Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan penghindaran pajak yang sering terjadi pada berbagai negara yang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktik BEPS dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam negeri yang menyimpan asetnya di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan nihil. Pemilihan negara Singapura ditentukan berdasarkan posisinya sebagai negara Tax Haven menyebabkan banyak wajib pajak Indonesia yang menempatkan asetnya di Singapura sehingga menggerus basis data perpajakan Indonesia. Multilateral Competent Authority Agreement merupakan perjanjian yang sudah disepakati oleh Singapura untuk melaksanakan AEOI dengan Indonesia mulai September 2018, karenanya penting untuk melihat persiapan dari masing-masing negara dalam memenuhi persyaratan OECD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap key informant. Hasil dari penelitian ini Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan terkait pelaksanaan AEOI berdasarkan standar OECD, namun terkait dengan sistem IT Indonesia masih dalam proses persiapan dan belum selesai. Sementara Singapura sudah memiliki sistem IT yang siap digunakan beserta dengan format pelaporan yang disyaratkan oleh OECD. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan penerapan AEOI, seperti kesulitan dalam pengendalian mutu informasi keuangan, kesulitan dalam mendata koperasi yang berada di ekonomi informal, penentuan skala prioritas, jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Hasil ketiga dari penelitian ini membahas mengenai cara agar persiapan dapat berjalan lebih cepat, yaitu meningkatkan pengetahuan SDM milik DJP, menyederhanakan persiapan sistem IT dan meningkatkan sosialisasi kepada lembaga keuangan.

---

ABSTRACTThis research raises the issue of tax evasion that often occurs in various countries caused by multinational companies that practice BEPS and non taxpayer compliance in the country that stores its assets in countries that have low tax rates or even nil. Singapore 39 s state election is determined by its position as a State Tax Haven causing many Indonesian taxpayers to place their assets in Singapore to undermine Indonesia 39 s taxation database. The Multilateral Competent Authority Agreement is an agreement agreed upon by Singapore to implement AEOI with Indonesia starting September 2018, therefore it is important to look at the preparation of each country in meeting OECD requirements. This research uses qualitative approach. Data were collected through literature studies and in depth interviews of key informants. The results of this study Indonesia has fulfilled most of the requirements related to the implementation of AEOI based on OECD standards, but related to IT systems Indonesia is still in the process of preparation and not yet completed. While Singapore already has a ready to use IT system along with the reporting format required by the OECD. This study also discusses the factors that cause delays in the implementation of AEOI, such as difficulties in financial information quality control, difficulty in registering cooperatives located in the informal economy, priority scale determination, limited number of human resources. The third result of this study discusses how to make preparations run faster, increasing the DGT 39 s HR knowledge, simplifying the preparation of IT systems and increasing socialization to financial institutions. "

"Semakin majunya perekonomian dunia membuat transaksi lintas negara menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak wajib pajak dalam negeri yang akhirnya memilih untuk menempatkan dananya di luar negeri terutama di negara-negara yang bisa memberikan keuntungan dari sisi pajak. Salah satu skema yang dilakukan adalah dengan membentuk CFC di negara tax haven. Selanjutnya wajib pajak menunda membagikan dividen dari CFC tersebut dengan tujuan menunda pembayaran pajak di negara tempat induk perusahaan berada. Hal ini berdampak pada terkikisnya basis perpajakan di negara tempat induk perusahaan berada. CFC rules adalah salah satu bentuk anti-tax avoidance rule untuk menangkal praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan CFC rules di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan CFC rules di Indonesia dapat digunakan untuk menangkal praktik penghindaran pajak dengan adanya perbaikan mengenai mekanisme deemed dividend, telah mencakup kepemilikan langsung dan tidak langsung, telah mencakup ketentuan mengenai trust, dan telah mengatur ketentuan mengenai kredit pajak luar negeri. Hambatan-hambatan dalam menerapkan CFC rules di Indonesia adalah cakupan ketentuan ini menjadi terlalu luas sehingga menjadi tidak efektif, kesulitan mendeteksi kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan secara bersama-sama, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk proses pengawasan oleh DJP, dan kurangnya pemahaman petugas pajak mengenai topik CFC.

---

The world economy growth makes cross border country transactions become easier. Many domestic taxpayers are eventually choose to put their funds abroad especially in countries that can give them tax benefit. One of the schemes is to establish CFCs in tax haven countries. Furthermore, taxpayer shall postpone dividends distribution from CFC to delay tax payment in the holding company rsquo s country. For that matter causes erosion of the tax base in the country where the parent company is located. CFC rules are one of anti tax avoidance rule to counteract such practices. This study aims to find out how CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices and the implementation constraints of CFC rules in Indonesia. This research is conducted with qualitative approach. Data collection techniques used literature studies and field studies through in depth interviews with key informants. The results of this research showed that CFC rules in Indonesia can be used to counteract tax avoidance practices with improvements in the deemed dividend mechanism, including direct and indirect ownership, including provisions on trusts, and regulates provisions on foreign tax credits. The obstacles to implementing CFC rules in Indonesia are the scope of this provision to be too broad to be ineffective, difficulty in detecting indirect ownership and joint ownership, difficulty in obtaining data and information for the DGT supervisory process, and the lack of understanding of tax officials on CFC topics."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."

