Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara urutan ke-5 dengan jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) setelah China, India, USA, dan Brazil. Penderita DM terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kemakmuran dan gaya hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk standardisasi, uji toksisitas akut dan aktivitas antidiabetes ekstrak etanol Garcinia daedalanthera Pierre. Standardisasi meliputi pemeriksaan mikroskopik dan makroskopik, parameter fitokimia, penapisan fitokimia, anal isis cemaran mikroba dan logam berat, uji toksisitas akut meliputi pengujian dengan BSLT dan pengujian terhadap mencit DDY berusia 8 minggu dengan dosis 5, 50, 500, 5000, 10000 dan 20000 mg/kgBB, dan uji aktivitas anti diabetes terhadap tikus wistar jantan dengan dosis 1, 10 dan 100mg/kgBB. Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak Garcinia daedalanthera mengandung flavonoid, saponin, tanin, steroid dan senyawa fenol. Kadar air sebesar 2,35%, kadar abu 2,51 %, kadar abu tidak larut asam 0,05%, kandungan total fenol sebesar 83,33 g GAEIlOOg dan kandungan total flavonoid sebesar 2g QEIlOOg. LCso ekstrak Garcinia daedalanthera sebesar 435,75 ~g/mL dan LDso diatas 20000 mg/kgBB. Ekstrak Garcinia daedalanthera memiliki aktivitas antidiabetes dengan menurunkan kadar glukosa puasa dan postprandial secara bermakna. Penelitian kami mengindikasikan bahwa ekstrak Garcinia daedalantera mempunyai efek antidiabetes."

"Makalah ini merupakan penelitian mengenai perbedaan penggunaan bahasa vernakular dan standar antara lakilaki dan perempuan dengan menggunakan metode kajian pustaka. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berbicara, baik dalam aspek fonologi, tata bahasa, maupun kosa kata. Selain itu, menurut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kecenderungan penggunaan bentuk bahasa yang berbeda: laki-laki dianggap lebih sering menggunakan bahasa vernakular, sementara perempuan lebih cenderung memilih bentuk standar. Makalah ini juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang mungkin menjadi dasar kecenderungan tersebut, di antaranya kesadaran akan status sosial, ekspektasi masyarakat terhadap kedua gender, dan maskulinitas. Tidak hanya alasan, makalah ini juga akan membahas konsekuensi yang mungkin terjadi karena penggunaan kedua bentuk bahasa yang berbeda tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laki-laki lebih sering menggunakan bahasa vernakular dan perempuan lebih senang menggunakan bahasa standar karena beberapa faktor, yang kemudian akan memberikan beberapa konsekuensi.

---

This paper is a research focusing on the differences in using vernacular and standard language between men and women by using literature review. Men and women have some distinctions in speaking, not only in phonological aspect, but also in grammar and vocabulary. Furthermore, according to some research conducted, there are different tendencies in language forms use: men are considered to use vernacular forms more often, while women tend to choose standard forms. This paper will also discuss about some factors that might be the reasons behind those tendencies, which are the social status awareness, society?s expectation towards both gender, and masculinity. Not only the reasons, this paper will also discuss about the consequences that might happen because of the different use of language forms mentioned. This research concludes that men use vernacular forms more often indeed, and women prefer standard forms because of some factors, which will be followed by some consequences. "

"Penulisan ini bertujuan untuk menemukan hubungan kesepadanan tekstual dan keputusan dalam penerjemahan yang bertujuan untuk mendapatkan penerjemahan yang komunikatif. Kata-kata dan frasa yang diterjemahkan haruslah dilihat secara keseluruhan teks. Tata bahasa dan perbendaharaan kata adalah bagian dari teks yang komunikatif. Hubungan antara makna dan keadaan harus ditinjau dari sudut pembaca."

"

Perpustakaan perguruan tinggi menjadi target para penyumbang dengan beragam kepentingan. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kekuatan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SNI Corner dengan kaca mata ekonomi politik media Vincent Mosco meliputi tiga aspek, yaitu komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan 8 (delapan) informan, yaitu 2 (dua) orang pimpinan dari BSN, Kepala Perpustakaan Daun, Direktur Perpustakaan Bunga dan 4 (empat) petugas SNI Corner. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan analisis dokumen.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSN SNI Corner membidik perpustakaan perguruan tinggi yang mempunyai banyak pengguna untuk memenuhi capaian jumlah pemanfaat informasi dan membangun kesadaran berbudaya standar. Dalam pengelolaan SNI Corner, kaitan ekonomi politik media yang paling menonjol terlihat pada spasialisasi dan komodifikasi. SNI Corner menjadi media spasialisasi BSN untuk menemui khalayak perguruan tinggi  dan mendiseminasikan produknya. Spasialisasi berhasil mengatasi kebijakan akses SNI, mengatasi jarak sosial dan efisiensi waktu berhasil menyebarkan informasi standardisasi tersedia di 31 (tiga puluh) lokasi di Indonesia. BSN melakukan komodifikasi konten dalam bentuk koleksi dan fasilitas perpustakaan yang dikemas dalam SNI Corner. Rektor universitas Bunga maupun Universitas Daun secara tidak langsung telah melaksanakan praktik komodifikasi khalayak, yaitu mengubah pengguna perpustakaan kepada BSN untuk memperkuat kerjasama yang telah dijalin. Kerjasama yang terjadi disini saling menguntungkan. BSN memperoleh target khalayak, sementara perpustakaan memperoleh SNI Corner yang berisi koleksi informasi standardisasi beserta fasilitasnya dan sertifikat MoU yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam komodifikasi pekerja, petugas SNI Corner meskipun hanya tugas tambahan (rangkap) atau petugas piket tidak mendapat imbalan apapun ternyata tetap berjalan.

