Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mulai tanggal 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia telah memberlakukan kebijakan baru yang merubah satuan perdagangan dari 500 lembar per lot menjadi 100 lembar per lot; dan mengurangi kelompok fraksi harga dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013. Tujuan kebijakan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga adalah untuk meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar serta untuk meningkatkan daya saing bursa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat likuiditas pasar modal Indonesia setelah kebijakan diberlakukan dengan membandingkan likuiditas pada 3 bulan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Setelah menggunakan data harian, parametric paired samples t-test, dan regresi panel, ditemukan bahwa kebijakan tersebut mampu menurunkan rentang tawar-menawar pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan, namun kedalaman pasar tidak signifikan menurun. Hasil ini memberikan informasi bahwa likuiditas pasar meningkat berdasarkan dimensi width dan immediacy; aktivitas perdagangan meningkat melalui volume, nilai, dan frekuensi perdagangan yang meningkat. Akan tetapi, kedalaman pasar yang tidak signifikan menurun menunjukkan bahwa kebijakan yang baru tidak mengurangi likuiditas keseluruhan pasar.

---

On January 6, 2014, the Indonesia Stock Exchange has introduced a new policy that changes the trading unit (lot size) of 500 shares per lot into 100 shares per lot; and reduces the tick size of 5 price groups into 3 price groups based on the Decree No. Kep-00071/BEI/11-2013. The purpose of the lot size and tick size change policy is to increase the liquidity and market capitalization as well as to improve the competitiveness of the exchange. This study was conducted to see the Indonesian capital market liquidity after the policy enforced by comparing liquidity in the 3 months before and after the policy is enforced. By using daily data, a parametric test of paired samples t-test, and panel regression, then the policy is able to reduce the market spread and increase trading activity, but market depth is not significantly decreased. These results provide information that increases market liquidity based on the dimensions of width and immediacy; increased trading activity by volume, value, and increased trading frequency. However, market depth is not decline significantly shows that the new policy does not reduce the overall liquidity of the market."

"Skripsi ini membahas prosedur penawaran umum berkelanjutan (shelf registration) yang mulai berlaku di Indonesia sejak ditetapkan otoritas pasar modal akhir tahun 2010. Prosedur ini mempunyai kelebihan dibanding prosedur penawaran umum biasa. Namun ketentuan penawaran umum berkelanjutan di Indonesia masih mempunyai banyak keterbatasan bila dibandingkan dengan aturan serupa di negara lain. Penawaran umum berkelanjutan di pasar modal Indonesia hanya diperbolehkan untuk efek hutang dan belum diijinkan untuk efek saham. Dalam tulisan ini dipaparkan perbedaan peraturan penawaran umum berkelanjutan dengan negara pembanding Amerika Serikat dan Inggris. Dengan perbandingan tersebut, dapat diambil pelajaran yang penting untuk perbaikan peraturan penawaran umum berkelanjutan di Indonesia.

---

This thesis discusses shelf registration procedure which started to apply in Indonesia following its enactment by the capital market authority at the end of 2010. Shelf registration procedure is considered more efficient compared to common public offering procedures. However, shelf registration in Indonesia has many limitations compared to those in other countries. Shelf registration procedure in Indonesia only applies to issuance of debt securities and not allowed for issuance of equity securities. This paper will describe the difference between shelf registration procedures in Indonesia and those in the United States and England. From the comparison result, we will learn important knowledge to improve Indonesia shelf registration procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah efektivitas dari dewan komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama berpengaruh terhadap probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Skor ditetapkan berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan komisaris.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik dengan menggunakan data perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, yang diperoleh dari Bapepam-LK untuk periode 2008-2012, dengan jumlah sampel sebesar 30 perusahaan.Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas dewan komisaris, proporsi kepemilikan keluarga, proporsi kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti empiris jika karakteristik dewan komisaris yang paling utama dalam menentukan efektivitas dewan komisaris adalah aktivitas dewan komisaris dan kompetensi anggota dewan komisaris, karena kedua karakteristik tersebut dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal.

