Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan risiko yang mereka hadapi sehari-hari mendorong berkembangnya usaha asuransi jiwa di Indonesia. Hal ini didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memacu usaha perasuransian, diantaranya dengan dikeluarkannya kebijaksanaan Pakdes 88 yang diikuti oleh UU No.2 tahun 1992 tentang Perasuransian. Dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut maka perkembangan perusahaan asuransi jiwa menjadi pesat, dimana pada tahun 1988 tercatat 30 perusahaan asuransi jiwa dan pada tahun 1996 telah mencapai 56 perusahaan.Secara umum pendapatan usaha perusahaan asurans1 JIWa terbagi atas pendapatan premi yang merupakan pendapatan utama perusahaan, pendapatan dari hasil investasi yang dilakukan, klaim reasuransi, dan pendapatan lainnya. K.husus untuk pendapatan dari hasil investasi ini, pemerintah mengeluarkan SK Menkeu No. 224/KMK. 017/1993 mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, yang mengatur jumlah dana perusahaan asuransi jiwa yang akan diinvestasikan dan jenis-jenis instrumen yang diperbolehkan beserta batasanbatasannya. Dikeluarkannya SK ini bertujuan untuk menghindari agresifitas perusahaan asuransi jiwa dalam melakukan kegiatan investasi yang bertentangan dengan karakteristik perusahaan asuransi jiwa.Dalam karya akhir ini penulis melakukan penelitian mengenai kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, yaitu bagaimana perusahaan asuransi jiwa memilih instrumen finansial dalam portofolio investasi beserta proporsi dari masingmasing instrumen finansial tersebut, dengan memperhatikan batasan-batasan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi banding pada perusahaan asuransi jiwa di Jakarta.Perusahaan asuransi jiwa yang menjadi obyek dari studi perbandingan ini adalah AJB Bumiputera 1912 yang merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang memiliki bentuk usaha bersama di Indonesia. Perusahaan ini terbentuk pada tanggal 12 Februari 1912 dan sekarang telah memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 629 kantor operasional dan 15 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.Dalam kegiatan investasinya AJB Bumiputera 1912 memiliki 2 departemen, yaitu Dept. Investasi I yang bertanggung jawab atas investasi pada real asset dan Dept Investasi II yang bertanggung jawab atas investasi yang dilakukan pada financial asset. Pada karya akhir ini, penelitian dilakukan pada Dept. Investasi II yang mengelola investasi pada instrumen deposito, saham, obligasi, reksadana, dan penyertaan.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kombinasi dari portofolio investasi yang dikelola Dept. Investasi II belum optimal karena tingkat return yang diterima masih dibawah rata-rata bunga deposito. Bobot terbesar dari portofolio investasi yang dikelola Dept. Investasi II ditempatkan pada instrumen deposito, karena instrumen ini tidak membt:tt:hkan banyak pekerjaan dalam arti hanya melakukan negosiasi awal dengan bank untuk penentuan tingkat bunga dan selanjutnya memberikan pendapatan yang tetap bagi perusahaan tanpa perlu adanya pengawasan. Hal lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mencoba membuat kombinasi portofolio yang terdiri atas saham, deposito baik dalam Rupiah maupun Dollar, dan obligasi. Dari kombinasi portofolio yang ada, didapatkan kombinasi terbaik yang sesuai dengan karakteristik dan kendala kegiatan investasi perusahaan asuransi jiwa. Karakteristik dan kendala kegiatan investasi yang dimaksud adalah tingkat return yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, toleransi resiko yang konservatif, dan jangka waktu investasi yang lama. Kombinasi portofolio yang dibentuk memberikan tingkat return yang lebih tinggi dengan toleransi risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kombinasi portofolio investasi yang telah dibentuk oleh AJB Bumiputera 1912. Hal ini terlihat dari rasio excess return dari portofolio terhadap total risiko dari portofolio yang lebih tinggi daripada portofolio yang dibentuk AJB Bumiputera 1912."

"Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.Penerapan prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UU Pasar Modal, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam melakukan penawaran umum dan selalu mengumumkan adanya informasi material kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya.Dalam penegakan prinsip keterbukaan, UU Pasar Modal memungkinkan Bapepam untuk menggunakan baik sarana hukum administrasi atau sarana hukum pidana. Dalam penggunaan sarana hukum administrasi, Bapepam diberi kewenangan membuat peraturan-peraturan. Dalam penggunaan sarana hukum pidana, UU Pasar Modal telah memuat rumusan larangan-larangan yang dikenal sebagai rumusan tindak pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam.UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan hingga akhirnya dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran administrasi prinsip keterbukaan, tetapi Bapepam hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, Bapepam harus menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan melalui proses peradilan pidana. Adanya dua sarana hukum tersebut yang dapat digunakan menimbulkan adanya ambivalensi dalam penegakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Atas ambivalensi ini, Bapepam memiliki diskresi untuk memilih salah satu dari kedua sarana hukum tersebut. Dalam kenyataannya, Bapepam lebih cenderung menggunakan sarana hukum administrasi dan mengesampingkan penggunaan sarana hukum pidana dalam menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia. Penggunaan sarana hukum administrasi saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sarana hukum pidana atas tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan yang dimaksud."

"Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pemerintah. Dengan reformasi sistem perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984 Pajak telah mampu menunjukkan peranannya dalam menggalang penerimaan sehingga mencapai porsi lebih dari 50 % penerimaan negara yang dicapai sejak tahun anggaran 1987/1988. Peningkatan penerimaan pajak secara umum dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan ekonomi dan usaha yang dipicu oleh tingginya gairah berinvestasi. Salah satu hal yang ikut mempengaruhi berkembangnya dunia usaha antara lain dengan adanya mekanisme pendanaan melalui pasar modal. Melalui sistem pendanaan di pasar modal tersebut dunia usaha dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya sekaligus memperbaiki struktur permodalan mereka. Di sisi lain masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan yang telah mempunyai kinerja dan reputasi yang cukup baik, sehingga mempunyai kesempatan untuk ikut meraih keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut yang berupa deviden ataupun capital gain. Berkembangnya pasar modal juga dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, antara lain melalui pengenaan pajak penghasilan yang bersifat gal atas transaksi penjualan saham oleh investor di bursa efek. Perlakuan final terhadap pajak penghasilan yang dibayar pada saat transaksi penjualan saham memungkinkan pihak investor untuk menghemat biaya administrasi perpajakan yang biasanya harus dilakukan dalam proses penghitungan capital gain yang diperoleh dan transaksi tersebut. Kemudahan sistem ini ikut mendorong masyarakat untuk berinvestasi saham di pasar modal. Dengan demikian kegiatan pasar modal menjadi bergairah. Dan peningkatan gairah investasi di pasar modal ini pada gilirannya kembali menghasilkan penerimaan pajak bagi negara. Studi ini ditujukan untuk melihat seberapa besar hubungan antara pertumbuhan pasar modal dengan penerimaan pajak penghasilan final yang diterapkan atas transaksi penjualan saham di bursa efek Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 dan Nomor 14 Tahun 1997."

