Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) bertujuan untuk memberikan informasi dan mengintegrasikan seluruh pelayanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di DKI Jakarta. Agar aplikasi yang diproyeksikan menjadi super apps ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan penggunaan layanan oleh masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti sulitnya pengguna mengakses aplikasi JAKI, sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data pribadi pengguna yang dibocorkan oleh petugas yang menangani laporan melalui JAKI. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan layanan pada aplikasi e-government menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (wawancara mendalam, dan studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari teori yang dikemukakan oleh Yadav et al. (2019), faktor yang paling mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI adalah faktor kemudahan dalam layanan yang ditawarkan dan faktor transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, faktor yang paling tidak berpengaruh adalah komprehensif dan membantu di satu tempat.

---

The Jakarta Kini (JAKI) application aims to provide information and integrate all existing services in DKI Jakarta Province for residents who live and work in DKI Jakarta. In order for the applications that are projected to become super apps to develop in a sustainable manner, it is necessary to increase the use of services by the community. However, there are still a number of problems, such as the difficulty of users accessing the JAKI application, a system that does not work well and cannot be accessed on time, and the security of users' personal data leaked by officers who handle reports through JAKI. These problems can affect the citizen's willingness to use the JAKI application, the willingness of citizen is determine to be the focus of the research. The research approach used in this research is quantitative with mixed method data collection techniques, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. It revealed that the ease of use and transparency and accountability of the JAKI application are the two characteristics that have the biggest impact on citizen's willingness to use it, according to the analysis of the theory put forth by Yadav et al. (2019). The least significant factor, however, is comprehensive and assisting information at one place."

"Dewasa ini isu keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis menjadi perhatian bagi organisasi-organisasi yang memanfaatkan TI untuk mendukung tujuan bisnisnya. Begitu juga BMKG sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang memanfaatkan peranTI dari pengumpulan data, analisa hingga diseminasi informasi. Sadar Pentingnya peranan TI bagi organisasi, BMKG merencanakan investasi yang relatif besar untuk investasi TI hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi pendanaan pada matrik rencana strategis BMKG 2010-2014, terlihat bahwa Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komputer mendapatkan anggaran yang cukup besar dibanding deputi bidang lain akan tetapi ada indikasi bahwa investasi yang besar tersebut kurang dikelola dengan baik. Terbukti berdasarkan hasil kajian investasi yang menghasilkan bahwa investasi TI masih berjalan secara ad-hoc dan belum terstruktur dan terencana. Pengkajian tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi menggunakan model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman. Analisis dengan model SAM dilakukan untuk melakukan kajian keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Analisis dengan model Luftman digunakan untuk mengukur tingkatan kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama melakukan identifikasi masalah, melakukan studi pustaka, menetapkan metodologi penelitian, pengambilan data yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner, analisa hasil kuisioner. Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis, setelah diketahui tingkat kematangan dilakukan perbaikan tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis. Tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi di BMKG berada pada tingkat 3 dengan nilai 3,08. Ini menunjukkan bahwa BMKG berada dalam kondisi establish focuses process. Hal ini menunjukkan BMKG telah memusatkan tata kelola, proses-proses dan komunikasi terhadap tujuan bisnis yang spesifik, sudah mulai focus terhadap keselarasan strategis TI dan bisnis.

---

Nowadays issue of alignment of IT strategy with business strategy is a concern to the organizations that use IT to support business objectives. Likewise BMKG a non-ministerial government agency which has the function of information services meteorology, climatology and geophysics utilizing IT role of data collection, analysis to dissemination of information. Aware of the importance of the IT’s role for organization, BMKG relatively large investment plans for IT investments this can be seen in the recapitulation funding matrix BMKG strategic plan 2010-2014, seen that Deputy Calibration Instrumentation Engineering and Computer Networking have a budget large enough compared to the other deputy but there are indications that a large investment is less well managed. Proved by the results of studies that yield investments that IT investment is still running on an ad-hoc and not structured and planned. Assessment of the maturity level of the IT strategic alignment with organizational strategy alignment using models strategic alignment model (SAM) and model alignment Luftman. Analysis of the model SAM conducted to assess the domain alignment of business strategy, organizational infrastructure, IT strategy and IT infrastructure. Analysis Luftman model used to measure the level of maturity of the alignment of IT strategy with organizational strategy. The process is done in this research is the first to identify the problem, perform literature study, setting research methodology, data collection is by conducting interviews and distributing questionnaires, analysis of the results of questionnaires. Then performed assessment of the alignment maturity level of IT with the business, having known the level of maturity made improvements to the maturity level of IT business alignment. The maturity level of the IT strategy alignment with the organization's strategy in BMKG are at level 3 with a value of 3.08. This shows that in a state BMKG establish process focuses. This shows BMKG has focused governance, processes and communications to specific business goals, already the focus on strategic alignment of IT and business."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan kegiatan e-Government dengan memanfaatkan aplikasi PetaKita. Secara khusus, berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi e-Government dalam pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Model penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi Unified Model of Elektronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, dan Trust in Government Data. Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal sebagai induk aplikasi PetaKita, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Variabel yang mempengaruhi Behavioral Intention (Intensi Penggunaan) aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan Trust in Government Technology. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh Trust in Government Agency, dan Trust in Government Technology. Selain itu, Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy penggunaan aplikasi. Meskipun faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Condition terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution terhadap Behavioral Intention, dan Trust in Government Technology terhadap Attitude tidak memiliki pengaruh signifikan.Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, dengan memanfaatkan aplikasi e-Government yang lebih diterima oleh masyarakat, untuk meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah.

