Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana teknologi semakin pesat berkembang sehingga sangat mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Pemberlakuan peraturan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun, pembentukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 mengenai pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik tidak sesuai dengan tata cara peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun peraturan tersebut tetap dilaksanakan. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi peraturan pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif yang didasarkan pada pemberlakuan peraturan pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Hasil analisa adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 merupakan langkah awal untuk mengatur pelayanan Hak Tanggungan Elektronik untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi. Apabila ditinjau dengan menggunakan metode RIA, peraturan tersebut dapat diterapkan di Kantor Pertanahan, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan proses secara bertahap sehingga dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Peraturan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dapat mendukung pemerintah dalam memasuki era revolusi industri 4.0 untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

---

Indonesia has entered the era of industrial revolution 4.0 in which technology is growing rapidly that it greatly affects people's lives in all aspects of life. The Mortgage Right registration performed electronically is enacted with the aim of the services of Mortgage Right that meet the principles of openness, timeliness, speed, convenience, and affordability for public services, as well as to adapt legal developments, technology, and community needs. However, the formation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 5 of 2020 regarding the Integrated Services of Mortgage Right performed electronically is not in accordance with the procedures for the formation of laws and regulations, nevertheless such regulation is being implemented. This study discusses the evaluation of the regulation of Mortgage Right performed electronically by using the method of Regulatory Impact Analysis (RIA) and the evaluation of the implementation of Mortgage Right registration performed electronically which is applied at the Land Office of Cilegon. The writing of this thesis uses a normative juridical research method based on literature research. The typology of the research used is evaluative based on the enforcement of Mortgage Right performed electronically regulations and how such regulations are implemented in the Land Office. The results of the analysis is the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 5 of 2020 is the first step to regulate the service of Mortgage Right performed electronically to be able to adjust with the technology developments. If we reviewed using the RIA method, such regulations can be implemented in the Land Office, although in practice it requires a gradual process thus it can be applied efficiently and effectively. The regulation of Mortgage Right performed electronically can support the government in entering the era of industrial revolution 4.0 to achieve the national development goals."