Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Economic and social conditions in Indonesia, 2004-2006 and economic and social policies; report"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai mengenai pengembangan karier pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh Beach, 1984: 320, bahwa pengembangan karier pegawai terbagi menjadi dua komponen, yakni perencanaan karier (career planning) dan manajemen karir (career management). Ke dua komponen tersebut mempunyai aspek-aspek atau indikatorindikator yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peresepsi responden terhadap pengembangan karier pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memberi penilaian yang ?Baik?. Dengan kata lain bahwa program pengembangan karier yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sudah berjalan dengan ?Baik?. Pada dimensi ?Perencanaan Karier?, sebagian besar responden/pegawai menyatakan bahwa dimensi ?Perencanaan Karier? beserta aspek-aspek yang melingkupinya sudah berjalan dengan ?Baik?. Namun, terkait dengan aspek-aspek ?tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang pegawai dalam pencapaian rencana kariernya, sebagian besar responden berpendapat ?negatif?. Hal ini dapat terlihat, berdasarkan data hasil penelitian terdapat sebanyak 33 responden (50.8%) yang menyatakan ?Kurang Baik? dan sebanyak 6 responden (9.2%) menyatakan ?Tidak Baik?. Pada dimensi ?Manajemen Karier?, sebagian responden/pegawai menyatakan secara umum dimensi ?Manajemen Karier? dengan aspek-aspek yang melingkupinya sudah ?Baik?. Namun, terkait dengan aspek ?terdapat pola karier (career path) yang jelas dalam organisasi? dan pernyataan ?terdapat penilaian terhadap kinerja pegawai? sebagian besar responden/pegawai memberikan penilaian yang ?negatif?. Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan karier di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah : perlu segera disusun pola karier pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pola karir bukan hanya memberikan arah yang jelas atau pasti terhadap karier para pegawai dimasa mendatang, sehingga para pegawai dari awal sudah dapat menetapkan target-target dalam mencapai tujuan kariernya. Selain itu juga perlu segera disusun sistem penilaian kinerja pegawai yang terukur di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penilaian kinerja yang obyektif terkait pula dengan pengembangan karir pegawai, dimana pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik akan mempunyai peluang yang lebih besar dalam peningkatan karirnya.

---

ABSTRACT

This research exploring on the employee side, about their perception on career development in constitutional court of Indonesia, following Beach?s statement (1984:320) which is said that career development is divided into two components; career planning and career management. Those components have many aspects and indicators that can influence its implementation.

The conclusion of this research showed that generally, respondents gave ?Good? perception regarding career development policy in Secretariat General and Court Registrar of the Constitutional Court of Indonesia. In other words it can be concluded that career development programs which carried out by Secretariat General and Court Registrar of the Constitutional Court of Indonesia had been done in a satisfying manner. In the ?Career Planning? dimension, the majority of the respondents/staff stated that the ?Career Planning? dimension and other aspects which revolve around it had been done in a ?Good? manner. However, regarding with the aspects of short term, middle term, and long term objective in the employees career achievement planning, the majority respond negatively. This fact is shown by the data obtained by this research that a number of 33 respondents (50.8%) stated ?Adverse? and a number of 6 respondents (9.2%) stated ?Poor?. In the ?Career Management? dimension, a part of respondent/staff stated generally that the ?Career Management? dimension with other aspect that surrounds it had been ?Good?. However, regarding with ?existent of a apparent career path in organization? and in the statement ?existent of employee?s work assessment? the majority of respondent/staff respond negatively. Recommendation for the career development program in the Secretariat General and Court Registrar of the Constitutional Court of Indonesia is: it is necessary to arrange an apparent career path for employee in the Secretariat General and Court Registrar of the Constitutional Court of Indonesia. This career path is not only to provide a clear or fixed direction towards the employee?s career development in the future, thus the employees are able to fixed their targets in their career achievements objectives. Moreover, it is necessary to arrange an apparent system of staff?s work assessment in the Constitutional Court work organization. This objective assessment in work achievement is also related to employee?s career development, in which employees with better work achievement could gain a bigger opportunity in their career improvement."

