Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

---

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini."

"Abstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided. Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia."

"Abstract. Research indicates that accountability system has not been effectively implemented yet and the pattern is found out to be bureaucratic. In order to revitalize this system, we should emphasize and pay more attention on: (1) the improvement of capacity in strategic planning formulation process, and (2) the effectiveness of performance monitoring and evaluation. To accelerate both, the support of proper Information Communication Technologies (ICTs) and e-Government system is of vital importance. This research result, that revitalization for accountability system that emphasizes the need to establish a new functional institutions, namely GAPURA KOTA model. Abstrak.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem akuntabilitas belum efektif dan terdapat kecenderungan pola yang birokratis. Dalam rangka untuk merevitalisasi sistem ini, sebaiknya menekankan dan membayar perhatian lebih : (1) peningkatan kapasitas dalam proses perumusan perencanaan strategis, dan (2) efektivitas dari tindakan pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan institusi yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini, mengusulkan revitalisasi akuntabilitas yang menekankan kebutuhan untuk membangun lembaga-lembaga fungsional baru, yaitu model GAPURA KOTA"

"This research is intended to identify changes of key sectors in CO2 emission over the period of 1990-1995. This research uses input-output method for mapping of the biggest polluting industry. By identifying the highest output multiplier, CO2 emission and change of final demand can be known from each of sectors. The research results show that there is emission reduction in the fifteen key sectors over 1990-1995, but there is no significant change in the five key sectors that are still the highest polluters.

---

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan sektor kunci dalam emisi CO2 selama periode 1990-1995. Penelitian ini menggunakan metode input-output untuk pemetaan industri dengan polusi terbesar. Dengan mengidentifikasi pengganda output tertinggi, emisi CO2 dan perubahan permintaan akhir dapat diketahui dari masing-masing sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengurangan emisi di lima belas sektor-sektor kunci selama 1990-1995, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam lima sektor kunci yang masih sebagai penghasil polusi terbesar."

"Abstract. In the case of Karanganyar Regency, this study identify that al­though the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public. Abstrak. Dalam kasus di Kabupaten Karanganyar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa, walaupun masyarakat berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai APBD, akses untuk mendapatkan informasi mengenai APBD sangat terbatas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) studi literature pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); (2) kuesioner semi-terbuka; (3) wawancara mendalam; dan (4) focus group discussions. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis intepretasi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa potensi TIK dalam mengembangkan forum untuk akses publik dan musyawarah berkaitan dengan informasi anggaran; dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapai dalam mengimplementasikan ICT untuk akuntabilitas anggaran daerah dan pengembangan informasi literasi anggaran di masyarakat."

"Abstract. Public Service Motivation (PSM) is still a nascent theory that need to be proved with any contexts of many countries around the world, especially developing countries that might have different contexts related to cultures, beliefs, views on the importance of financial rewards, etc. This study aims to identify the PSM level and socio-demographic antecedents, especially age, gender, marital status, education, income, and political ideology, among civil servants in Indonesia. Using mean and chi- square tests on responses by 398 respondents of civil servants in Padang, West Sumatra, this study tested the PSM levels and socio-demographic antecedents affecting the PSM level among the civil servants. The findings of this study indicated that the PSM level of the civil servants tends to be at a low level compared to that of civil servants in developed countries. In addition, there is significant correlation between some of socio demographic antecedents and the level of PSM. The results of this study imply that PSM theory is not cross-culturally viable.Abstrak. Motivasi Pelayanan Publik masih merupakan teori yang baru lahir yang perlu dibuktikan dengan berbagai temuan (konteks) dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara sedang berkembang yang mungkin saja memiliki perbedaan konteks budaya, kepercayaan, pandangan mengenai pentingnya ganjaran finansial, dan sebagainya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi pelayanan publik dan berbagai faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan ideologi politik, di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan menggunakan uji rata-rata (mean) dan uji chi-square berdasarkan tanggapan dari 398 responden PNS di Padang, Sumatera Barat, kajian ini telah menguji tingkat motivasi pelayanan publik dan faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya di kalangan PNS di Indonesia. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS cenderung berada pada tingkat rendah dibandingkan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai negeri di negara-negara maju. Selain itu, hasil kajian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa faktor sosio-demografis dan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa teori motivasi pelayanan publik tidaklah berlaku secara lintas budaya."