"ABSTRAKPemeriksaan pajak merupakan salah satu cara otoritas pajak untuk mengetahui kebenaran pengungkapan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak WP . Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perubahan respons Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mengalami pemeriksaan pajak dibandingkan dengan yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Untuk mengetahui perbandingan tersebut digunakan metode difference-in-differences yang merupakan salah satu metode untuk mengukur dampak kebijakan impact evaluation . Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2009-2014 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Data berupa pelaporan pajak dari Wajib Pajak diharapkan mencerminkan perilaku yang lebih riil jika dibandingkan dengan data eksperimental. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mengalami pemeriksaan cenderung untuk mengungkapkan pelaporan penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang sama sekali tidak mengalami pemeriksaan.

---

ABSTRACTA tax audit is a tool for tax authorities to know the truth of disclosure of tax from taxpayers. This research intends to find out the change of response of Individual Taxpayer after experiencing tax audit compared with that not having tax audit. To find out the comparison, the difference in differences method is used to measure the impact of the policy impact evaluation . The data used in this research is derived from individual tax return from 2009 2014 obtained from the Directorate General of Taxes Indonesian tax authority . Data which are derived from the individual tax return is expected to reflect a more realistic behavior from individual. The result of the estimation indicates that the taxpayer experiencing the audit inspection tends to disclose the reporting of his income higher than the taxpayer who has not experienced any audit at all."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat dampak dari penerapan kebijakan Tindakan Pengamanan/ Safeguard terhadap tingkat effisiensi/produktivitas perusahaan yang dilindungi. Tujuan dari instrument Tindakan Pengamanan/ Safeguard sesuai agreement di WTO adalah untuk memberikan kesempatan bagi industri yang mengalami kerugian untuk dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja. Tingkat produktivitas perusahaan akan diukur melalui Total Faktor Produktivity TFP . Penelitian ini juga melihat dampak dari faktor heterogenitas produktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya dugaan bahwa kebijakan proteksi dapat direspon berbeda-beda berdasarkan initial productivity suatu perusahaan dalam satu industry. Struktur data berupa unbalanced data panel menggunakan unit analisis pada level perusahaan yang berasal dari surat pemberitahuan tahunan SPT Pajak dari DJP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan secara empiris, ditemukan bukti yang signifikan untuk berkesimpulan bahwa kebijakan proteksi sementara safeguard memberikan pengaruh positif terhadap tingkat produktivitas perusahaan TFP . Dengan melihat pengaruh heterogenitas perusahaan, ditemukan bukti untuk mendukung argument bahwa pada titik tertentu, perusahaan frontier justru mengalami penurunan produktivitas sedangkan untuk perusahaan ldquo;laggard rdquo; memperoleh manfaat peningkatan produktivitas dari implementasi kebijakan proteksi sementara tersebut

---

ABSTRACTThis study will look at the impact of implementation of the Safeguard policy on the Efficiency productivity level of the protected industries. Purpose of safeguard policy according to WTO agreement are to give opportunity for domestic producer under such conditions as to cause or threaten serious injury shall be free to the extent a necessary structural adjustment and improvement performance. The Efficiency Productivity level of protected industries measured by Total Factor Produktivity TFP . This study also consider factor of firm rsquo s heterogenity that allegedly trade policy affects firms differently depending on their initial productivity. The Structure of the data used is unbalanced data panel with unit analysis the firm level. Data obtained from Directorate General of Taxes DGT rsquo s Database that generated from annual tax return of Taxpayer. The result of this study show that empirically, we find significant evidence to conclude that safeguard policy have positive impact on the produktivity level TFP of the protected firms. The result also considering the factor of firm rsquo s heterogenity in estimation model provide evidence to support argument that frontier firm which is the firm with the highest TFP in their industry receive aweaker the impact of protection at certain level might reduce productivity rather than ldquo laggard rdquo firm that receive positive impact in productivity from implementing temporary protection policy."

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"Penelitian ini mencoba menilai pengaruh penerapan tarif tunggal (penurunan tarif pajak) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menggunakan metode probit unbalanced panel data, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan peraturan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

---

This study attempts to estimate the effect of applying a single rate (reducing tax rate) on increasing tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) through the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. Using probit unbalanced panel data, this study analyzes the effect of reducing tax rate in Indonesia. The results indicate that adoption of Government Regulation No. 46 0f 2013 (reducing tax tariff) is able to improve taxpayer compliance of MSME in Indonesia."