Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Proses Pelatihan Pengembangan Disain Bordir, Songket dan Lilik Songkok di Kota Payakumbuh. Juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan yang terdiri atas faktor penghambat dan pendorong.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan studi kepustakaan. Pemilihan inforrnan dilakukan secara purposive sampling terhadap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Kasubdin Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Panitia Penyelenggara, Instruktur dan Peserta Pelatihan dengan jumlah total informan 15 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan proses pelatihan dengan kerangka teori tentang pemberdayaan, industri kecil dan pelatihan.Pada tahap need assesment yang dilibatkan adalah para pengusaha/pengrajin sebagai sumber data dan informasi, serta Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perindag&Naker sebagai pihak penyelenggara. dari pertemuan tersebut terungkap bahwa permasalahan yang dialami sebagian besar mereka adalah kurangnya keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghasilkan produk dengan disain yang lebih kreatif. Berdasarkan hal ini maka diambil suatu kesimpulan bersama bahwa langkah yang paling tepat membantu mereka adalah dengan memberikan pelatihan.Tahap perencanaan pelatihan dilakukan oleh staf Subdin Perindustrian Dinas Perindag&Naker. Dalam perencanaan ditetapkan tujuan pelatihan, jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang, kriteria calon peserta yaitu mereka yang sebelumnya sudah bergerak di bidang bordir, songket dan lilik songkok dan mempunyai pengrajin sekitar 4-5 orang.Instruktur diambil dari luar Dinas Perindag & Naker sebanyak 2 prang, dan waktu pelaksanaan pelatihan yaitu dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003. Pada tahap pelaksanaan pelatihan yang diperhatikan adalah peserta pelatihan, instruktur pelatihan, waktu pelatihan, materi pelatihan dan metoda pelatihan. Instruktur pelatihan didatangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) orang.Waktu pelaksanaan pelatihan adalah dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003 bertempat di Wisma Sari II Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Materi pelatihan diberikan dalam berbentuk teori/teknik dan praktek. Agar peserta Iebih memahami teori-teori yang disampaikan, instruktur memberikan modul yang berisi tentang materi-materi tersebut. Untuk alat-alat tulis dan bahan-bahan untuk praktek seperti dasar kain, benang, jarum, gunting dan alat-alat menjahit Iainnya disediakan oleh panitia. Sedangkan untuk mesin jahit dibawa oleh masing-masing peserta.Metode penyajian pelatihannya adalah dengan memberikan materi dalam bentuk teori/teknik yang dipresentasikan di kelas oleh instruktur dan diikuti dengan praktek dengan durasi waktu yang Iebih banyak. Tahap penilalan kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan lembar questionare. Sebagal evaluasi lanjutan Sekitar 2 (dua) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan yaitu tanggal 13 s/d 29 Desember 2003, Dinas Perindag&Naker mengadakan Lomba Disain Sulaman dan Bordir yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan, pengrajin/pengusaha/penjahit, PKK, organisasi wanita dan masyarakat umum. Dalam proses pelatihan dari tahap awal sampai tahap akhir terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan pelatihan. Faktor penghambatnya: pertama terbatasnya tenaga teknis di Dinas Perindag&Naker yang siap terjun ke lapangan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, hal ini menjadi kendala pada saat dilakukannya Tahap Needs assessment. Kedua Lamanya waktu pelaksanaan pelatihan dirasakan masih kurang, kendala ini dirasakan terjadi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Ketiga Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung, kendala ini mempengaruhi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Keempat Materi pelatihan yang kurang lengkap dalam mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Faktor ini muncul pada saat pelaksanaan pelatihan.Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah pertama latar belakang kemampuan dasar peserta dalam hat menjahit sudah merata, sehingga tidak ada peserta yang kesuiitan dalam menerima materi yang diajarkan dimana hal ini memperlancar jalannya pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Kedua kecakapan dan kemampuan instruktur yang memadai sehingga beliau dapat memberikan seluruh materi pelatihan yang telah disusun kepada peserta, bisa menjelaskan teknik dan memberikan teori dengan baik dan jelas sehingga mudah diterima dan ditangkap maksudnya oleh para peserta pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan.Merujuk pada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang yaitu: kepada Dinas Perindag&Naker mengirimkan stafnya untuk mengikuti diktat manajemen pelatihan dan peningkatan wawasan melalui studi banding, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan sarana dan prasarana pelatihan, perencanaan yang telah disusun dibahas lagi oleh pihak kedua untuk melihat kekurangan perencanaan, menambah materi tentang kewirausahaan dan mendatangkan instruktur dari pengusaha/pengrajin sukses dari daerah lain di Sumatera Barat seperti Silungkang dan Pandal Sikek: kepada peserta pelatihan bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat.Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan.Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri."

"Paradigma pembangunan dewasa ini telah berubah dari paradigma yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan kearah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan berpusat pada rakyat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan melainkan lebih cenderung kepada subyek pembangunan. Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan berpusat pada rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Sarasehan Perencanaan Pembangunan secara berjenjang dari Sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebagai wadah penjaringan aspirasi warga masyarakat dalam pembangunan diwilayah/ daerah yang bertujuan untuk rnensinergiskan dan menetapkan kebijakan / program pembangunan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan lmplementasi Kebijakan Sarenbang sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya, dengan menggunakan pendekatan Impelementasi Kebijakan baik Input, Proses ataupun Output Kebgakan Sarenbang, yang mengacu pada teori William Dunn yang tujuannya untuk perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang itu sendiri kedepan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu : Kepala Bappeda dan Kasie Evaluasi dan Pelaporan, Kepala BPMPS dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi, Camat dan 4 Lurah, FK - LPM, Rt dan RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berjumlah 36 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kecamatan Bogor Barat dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Gunung Batu, Situgede, Bubulak, , dan Kecamatan Bogor Barat dan Kota Bogor khususnya yang berkenaan denga jalannya Sarenbang masing-masing tahapan baik tahap sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kata, yang diikuti oleh delegasi dari kelurahan dan kecamatan Bogor Barat. Penelitian Sanenbang ini mengacu kepada teori Kebijakan dari William Dunn. Dari temuan dilapangan menunjukkan terdapatnya kekuarangpasan ataupun penyimpangan pelaksanaan Sarenbang pada tingkat yang berbeda /tidak sesuai apa yang telah ada dalam mekanisme Sarenbang itu sendiri, dilihat dari indikator Input,Proses dan Output kebijakan sarenbang, yang terlihat di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Pentingnya manfaat pelaksanaan dari kebijakan Sarenbang ini dalam peningkatan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif yang mampu memberikan ruang publik bagi masyarakat seluas-luasnya dalam memberikan masukan-masukan yang berarti terhadap perencanaan pembangunan di wilayahnya sekaligus sebagai proses pembelajaran demokrasi baik bagi masyarakat, stakeholder maupun pemerintah daerah. Maka sangat disayangkan apabila sarenbang ini hanya sebagai media/ konsultasi saja antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan baik dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan khussusnya mengenai Input, Proses dan Output Kebijakan Sarenbang. Maka untuk itulah perlunya diadakan perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang khususnya dalam input, proses dan output kebijakan Sarenbang dari beberapa melcanisme yang sudah ada dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan Sarenbang di kemudian hari atau ke depan."