interpreted by the researchers themselves. The results of the study show that the existence of the covernote is as supporting document issued by the notary as bank’s partner in disbursing the contract. And due to the covernote is not an authentic deed, the responsibility is only binds for the Notary as the party who issued it.

 

"

"Perdebatan mengenai apakah ada manfaat yang diterima dari penerapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan masih terjadi hingga saat ini. Sebagian besar akademisi masih mencari hubungan dan pengaruh antara penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Hasil yang didapatkan oleh para akademisi tersebut masih bervariasi, sehingga belum tercapai kesepakatan mengenai ada tidaknya manfaat yang didapatkan. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu kontribusi pencarian manfaat penerapan tanggung jawab sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh dari penerapan tanggung jawab sosial terhadap nilai tambah yang didapatkan oleh bank umum syariah dari perspektif pemangku kepentingan.

Bank umum syariah diambil menjadi sampel dalam penelitian ini, karena mempunyai fungsi tambahan yang tidak dimiliki oleh bank umum konvensional, yaitu fungsi sosial.  Kinerja sosial dari masing-masing pemangku kepentingan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis data menggunakan regresi data panel pada 8 bank umum syariah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan tanggung jawab sosial dengan nilai tambah. Kinerja sosial terhadap pemegang saham yang diproksikan dengan variabel keuntungan berkontribusi besar dalam peningkatan nilai yang didapatkan bank umum syariah.

---

The debate over the implementation of corporate social responsibility still continues until today. Many companies still doubting the benefits received by implementing corporate social responsibility. A lot of scholars still looking for the relationship and impact between implementation of corporate social responsibility and value added. The result of their research are still varied and they haven’t reached any same conclusion about the benefit of corporate social responsibility. Hence, this research was conducted as a contribution to search the impact between corporate social responsibility and value added. The purpose of this research is to analyze whether there is impact or not in implementation of corporate social responsibility to value added from stakeholder’s perspective in sharia bank.

            The reason sharia bank become the research object was because they have social function as one of bank’s main functions. This social function is not owned by conventional bank and can become competitive advantage of sharia bank. Social function is the embodiment of Islamic value and in the same time is the implementation of corporate social responsibilities. Sharia bank’s social performance was measured by financial ratio which reflect bank’s concern to each of stakeholders. Using panel data regression to 8 sharia banks for 5 years (2011 – 2015), the result show that there is significant impact between the implementation of corporate social responsibilities and value added. The large contribution in improving bank’s value is come from shareholders variable which represented by profit before tax."

"Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah mengharuskan Bank Syariah menerbitkan produk dan layanan yang berbasis digital sebagai langkah adaptif terhadap transformasi teknologi. Kemunculan bank digital telah memperkuat pentingnya menyediakan layanan perbankan digital yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih nyaman. Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh intensi nasabah dalam penerimaan dan penggunaan layanan digital Bank Syariah yang ada di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan model teori UTAUT 2. Pemilihan wilayah DKI Jakarta dinilai penting karena memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa social influence, facilitating conditions, habit, dan hedonic motivation memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap behavioral intention layanan digital Bank Syariah, sedangkan effort expectancy tidak berpengaruh signifikan. Performance expectancy dan price value tidak berpengaruh terhadap behavioral intention, sementara behavioral intention memiliki pengaruh secara langsung terhadap use behavior. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur akademik dan masukan bagi Bank Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabah.

---

The weak level of Islamic financial literacy and inclusion requires Islamic banks to issue digital-based products and services as an adaptive step towards technological transformation. The emergence of digital banks has reinforced the importance of providing digital banking services that are easier, more efficient, and more convenient. The study was conducted to analys the effect of customer intentions in accepting and using Islamic Bank digital services in Jakarta using the UTAUT 2 theory model. The selection of the Jakarta area is considered important because it has the highest level of Islamic financial literacy and inclusion compared to other regions. The research methodology used in this study was quantitative descriptive with Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) techniques. Based on the results of this study, it was found that social influence, facilitating conditions, habit, and hedonic motivation have a positive and significant influence on behavioral intention of Islamic Bank digital services, while effort expectancy has no significant effect. Performance expectancy and price value have no effect on behavioral intention, while behavioral intention has a direct influence on user behavior. The results of this study are expected to be additional academic literature and input for Islamic banks to improve service quality and maintain customer loyalty."