---

This research aims to explain how the Geospatial Information Agency (BIG) carries out e-Government activities by utilizing the PetaKita application. In particular, it seeks to describe the factors that influence adoption behavioral intentions in using e-Government applications in participatory mapping based on Geospatial Information Systems (GIS) by taking the case of the PetaKita Application. This research model adopts and modifies the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) by adding the variables Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, and Trust in Government Data. From a net sample of 130 with the analysis unit being the owner of the InaGeoportal Single Sign On (SSO) account as the parent of the PetaKita application. This data is then processed using the SEM-PLS method via SmartPLS3 software. As a result, the variables that influence the Behavioral Intention of the PetaKita application are influenced by the Attitude and Trust in Government Technology factors. Then Attitude is significantly influenced by Trust in Government Agency and Trust in Government Technology. Apart from that, Facilitating Conditions have a significant effect on the Effort Expectancy of application use. Although factors such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions on Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution on Behavioral Intention, and Trust in Government Technology on Attitude do not have a significant influence. These findings provide valuable insights for increasing the adoption of e-Government, as well as designing effective public communication strategies, by utilizing e-Government applications that are more accepted by the public, to increase public trust, support and involvement in government policies."

"Perkembangan pesat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem ini juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanannya dan potensi dampak insiden keamanan terhadap operasi pemerintah dan kepercayaan warga negara. Untuk mengatasi tantangan ini, di dalam penelitian ini diusulkan kerangka kerja untuk menangani insiden keamanan menggunakan standar ISO/IEC 27035:2023 sebagai referensi. Standar ISO/IEC 27035:2023 menyediakan pendekatan komprehensif untuk manajemen insiden, yang mencakup seluruh siklus hidup dari persiapan dan identifikasi hingga penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Lembaga yang direkomendasikan ialah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan publik atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan kerangka kerja diawali dengan analisis menyeluruh terhadap praktik keamanan Ombudsman yang ada dan potensi ancaman terhadap sistem elektroniknya. Penilaian ini dijadikan dasar untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kerentanan khusus lembaga. Tahapan yang dilakukan ialah persiapan, identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan, dan pelajaran yang dipetik. Rekomendasi menghasilkan kerangka kerja dan wawasan yang dapat digunakan instansi pemerintah untuk mengadopsi standar ISO 27035:2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut relevan dan sejalan dengan kebijakan SPBE di Indonesia.

---

The rapid development of Electronic Government Systems (EoBS or SPBE in Indonesian) has brought significant improvements in the efficiency and accessibility of public services. However, the increasing reliance on these systems has also increased concerns about their security and the potential impact of security incidents on government operations and citizen trust. In order to address these challenges, this study proposes a framework for handling security incidents using the ISO/IEC 27035:2023 standard as a reference. The ISO/IEC 27035:2023 standard provides a comprehensive approach to incident management, covering the entire life cycle from preparation and identification to containment, eradication, and recovery. The recommended institution is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, a government institution that oversees the implementation of public services and receives public complaints regarding alleged maladministration of public services. The preparation of the framework begins with a thorough analysis of the Ombudsman's existing security practices and potential threats to its electronic systems. This assessment is used as a basis for ensuring that the proposed solution is tailored to the specific needs and vulnerabilities of the institution. The stages carried out are preparation, identification, containment, eradication, recovery, and lessons learned. The recommendations produce a framework and insights that government agencies can use to adopt the ISO 27035:2023 standard. This study also shows that the implementation of the standard is relevant and in line with the SPBE policy in Indonesia."

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM. Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services. In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document.

"

"ABSTRAKPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemkab Bekasi menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu adanya dukungan dari teknologi guna menyelenggarakan suatu eletronic government (e-government). Hal ini memerlukan terbangunnya integrasi antar berbagai aplikasi yang saling terkait untuk menghasilkan suatu proses kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien. Integrasi data ini tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK) Pemkab Bekasi tahun 2015. Langkah awal dalam melakukan integrasi data ini adalah membuat penyusunan standar kode pada Pemkab Bekasi yang kedepannya akan disahkan oleh kepala daerah berupa pemberlakuan dokumen standar data. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyusunan standar kode yang dilakukan dengan pendekatan Data Management Book of Knowledge (DMBOK) dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk standar data yang diberlakukan dalam organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melakukan pengembangan sistem informasi di Pemkab Bekasi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan.

---

ABSTRACT

Bekasi Local Government trying to give better public services all the time. They realised that they need technology support to make it come true. Then, they are developing electronic government (e-government) right now. E-government in a whole Bekasi Local Government needs to integrate all of their information system to make an effective and efficient government activities. The data integration is state on their framework in 2015. The initial step to get closer with data integration is making the reference data standard that will be approved by the regent in a formal statement that will be complied by the other units. According to that, the purpose to develop a reference data standard is doing with Data Management Book of Knowledge (DMBOK) approach. The result of this research will be available in formal form that will be applied to all of business units in Bekasi local government."