Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan.Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan.Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT.Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.

---

Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table.The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem.The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level.For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government."

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti.Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut.Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI.Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program P3DT yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff.Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan, Camat Pegasing, Kepala Desa, Ketua sekretaris dan anggota OMS, Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OMS terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang diawali sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OMS berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan volume kerja. Namun OMS AI-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat.Dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OMS yang telah memiliki kepercayaan dari warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat, tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OMS memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan sIang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok pelaksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan).Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat yang dirasakan oleh masing-masing anggota OMS yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya beberapa pengurus OMS dan anggota OMS tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan oleh masing-masing OMS adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah."

"Secara konseptual mengenai pengembangan karir seorang merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terencana dan berkelanjutan karenanya merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Hakekat pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. Kemudian terkait dengan jabatan, dapat dikatakan kedudukan yang menunjukkan tugas/ tanggungjawab/ wewenang/ hak seorang PNS dalam rangkaian susunan suatu satuan organisasi negara, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Selanjutnya Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Secara normatif selain Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999, aturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996; tanggal 6 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.Penelitian ini dimaksudkan untuk menampakkan realitas mengenai sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM serta bagaimanakah strategi pengimplementasiannya ?. Selanjutnya dengan dilatar belakangi belum adanya beberapa hal terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir.Kesimpulannya Sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM telah berjalan serta dengan menggunakan media yuridis normatif berupa aturan/kebijakan terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor. Terdapat gambaran atau kondisi belum diaturnya beberapa hal terkait pengaturan mekanisme perjalanan karir seorang PFA, misalnya salah satunya adalah pemberlakuan Pejabat Fungsional Auditor yang dipindahkan ke dalam jabatan struktural harus dibebaskan sementara dari JFA dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA t.m.t pelantikan. Kemudian adanya pemberlakukan kebijakan pimpinan secara stelsel pasif atas pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor, walaupun mekanisme perencanaan jenjang karir seorang pegawai untuk menduduki jabatan fungsional auditor dengan memiliki persyaratan keikutsertaan dan kelulusan sertifikasi JFA, pendapatan angka kredit minimal serta memiliki syarat pangkat minimal pada jenjang jabatan yang ada.

---

Ones career development are conceptional a strategic element determing a healthy organization. A well planned and continous human resources development is necessary for the future of an organization. Officer government career patterns are ways of developing employee?s progress, with horizontal as well as vertical movements towards upgrading levels. Officer government (PNS) we positioned as structural position or functional (fungsional) position. An employee?s position indicates duty/ responsibility/authority/ rights of PNS within the organization structure.Auditor Functional (fungsional) Position (JFA) are appointed officer government (PNS) with given duties, responsibility, author and rights to conduct impactions with the government institution. Normatively other then Presidential of Legal Decision Number 87 year 1999 on the implementation of JFA, there are Ministry of Legal Decision Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Number 19 year 1996 on JFA and credit point and joint affair Chief BAKN, Secretary General of BPK and chief BPKP Number 70/1996, Number 49/SK/S/1996, Number KEP-386/K/1996 date 6 june 1996 on Instruction of JFA and Credit Point Implementation.This research are intended to reveal realities on career lanning and development system of Auditor Functional Position (JFA) within the Inspectorate General of Law and Human Rights Department and how to be implemented ? Based on the fact that there have not yet been any exposure on JFA inspectorate General of Law and Human Rights Department in the Ministry Rules Law and Human Rights Number : M.3819.KP.04.15 year 2006 on career pattern.As a conclusion although career planning and development system of Auditor Functional Position (JFA) Inspectorate General of Law and Human Rights Department, have been implemented based on juridicial norm such as regulation/policy related to Auditor Functional Position (JFA), there are still condition that have not been regulated concerning JFA career course. For example, the validation of JFA trasferring to a structural career position, with issuing a letter of exemption from JFA. In effect of stelsel pasif leaders policy on appointed JFA, although the career planning and development mechanism of an employee to obtain JFA certification and qualification are gathering minimum credit rate and accomplishing minimum grade position."