Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Malay Court Religion, Culture and Language: Interpreting the Quran in 17th Century Aceh Peter G. Riddell undertakes a detailed study of the two earliest works of Quranic exegesis from the Malay-Indonesian world. Riddell explores the 17th century context in the Sultanate of Aceh that produced the two works, and the history of both texts. He argues that political, social and religious factors provide important windows into the content and approaches of both Quranic commentaries. He also provides a transliteration of the Jawi Malay text of both commentaries on sura 18 of the Quran ( al-Kahf), as well as an annotated translation into English. This work represents an important contribution to the search for greater understanding of the early Islamic history of the Malay-Indonesian world."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui mekanime Subrogasi Tanpa Kompensasi. Terkait dengan pengalihan piutang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah, pengalihan putang yang dimaksud adalah pengalihan piutang melalui jual beli yang mana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 hal tersebut dilakukan dengan mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (‘iwadh) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang dan Subrogasi dengan Kompensasi (‘Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh mekanisme lain dapat dilakukan dengan pengalihan utang dengan mempedomani Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawala Bil Ujrah.

---

The implementation of a statutory regulations will affect the adjustment for various aspects. The adjustment will be tightly related to legal or illegal of an act of law to be performed. With the enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, causing the conventional financial institution is not able to do its operation. This, there are plans to convert conventional transaction into shariah based transactions, in order to migrate conventional bank credit customers into sharia bank financing customers in Aceh. This research is normative juridical study with a type of descriptive analytical research that shows perspectives of the mechanism that can be used to solve the problems. In this research, it is stated that central committee Indonesian Notary Public Association provides directions to Indonesian Notary Public Association for Aceh region, that debt transfer based on non-sharia transactions to sharia transaction can’t be implemented with a subrogation scheme. Basically, subrogation based on sharia principle for convertion of conventional bank credit customer to sharia bank financing customer can be use according to Fatwa DSN MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 concerning Subrogation based on Sharia Principle through Subrogation Principle without Compensation. In relation with account receivable’s diversion only can be use upon legitimate account receivable based on sharia principle, which is account receivable’s diversion through sell and buying according to Fatwa DSN-MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 was doing by subrogation mechanism with Compensation (‘iwadh’) and without wakalah to buy something and subrogation with compensation (‘iwadh) and wakalah to buy something. Beside that, there is another mechanism that can influence notary in order to make deed for conversion the conventional transaction to be sharia principle transaction. The other mechanism can be guided by Fatwa DSN-MUI Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Diversion and Fatwa DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah."

"Masalah pokok berkaitan dengan legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah "Bagaimana pemikiran di kalangan (gerakan) Islam tentang legislasi hukum Islam di masyarakat Indonesia kontemporer." Posisi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas karena hukum Islam bukan satu-satunya hukum yang berpengaruh di Indonesia, yang masyarakatnya majemuk dari segi agama. Peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat legislasi hukum Islam, baik di dalam Islam sendiri (substansi ajaran Islam, dan umat Islam) maupun dari luar Islam. Posisi hukum Islam di Indonesia akan dan dapat dilihat dalam dua hal: pertama, dalam peraturan perundang-undangan, dan kedua, dalam wacana yang (pernah) berkembang. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sosio-yuridis."

