Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. This study aims to analyze the influence of corporate governance structure on underpricing when firms perform an Initial Public Offering (IPO). This study is based on the signaling theory, stating that the existence of proper corporate governance structure at the time the firm conducting IPO will give the firm a high quality signal to potential investors. The corporate governance structure tested includes the size of Board of Commissioners (BOC), the level of independence of the Board of Commissioners, and the existence of an audit committee. The hypothesis testing is done using a multiple regression model with a sample of 95 observations from firms doing IPOs listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2005-2012. The results of this study provide empirical evidence that: (1) the size of Board of Commissioners is negatively correlated and affects underpricing, (2) the level of independence of the Board of Commissioners has no effect on underpricing, (3) the existence of an audit committee has no effect on underpricing, (4 ) corporate governance structure (the BOC size, the independence of the Board of Commissioners, and the existence of audit committees) simultaneously has a positive and significant correlation to underpricing. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruhstruktur corporate governance terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal (signaling theory) yang menyatakan bahwa keberadaan struktur corporate governance yang baik pada saat perusahaan melakukan IPO akan memberikan sinyal kualitas perusahaan yang tinggi kepada investor potensial. Struktur corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 95 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2012. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berkorelasi negatif dan berpengaruh terhadap underpricing, (2) tingkat independensi dari dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (3) keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing, (4) struktur corporate governance (jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite adit) secara simultan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap underpricing."

"Abstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%.Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%."

"Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs."

"Abstract. Telecommunication organization needs to more seriously improve its employee's Organizational Citizenship Behavior (OCB) so that the employee more successfully performs his/her dual role, i.e. facilitating growth and serves the public; since OCB relates positively to the overall performance of the organization. This research examines the effect of extrinsic and intrinsic motivation on employee's OCB through the mediating role of organizational commitment. This research applies quantitative approach with research strategy of survey, where questionnaires are directly distributed to respondents. The respondents are 176 employees of 6 work units. The data analysis applies multiple linear regression. The analysis of this research shows that both extrinsic and intrinsic motivation affect OCB; however, intrinsic motivation gives bigger direct effect than extrinsic motivation does. Organizational commitment mediates the effect of motivation on employee's OCB only through extrinsic motivation. The findings of this study implicate the researchers and the manager to review the extrinsic/intrinsic dichotomy in the study and the practice of motivation to improve organizational commitment and employee's OCB.Abstrak. Organisasi telekomunikasi perlu lebih serius membangkitkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan agar lebih sukses menjalankan peran gandanya, memfasilitasi pertumbuhan dan melayani massa, karena OCB berhubungan secara positif dengan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik terhadap OCB karyawan secara langsung dan melalui peran mediasi komitmen organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi penelitian survei di mana kuesioner didistribusikan langsung kepada responden. Sebanyak 176 karyawan pada 6 unit kerja menjadi responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Analisis penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik keduanya berpengaruh terhadap OCB tetapi pengaruh langsung motivasi intrinsik lebih besar dari pengaruh langsung motivasi ekstrinsik. Komitmen organisasi memediasi pengaruh motivasi terhadap OCB karyawan tetapi hanya melalui motivasi ekstrinsik. Temuan studi berimplikasi pada peneliti dan manajer untuk meninjau kembali dikotomi intrinsik-ekstrinsik dalam studi dan praktek motivasi untuk membangkitkan komitmen organisasi dan OCB karyawan."

"Abstract. This study aimed to analyze and evaluate the extent of relationship between the soybean demand in a region and the number of cooperatives in the area, as well as the extent of relationship between the number of cooperative members (tofu and tempeh producers) and the number of cooperatives in the area. This study uses a quantitative approach based on primary data, later processed using Pearson correlation method. The results of data processing show that there is no significant relationship between the number of cooperatives and the number of producers. Furthermore, there is also no significant relationship between the number of cooperatives and existing soybean demands. This indicates the low role of cooperatives in the national soybean supply chain at the present. Therefore, there are two policy options that can be made. First, a radical policy, i.e. to leave out PRIMKOPTI in soybean supply chain at all. Second, the still mainstream policy, i.e. to still involve PRIMKOPTI, thus in order to make long-term programs in soybean business administration run well, PRIMKOPTI should be institutionally empowered and strengthened to achieve its business resilience.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara kebutuhan kedelai dalam suatu daerah terhadap jumlah koperasi di daerah tersebut, serta sejauh mana hubungan antara jumlah anggota (pengrajin tahu tempe) terhadap jumlah koperasi di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang kemudian diolah menggunakan metode korelasi Pearson. Atas hasil pengolahan data, didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah koperasi dan jumlah pengrajin. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah koperasi dengan kebutuhan kedelai yang ada. Hal ini menunjukkan rendahnya peran koperasi dalam rantai suplai kedelai nasional saat ini. Oleh karena itu, ada 2 (dua) pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya radikal, yaitu tidak melibatkan PRIM KOPTI dalam rantai suplai kedelai. Kedua, kebijakan yang masih mainstream, yaitu agar program jangka panjang dalam tata niaga kedelai dapat berjalan baik dengan tetap melibatkan PRIM KOPTI, maka harus dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan mewujudkan resiliensi bisnis PRIM KOPTI."

"Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."

"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."

"This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi."