Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT XY terdapat satu klausula yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dalam suatu perjanjian untuk menuntut pembatalan perjanjian. Pengesampingan suatu ketentuan hukum dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apakah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya apakah klausula pengesampingan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apakah PT XY dapat membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat telah adanya klausula mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diadakan penelitian hukum dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, dan teori mengenai asas kebebasan berkontrak. Hasilnya, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat untuk mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus menjawab bahwa klausula yang mengatur pengenyampingan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan PT XY dapat membatalkan perjanjian dengan dasar Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

---

In the PT XY Shareholder Loan Agreement, there is one clause that waives the provisions of Article 1331 of the Indonesian Civil Code, which is a provision that gives rights to an inept party to an agreement to demand a cancellation of the agreement. Waiver of a legal provision can be based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Based on this, the problem raised in this thesis is whether Article 1338 of the Indonesian Civil Code can waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, furthermore whether the waiving clause fulfills the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of the Indonesian Civil Code, and whether PT XY can cancel the agreement based on Article 1320 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code, given the existence of the clause that waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code. To answering these problems, legal research is carried out using the normative juridical research method, and the theory of the principle of freedom of contract. The results are that Article 1338 of the Indonesian Civil Code cannot waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, and at the same time responds that the clause governing the waives of Article 1331 of the Indonesian Civil Code does not meet the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of Indonesian Civil Code, and PT XY can cancel the agreement on the basis of Article 1320 paragraph (2) of Indonesian Civil Code.

 

"

"ABSTRAKPenanaman modal asing wajib dilaksanakan dalam bentuk usaha perseroan terbatas tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan melalui daftar negatif investasi. Perkembangan organisasi perusahaan terus terjadi di mana kepemilikan suatu perseroan tidak lagi hanya dapat dilihat dari pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada pembatasan penanaman modal yang saat ini hanya berdasarkan kepemilikan modal yang secara hukum tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah dasar pemeriksaan modal asing berdasarkan kepemilikan modal beserta implikasinya dan urgensi pemanfaatan informasi pemilik manfaat dalam kaitannya terhadap batasan daftar negatif investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menghasilkan deskriptif analitis. Dasar pemeriksaan penanaman modal hanya berdasarkan besaran penanaman modal asing maupun dalam negeri yang direncanakan dan disesuaikan dengan bidang usaha terbuka menurut daftar negatif investasi. Dengan adanya peraturan pemilik manfaat maka informasi pemilik manfaat dapat mencegah praktik nominee arrangement dalam penanaman modal.

---

ABSTRACTForeign Direct Investment is obligied to be carried out in the form of limited liability company (perseroan terbatas) but rectricted by the regulation through negative list. The corporate organization keeps developing which the ownership of a company is no longer only considered by the shareholders that registered in the company's list of shareholders. This development affects the restriction of investment which currently still considered by the shareholding that registered in list of shareholders. Problems in this writing consist of foreign direct investment basic examination and its implication and urgency of beneficial owner information utilization regarding the restriction of negative list. Foreign direct investment basic examination is only considered by the amount of domestic and foreign investment that planned and due to the open field of business according to the negative list. By the issuance of beneficial ownership regulation, the information of beneficial owner could avoid the practice of nominee arrangement in investment."

"Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa memuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sah berdasarkan keterangan kuasa yang tidak berwenang. Kedudukan notaris pada akta pihak ini hanya dapat dimintakan atas kebenaran aspek pembuktian formalitas karena rapat tersebut tidak dihadiri secara langsung. Peralihan saham yang terjadi tanpa persetujuan dan kehendak pengugat melibatkan adanya pihak ketiga sebagai pembeli sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3076/K/Pdt2019. Permasalahan penelitian ini mengenai pertangungjawaban Notaris dalam transaksi jual beli saham dan pelindungan hukum bagi Pihak Pembeli terhadap keabsahan transaksi jual beli saham akibat adanya sengketa kepemilikan saham tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian ini, Pelanggaran terhadap kewajiban bertindak oleh notaris membawa kerugian bagi penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi perdata berkaitan dengan tidak terpenuhi keabsahan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut baik secara materiil dan formal maka akta batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pembatalan akta itu berakibat hukum keadaan kembali seperti semula sebelum pihak ketiga mengadakan perjanjian dengan pihak penjual karena saham hanya dapat dipindahtangkan oleh pemilik yang sah, pelindungan hukum bagi pembeli jika pembeli tersebut beriktikad baik. Notaris dapat pula dikenakan sanksi administrasi lebih berat berupa pemberhentian tidak hormat dan sanksi pidana atas pemalsuan dokumen dan turut serta memalsukan menurut Pasal 263 jo. Pasal 264 dan Pasal 55 KUHP.

---

The Notary makes a Deed of Statement of Meeting Resolutions without containing the valid Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the information of an unauthorized proxy. The position of a notary in this party deed can only be asked for the truth of the aspect of formality proof because the meeting was not attended in person. The transfer of shares that occurred without the consent and will of the plaintiff involved the existence of a third party as the buyer as stated in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3076/K/Pdt2019. The problem of this research is regarding the responsibility of the Notary in the sale and purchase of shares and legal protection for the Buyer against the validity of the sale and purchase of shares due to the dispute over the ownership of the shares. This thesis uses a normative legal research method. Researchers process and analyze secondary data qualitatively. The results of this study, Violation of the obligation to act by a notary brings harm to the plaintiff as an act against the law can be subject to civil sanctions related to the non-fulfillment of the validity of the deed of the Statement of Meeting Resolutions both materially and formally, the deed is null and void. Based on Article 1365 of the Civil Code, the cancellation of the deed results in the law returning to its original state before a third party entered into an agreement with the seller because shares can only be transferred by the rightful owner, legal protection for the buyer available if the buyer has good intentions. Notary can also be subject to more severe administrative sanctions in the form of dishonorable discharge and criminal sanctions for falsifying documents and participating in falsification according to Article 263 jo 264 and Article 55 of the Criminal Code."