Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta.

---

Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach.

The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi dan implementasi program pelayanan informasi publik yang tepat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penerapan KIP di organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi pemerintah, yang meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan jenis model PR yang diterapkan sesuai dengan model sembilan langkah perencanaan strategis untuk PR dan Excellence Theory. Hasil evaluasi perencanaan menunjukkan analisis formatif belum dilakukan secara mendalam, sedangkan strategi yang digunakan adalah kinerja organisasi dan komunikasi transparan. Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan taktik yang dipergunakan adalah pertukaran informasi. Hasil evaluasi tipe model PR yang digunakan adalah simetris dua arah.

---

This study focus on good strategy and implementation of public information services program that needed to support the success of public information transparency implementation in governmental organization. The purpose of this study is to evaluate the strategy and implementation that include planning, implementing, and PR model evaluation that fit to nine steps model of strategic planning and Excellence Theory.

The result of the planning evaluation shows that formative research was not deeply done. Moreover, they use organizational performances and transparent communication as their strategy. The result of implementation evaluation shows that they use information exchange as their tactics. Finally, the result of PR model evaluation shows that they use two way symmetrical model to communicate."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Freedom of Information Act FOIA bisa berpengaruh dalam transparansi pemerintahan New Labour di Inggris pada tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun, hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa bentuk pengaruh penerapan FOIA di Inggris yaitu dapat mendorong tingkat partisipasi publik untuk terlibat dalam rangkaian aktivitas pemerintah yaitu melalui pengajuan berbagai permintaan informasi yang ditujukan untuk mereka serta mendorong berbagai badan pemerintahan untuk lebih transparan dan terbuka ketika menjawab berbagai permintaan informasi. Dalam jangka waktu 5 tahun 2005-2010 tiap tahunnya permintaan akan informasi yang ditujukan melalui FOIA dengan konsisten selalu meningkat dari berbagai latar belakang masyarakat yang mengajukannya dimulai publik secara umum, jurnalis, pebisnis maupun akademisi. Beberapa isu yang selama ini belum terkuak dari badan pemerintah kini menjadi diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian FOIA telah berpengaruh dalam meningkatkan transparansi pemerintahan di Inggris dimulai dari era pemerintahan New Labour.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis explains how the Freedom of Information Act FOIA policy affect the transparency of New Labor government in the UK on 2005 2010. This study used qualitative methods that were collaborated with secondary data collection. The findings of this research are there are some of some influences caused by the implementation of FOIA in the UK it can encourage the level of public participation to engaged in a government activities through the submission of various requests for information intended for the government and public bodies and to encourage various government bodies to be more transparent and open especially when answering various requests for information. Within a period of 5 years 2005 2010 each year the demand for information through FOIA consistently always increased from various backgrounds of the public who initiated it from public as a general, journalists, businessmen and academics. Some of the issues that have not been revealed from government agencies are now known to the public. Because of that, FOIA has been influential in increasing the transparency of government in the UK starting from the era of New Labour government."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency.

The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya."

"During World War II when the future of democracy was uncertain, Franklin D. Roosevelt described libraries as "the great symbols of the freedom of the mind," "essential to the functioning of a democratic society." Kranich begins this new collection of essays with Roosevelt's sentiment in mind. From Librarian of Congress, James Billington, to founding director of the Center for the Book, John Cole, the leading-edge information specialists of the day share their insights on the role libraries play in advancing democracy."