---

The research aimed to analyze whether effectiveness of the board of commissioner, family ownership, foreign ownership, and CEO tenor has influence on the probability of occurrence of violations in the Indonesian capital market regulations. Effectiveness of the board of commissioner is measured based on scores developed by Hermawan (2009). Assigned score based on characteristics of independence, activity, size, and compentence of the board of commissioners.Hypothesis testing is carried out by using a logistic regression model using data companies who violate the regulation of capital market, which is obtained from Bapepam-LK for the period 2008-2012, with a sample size of 30 companies. The result of this research provide empirical evidence that the effectiveness of the board of commissioners, the proportion of family ownership, the proportion of foreign ownership, and CEO tenure can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation.This research also provide empirial evidence that the two main chararacteristics of board of commissioners which can improve the effectiveness of the board of commissioners are board of commissioner activity and member of board of commissioners competency. These characteristics can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation."

"Pasar modal di Indonesia masih relatif baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara sedang berkembang (emerging market) dan memiliki karakteristik tersendiri antara lain : jumlah emiten yang kecil, tingkat perdagangan yang tipis, banyak emiten dengan ekuitas negatif, tidak semua saham aktif diperdagangkan..."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan struktur modal peer firm terhadap kebijakan keuangan struktur modal perusahaan dengan 61 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2007-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdesain eksplanatif. Kebijakan struktur modal perusahaan diproksikan dengan leverage, net equity issuance, dan net debt issuance, sedangkan kebijakan struktur modal peer firm menggunakan proksi rata-rata dari ketiga proksi tersebut yang diinstrumentasikan dengan equity shock. Pengujian statistik menggunakan OLS dan 2SLS. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kebijkakan struktur modal peer firm terhadap kebijakan struktur modal perusahaan.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of peer firm's capital structure policy on firm's capital structure policy of 61 manufacture companies sample that listed in Indonesia Stock Exchange for period 2007-2013. This research is an explanatory quantitative research. Firm's capital structure policy is proxied by leverage, net equity issuance and net debt issuance, meanwhile peer firm's capital structure is proxied by the average outcome of those three proxies instrumented by equity shock. Statistical test used OLS and 2SLS. This research found that there is a significant effect of peer firm's capital structure policy on firm's capital structure policy."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini membahas peranan perusahaan pemeringkat efek dalampasar modal serta perbandingan pengaturan dan pengawasan perusahaanpemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang, yang kemudiandibandingkan pula dengan standar internasional dari IOSCO. Denganmenggunakan metode yuridis normatif, ketentuan hukum yang ada di keempatnegara tersebut dianalisis dan dibandingkan satu dengan lainnya, khususnyaketentuan mengenai pengaturan umum, persyaratan, pengawasan, sertapertanggungjawaban dari perusahaan pemeringkat efek. Hasil dari penelitian inimenjelaskan adanya persamaan dan perbedaan aturan mengenai perusahaanpemeringkat efek di keempat negara tersebut yang bertujuan untuk melindungikepentingan investor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of credit rating agency in capital market as well ascomparison of the regulation and supervision of credit rating agency in Indonesia,Australia, India, and Japan which are compared to the international standard byIOSCO, too. By using the normative juridical method, the provisions of existinglaws in these four countries are analyzed and compared with one another,especially the provisions on general regulation, requirements, supervision, andliability of credit rating agency. The result of this study describes similarities anddifferences in the rules regarding credit rating agency in the four countries, thataim to protect the interests of investors."

"Skripsi ini membahas mengenai pola pemilihan pendanaan perusahaan yang dikaitkan dengan pertumbuhan perusahaan berdasarkan Pecking Order Theory pada perusahaan sektor nonkeuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2002 s.d. tahun 2013.Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari Thomson Reuters Eikon dan situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan teknik estimasi berdasarkan Ordinary Least Squares (OLS).Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor nonkeuangan lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal berupa penerbitan saham dan utang dalam pemenuhan kebutuhan investasi daripada pendanaan internal. Oleh karena itu, pola pemilihan pendanaan perusahaan sektor nonkeuangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pecking Order Theory.

---

This undergraduate thesis discusses about the pattern of firm’s financial choices associated with firm growth based on the Pecking Order Theory in non-financial firms that have been listed in Indonesia Stock Exchange from year 2002 to 2013.The sample in this study was obtained by the use of purposive sampling method and used secondary datas from financial statements and annual reports obtained from Thomson Reuters Eikon and the official website of the Indonesia Stock Exchange. The estimation techniques used in this study was based on Ordinary Least Squares (OLS).The results of this study showed that most of non-financialfirms prefer to use external financing (by issuing stock and debt) to internal financing in terms of financing their businesses. Therefore, the pattern of firm’s financial choices of non-financial firms in Indonesia isn’t in accordance with the Pecking Order Theory.;;"

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."