Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses industrialisasi dan urbanisasi merupakan dua elemen penting dalam proses pembangunan suatu kota. Kota Depok sebagai salah satu kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dalam perkembangannya tidak terlepas dari kedua hal di atas. Kedekatan secara geografis dengan kota metropolitan Jakarta, menjadikan Kota Depok tumbuh secara cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat melalui indikasi tingginya jumlah penduduk yang menjadikan kota ini tumbuh tidak terkendali.Pembangunan perumahan dan sektor lain terlihat secara sporadis. Kecenderungan di atas pada akhirnya berpengaruh pada "demand" terhadap tanah (lahan). Pemanfaatan lahan bagi perumahan dalam skala besar, bagi industri, bagi kegiatan komersial serta penggunaan lainnya mempengaruhi secara signifikan terhadap pola pertumbuhan fisik kota. Dengan demikian peranan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan penggunaan lahan di kota ini sangatlah panting. Dalam menganalisis mekanisme implementasi kebijakan penggunaan tanah di Kota Depok dengan pendekatan metodologi kualitatif.Dari penelitian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penggunaan tanah di kota tersebut belum efektif Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Berbagai indikasi yeng bersifat negatif mulai nampak, antara lain kerusakan dan pencemaran lingkungan fisik kota dengan mulai munculnya banjir, longsor, kasus-kasus pencemaran permukiman, kemacetan dan sebagainya.Dari outcome yang dihasilkan terlihat justru merugikan masyarakat luas. Dengan pengamatan dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja yang belum optimal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: faktor politik, faktor kemampuan dana, faktor manajerial dan faktor kemampuan teknis. Oleh karena itu dengan melihat pada kendala-kendala tersebut maka Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat melkkukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk mempertegas kembali perihal visi dan nisi Kota Depok sebagai acuan dalam pembangunan kota, perbaikan terhadap fungsi manajerial, penggalian potensi daerah sebagai salah sumber keuangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya."

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai."