Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The spatial planning policy as included in the Local Regulation No. 6/2006 on the spatial planning of Makassar in 2005-2015 has changed from the original blueprint. The policy changing occurred on decisions or programs, but not on institutional regulations. The decisions or programs on spatial planning that were different from the original policy were visible on the licensing decisions in the Development Region I and Development Region III. The purpose of this research was to analyze the changing of the spatial planning policy that was resulted from the behavior of the advocacy coalition who competed with each other in the utilization of strategy and political resources, which was assumed to be affecting the policy output. The study results indicated that the changing of the spatial planning policy in Makassar was resulted from the competition between the major advocacy coalition and the minor advocacy coalition in influencing the policy. The Major Advocacy Coalition used the combination of strategy and political resources more in comparison to the minor advocacy coalition. The utilization of strategy from each advocacy coalitions was effective in several cases but ineffective in other cases. The difference in the effectiveness of the utilization of strategy was on the interests in each cases. In the projects that were based on public interests, the Major Coalition was more systematic in advocating the policy core beliefs, but in other projects that were based on private interests, the Major Coalition was likely to withdraw Abstrak. Kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar 2005-2015 telah mengalami perubahan dari blueprint yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan terjadi pada ranah keputusan/program, bukan aturan kelembagaan. Keputusan/program penataan ruang yang berbeda dengan blueprint kebijakan tampak pada keputusan-keputusan pemberian perizinan di Kawasan Pengembangan I dan Pengembangan III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh perilaku koalisi advokasi yang saling bersaing dalam menggunakan strategi dan sumber daya politik, yang diasumsikan mempengaruhi output kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang daerah di Kota Makassar terjadi akibat kompetisi koalisi advokasi mayor dan koalisi advokasi minor dalam mempengaruhi kebijakan. Koalisi Advokasi Mayor menggunakan kombinasi strategi dan sumber daya politik yang lebih banyak dibanding koalisi minor. Penggunaan strategi dari masing-masing koalisi advokasi efektif dalam beberapa kasus namun tidak efektif dalam kasuskasus yang lainnya. Perbedaan dalam efektivitas penggunaan strategi tersebut terletak pada basis kepentingan yang ada pada masing-masing kasus. Dalam proyek yang berbasis kepentingan publik, Koalisi Mayor lebih sistematis memperjuangkan policy core belief, namun dalam proyek yang berbasis kepentingan privat pihak Koalisi Mayor cenderung menarik diri."

"Dalam lingkungan global, regional maupun lokal yang dinamis, perusahaan harus siap menghadapi tantangan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara budaya organisasi, komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada bulan Agustus sampai September 2014 dengan responden sebanyak 190 karyawan yang terpilih melalui metode purposive sampling. Alat statistik yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Uji-t berpasangan dan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil pengujian rataan skor orientasi budaya saat ini dengan skor orientasi budaya yang disukai berbeda secara signifikan. Analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi tetapi berpengaruh secara negatif terhadap kesiapan berubah. Budaya organisasi yang disukai memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan kesiapan berubah. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan berubah.

---

In the dynamic global, regional and local environment, organization should be ready to face the challenge of changes. This research aims to understand the relationship between cultural organization, organizational commitment and readiness to change. The research was conducted at Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company (MLIC) Head Office in August and September 2014 with 190 respondents selected using purposive sampling method. Paired sample t-test and Structural Equation Modeling (SEM) analysis were employed as statistical tools. The results of this study showed that the mean score between existing cultural orientation and preferred cultural orientation differ significantly. SEM analysis found that the existing organizational culture has positive effect on organizational commitment but negatively affects the readiness to change. Preferred organizational culture has a positive effect both on organizational commitment and readiness to change significantly. Organizational commitment has positive effect on readiness to change."

"The objective of this research paper is to examine the influence of internal and external schemes on both the trustworthiness perception and the purchasing decision of the consumers through digital media in Indonesia. The data collection is conducted through online survey of 392 respondents aged 18 or above who have at least conducted one online transaction. The collected data is analyzed using structural equation modeling (SEM) to examine the seven key hypotheses. The results of this study show how internal scheme (the aspects of how the message is transferred and consumer's knowledge) and external scheme (the aspects of the credibility of the e-commerce B2C websites, references and public comments) influence on the trustworthiness of the sites. Furthermore, this trustworthiness aspect influences the consumer's purchasing decision. However, only the external scheme that has a direct influence on consumer's purchasing decision. This study implies that e-commerce also contains elements of consumerism. It is recommended that online consumers realize, understand, able to refrain, and having the motivation to resist consumerism. In addition, the government needs to issue stricter regulations amid the online marketing efforts that are too aggressive and involve various types of the irresponsible external schemes.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh skema internal dan skema eksternal terhadap persepsi layak dipercaya konsumen dan keputusan konsumen untuk melakukan transaksi melalui media elektronik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei secara online terhadap 392 responden yang berumur minimal 18 tahun dengan kriteria setidaktidaknya sudah pernah melakukan transaksi secara online. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji tujuh hipotesis utama penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik skema internal (bagaimana pesan disampaikan kepada konsumen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengetahuan konsumen) maupun skema eksternal (kredibilitas situs-situs perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (B2C) secara online, sumber rujukan, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan komentar-komentar yang disajikan oleh pihak-pihak yang melakukan trasaksi pada situs-situs tersebut) mempengaruhi layak dipercayanya situs-situs tersebut. Selanjutnya, persepsi layak dipercayanya situs-situs ini oleh konsumen mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi. Kesimpulan ini mengindikasikan secara implisit bahhwa perdagangan secara online mengandung unsur-unsur konsumerisme. Penelitian ini merekomendasikan agar konsumen menyadari, memahami, menahan diri, dan menolak konsumerisme. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang membatasi kegiatan pemasaran online yang terlalu agresif serta peraturan yang mengurangi berbagai bentuk skema eksternal yang tidak bertanggun jawab terhadap efek negatif konsumerisme yang ditimbulkan oleh perdagangan online."

"Abstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.Abstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah; densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial, politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok warga/komunitas lokal di Kabupaten Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revisi kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk melakukan audit akuntabilitas sosial. "

"Abstract. The achievement of the banking sector's lending product is not consistently followed by the same level of achievement of other products. Therefore, it is important to observe customer segmentation, figuring out customer satisfaction, and to find out the influence of customer satisfaction toward the customer's willingness to cross-sell and providing recommendations on each segmentation. The purpose of this research paper is to identify individual debtor segment, identifying the influence of debtor's satisfaction toward cross-selling willingness and providing recommendations, as well as to become a business strategy reference for companies. We investigate the service quality (reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible) to observe the level of both satisfaction and loyalty of the debtors. The research is conducted with 93 respondents. The analytical method that is applied in this research paper is descriptive statistics, cross tabulation, and regression analysis. The research results indicate that the biggest number of debtors is on the low-interest loan segment on service and trade businesses, while for the medium-interest loan and high-interest loan the biggest number is on the trade businesses. In general, each segmentation is willing to cross-sell. However, the high-interest loan segment is more willing to cross-sell. On both low-interest loan and medium-interest loan segments, the debtors are willing to recommend the company's products to their relations. However, the debtors on the high-interest loan tend to be unwilling to do so. The results of this research also clarifies the theory that debtor's satisfaction has a significant relation with the willingness to cross-sell and providing recommendations (customer's loyalty). This may also help managers to provide a proper service for different debtor's segmentation. Abstrak. Pencapaian kredit yang tinggi dalam sektor perbankan tidak selalu diikuti oleh pencapaian yang tinggi pada produk lainnya. Oleh karena itu penting untuk melihat segmen konsumen, mengetahui kepuasan konsumen, dan mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesediaan konsumen untuk melakukan cross selling dan merekomendasi pada masing-masing segmen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi segmen debitur perorangan, mengidentifikasi pengaruh kepuasan debitur terhadap kesediaan cross selling dan merekomendasi, serta dapat menjadi referensi strategi bisnis untuk perusahaan. Kami meneliti kualitas layanan (reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible) untuk melihat tingkat kepuasan dan loyalitas debitur. Penelitian dilakukan terhadap 93 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, tabulasi silang, dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah debitur terbesar pada segmen kredit rendah yaitu bidang usaha jasa dan perdagangan, sedangkan pada segmen kredit sedang dan segmen kredit tinggi yaitu bidang usaha perdagangan. Pada umumnya semua segmen bersedia untuk melakukan cross selling namun segmen kredit tinggi lebih bersedia untuk melakukan cross selling. Pada segmen kredit rendah dan segmen kredit sedang bersedia untuk merekomendasikan produk perusahaan kepada relasinya, namun pada segmen kredit tinggi cenderung tidak bersedia. Hasil penelitian ini juga semakin memperjelas teori bahwa kepuasan debitur memiliki hubungan yang signifikan dengan kesediaan melakukan cross selling dan merekomendasi (loyalitas konsumen). Hal ini juga dapat membantu manajen memberikan pelayanan yang tepat kepada segmen debitur yang berbeda."

"Abstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja."

