Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembinaan narapidana merupakan bagian dari tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan dimana seseorang yang telah melakukan kesalahan dibina dengan baik, agar mereka dapat menyadari kesalahan dan perbuatannya dan melakukan pertaubatan, serta ketika mereka selesai menjalani hukuman dapat berintegrasi sosial atau kembali ke masyarakat. Kerja sama pihak swasta dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tidak bertentangan dengan tujuan pembinaan narapidana seperti dalam sistem pemasyarakatan tersebut, karena komponen-komponen pembinaan narapidana yang masih terbatas dari pihak lapas maupun pemerintah (seperti: sumber daya manusia, anggaran pembinaan, peralatan yang menunjang dsb.) dapat dibantu dan dipenuhi oleh pihak swasta. Lapas wanita Klas II A Palembang merupakan salah satu contoh lapas yang berhasil menerapkan konsep ini, meskipun keberhasilan tersebut bukan berarti tanpa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dengan adanya konsep ini diharapkan narapidana mendapatkan skill sebagai bekalnya nanti ketika mereka telah bebas atau selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

---

ABSTRACT

Rehabilitation of inmates is a part of the purpose of criminal prosecution based on the penal system which has been regulated in Law penitentiary whereas a person who has made a mistake nurtured properly, so that they can realize their mistakes, and could change it and when they finished the sentencing, they can integrate social or return to the public. Rehabilitation inmates program in Palembang woman?s correction based on collaboration between correction and private sector which is not contrary to the purpose of fostering such prisoners in the correctional system, because the components are still limited coaching inmates of the prison and the government (such as human resources, budget, support equipment and so on) can be helped and be met by the private sector. Woman?s correction of Class II A Palembang is an example of the correction were successfully implemented this concept, despite this success does not mean the absence of constraints in implementation. With the concept of inmates is expected to gain skills as her talent later when they have free or finished their sentencing in a correctional institution."

"Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal.

---

This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre rsquo s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ldquo reoffending rdquo . The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted."

"Pengendalian sosial yang bertujuan menghindarkan individu pada potensi menjadi pelaku kejahatan, dapat diimplementasikan melalui medium sastra anak. Sayangnya perkembangan sastra di Indonesia masih didominasi oleh karya yang menempatkan anak sebagai tabula rasa dan bertendensi menggurui anak. Serial Mata karya Okky Madasari yang mengangkat kritik dan isu lingkungan di Indonesia menghadirkan representasi kejahatan dan kerusakan lingkungan, serta nilai pelestarian alam yang penting untuk ditelaah dalam perspektif kriminologi. Utamanya tentang bagaimana fenomena tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengendalian sosial. Tesis ini menggunakan teori narrative criminology, green criminology dan green cultural criminology untuk menganalisis teks Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, dan Mata dan Manusia Laut, serta mengombinasikannya dengan teori perkembangan kognisi anak untuk menafsirkan kembali interpretasi empat narasumber anak terhadap teks tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengendalian sosial kejahatan direpresentasikan melalui narasi imajinatif yang berkelindan dengan muatan historis dan faktual tentang kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil focus group discussion bersama satu kelompok yang terdiri atas tiga narasumber anak dan wawancara mendalam tidak terstruktur dengan dua narasumber anak diketahuilah bahwa pembaca anak memadukan pengetahuan dan pengalamannya bersentuhan dengan masyarakat, alam, maupun sumber bacaan lainnya dalam penangkap nilai pengendalian sosial kejahatan dalam Serial Mata. Penelitian ini berkontribusi mendorong pemerintah untuk lebih serius menggalakkan Gerakan Literasi Sekolah, memperluas akses terhadap buku bacaan berkualitas, hingga memastikan tradisi narasi oleh orang tua dan institusi pendidikan formal maupun non-formal terlaksana dengan optimal.

---

Social control, aimed at preventing individuals from the potential of becoming criminals, can be implemented through children's literature. Unfortunately, the development of literature in Indonesia is still dominated by works that portray children as blank slates and tend to be didactic. Okky Madasari's Mata Series, which critiques environmental issues in Indonesia, presents representations of crime and environmental damage, as well as the value of nature conservation, which is important to examine from a criminological perspective. Particularly, it explores how messages are represented as a form of social control. This thesis utilizes narrative criminology, green criminology, and green cultural criminology theories to analyze the texts Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, and Mata dan Manusia Laut, it combines these theories with the theory of children's cognitive development to reinterpret children's interpretations of these texts. The research findings reveal that social control of crime is represented in imaginative narratives intertwined with historical and factual elements about crime and environmental damage in Indonesia. Based on the results of focus group discussions with a group consisting of three child informants and unstructured in-depth interviews with two child informants, it is known that child readers integrate their knowledge and experiences in dealing with society, nature, and other reading sources to grasp the values of social control of crime in the Mata Series. This research will contribute to encouraging the government to be more serious about promoting the School Literacy Movement, expanding access to quality reading materials, and ensuring that the tradition of storytelling by parents and formal or non-formal educational institutions is optimally implemented."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena narapidana lansia di Jepang yang terus meningkat secara signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebabnya dan menjelaskannya menggunakan teori tindakan sosial AGIL milik Parson. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis studi pustaka dengan menggunakan data dari video, artikel, buku, dan data yang dirilis oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemiskinan, kondisi fisik dan psikis yang terus menurun, dan lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan support system yang baik bagi para lansia mendorong mereka untuk menjadi seorang pelaku kriminal dan memilih untuk masuk penjara sebagai sarana berlindung agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Teori tindakan sosial melihat adanya ketidakseimbangan antar sistem dalam masyarakat menjadi penyebab terjadinya fenomena ini. Perlu adanya peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk membantu para lansia agar mereka dapat menjalani masa tua dengan nyaman.

---

This thesis discuss about the elderly criminals phenomena in Japan that keep increasing steadily for the past two decades. The purposes of this thesis are to discover the causes and defines it with Parson’s social action theory. This thesis uses qualitative method and literature study by utilizing sources such as videos, articles, books, and data from Japanese ministries and other authorities. Through this research and analysis, it can be concluded that the elderly are suffered from economic deprivation, declining physical and mental conditions, and the lack of family and society support system, and those become the push factors for the elderly to conduct criminal act so that they can find shelter in jail. Social action theory finds this phenomena as the result of disturbed equilibrium between systems in the society. The urgent needs of government, society, and family intervention to put an end to this phenomena so that the elderly can spend their life comfortably."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."