"Penelitian ini mengungkapkan peubah yang berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan pemilik usaha pondok wisat (UPW). Total jumlah sampel 160 pemilik UPW di lima KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yaitu: Pangandaran Parangtritis, Karangasem, Pulau Untung Jawa, dan Tanjung Lesung-TNUK. Hipotesis yang diajukan adalah: (1) Karakteristi individu dan lingkungan berpengaruh nyata terhadap proses penyuluhan, kompetensi kerja, dan perilaku kewirausahaan; (2) Proses Penyuluhan berpengaruh nyata terhadap kompetensi kerja dan keberdayaan, namun tidak berpengaruh nyata terhada perilaku kewirausahaan; (3) Kompetensi Kerja berpengaruh nyata positif terhadap perilaku kewirausahaan dan keberdayaan (4) Perilaku kewirausahaan berpengaruh nyata positif terhadap keberhasilan usaha; dan (5) Keberdayaan berpengaruh nyat terhadap keberhasilan usaha. Teknik bootstrapping menghasilkan strategi bahwa: (1) tingkat efektivitas proses penyuluha dipengaruhi usia, tingkat kosmopolitan, peran tokoh masyarakat, dan sistem nilai budaya; (2) Peran lembaga dan metod penyuluhan diupayakan berkontribusi pada peningkatan kompetensi kerja dan perilaku kewirausahaan. (3) Kompetensi kerja pemilik UPW tercermin dari kemampuan menangani reservasi, layanan resepsionis dan penyediaan layanan housekeeping (4) Perilaku kewirausahaan direfleksikan oleh transparansi, tingkat disiplin, ketelitian dan ketekunan pemilik UPW; dan (5) Keberhasilan usaha lebih efektif melalui kompetensi kerja yang berkontribusi pada perilaku kewirausahaan, dibandingkan melalui tingkat keberdayaan.

---

This study examines the variables related and having influence on the success of the coastal homestay business owners. The total number of samples is 160 owners in five areas of KSPN (the Strategic Area of Indonesian National Tourism) namely: Pangandaran, Parangtritis, Karangasem, Pulau Untung Jawa, and Tanjung Lesung-UKNP. The hypotheses are: (1) individual and environmental characteristics influence the process of extensions, working-competence, and entrepreneurial behavior; (2) the extension process has real influence on working-competence and business empowerment; (3) working competence positively influence entrepreneurial behavior and empowerment; (4) Entrepreneurial behavior and empowermen directly affect the success of business, and (5) Empowerment clearly affects business success. The model evaluation throug bootstrapping technique gives a reference that: (1) the level of effectiveness of the extension process is influenced by age, cosmopolitan level, the role of community leaders, and cultural value systems; (2) the role of extension institutions and method contributes to the increased working-competence and entrepreneurial behavior. (3) working-competence is reflected in the ability to handle reservations, receptions, and housekeeping; (4) the entrepreneurial behavior is reflected by transparency, th level of discipline, punctuality and tenacity; and (5) business success becomes more effective through entrepreneurial behavio than the level of empowerment."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."

"Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja."

"Abstract. Inefficiency is one of major causes of low performance in Indonesian rice production. This study measures the technical efficiency of rice production in five Indonesian regions and examines its determining factors. A stochastic frontier production function is used to reflect best practice production given certain levels of input use with equal amounts of technology. Unbalanced panel data on input-output rice production consisting of 358 farm operation in 2003, 2008 and 2013 are employed for estimating frontier production functions. The results indicate that variation in rice production across the five main regions is due primarily to variation in technical efficiency. Sources of variation within technical inefficiency include household characteristics, composition of labour and tractor use. Of the five regions investigated, rice production on Java is the most efficient. Technical efficiency of rice production increases over time in all five regions but remains low overall. This study concludes that there is considerable room for productivity improvements in Indonesian rice-based agribusiness through increases in technical efficiency.Abstrak. Inefisiensi merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja agribisnis bebasis padi di Indonesia. Studi ini mengukur efisiensi teknis produksi padi di lima wilayah Indonesia dan meneliti faktor-faktor yang menentukan efisiensi. Fungsi produksi frontier stokastik digunakan untuk menduga produksi terbaik pada tingkat penggunaan input dan teknologi tertentu dengan jumlah yang sama. Data panel input-output produksi padi yang terdiri dari 358 agribisnis padi pada tahun 2003, 2008 dan 2013 digunakan untuk memperkirakan fungsi produksi frontier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi produksi padi di lima wilayah utama terutama disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis. Sumber variasi dalam inefisiensi teknis meliputi karakteristik rumah tangga petani, komposisi tenaga kerja dan traktor digunakan. Dari lima wilayah penelitian, produksi padi di Jawa adalah yang paling efisien. Efisiensi teknis produksi padi meningkat dari waktu ke waktu di semua lima wilayah namun tetap rendah secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada cukup peluang untuk memperbaiki produktivitas agribisnis padi Indonesia melalui peningkatan efisiensi teknis."