Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This research aims at studying and explaining forms of coping behaviors and public respond to coping behaviors as shown by health service officers at street-level bureaucrats in Puskesmas (Public Health Center). The research was conducted in six Public Health Centers in Makassar, employing qualitative approach and naturalistic method. The data were gained from informants, i.e. Puskesmas officers and public patients visiting the Puskesmas as the primary data source, and the secondary data were gathered from documents available in the concerned institutions. Research data were collected through in-depth interviews, direct and participative observations. The research data were then analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, deduction and data verification. The results of the research show variety of interactive models as a form of coping behaviors performed by bureaucrats in providing health service, namely the behavior of limiting services, rationing services, giving special treatment, ignoring, and prioritizing. The performed coping behaviors benefit the officers since their obligations were accomplished, though at minimum level. Public responds to coping behaviors quite vary but in general shows positive responds. Abstrak. Penelitian bertujuan mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk coping behaviors dan respon warga terhadap coping behaviors yang ditampilkan petugas pelayanan kesehatan pada tataran street-level bureaucratsdi Puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada enam Puskesmas di Kota Makassar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik, sumber data diperoleh dari informan petugas layanan kesehatan dan warga masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia pada instansi terkait. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan partisipatif.Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan keragaman model interaksi yang merupakan bentuk coping behaviors yang ditampilkan oleh birokratdalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu bentuk perilaku membatasi layanan, menjatah layanan, memberi perlakuan khusus, mengabaikan, dan perilaku memberi prioritas.Coping behaviors yang dilakukan memberi keuntungan bagi petugas karena tujuan pekerjaannya tercapai secara minimal, dan respon warga terhadap coping behaviors cukup beragam tetapi pada umumnya memberi respon positif."

"Abstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD."

"Abstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah."

"Abstract. The research aims to analyze the influence and impact of educational, health, and infrastructure expenses on the employment of workforce (from agricultural, industrial, services sectors) and poverty in Central Java. The model was built by using an econometric approach in the form of a system of simultaneous equation model consisting of six blocks (human capital, inputs, outputs, revenues, expenditures and social welfare) with 33 equations (24 structural equations and 9 identity equation). The method of estimation model uses Two Stage Least Squares (2SLS). The simulation results show that the policies of increasing expenses on education, health, and infrastructure with the same value result in the increased employment of workforce in all sectors and reduced poverty. Among these policies, the increased health expenses have the most significant influence on the increase of workforce employment in services sector and reduce poverty. While the policy of increasing expenses on infrastructure has the greatest effect on the increase of workforce employment in industrial and agricultural sectors. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan dampak pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral (pertanian, industri, jasa) dan kemiskinan di Jawa Tengah. Model dibangun dengan menggunakan pendekatan ekonometrika dalam bentuk sistem persamaan simultan (simultaneous equation model), terdiri dari 6 blok (human capital, input, output, penerimaan, pengeluaran dan kesejahteraan masyarakat) dengan 33 persamaan (24 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas). Metode pendugaan model menggunakan Two Stage Least Squares (2SLS). Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrasruktur dengan nilai yang sama menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja semua sektor dan mengurangi kemiskinan. Di antara ketiga kebijakan tersebut, peningkatan pengeluaran kesehatan paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja jasa dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran infrasruktur paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri dan penyerapan tenaga kerja pertanian."

"Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

---

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan."

"Abstract. The research discusses the policy implementation of modern market land-use control in Cirebon. The modern market development shall cause problems if it does not conform with the regulation of land-use control. This research is qualitative, the data were collected through in-depth interviews, direct observation, and literature study. The results show that the implementation of the policy has not been able to control the modern market. The limiting factor of policy implementation is the business interests of retailers, lack of synergy between traditional and modern market, lack of socialization, monitoring, and limited financial resources. The supporting factors of policy implementation is the awareness of retailers, community support, and mindset of retailers. Recommendations are given to issues such as coordination, policy-instruments reinforcement, policy evaluation, socialization, supervision, and guidanceAbstrak. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pasar modern di Kota Cirebon.Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan pengendalian pemanfaatan ruang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum dapat mengendalikan pasar modern.Faktor penghambat dalam implementasi adalah kepentingan bisnis pengusaha, kurangnya sinergitas pasar modern dan pasar tradisional, kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya finansial.Faktor pendukung dalam implementasi adalah kesadaran pengusaha, dukungan masyarakat, dan pola pikir pedagang. Rekomendasi penelitian ini antara lain koordinasi, mempertegas instrumen kebijakan, evaluasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan."

