Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT. Pegadaian mempunyai motto yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang Gadai tidak sesuai prosedur, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pemberi Gadai yang dirugikan menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan bertipe Penelitian Hukum Normatif, bersifat deskriptif analitis dan data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Akibat hukum apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan prosedur dalam pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat, yaitu: mendapat peringatan tertulis, dan wajib bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Perlidungan Hukum untuk Pemberi Gadai yang dirugikan oleh pihak PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat dalam hal ini kurang diutamakan.

---

ABSTRACTPT. Pegadaian have adhered to the motto, which is "Solving Problems Without Problems". How the legal consequences of the officer conducting the auction Auction Pawn improper procedures, how legal protection against being harmed Giving Pledge is an issue being investigated. The research method used type Normative Legal Research, analytical, descriptive and qualitative data were analyzed using deductive logic. Legal consequences if the officials made a mistake Auction items in the auction procedure Pawn in PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta, ie: get a written warning, and shall be responsible for and replace any damages resulting therefrom. Legal Protection for Giving Pledge are harmed by the PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta in this case the lack of precedence."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan dan praktek pengalihan debitur dan objek jaminan dalam fasilitas kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR BTN). Bahwa pengalihan debitur dan objek jaminan seharusnya dilakukan dengan melibatkan Bank Tabungan Negara sebagai kreditur akan tetapi tidak semua pengalihan tersebut bahkan sering dilakukan tanpa melibatkan BTN. Pengalihan tersebut yang dilakukan tanpa melibatkan kreditur umumnya berujung kepada permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut muncul ketika dia ingin mengambil sertifikat dan surat-surat terkait objek jaminan KPR BTN tersebut ketika dia sudah melunasi seluruh angsuran kredit yang telah dialihkan kepadanya. Para penerima pengalihan debitur dan objek jaminan tersebut kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berisi permintaan agar dia menjadi berhak atas tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan KPR BTN. Penulis mencoba mengkaji bagaimana majelis hakim dalam putusannya memandang peralihan ini yang tidak sesuai prosedur akan tetapi pada kenyataan debitur baru membutuhkan kepastian hukum akan kepemilikannya terhadap objek jaminan KPR BTN tersebut. Penulisan ini lebih menitikberatkan kepada data sekunder, sedangkan data primer hanya digunakan sebagai pelengkap dan penunjang.

---

This research explains about regulations and implementations of transfer of debtor and collateral of house ownership credit Bank Tabungan Negara (KPR BTN). The transfer of debtor and collateral of KPR BTN should be done by involving Bank Tabungan Negara as creditor nevertheless not all of the transfers were done without involvement of Bank Tabungan Negara. Finally, those transfers generally lead to problems when they wanted to take certificate of land and documents in Bank Tabungan Negara after have paid off debt. To solve their problem, they go to District Court and make claims for home ownerships which are collateral Bank Tabungan Negara too. The author tries to examine how judges look at this case in their decision which improper procedures but in fact the principal need legal certainty of home ownership. This research is more focus in secondary sources and primary sources in form of interviews with law?s instruments are used for supporting and complement this research."

"Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak tanggungan yang mengakibatkan pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan suatu piutang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sementara pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak tanggungan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa Akibat Hukum atas Akta Pengikatan Jual Beli yang Dinyatakan Batal Demi Hukum pada Objek Telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang mana Kepemilikan atas Objek Dinyatakan Batal Demi Hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis tersebut memuat simpulan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk dengan dinyatakannya Akta Pengikatan Jual Beli batal demi hukum, maka segala seuatu ataupun perbuatan yang didasarkan pada akta tersebut secara otomatis cacat hukum, serta dengan batalnya Akta Pengikatan Jual Beli tidak selalu menyebabkan jual beli batal, dan dengan batalnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit. Seorang notaris dan PPAT diwajibkan menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN serta Pemegang hak tanggungan juga dapat melakukan pemblokiran terhadap objek yang dibebankan hak tanggungan dalam hal adanya upaya pembatalan hak tanggungan yang dijadikan jaminan atas suatu utang.

