Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Perkembangan Covid-19 dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan cara dan konteks yang baru, yaitu dengan mengimplementasikan e-Government menggunakan teknologi dan berbagai alat yang dapat dibilang agile dan adaptif, terutama dalam bidang kesehatan yang secara langsung terdampak. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bentuk baru yaitu e-Health dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mencoba untuk menilai kualitas e- Government pada aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Setelah melakukan penelitian dengan jumlah 100 orang repsonden yang diambil secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dari aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah baik. Kualitas tersebut dapat disimpulkan menggunakan empat dimensi e-Government Quality yang dirumuskna oleh Papadomichelaki & Metnzas (2012), di mana keempat dimensi tersebut adalah dimensi efficiency, trust, reliability dan citizen support.

---

The development of Covid-19 from the beginning of 2020 to the end of 2021 has encouraged the Indonesian government to work in new ways and contexts, namely by implementing e-Government using technology and various tools that can be considered agile and adaptive, especially in the health sector which is directly affected. Therefore, the government is trying to develop health services in a new form, namely e-Health by developing the Mobile JKN application. Based on the above context, this study tries to assess the quality of e-Government on the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta. After conducting research with a total of 100 respondents who were taken online. The results of this study indicate that the quality of the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta is good. This quality can be concluded using the four dimensions of e-Government Quality formulated by Papadomichelaki & Metnzas (2012), where the four dimensions are the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support."

"In two parts, this expert guide from ALA's Government Documents Round Table (GODORT) provides the necessary resources librarians can use to connect patrons to specific information via government sites and electronic documents.Managing and providing access to the ever-expanding wealth of electronic government information now available presents a significant challenge for librarians, even those who are government documents specialists.In two parts, this expert guide from ALA's Government Documents Round Table (GODORT) provides the necessary resources librarians can use to connect patrons to specific information via government sites and electronic documents.In part one, the contributing authors discuss historical contexts and contemporary issues of electronic government collections. In part two, they give practical guidance for implementing and improving services.Deftly edited by Andrea Morrison, this book: navigates the local, state, federal, and international e-government landscape; provides in-depth description and examples for cataloging electronic government documents; suggests outreach methods for sharing resources internally and externally; and recommends practical tips for keeping up with electronic government information. Libraries of all types will find this comprehensive book a very useful bridge to serving more patrons through electronic government collections. Offering sound advice for anyone who is or should be working with government documents, this book is especially useful for reference, map, digital, and technical services librarians."

"Penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan HKI. Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berupaya menggali informasi dari berbagai narasumber (organisasi dan individu) di Iingkup Direktorat Jenderal HKI. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari sumber, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Humas sebagai fungsi manajemen.Hasll penelitian menunjukkan bahwa ternyata pada Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi secara optimal khususnya dalam menyebarkan informasi publik tentang perlindungan HKI. Hal ini disebabkan karena Humas berada di bawah struktur manajemen pada level middle Top Management. Didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia (petugas kehumasan) di bidang kehumasan (komunikasi massa). Hal ini menjadi perhatian bagi Humas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam hubungan internal dan eksternal dalam rangka menyebarluaskan informasi publik tentang perlindungan tentang HKI sehingga mengurangi ketldaktahuan masyarakat terutama mengenai prosedur perlindungan HKI."