---

So far, university libraries have been targeted by donors with various interests. This phenomenon has inspired this study which is to uncover the strength of the parties who are involved in managing SNI corner, based on a media political economys perspective of Vincent Moscow. This research used a constructivist method with 8 (eight) informants, who are 2 (two) managers of BSN, manager of Daun Library, manager Bunga Library and 4 (four) SNI Corner librarians. Data is collected through in-depth interviews, participant observation and document analysis. The results of this research indicates that SNI Corner has targeted universities libraries due to their large numbers of users. This number of users were intended to meet the achievements number for spreading information and building awareness of standardization. In SNI Corner management, the most prominent relation to the political economy is seen in the spatialization and the the commodification. SNI Corner is BSNs spatial media to meet the achievements numbers of user and to disseminated the product. Spatialization also succeeded in overcoming policies, distance and time constraints of BSN to disseminate its products. The spatialization has been a fully disseminating of standardization information which is available in 31 (thirty) locations in Indonesia. SNI Corner has carried out the commodification of content, starts from collections and facilities of the library which were packaged in SNI Corner. The chancellor of Bunga University and Daun University have indirectly carried out the practice of commodification of the audiences by changing their librarys users into BSNs. This action has strengthened the mutually benefited cooperation, between the universities and BSN. The benefit for BSN is that it gained targeted audiences, while the universities libraries enriched with SNI Corner which contains a collection of standardization information along with its facilities. Besides, the universities libraries have MoU certificates that can be used for various purposes. Although the SNI corner has benefited the two parties above, it has no effect on the commodification of workers (SNI Corner Librarians) because they have another additional task or a dual task or picket system without any reward.

"

"Di Indonesia, sektor TIC didominasi oleh perusahaan multinasional yang memiliki sistem informasi untuk memantau layanannya, sementara perusahaan TIC lokal masih mengandalkan proses manual dan terpisah sehingga memakan waktu lebih lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempercepat proses administrasi, yang meliputi pengajuan dan pemantauan layanan di bidang TIC dengan sistem informasi terintegrasi. Perancangan sistem informasi menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Studi ini bertujuan untuk mengetahui fitur-fitur penting dalam permintaan layanan dan proses pengawasan sektor TIC untuk meningkatkan efisiensi waktu. Proses bisnis as-is dan kebutuhan sistem informasi dipetakan dari wawancara, dokumen perusahaan, dan hasil benchmark perusahaan multinasional TIC. Data yang dikumpulkan diolah dengan software iGrafx untuk membandingkan perbedaan antara kondisi as-is dan to-be. Sistem informasi yang diusulkan dapat mempersingkat durasi proses permintaan layanan dan pelaporan hingga 97%.

---

In Indonesia, the TIC sector is dominated by multinational companies that have information systems to monitor their services, while local TIC companies still rely on manual and separate processes that take longer. The purpose of this research is to speed up the administration process, which includes the submission and monitoring of services in the field of TIC with an integrated information system. Information system design using the System Development Life Cycle (SDLC) method. This study aims to find out the important features in the service demand and supervisory processes of the TIC sector to improve time efficiency. Business process as-is and information system requirements are mapped from interviews, company documents, and benchmark results of TIC multinational companies. The collected data was processed with iGrafx software to compare the differences between as-is and to-be conditions. The proposed information system can shorten the service request processing and reporting duration by up to 97%."

"Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode yaitu dengan metode pengeringan (thermogravimetri), metode destilasi (thermovolumetri), metode fisis dan metode kimiawi menggunakan Karl Fischer. Metode Karl Fischer memerlukan pembakuan larutan atau standarisasi larutan yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan secara pasti yang akan digunakan untuk analisis volumetri. Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard Ex. Merck dapat menjadi pilihan sebagai pembaku atau standar dalam titrasi Karl Fischer. Oleh karena itu, dilakukan studi diversifikasi reagen standard yang bertujuan untuk membandingkan pembakuan Karl Fischer menggunakan reagen HYDRANAL™ - Water Standard 10.0 Ex. Fluca Analytical (eksisting) dengan Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard Ex. Merck terhadap hasil pembakuan Karl Fischer. Prosedur yang dilakukan adalah membandingkan Metode 1 menggunakan Reagen HYDRANAL™ - Water Standard 10.0 dengan Metode 1 menggunakan Reagen Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard. Hasil yang didapatkan yaitu Metode 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) lebih mendekati syarat untuk hasil pembakuan serta memiliki nilai RSD hasil pembakuan dan analisis % kadar air sesuai yang dipersyaratkan untuk Hydranal Titrant Composite 5. Sedangkan untuk Hydranal Titrant 5 didapatkan bahwa pembakuan menggunakan Metode 1 (Reagen HYDRANAL™ - Water Standard 10.0) dan Metode 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) adalah setara namun untuk perhitungan % kadar air didapatkan Metode 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) lebih memenuhi syarat dibandingkan dengan Metode 1 (Reagen HYDRANAL™ - Water Standard 10.0)

---

Measuring the water content in food can be determined by several methods, namely the drying method (thermogravimetry), the distillation method (thermovolumetry), the physical method, and the chemical method using Karl Fischer. The Karl Fischer method requires standardization of the solution or standardization of the solution which aims to determine the exact concentration of the solution to be used for volumetric analysis. Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard Ex. Merck can be an option as a standard or standard in Karl Fischer titrations. Therefore, a standard reagent diversification study was carried out which aimed to compare the standardization of Karl Fischer using the HYDRANAL™ - Water Standard 10.0 Ex reagent. Fluca Analytical (existing) with Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard Ex. Merck to standardization results of Karl Fischer. The procedure performed was to compare Method 1 using HYDRANAL™ - Water Standard 10.0 Reagent with Method 1 using Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard Reagent. The results obtained are Method 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) which is closer to the requirements for standardization results and has an RSD value resulting from standardization and analysis of % water content as required for Hydranal Titrant Composite 5. Meanwhile, for Hydranal Titrant 5 it was found that standardization used Method 1 (HYDRANAL™ Reagent - Water Standard 10.0) and Method 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) are equivalent but for the calculation of % water content, Method 2 (SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD) is more qualified than Method 1 (Reagent HYDRANAL™ - Water Standard 10.0)."

"GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur dapat dikategorikan sesuai standardisasi yang terbentuk melalui strategi bauran pemasaran (marketing mix) 4P dan brand equity. Seringkali ditemui para pengelola GOR Bulu Tangkis kurang memperhatikan komponen-komponen pembentuk standardisasi GOR Bulu Tangkis. Padahal standardisasi pada GOR Bulu Tangkis akan memudahkan pemain dalam memenuhi motivasinya bermain bulu tangkis di GOR Bulu Tangkis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui standardisasi GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur serta pola spasial pemilihan lokasi GOR Bulu Tangkis oleh pemain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik in-depth interview dan observasi lapangan. Analisis deskriptif dan analisis spasial digunakan untuk menjelaskan karakteristik lokasi GOR Bulu Tangkis serta pola spasial pemilihan pemain. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur masih berstandar lokal. Hanya GOR Sarwendah yang masuk dalam kategori GOR Bulu Tangkis berstandar nasional. Pemain dengan motivasi existence, relatedness, dan growth akan memilih GOR Bulu Tangkis dengan jarak yang paling dekat dari rumah. Namun bagi pemain growth, fitur produk dan brand equity menjadi komponen penting yang perlu dipertimbangkan ketika akan bermain di GOR Bulu Tangkis.

---

Badminton Hall in East Jakarta can be categorized according to the standardization formed through the 4P marketing mix strategy and brand equity. It is often found that the owners of the Badminton Hall do not pay attention to the components that make up the standardization of the Badminton Hall. Whereas standardization at the Badminton Hall will make it easier for players to fulfill their motivation to play badminton at the Badminton Hall. The purpose of this study was to determine the standardization of the Badminton Hall in East Jakarta and the spatial pattern of choosing the location of the Badminton Hall by players. The method used in this study is a qualitative approach with in-depth interview techniques and field observations. Descriptive analysis and spatial analysis were used to explain the location characteristics of the Badminton Hall and the spatial pattern of player selection. The results show that most of the Badminton Halls in East Jakarta still have local standards. Only GOR Sarwendah is included in the category of national standard Badminton Hall. Players with the motivation of existence, relatedness, and growth will choose the Badminton Hall with the closest distance from home. However, for growth players, product features and brand equity are important components that need to be considered when playing at the Badminton Hall."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."