"Abstract. This experimental study aims to examine the impact of distributive and procedural justice towards affective commitment in every context or situation that is configurational. The meta-analysis, concluded by Hartman, Yale, and Galle (1999), explained that researches on fairness in general was conducted in the context of unfairness. This particular study examined various situations to form a configuration of distributive justice, procedural justice, and subjective perspective of social capital as moderating variable. This study involved 268 subjects in one class relation to performance appraisal's policy. The findings show that both distributive and procedural justice are vital predictors. Similarly, the configuration of these variables play a role in explaining affective commitment. Another important finding is that social capital, as a subjective perspective, plays a significant role in explaining affective commitment.Abstrak. Penelitian eksperimen ini bertujuan menguji pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap komitmen afektif dalam berbagai konteks/ situasi yang bersifat konfigurasional. Meta análisis yang dilakukan Hartman, Yale & Galle, (1999) menjelaskan bahwa penelitian keadilan pada umumnya dilakukan dalam konteks ketidakadilan. Penelitian ini melakukan pengujian dari berbagai situasi sehingga membentuk konfigurasi keadilan distributif, keadilan prosedural dan perspektif subjektif modal sosial sebagai variabel moderasi. Penelitian melibatkan 268 subjek dalam kelas terkait dengan kebijakan penilaian kinerja. Hasil menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural merupakan prediktor penting. Demikian pula konfigurasi kedua variabel tersebut berperan dalam menjelaskan komitmen afektif. Hal penting lainnya, modal sosial sebagai perspektif subjektif berperan signifikan dalam menjelaskan komitmen afektif."

"Berbagai isu strategik yang memengaruhi kinerja pemerintahan daerah di Indonesia sangat kompleks seperti halnya pada pemerintahan daerah di negara lain, sebagaimana diungkapkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain kemampuan fiskal, latar belakang pimpinan daerah sebagai entrepreneur, dan kapasitas manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini mencoba untuk melakukan investigasi terhadap isu-isu strategik lainnya yaitu karakteristik daerah, public entrepreneurship, lingkungan strategik, serta penegakan etika dan akuntabilitas apakah sangat penting dan pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sebagai tahap awal penelitian menyeluruh terkait pengaruh public entrepreneurship terhadap kinerja pemerintahan daerah, pemetaan perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kepentingan dan kepastian dari asumsi strategik tersebut dengan pendekatan Strategy Assumption Surfacing Test (SAST) yang melibatkan pakar secara terbatas melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil olah data atas jawaban kuesioner mengindikasikan variabel karakteristik pemerintahan daerah dan elemen-elemennya (aset daerah, kapasitas fiskal, kapasitas manajemen dan perilaku kewirausahaan), public entrepreneurship (inovasi, kreativitas, proaktivitas, risk-taking dan orientasi kepentingan publik) merupakan asumsi strategik yang penting dan cukup pasti pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.

---

Various strategic issues that have an effect towards the performance of local governments in Indonesia are very complex just like the local governments in other countries, as investigated on previous researches. These strategic issues, which include the fiscal capacity, the background of the local leaders as entrepreneurs, and the capacity of management, would have significant influence towards the performance of local governments. This research tries to conduct the investigation towards other strategic issues i.e. the characteristics of local governments, the public entrepreneurship, the strategic environment, and the enforcement of ethics and accountability of bureaucracy, which is both very important and very certain in terms of the influence towards the performance of local governments. As the initial phase of thorough research is related to the influence of public entrepreneurship towards the performance of local government, the mapping needs to be conducted in order to ensure the level of importance and certainty of the strategic issues with the use of the Strategic Assumption Surfacing Test (SAST) approach involving the selected experts through limited Focus Group Discussion (FGD). The results of data processing would give an overview that the characteristics of local governments and its elements (the regional assets, the fiscal capacity, the capacity of management and entrepreneurial behavior), the public entrepreneurship (innovation, the creativity of the individuals within bureaucracy, proactiveness, risk-taking and public-oriented) are the strategic issues, which are important and certainly influence the performance of local governments in Indonesia."

"Pemilihan presiden dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan bagi investor pasar saham untuk membuat keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan average abnormal return dan trading volume activity pada indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2004, 2009, dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode event study. Data dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia. Harga penutupan indeks saham sektoral harian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 120 hari sebelum dan 30 hari setelah pemilihan presiden. Terdapat bukti perbedaan yang kuat pada average abnormal return indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden terutama pada sektor pertambangan. Akan tetapi, untuk trading volume activity indeks saham sektoral sebelum dan sesudah pemilihan presiden secara statistik sama. Adanya gugatan terhadap hasil pemilihan presiden terakhir tidak memberikan pengaruh pada hampir semua indeks saham sektoral, kecuali pada sektor keuangan dan sektor industri dasar dan kimia. Analisis ini menyimpulkan bahwa sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor yang paling stabil, sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang paling tidak stabil.

---

Presidential election is considered as relevant information for stock market?s investors to make investment decision. The objective of this study is to examine differences in average abnormal return and trading volume activity on sectoral indices? stocks before and after the presidential elections in 2004, 2009, and 2014. The research uses the event study method. The data are collected from the Indonesia Stock Exchange. The daily closing prices on sectoral indices used in this study consist of 120 days preceding and 30 days succeeding the elections. There is a strong evidence of differences in average abnormal return on Indonesian?s sectoral stock market before and after the presidential elections especially for the mining sector. However, the trading volume activities of the Indonesian?s sectoral stock market before and after the elections were statistically the same. The litigation from the last election results had no impact on most Indonesian?s sectoral stock, except for the financial as well basic industry and chemical sectors. The analysis concludes that the trade, services, and investment are the most stable sectors, while mining is the opposite one."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."