Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.

---

Abstrak. Penelitian ini mengusulkan dua focus yaitu, diskusi mengenai desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah dan peran penting perpajakan dalam mewujudkan proses demokratisasi. perpajakan yang dalam mewujudkan proses demokratisasi ekonomi. Pajak merupakan salah satu faktor paling penting dalam penguatan peran pemerintah terutama peran dalam isu-isu anggaran. Terdapat dua isu strategis untuk hubungan timbal balik antara negara dan warganya yaitu, negara dalam kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak dari warganya dan di sisi lain warga untuk membayar pajak sebagai bagian dari penyerahan kepada hukum yang ada."

"Abstract. Street vendors (PKL) are common phenomena in urban areas all around the world, including in Indonesia. Bandar Lampung, as one of big cities in Indonesia, also has street vendor phenomenon. Some consider PKL illegal, yet some others perceive its existence as a way to overcome unemployment and poverty. Despite the different views, PKL is often considered as a source of urban problems by some regional governments in Indonesia, including Bandar Lampung Municipal Government. The research aims to analyze PKL phenomenon in Bandar Lampung and alternative policy issued to overcome PKL problems. The research result shows that the emergence of PKL in Bandar Lampung is caused by several factors, such as survival factor, lack of capital for running formal-sector business, reason of fulfilling educational needs, lack of employment, difficult bureaucracy, temporary job, lineages, and as a true profession. Based on the arguments and facts proposed, Bandar Lampung government must design a better policy to better accommodate PKL.Abstrak. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah fenomena umum di perkotaan yang berada di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari fenomena ini. Keberadaan PKL dianggap ilegal di beberapa kota di Indonesia. Namun disisi lain, PKL dianggap dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti keinginan pemerintah. Nyatanya, PKL dianggap sebagai masalah oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PKL di kota Bandar Lampung dan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah PKL ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena PKL di kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, birokrasi pemerintahan yang rumit, warisan dari generasi ke generasi, minimnya modal, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagai profesi. Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, Pemerintan Kota Bandar Lampung harus merancang kebijakan untuk lebih mengakomodasi PKL."

"Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan."

"The research aims to analyze the impacts of tax compliance on regional budgeting and public welfare in East Java Province. Using the Partial Least Square (PLS) method, it considers the following variables: tax compliance, regional finance, general grant, special grant, regional expenditures, and Human Development Index (HDI). The results indicate that tax compliance has significant impacts on regional finance. Tax has significant positive impacts on regional expenditures/spending. Conversely, regional spending affects public social welfare in East Java Province. The research concludes that tax compliance gives significant positive impacts on public welfare in East Java Province during the 2004-2009 period. The prevalent policy implies that regional government has to secure regional financial balance to improve public welfare in East Java Province. The regional government is to promote public awareness that tax compliance is crucial to improve tax revenues and public welfare.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepatuhan pajak dan dampaknya pada penganggaran keuangan daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ?Partial Least Square? (PLS). Variabel yang digunakan; kepatuhan pajak, keuangan daerah, hibah umum, hibah khusus, pangsa pajak, pengeluaran daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh pada keuangan daerah. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif untuk pengeluaran/belanja daerah. Sebaliknya, belanja daerah berpengaruh bagi kehidupan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur. Kesimpulannya yaitu kepatuhan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2009. Implikasi kebijakan mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan perimbangan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah harus mempromosikan memberitahukan masyarakat bahwa kepatuhan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat."

"Abstract. This article analyses the observation of science & technology (Iptek) and innovation policies in activities of science and technological research, development, and implementation. Science & technology and innovation policies become an important study subject since in some countries this field gives positive effect to competitiveness of a nation. Qualitative approach was selected in studying science & technology and innovation policy in Indonesia since its appropriation with the objective of portraying national policy in science & technology and innovation. Method employed was content analysis qualitative with framing analysis, which in this study refers to concept of science & technological research, development, and implementation. The results of this study shows that national policy of Indonesia during 2000-2011 period were less supportive to development, research, diffusion, and implementation of technology in regions, proven by evidence that there was only few policies supporting the system implementation of science & technological research, development, and implementation in Indonesia.Abstrak. Artikel ini menguraikan tinjauan kebijakan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek) dan inovasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Kebijakan iptek dan inovasi menjadi penting untuk dikaji karena dibeberapa negara bidang ini memberikan pengaruh terhadap daya saing suatu negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji kebijakan iptek dan inovasi di Indonesia karena sesuai dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret kebijakan nasional bidang iptek dan inovasi. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi “content analysis” yang bersifat kualitatif dengan pembingkaian “framing analysis” yang dalam studi ini kerangkanya merujuk pada konsep penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Berdasarkan hasil studi ini terungkap bahwa kebijakan nasional Indonesia selama periode 2000–2011 kurang berpihak pada pengembangan, riset, difusi, dan penerapan teknologi di daerah, terbukti dengan keberadaan kebijakan terkait pelaksanaan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di Indonesia yang masih sangat minim."

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."

"Abstract. To get quality manpower, several phases of human resources management activity are needed. The initial phase of human resources management itself is started with recruiting to get eligible candidate. Currently the process of position fulfillment in government agency has been applying open position system, which is known as open bidding. Open position is a promise process that gives opportunity to employees outside the organization to hold position in the organization. The purpose of this system is to expand the scope of employee resources. Thus, the recruting process in open tender that determines the candidate’s success can be categorized into selection phase. If this phase runs well, good quality human resources will be attained as the result.Abstrak. Dalam memperoleh tenaga yang berkualitas diperlukan berbagai tahapan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap perekrutan yang dapat menghasilkan tenaga kandidat yang memenuhi syarat. Saat ini proses pengisian jabatan di instansi pemerintah telah menerapkan sistem mengisi posisi terbuka yang disebut tender terbuka. Posisi terbuka adalah proses janji yang memberikan kesempatan bagi karyawan di luar oraganisasi untuk dapat memegang jabatan dalam organisasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperluas lingkup sumber daya karyawan. Oleh karena itu proses perekrutan dalam penawaran terbuka yang menentukan keberhasilan calon yang dapat dimasukkan dalam tahap seleksi. Karena jika hal itu dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik."

"Abstract. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) is an agricultural organization owned and operated by a farmer community in Sukabumi, West Java, Indonesia. SAPA adopts information technology (IT) to improve the effectivity of its internal communication. SAPA started IT adoption by a careful planning. The step includes organizing the map of IT strategy and formulating the key performance indicators. The purpose of this research is to arrange a strategy map of SAPA IT division, to formulate the key performance indicators using Balanced Scorecard approach, and to implement as a mobile web application. Results of this research include a strategy map of SAPA IT division, key performance indicators, and a prototype of mobile web application. It can be concluded that IT adoption supported by a strong leadership improves effectivity of the information flows within the researched agriculture organisation.Abstrak. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) adalah sebuah organisasi pertanian yang dimiliki dan dioperasikan oleh kumpulan petani di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. SAPA mengadopsi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efektifitas komunikasi internal. SAPA mulai mengadopsi TI dengan perencanaan matang. Langkah ini termasuk mengorganisir peta strategi TI dan merumuskan indikator kinerja utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta strategi SAPA divisi TI, untuk merumuskan indikator kinerja utama menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, dan untuk mengimplementasikan sebagai aplikasi web mobile. Dapat disimpulkan jika adopsi TI didukung dengan kepemimpinan yang kuat akan meningkatkan efektivitas arus informasi di dalam organisasi pertanian yang diteliti."

"Leadership refers to one?s capacity to change another party?s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy?s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public.

This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto?s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles.

---

Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."