"Abstract. This paper discusses complaint handling mechanisms local leaders use for effective leadership. In a democratic government, public policy formulation is supposed to represent the interests of the citizens through a democratic political process. However, the involvement of the citizens is also needed during the public service delivery. A number of local leaders have built various complaint handling mechanisms tailored to channeling the voices of their citizenry. For example, the Mayor of Yogyakarta City established Walikota Menyapa (Mayor’s Greeting) as medium of outreach and communication with people under his jurisdiction. The question is: Do such mechanisms contribute to effective leadership? In this regard, how do citizens use the mechanisms in expressing their aspirations and concerns and how does the Mayor respond to the complaints he receives from his citizens?. The research used documentary analysis method. Walikota Menyapa (WM) program reports were analyzed by quantifying the data. Qualitative analysis was also used to decipher the content of the complaints citizens made. The data shows that public complaints to the local government varied. However, the complaints handling mechanisms became an efficient instrument which the mayor used in monitoring the performance of his sub-ordinates.Abstrak. Paper ini mendiskusikan mekanisme penanganan keluhan yang digunakan oleh pemimpin lokal dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Dalam pemerintahan demokratis, perumusan kebijakan publik diharapkan mewakili kepentingan warga melalui proses politik yang demokratis. Akan tetapi, keterlibatan warga juga diperlukan selama pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sejumlah pemimpin lokal telah membangun berbagai mekanisme penanganan keluhan untuk menyalurkan suara warga. Misalnya, Walikota Kota Yogyakarta menciptakan “Walikota Menyapa/WM)” sebagai media untuk berkomunikasi dengan warga. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme tersebut mengefektifkan kepemimpinannya? Terkait dengan pertanyaan ini, seberapa jauh warga menggunakan mekanisme tersebut dan bagaimana Walikota merespon keluhan yang dia terima? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Program WM dianalisis secara kuantitatif. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk melihat isi/pesan yang disampaikan oleh warga. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa berbagai macam keluhan telah disampaikan oleh warga. Sayangnya, suara kaum pria lebih banyak daripada kaum perempuan dan tidak ada masalah publik yang dialami secara personal yang disampaikan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa konteks sosio-kultural mempengaruhi penggunaan WM oleh warga. Dengan mengadopsi WM, Walikota mendapatkan manfaat karena WM telah menjadi instrumen untuk memonitor kinerja aparatnya."

"Abstract. Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This research applies soft systems methodology. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Sanitary Task Force at the organizational level and the establishment of public involvement system at the operational level.Abstrak. Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hirarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional."

"Abstract. Policy formulation is laden with conflicts. Many actors can be involved in conflict and they form advocacy coalitions. This study aims to analyze the role of internal parameters and external system events of coalition in the formulation of spatial plan policy of Makassar, belief systems of the coalition actors in the process of policy formulation, and interaction between policy subsystems in the process of policy formulation. The research was conducted at several institutions related to the formulation of spatial plan policy of Makassar. This research is a qualitative research and data were collected through library and field study by employing observations and interviews which are analyzed by interactive model. The results showed that there are two influential internal parameters; technocratic approach and the weakness of legislation capacity in Makassar Council. Meanwhile, external system events of coalition came from the political situation of South Sulawesi governor election, and the release of Presidential Decree Number 122 of 2012 about reclamation of coastal regions and small islands. Belief system of coalitions in characterized by differences in the characteristics of actors from various institutions, which affect the response of actors that make up coalition formation. Policy subsystems lead to the formation of advocacy coalition (support the legalization, against the legalization, and policy brokers).Abstrak. Formulasi kebijakan sarat konflik. Konflik dapat melibatkan berbagai kelompok aktor dan membentuk kerangka koalisi advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parameter internal dan aktivitas sistem eksternal koalisi dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, sistem kepercayaan pelaku koalisi dalam proses perumusan kebijakan dan interaksi antara subsistem kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang terkait dengan perumusan kebijakan tata ruang kota Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara serta di analisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua parameter internal yang berpengaruh, yakni pendekatan teknokratis dan lemahnya kapasitas legislasi di DPRD Kota Makassar. Sementara itu, aktivitas sistem eksternal koalisi datang dari situasi politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Koalisi diwarnai perbedaan karakteristik aktor dari berbagai institusi yang berpengaruh pada respon aktor yang membentuk formasi koalisi. Policy subsystem mengarah pada pembentukan koalisi advokasi yang pro pengesahan, kontra pengesahan dan policy brokers."

"Abstract. Ownership structure has a direct relationship with company’s capital structure where the cost of capital is the main component in the calculation of economic value added to measure the value of the firm. This research aims to analyze the effect of ownership structure that consists of managerial ownership, public ownership, institutional ownership, and government ownership on economic value added, used as a measurement of the firm value. This research uses an unbalanced panel data of 182 observations data of all listed companies in the period of 2007-2011 that issued dividend regularly every year during the research’s year. The result shows: (1) managerial ownership has no significant effect on economic value added, (2) public ownership has a significant positive effect on economic value added, (3) institutional ownership has a significant positive effect on economic value added, (4) government ownership has no significant effect on economic value added, (5) ownership structure (managerial ownership, public ownership, institutional ownership, government ownership) simultaneously has a significant positive effect on economic value added.Abstrak. Ownership structure memiliki keterkaitan secara langsung dengan struktur modal perusahaan dimana biaya modal merupakan komponen utama dalam penghitungan economic value added guna mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institutional, dan kepemilikan pemerintah terhadap economic value added yang digunakan sebagai sebuah pengukuran nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data sejumlah 182 data observasi dari sampel seluruh perusahaan yang listed selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap periode economic value added, (2) kepemilikan public memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (3) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added, (4) kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap economic value added, (5) struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah) secara simultan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap economic value added."