"Keserasian dalam hubungan antar manusia, antar kelompok, antar bangsa, dan di dalam suatu masyarakat adalah suatu hal yang perlu dibina dan dikembangkan agar terwujud pribadi-pribadi yang sehat, cerdas, dan kreatif. Umumnya dalam suasana kehidupan serasi, individu-individu berada dalam kondisi mental sehat dan emosi positif. Salah satu hal yang dapat menganggu keserasian dalam hubungan antar manusia, antar kelompok, antar bangsa, dan di dalam suatu masyarakat adalah dialaminya emosi-emosi negatif seperti marah, kecewa, iri, dendam, benci, dan lain-lain, yang bila intensitasnya cukup tinggi dapat menjadi pemicu perilaku maladaptive (Proposal Penelitian Payung SSM). Penelitian ini adalah merupakan bagian dari penelitian payung. Secara khusus penelitian ini ingin melihat pengalaman emosi marah dan kesiapan aksi pada pria dan wanita suku Aceh serta apakah ada perbedaan antara pengalaman emosi marah dan kesiapan aksi pria dan wanita suku Aceh. Dimensi penilaian yang tujuan/keterhambatan, kesejahteraan orang lain, keadilan, kebaruan/sudah dikenal atau belum, ketiba-tibaan, harapan akan akhir, kejelasan tentang akhir, kemungkinan diubah/finalitas, dapat/tidak dapat dihindarkan, tanggung jawab sendiri, tanggung jawab orang lain, keterkendalian, harga diri, penghargaan orang lain, kejelasan, antisipasi usaha, dapat diatasi/ditanggung, dapat diharapkan, dapat diharapkan oleh orang lain, kepentingan, kesesuaian dengan norma menurut diri sendiri, dan kesesuaian dengan norma menurut orang lain, diteliti meliputi 24 item yaitu valensi, kemudahan mencapai ketertarikan, Sedangkan dimensi kesiapan aksi terdiri dari 36 item yaitu mendekat, berhenti melihat (menolak), menghapus kejadian (menghilangkan), darah mendidih, tidak perhatikan (tidak berminat), menangani situasi (reakstan), menarik diri (menutup diri), memasukkan situasi (ada bersama dengan), bemyanyi/bergerak (kegembiraan), melukai/merusak (melawan), tidak dapat teruskan (interupsi), membiarkan orang lain berinisiatif (ketergantungan), menangis (ketidak berdayaan), melindungi diri (menjauhi), tenang/hening (istirahat/santai), situasi terus berpikir (preokupasi), perhatikan penuh (memperhatikan), tahu/dapat lakukan (menguasai), tidak bemiat/menyerah (apati), bersikap lembut (ada bersama dengan), ketidak berdayaan, menjauhkan (penolakan), menentang (melawan), membetulkan, menghilang dari pandangan, menyerahkan diri (mengikuti), memiliki (mendekati), menghindar/kabur (menjauhi), tertawa (kegembiraan), hentikan hubungan (mendidih di dalam), santai, muka jadi merah (menghilang dari pandangan), terhambat/kosong/lumpuh (inhibisi/keterhambatan), tidak dapat diam/bergerak-gerak (semangat), dukungan orang lain (ketergantungan), tegang (semangat). Subjek penelitian yang digunakan adalah pria dan wanita suku Aceh berusia 17-40 tahun, dipilihnya suku Aceh karena banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat DOM yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Aceh, sehingga ingin diteliti apakah terdapat perbedaan pengalaman emosi marah antara pria dan wanita suku Aceh. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner emosi Frijda dan Markam (1992). Kuesioner diberikan kepada 60 subjek (30 subjek pria dan 30 subjek wanita). Dari hasil pengolahan data, diperoleh dimensi yang paling menonjol pada pengalaman emosi marah pria suku Aceh adalah dimensi valensi, keadilan, harga diri, dan dapat diharapkan. Dimensi penilaian yang menonjol pada pengalaman emosi marah wanita suku Aceh adalah valensi, dapat diharapkan. Terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi penilaian kejelasan tentang akhir, harga diri, dan dapat diharapkan oleh orang lain pada pengalaman emosi marah pria dan wanita suku Aceh. Sedangkan dimensi kesiapan aksi yang paling menonjol pada pria suku Aceh adalah dimensi menangani situasi (reaktans), tahu/cepat lakukan (menguasai), menentang (melawan), dan membetulkan. Dimensi kesiapan aksi yang paling menonjol pada wanita suku Aceh adalah menghapus kejadian (menghilangkan), darah mendidih di dalam, menangani situasi (reaktans), tahu/cepat lakukan (menguasai), melindungi diri (menjahui), menentang (melawan), membetulkan, dan dukungan orang lain (ketergantungan). Terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi kesiapan aksi yaitu berhenti melihat (menolak), bemyanyi/bergerak (kegembiraan), menangis (ketidak berdayaan), melindungi diri (menjauhi), terhambat/kosong/lumpuh (inhibisi/keterhambatan) pada pria dan wanita suku Aceh. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal untuk memberikan gambaran mengenai dimensi penilaian dan kesiapan aksi pengalaman emosi marah pria dan wanita suku Aceh. Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan antara lain hanya menggunakan metode kuesioner sebagai metode pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dapat menggunakan metode wawancara."

"ABSTRAKNaskah Naṣīḥat al-Umarā? (NU) berisi tentang nasihat kepada para raja. Untuk saat ini, naskah NU hanya dapat ditemukan di Museum Negeri Banda Aceh dengan nomor inventaris 07_01520. Keterangan mengenai naskah ini tidak berhasil ditemukan pada beberapa katalog naskah. Oleh karena itu, untuk sementara waktu naskah NU disebut sebagai codex unicus. Pada bagian isi, naskah ini menjabarkan tingkatan para pemimpin dan kekuasaannya serta menjelaskan cara-cara penobatan raja, antara lain dengan cara bai?at, khalifah, mufakat, dan kemenangan dalam perang. Tidak diketahui siapa penyalin dan waktu penyalinan naskah ini. Pada bagian akhir, muncul dugaan bahwa naskah ini dalam keadaan tidak lengkap. Hal ini didukung oleh adanya percakapan antara dua tokoh yang terpotong.

---

ABSTRACT

Naṣīḥat al-Umarā? (NU)?advice for the leaders is a manuscript containing advices for the kings. Currently, NU manuscript can only be found in Banda Aceh State Museum by inventory number 07_01520. Information related to this manuscript can?t be found in any other catalogs. Therefore, NU temporarily called as codex unicus. The content of this manuscript explains the hierarchy of the leaders, the leader?s authority, and the ways of coronation, i.e. bai?at, khalifah, and mufakat. It is not known who the copyist and when the time of copying is. In the final section, alleged that this script in an incomplete state. It can be proved by the truncated conversation between two characters."