"ABSTRAKPokok masalah penelitian ini ialah hubungan antara karakteristik investasi di pasar perdana dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder (Bursa Efek) dan saham emisi baru pada pasar modal global Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah mencoba menjawab pokok masalah yang secara lebih rinci menjelaskan : penentuan harga saham perdana berdasarkan kriteria karakteristik investasi saham; melihat hubungan karakteristik investasi dengan perilaku perubahan harga di pasar sekunder; menguji perbedaan karakteristik dari saham yang berbeda perilaku perubahan harganya tersebut dan menguji korelasi antara karakteristik investasi saham dengan perilaku perubahan harganya. Penelitian ini diakhiri dengan membuat prediksi atas perilaku perubahan harga saham berdasarkan karakteristik investasinya. Karakteristik investasi di pasar perdana ialah variabel harga perdana, earning dan nilai buku serta total penjualan per tahun dari saham emisi bare yang disajikan dalam bentuk rasio, yaitu.PER (Price Earnings Ratio), PVR (Price Values Ratio), dan PSR (Price Sales Ratio) yang melekat pada saham yang diemisikan di pasar perdana. Sedangkan perilaku perubahan harga akan dilihat besar kenaikan atau penurunan harga pada pasar sekunder, diukur dari harga pasar perdananya, enam bulan setelah waktu listing di bursa. Penentuan harga di pasar sekunder tersebut di dasarkan pada pertimbangan, jangka waktu enam bulan cukup memadai bilamana pasar melakukan koreksi dan informasi bare yang masuk pasar belum terlampau banyak sehingga faktor- faktor fundamental masih relevan untuk dipakai sebagai variabel prediksi. Pengujian hubungan antara karakteristik investasi di kedua pasar digunakan analisis statistika, yaitu : (1) analisis korelasi untuk menentukan hubungan (korelasi) signifikan antara karakteristik investasi dengan perilaku harga pasar bursa; (2) analisis Chi square, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara karakteristik investasi saham emisi baru yang pernah mengalami penurunan harga di bawah harga perdana dengan karakteristik investasi saham yang tak pernah; (3) analisis diskriminan, untuk memprediksi dan mengidentifikasi saham-saham mama yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan harga setelah memasuki pasar sekunder (bursa efek). Data yang dianalisis sebanyak 71 saham yang diterbitkan untuk pertama kali (emisi baru) dari Januari 1990 sampai Maret 1993. Jumlah sampel ini sebanyak 43,03 % dari jumlah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sampai September 1993. Hasil penelitian ini memperlihatkan : (1) tingkat PER yang wajar dari saham emisi baru menunjuk padsa angka 31,63. Dari PER yang wajar itu, temyata banyak saham yang kemurahan dan PER dari saham-saham sangat bervariasi; (2) tingkat PVR yang wajar dari saham emisi baru menunjuk pada angka 2,92. Berdasarkan PVR yang wajar, terbukti lebih banyak pula saham yang kemurahan; (3) tingkat PSR yang wajar terletak pada angka 1,13. Berlandaskan PSR yang wajar, hasil penelitian mengungkapkan saham-saham lebih banyak yang kemurahan, namun dilihat dari PSR-nya, saham-saham paling tidak variatif; (4) terdapat korelasi antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan harga di pasar sekunder, tetapi tingkat keeratan hubungan sangat lemah dan korelasinya tidak signifikan; (5) terdapat korelasi antara karakteristik investasi PSR dan harga pasar sekunder, agak erat dan signifikan; (6) terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara karakteristik investasi saham PER dan PVR dengan perilaku perubahan harga sajam di pasar sekunder; (7) terdapat perbedaan yang signifikan antara karakteristik PSR dengan perilaku perubahan harga saham di pasar sekunder. (8) secara serentak, harga perdana, PER, PVR dan PSR mempengaruhi harga saham di pasar sekunder secara kurang signifikan ; (9) hasil prediksi memperkirakan, kebanyakan saham berperilaku tidak pasti: harga pasar sekunder dari saham-saham itu bisa naik atau bisa turun dilihat dari harga perdananya. Jadi, secara umum dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, faktor-faktor fundamental -- dibatasi karakteristik investasi kuantitatif dalam pengertian yang dipakai dalam penelitian ini -- ternyata mempengaruhi perilaku harga pasar sekunder, dengan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. "

