Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."

"This research uses event study method in order to examine the difference in abnormal returns for stocks (average abnormal return) and bonds (spread yield). The sample used is listed companies in Indonesian Stock Exchange for the period 2007-2011 which issue corporate bonds and have bond rating changes issued by PT Pefindo. The analyses of this research were performed using one sample t test, paired t test, and multiple regression method. The results showed that: 1) There is no significant difference on average abnormal stock returns and abnormal bond returns before the announcement, during the announcement, and after the announcement of bond rating changes, 2) Cumulative return of stock increases following bond rating upgrades and decreases following bond rating downgrades although both are insignificant. In contrast, the cumulative return for bonds decreases significantly following bond rating upgrades and increases insignificantly following bond rating downgrade, and 3) The magnitude of bond rating changes gives no significant positive effect on average abnormal stock returns and spread yield.

---

Penelitian ini menggunakan metode event study untuk menguji perbedaan abnormal return untuk saham (average abnormal return) dan obligasi ( yield spread ). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, mengeluarkan obligasi korporasi, dan mengalami perubahan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PT Pefindo. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji one sample t , paired t , dan metode regresi berganda . Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada average abnormal stock return dan abnormal bond return baik sebelum pengumuman, saat pengumuman, dan setelah pengumuman perubahan peringkat obligasi; kedua, imbal hasil kumulatif untuk saham meningkat ketika pengumuman upgrade peringkat obligasi dan menurun ketika pengumuman downgrade peringkat obligasi, sementara itu, imbal hasil kumulatif untuk obligasi menurun ketika pengumuman upgrade peringkat obligasi dan meningkat ketika pengumuman downgrade peringkat obligasi; dan ketiga, besaran perubahan peringkat obligasi berpengaruh positif (tetapi tidak signifikan) terhadap average abnormal stock return dan average bond return."

"This research aims to generate general picture of Direct Election for Regional Leader?s (Pemilukada) funding, identify the main problem concerning Pemilukada budget, and suggest practical recommendation on managing Pemilukada budget. This is a qualitative research, using the data collection techniques of in-depth interview and Focus Group Discussion, as well as document analysis on Pemilukada budget and Regional Budget (APBD). The location of the research is in Solok and Bandung District. Both are chosen based on their characteristic of Pemilukada budget best practice and their regional fiscal capacity. The result of this research is a model for Pemilukada budget as instructed by the Law that at present has not been effective in minimizing various problems concerning the implementation of general election at regional level. Pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance; therefore regional government?s work plan should be rationalized on the fiscal year of Pemilukada. Recommendation for a model for funding Pemilukada is to budget Pemilukada through National Budget (APBN).

---

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mengidentifikasi persoalan utama yang terkait dengan anggaran Pemilukada, dan memberikan rekomendasi praktis pengelolaan anggaran Pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta melakukan analisis dokumen pembiayaan Pemilukada dan Angaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Lokasi penelitian ini adalah Kota Solok dan Kabupaten Bandung. Keduanya dipilih melalui karakteristik best practice pembiayaan Pemilukada dan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini adalah model penganggaran Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang saat ini belum efektif dalam meminimalisir pelbagai persoalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Pemilukada yang dianggarkan dalam APBD sangat membebani keuangan daerah, sehingga rencana kerja pemerintah daerah sebaiknya dirasionalisasi pada tahun anggaran diadakannya Pemilukada. Rekomendasi untuk model pembiayaan anggaran Pemilukada adalah Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)."

"Abstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by employing Model of National Integrity, as suggested by Jeremy Pope, and four indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) as mentioned in Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, adopted to generate a local-based model of national anti corruption integrity system on the lowest tier of government in West Sumatera, namely Nagari Kapau of Agam District and Nagari Ketaping of Padang Pariaman District. This research was conducted by employing the method of Grounded Theory. The result of this research shows that inside a Nagari, its apparatus, people and institutions can make join commitment by adopting the virtues of local culture in developing Nagari with integrity principle (anti corruption).Abstrak. Selama ini sebuah sistem integritas yang dirancang oleh negara, ketika suatu korupsi sudah terjadi dan baru menetapkan bentuk sanksi yang menyertainya, sehingga membuat lingkaran korupsi menjadi sistemik. Merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga bisa melihat fenomena yang berkembang. Ada sesuatu yang ”luput” dari perhatian negara bahwa integritas anti korupsi ternyata bisa bermula dari kearifan lokal budaya masing-masing daerah, dengan menggunakan Model Integritas nasional yang dikemukan oleh Jeremy Pope dan empat Indikator dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam dokumen Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, diadopsi untuk menciptakan sebuah model integritas nasional anti korupsi berbasis lokal pada pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau Kabupaten Agam dan Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian menyebutkan bahwa didalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bias membuat komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas (anti korupsi)."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."

"Abstract. The study aims to analyze the evaluation of e-KTP program implementation. The usage of electronic identity (e-ID/e-KTP) provides several benefits for users, private institutions, and the government, hence encouraging many countries to implement such program. In 2009, Indonesia launched the e-KTP program as a National Identity Card, by pointing six districts/municipalities as a pilot project. e-KTP is a demographic document containing security or controlling system—both administration as well as information technology based on national population database. Each citizen may only have one KTP with one Resident Registration Number (NIK)—as a single identity for each resident, valid for life. In 2011, DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, has implemented the e-KTP program. The research used qualitative method to describe the phenomenon, classify and evaluate it, by taking the administrative-village (Kelurahan) of Pondok Pinang, Kebayoran Lama Sub-district in South Jakarta and Duri Kepa, Kebon Jeruk Sub-district in West Jakarta as the case study. The result shows that the implementation of the policy still have shortages, particularly related to major resources, such as limited technical resources and human resources to operate the e-KTP program. The problems need to be evaluated in order to improve the success of dynamic and updated e-KTP program in the future.Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program e-KTP. Penggunaan electronic identity (e-ID) memberikan beberapa manfaat bagi pengguna serta untuk swasta dan pemerintah, yang mendorong banyak negara untuk menerapkannya. Indonesia sendiri baru tahun 2009 meluncurkan program e-KTP sebagai kartu identitas nasional dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project KTP Elektronik atau e-KTP. e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian—baik sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)—sebagai identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pada tahun 2011, di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, telah menerapkan program e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat evaluasi bagaimana analysis pelaksanaan e-KTP Program, dengan studi kasus di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditemui banyak kekurangan di mana masalah program e-KTP terkait dengan sumber daya utama seperti keterbatasan sumber daya teknis dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasikan program e-KTP. Masalah ini perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan program e-KTP di masa depan agar dinamis dan mutakhir"

"Abstract. In general, students want to complete their study faster, graduate and get a job, but in fact the unemployment rate is open of the graduates have increased. Students who have been prepared and furnished with specific skills and expertise increasingly help the student?s preparedness to face undesirable conditions and only become job-seeker, and not as job-provider. Under this circumstance, the study of change in the student mindset toward entrepreneurship is necessary considered to find the right approach in changing people mindset toward the generation of creativity and innovation of the valuable works. This further expectation can help developing students a sense of confidence and their preparedness to navigate the real world after graduation. This research used an action research approach in the form of guidance based on a model of creative economic development and the process model of creativity-innovation-entrepreneurial, through six steps of guidance. The result showed that first, the process of transformation comprising guidance toward change in the mindset of participants run quite well; however, there are still many shortcomings, especially in terms of participants? commitment and ability to develop the creative product. Second, the creation of space for the development of creative ideas, through motivation and awareness of participants, though not yet perfect and there are still barriers, such as the timing and lecture schedule.Abstrak. Mahasiswa pada umumnya ingin cepat menyelesaikan studi, lulus dan memperoleh pekerjaan, namun kenyataanya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan sekolah semakin meningkat. Mahasiswa yang telah disiapkan dan dibekali dengan ketrampilan dan keahlian tertentu sangat membantu kesiapan mahasiswa menghadapi kondisi yang tidak dikehendaki dan hanya menjadi jobseeker, melainkan sebagai jobprovider.Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang perubahan mindset mahasiswa ke arah entrepreneurship dipandang penting yakni untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam mengubah mindset seseorang ke arah penciptaan kreatifitas dan inovasi karya-karya yang bernilai.Harapan lebih jauh hal ini dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dan kesiapannya mengarungi dunia nyata setelah lulus. Riset ini menggunakan pendekatan action research berupa pembinaan berdasarkan model pengembangan ekonomi kreatifdanmodel proses creativity-innovation-entrepreneurial, melalui 6 langkah pembinaan.Hasil menunjukkan bahwa pertama, proses transformasi berupa pembinaan ke arah perubahan mindset peserta berjalan cukup baik, namun demikian masih banyak kekurangan terutama dalam hal komitmen peserta dan kemampuan mengembangakan produk yang kreatif.Kedua, terciptanya ruang gerak pengembangan ide-ide kreatif, melelaui motivasi dan kesadaran peserta, walau belum sempurna dan masih terdapat hambatan, antara lain pengaturan waktu dan jadwal kuliah."