"ABSTRAKSuburbanisasi dalam pengembangan wilayah jabotabek, ditandai dengan pembangunan jalan raya bebas hambatan yang memencar dari Jakarta hampir ke segal arah, yang menghasilkan pola perkembangan sprawl. Berpindahnya fungsi hunian ke pinggi kota Jakarta mendorong pula timbulnya fungsi-fungsi lain yang mengikutinya yaitu kesehatan, pendidikan, perbelanjaan, dan lain-lain. Pembangunan kawasan pinggir kota yang sangat pesat ini telah menimbulkan juga berbagai permasalahan lingkungan hidup.Timbulnya permasalahan lingkungan hidup di kawasan peri-urban antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Fungsi daerah-daerah resapan dan tangkapan air berkurang, digantikan oleh fungsi permukiman, baik untuk hunian maupun usaha komersial; (2) Kapasitas infrastruktur jalan raya dan jaringan transportasi massal tidak memadai untuk melayani penduduk ulang-alik; (3) Arus ulang-alik yang tinggi juga menunjukkan mata pencarian penduduk yang tinggal di luar kota berada di dalam Kota Jakarta; (4) Harga lahan relatif murah di luar jakarta merupakan salah satu pendorong pembangunan fasilitas hunian besar-besaran di kawasan peri-urban; (5) Kapasitas pelayanan publik tidak sepadan dengan pertumbuhan populasi dan kompleksitas pembangunan di peri0urban. Kualitas lingkungan buruk seperti kekumuhan, jalan rusak, limbah yang tidak teratasi dengan baik, dan tata ruang semrawut merupakan indikasi dari fungsi pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik.Berdasarkan pengenalan permasalahan di atas, saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:(1) Apakah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan yang ada telah mengarahkan pembangunan menuju tujuan keberlanjutan, yaitu telah mempertimbangkan keseimbangan tujuan-tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial? Pada implementasi dari kebijakan tersebut, aspek-aspek apa saja yang menjadi penghambat tercapainya tujuan keberlanjutan dimaksud.(2) Faktor-faktor apa saja yang menentukan pengembangan lingkungan peri-urban?(3) Konsep apa yang dapat diusulkan bagi pengembangan lingkungan peri-urban yang menuju keberlanjutan?Tujuan dan ManfaatTujuan utama penelitian ini adalah menemukan konsep baru bagi pengembangan lingkungan peri-urban yang menuju keberlanjutan. Upaya membangun konsep dimaksud, antara lain dengan: (1) Mengevaluasi kebijakan pembangunan perkotaan dan mengenali aspek-aspek apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan;(2) Menemukan faktor-faktor yang membentuk kawasan peri-urban, baik eksternal maupun internal; dan (3) Mengajukan konsep berkelanjutan perkotaan sebagai tujuan pengembangan.Manfaat studi ini adalah turut mengisi khazanah Ilmu Lingkungan, sebagai body of knowledge, menyangkut aktivitas manusia dalam mengintervensi kawasan peri-urban dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dalam perencanaan. Pemanfaatan ruang dan pengelolaan kota. Dalam konteks ini ditekankan bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan hidup kotanya yang saling berinteraksi secara interdependen dengan komponen lainnya menuju suatu keadaan homeostasis atau keseimbangan.manfaat praktis bagi pemerintah adalah tersedianya salah satu referensi, untuk mengevaluasi serta mengembangkan pembangunan dan pengelolaan kotanya, mengenal dan memahami lingkungan hidup lokalnya, baik potensi maupun ancaman yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat umum, perorangan, atau lembaga swadaya, atau badan-badan perwkilannya, hasil studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan hidupnya secara lokal maupun dalam pengertian yang luas; guna berpartisipasi scara lebih cerdas dan efektif dalam penentuan kebijakan, perencanaan, dn pengelolaan kota tempat tinggalnya. Kita membentuk lingkungan kita dan kemudianlingkungan yang kita bentuk itu membentuk kita. Pilihan ada pada kita."