"ABSTRAKPokok masalah thesis ini adalah pengujian efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah (weak form) dan pengujian relevansi dividend di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pasar modal efisien dalam bentuk lemah adalah pasar modal dimana harga-harga efek telah mencerminkan semua informasi historic, sehingga tidak satupun pemodal dapat memperoleh kelebihan return (pengembalian) akibat mempergunakan informasi harga historis. Model pengujian efisiensi dipergunakan Random Walk Model (Copeland dan Weston, 1979 dan Fama, 1976). Pengujian relevansi kebijaksanaan dividend dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penentuan proporsi earning yang akan di bagi kan kepada pemegang saham terhadap kekayaan mereka. Ada tiga model yang diaplikasikan untuk pengujian tersebut : i. model harga E P = f ( D, R) ]; ii. model return Er = f (risi ko, DIE) ]; Generalized Functional Form (GFF). Masing-masing selanjutnya diidentifikasikan sebagai model I, model II dan model III. Model I dan II berasal dari Lee dan Forbes (1980), sedang model III dari Lee {1976). Random walk model terdiri dari 2 tahap pengujian, yaitu pengujian distribusi return dan pengujian serial autokorelasi. Pengujian distribusi return memberikan kesimpulan bahwa bentuk distribusi tidak mengikuti distribusi normal (studentized range test). Melalui uji kurtosis bentuk kurva distribusi return adalah leptokurtik (runcing). Dan melalui uji simetri, kurva distribusi tersebut disimpulkan cendrung condong kekanan (607. dari total sampel). Distribusi return tidak mengikuti distribusi normal jugs didukung oleh hasil uji distribusi frekwensi dengan metoda chi-square. Secara keseluruhan sampel, distribusi frekwensi terbesar jatuh pada kelas minus 0,02 sampai dengan 0,00; dengan nilai frekwensi sebesar 68,40 7. Pengujian serial autokorelasi dan uji runtun (run test) secara dominan dapat disimpulkan bahwa 68 dari 70 perusahaan yang diuji tidak mengikuti random walk model. Dengan demikian disimpulkan BEJ tidak efisien dalam bentuk lemah sekalipun. Pengujian relevansi dividend melalui model I dan II dilakukan terhadap data yang dikelompokkan atas dasar status perusahaan, jenis usaha serta gabungan (total n). Model I dan II pada dasarnya adalah untuk menentukan siknifikansi hubungan antara peubah bebas dengan peubah terikat. Sedangkan model III digunakan untuk menguji asumsi linieritas antara P dengan D dan R pada model I. Dari aplikasi semua model di atas diperoleh hasil sebagai berikut (untuk data tahun 190E dan 1909) : Divident relevan dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dividend lebih disukai dari capital gain. Risiko berhubungan dengan return (kecuali data tahun 1989). Dividend pay-out berhubungan dengan return. Keputusan dividend belum optimal. Dari model III didapat pula kesimpulan bahwa hubungan atara P dengan D dan R tidaklah liniery tetapi bersifat logaritmis. Dengan diketahuinya relevansi dividend maka pengelola keuangan akan lebih yakin atas dampak kebijaksanaan tersebut terhadap maksimasi kekayaan pemegang saham yang berpreferensi lebih menyukai dividend daripada capital gain. Dan pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada perkembangan pasar modal. "

"Pasar modal merupakan sarana paling efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara, karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor- sektor produktif. Salah satu pelaku pasar modal adalah nasabah dan perusahaan efek: yang dapat berfungsi sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk dapat menanamkan modalnya di Bursa Nasabah memerlukan perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk menjamin keamanan dana milik nasabah Perusahaan Efek diwajibkan untuk mengadakan suatu pembukuan mengenai penyimpanan dana milik nasabah. Hal ini dilakukan untuk memisahkan harta kekayaan perusahaan efek dengan dana milik nasabah.Berdasarkan hal tersebut penulis melihat adanya masalah yang cukup besar dalam hal pencatatan pembukuan karena dapat terjadi suatu perusahaan efek tidak melaksanakan pembukuannya dengan baik sehingga ketika terjadi kerugian pada Perusahaan Efek yang menyebabkan berhentinya operasional Perusahaan Efek, akan timbul kesulitan untuk mengembalikan dana milik nasabah karena tercampurnya harta kekayaan perusahaan efek dengan dana nasabah yang akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti besarnya fungsi perusahaan efek dan tanggung jawab pemegang saham perusahaan efek sebagai suatu perseroan terbatas dan Salah satu pelaku pasar modal jika perusahaan efek dihentikan operasionalnya Serta sejauh mana pertanggungjawabannya terhadap kerugian bagi nasabah dan sanksi yang dapat dijatuhkan pada pemagang saham perusahaan efek.Hasil penelitian panulis dapat disimpulkan bahwa perlunya diadakan suatu tindakan pengamanan yang lebih terjamin akan dana milik nasabah, selain itu nasabah dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atas modal atau dana miliknya dan menuntut partanggungjawaban pemegang saham Perusahaan Efek hingga pada asset pribadi pemegang saham Perusahaan Efek."

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."