"The existence of museums in big cities like Jakarta seemed to be neglected. The display inside a museum is often considered uninteresting, making visitors less appreciate the collection objects, thus receive no added value from their visit. Therefore, a research related to physical appearance of a museum is required. The physical appearance of a service organization, also called servicescapes, consists of ambient condition, layout and signage. A survey has been conducted to describe the importance of servicescape for National Museum, as well as the explanation about the subject. This research suggests some recommendations on the servicescapes in National Museum to improve visitors? experience.

---

Keberadaan suatu museum di kota besar seperti Jakarta, sering kali terabaikan. Penampilan interior suatu museum dipandang sebagai hal yang kurang menarik, sehingga para pengunjung pun kurang mengapresiasi obyek atau kurang memperoleh nilai lebih dari kunjungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai tampilan fisik dari suatu museum. Tampilan fisik dari suatu organisasi jasa, yang dikenal dengan Servicescapes, terdiri dari kondisi suasana, tata letak dan petanda. Dalam menjelaskan hal ini, dilaksanakan suatu survey di Museum Nasional untuk mendeskripsikan pentingnya Servicescapes bagi museum tersebut. Hasil penelitian menyarankan beberapa masukan terkait servicescapes di Museum Nasional agar dapat meningkatkan pengalaman yang baik bagi para pengunjung."

"Abstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru di Jember. Fokus penelitian adalah ukuran dari hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan. Hasil pencapaian sasaran diukur dengan analisis deskriptif. Pencapaian dampak yang dimaksud mengacu pada dampak program sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Pengukuran dampak berisi 3 langkah analisis (komparatif, asosiatif, time series). Data diperoleh melalui “documentary collecting model” di 52 sekolah (SMPN dan SMAN) di Jember. Sampel dipilih berdasarkan prinsip “representativeness” dengan teknik “disproportionate stratified area random sampling”. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa pencapaian target produksi memiliki kinerja positif yang rendah. Hasil pengukuran dampak menunjukkan bahwa program sertifikasi guru memiliki dampak positif yang rendah terhadap kualitas pendidikan. Jadi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru, tetapi juga untuk menawarkan beberapa model penelitian sederhana untuk mengukur kinerja program (model untuk mengukur hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan).

---

This research aims to evaluate teacher certification program performance in Jember. The focus of attention is measurement of the output of target achievement and the intended impact one. Output target achievement was measured by descriptive analysis. Intended impact achievement refers to the impact of teacher certification program to the education quality. Impact measurement contains 3 steps analysis (comparative, associative, time series). Data were gathered by documentary collecting model in 52 schools (SMPN and SMAN) in Jember. The disproportionate stratified area random technique was used to choose representative samples. The result of descriptive analysis showed that the output target achievement has a low positive performance. The result of impact measurement showed that the teacher certification program has a low positive impact to the education quality. So, this research does not only aim at evaluating teacher certification program performance, but also offers some simple research models for measurement of program performance (output target achievement and intended impact one measurement models)."