"ABSTRAKPerkembangan industri manufaktur mempunyai dampak ganda(multi plier effects) atas perkembangan sektor-sektor konstruksi,keuangan, perhubungan, perdagangan, jasa-jasa manfaat umum (publicutilities) dan jasa-jasa lainnya. Dengan demikian peranan industrimanufaktur sebagai ujung tombak terhadap sektor-sektor lain disuatu wilayah (leading sector), tidak saja membuka lapangan kerjadi sektor itu sendiri, akan tetapi juga di sektor-sektor lainnya.Persoalan yang diajukan adalah : 1) Bagaimana perkembanganindustri manufaktur di Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tangerang?dan 2) Bagaimanakah Pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah diKecamatan Jatiuwung?Yang dimaksud dengan peranan industri manufaktur dalam penelitianini adalah dampak atau pengaruh yang diberikan oleh perkembanganindustry yang bersangkutan terhadap perkembangan wilayahnya.Perkembangan industri manufaktur dalan penelitian ini dilihat dariperubahan jumlah industri manufaktur dan perubahan penyerapantenaga kerjanya. Sedangkan perkembangan wilayah dilihat dariperubahan kerapatan jalan, perubahan prosentase luas daerah terbangun, perubahan kepadatan penduduk dan perubahan penyerapan tenaga kerja jasa dan perdagangan.Metode analisis yang digunakan adalah metode super-impossed petauntuk mengetahui hubungan antara perkembangan industri manufakturdan perkembangan wilayahnya, dengan menampalkan peta perkembanganIndustri Manufaktur dengan peta-peta variabel perkembanganwilayah, serta dengan peta perkembangan wilayah. Untuk mengetahuibesarnya kekuatan hubungan digunakan metode statistik Contingencycoefficient (Cc).Perkemangan industri manufaktur di Kecamatan Jatiunung Tahun1987-1993, yang temasuk kelas tinggi terutama berada di bagiantengah wilayah penelitian yaitu Kelurahan Pasir Jaya, Jatake,Gandasari, Keroncong dan Gebang Raya. Dan yang temasuk dalankelas sedang terutama berada di pinggiran wlayah penelitian yaituKelurahan Gembor, Periuk Jaya, Cibodas dan Panunggangan Barat.Industri manufaktur umumya berkenbang pada jalur utama dan jalurpendukung.Hasil korelasi nenunjukkan bahna perkembangan industri manufaktur terdapathubungan yang kuat dan positif dengan perubahan kerapatanjaringan (Ce = 0,71), keiudian juga dengan perubahan prosentasehias daerah terbangun (Cc = 0,65), dengan perubahan kepadatanpendidik (Cc = 0,67) dan dengan perubahan penyerapan tenaga kerjajasa dan perdagangan (0,61), serta dengan perkembangan wilayahnya(Cc = 0,60). Secara keseluruhan hasil korelasi menunjukkanbahwa perkembangan industri manufaktur memberikan dampak ataupengaruh yang kuat terhadap perkembangan wilayahnya.

---

"

"Studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air terhadap perkembangan ekonomi regional di Indonesia melalui beberapa analisis regresi panel data dengan menggunakan data yang terdiri dari 33 provinsi pada periode 2006 hingga 2016. Selain itu, dilakukan juga analisis dengan menggunakan regresi panel data dinamik untuk mengetahui konvergensi antarprovinsi selama periode studi. Berdasarkan hasil analisis model fixed effects, jumlah distribusi listrik per kapita dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (proxy untuk variabel infrastruktur listrik dan air) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional. Di sisi lain, hasil analisis regresi panel data dinamik dengan menggunakan estimator Arellano-Bond menunjukkan bahwa panjang jalan per kapita dan jumlah distribusi listrik per kapita (proxy untuk variabel jalan dan listrik) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional dengan elastisitas sebesar 0.134 dan 0.120, berturut-turut. Hasil analisis juga menunjukkan terjadinya conditional β-convergence antarprovinsi. Dengan kata lain, provinsi dengan pendapatan lebih rendah cendering memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingan provinsi dengan pendapatan lebih tinggi selama periode studi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan peran penting dari infrastruktur dalam pembangunan ekonomi regional.

---

By conducting several panel data regression analyses with a panel data set of 33 provinces from 2006 to 2016, this study tries to analyze the effects of road, electricity and water infrastructures on regional economic development in Indonesia. It also examines, using the dynamic panel data regression model, whether there is regional income convergence across provinces over the study period. According to the result of the fixed effects analysis, per capita amount of electricity and the proportion of households with access to safe water (proxies for electricity and water infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy. On the other hand, according to the result of the dynamic panel regression analysis by the Arellano-Bond estimator, per capita road length and per capita amount of electricity (proxies for road and electricity infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy with the elasticities of 0.134 and 0.120, respectively. This study also found that there is a conditional β-convergence across provinces. That is, poorer provinces tend to grow faster than richer provinces over the study period. These observations confirm the importance of infrastructures in the development of regional economy."