---

Mortgage creditor have strong legal force in terms of protection for the return of their recivables by attaching collateral rights to collateral objects as evidenced by the issuance of mortgage certificates by registering mortgage rights based on the principal agreement in the form of a credit agreement. However, in the event that there is a dispute over the object of mortgage which results in the imposition of mortgage on the object of collateral for a receivable, it is stated that it has no legal force, while the imposition of mortgage rights as evidenced by the existence of a mortgage certificate already has strong legal force. Based on this, there is a formulation of the problem in the form of legal consequences for the Sale and Purchase Binding Deed which is declared null and void on the object that has been charged with a Mortgage based on Depok District Court Decision Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk and Legal Protection for Mortgage Holders which Ownership on Objects Declared Null By Law. This study uses a form of normative juridical research that refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic with a descriptive analytical research type. Based on the results of the descriptive research analysis, it contains the conclusion that based on the Decision of the Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk by declaring the Sale and Purchase Binding Deed null and void, then anything or action based on the deed is automatically legally flawed, as well as the cancellation of the sale and purchase agreement does not always cause the sale and purchase to be cancelled, and the cancellation of the mortgage does not cause the abolition of the credit agreement. A notary and PPAT are required to carry out their positions in accordance with the UUJN and the holder of a mortgage right can also block objects that are subject to mortgage rights in the event of an attempt to cancel mortgage rights which are used as collateral for a debt."

"Dinamika hukum yang terus berkembang dan juga menimbulkan kompleksitas permasalahan yang ada di dalam masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pembeli atas dasar PPJB tanah dan bangunan terhadap objek tanah yang telah dijaminkan oleh penjual kepada bank dan mengetahui apakah pertimbangan hakim telah tepat dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atas dasar PPJB berdasarkan putusan No. 751 PK/PDT/2019 dengan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan diperluas dengan teori-teori hukum yang telah ada. Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan perpustakaan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pembeli terhadap objek tanah dan/atau bangunan yang dijaminkan penjual kepada bank adalah sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dengan izin dari pihak bank. Adapun pertimbangan hakim telah tepat dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atas dasar PPJB berdasarkan Putusan Nomor 751 PK/Pdt/2019 yang dimana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

---

The dynamic and evolving nature of the law, which also gives rise to complexities in societal issues, requires legal certainty, especially concerning the legal protection for parties involved in a Sale and Purchase Agreement (PPJB). The purpose of this paper is to understand the legal position of the buyer based on a PPJB for land and buildings concerning the land that has been used as collateral by the seller to a bank. Additionally, it aims to determine whether the judge’s considerations were appropriate in providing legal protection to the buyer based on the PPJB, as per the verdict Number 751 PK/Pdt/2019. The research method employed is a normative juridical study, based on the prevailing laws and expanded with existing legal theories. The research is conducted by examining relevant legal library materials that are related to the topic discussed in this thesis. The results of this study indicate that the legal position of the buyer regarding the land and/or building object mortgaged by the seller to the bank is valid and binding when it meets the valid agreement requirements as regulated in Article 1320 of the Civil Code and with the permission of the bank. The judge's consideration in providing legal protection to the buyer based on the Sale and Purchase Agreement is deemed appropriate in accordance with the Decision Number 751 PK/Pdt/2019, which is in line with the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2016 regarding the Implementation of the Formulation of the Results of the Supreme Court Plenary Session in 2016."

"PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung jawab PPAT Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Akibat hukum dari pembatalan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 552/2017 yang dibatalkan pengadilan berdasarkan Putusan No. 473/Pdt.G/2019/PN/Tng adalah batal demi hukum artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. PPAT bertanggungjawab terhadap batalnya Akta Pembebanan Hak Tanggunan Nomor 552/2017, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatadata yang mewajibkan PPAT mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab secara moril terhadap pelanggran kode etik yang ia lakukan. Serta tanggung jawab secara pidana dapat dijatuhkan sepanjang PPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu atau memalsukan akta yang dibuatnya.

---

PPAT as wrong one office public who have role important inside ensure certainty law and protection law through deed authentic in front of him, which makes as tool strong evidence and if occur dispute in court except proved its untruth. The problem in study this is consequence law and form not quite enough answer PPAT Against declared deed null and void by decision Court. Method research used in study this shaped juridical normative that is study the law carried out with method researching ingredient References or secondary data so that called with study law library, then conducted analysis by qualitative. Consequence law from cancellation Deed Loading Right Dependent Canceled number 552/2017 court based on Decision No. 473/ Pdt.G /2019/PN/ Tng is null and void it means that deed the law carried out no have consequence law since happening deed law after existence decision court.PPAT is responsible to cancel Deed Loading Right dependent Number 552/2017, according to provision Article 1365 of the Civil Code which requires PPAT to replace losses incurred because his deeds. Besides that, PPAT responsible answer by morale to offender code the ethics they do. As well as responsibility answer by criminal could dropped as long as PPAT has proven by legitimate and convincing make letter false or fake the deed they made."