Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga yang terkait pengawasan perbankan. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana bentuk pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas jasa keuangan dan bagaimanakah bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang terkait pengawasan perbankan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada suatu mekanisme yang menjadi kriteria pelaksanaan pengawasan perbankan. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis koordinasi di bidang pengawasan perbankan.

---

This thesis explain and analyze the delegation of authority for banking supervision to the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") in accordance to Law No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authority and the form of coordination between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions. The question arising are what form of delegation of authority for banking supervision is given to Indonesia Financial Service Authority and what form of coordination is carried out between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions.This research use a normative-juridical method with literature studies. The conclusion that can be found based on the research, there hasn't been a mechanism that sets a criteria for the implementation of banking supervision. Therefore, there are needs to a set forth criteria in a regulation on technical implementation of coordination in banking supervision."

"Seiring perkembangan era globalilasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Indonesia, salah satu jenis usaha yang saat ini banyak dipilih masyarakat Indonesia adalah usaha waralaba (franchise). Jenis usaha bisnis waralaba ini tumbuh semakin baik dan merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha di Indonesia. Sebenarnya banyak masyarakat yang ingin mengambil peluang usaha bisnis waralaba ini, namun mereka terkendala dengan masalah pendanaan untuk memulai bisnis waralaba tersebut. PT Bank X Tbk sebagai salah satu bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terbesar di Indonesia, mendengar kebutuhan masyarakat mengenai sulitnya pendanaan dalam memulai usaha waralaba tersebut.Pada tahun 2010, akhirnya PT Bank X Tbk mengeluarkan salah satu produk kredit baru yang bernama Kredit Waralaba untuk membantu pendanaan masyarakat dalam hal waralaba. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan perkreditan menurut ketentuan perbankan di Indonesia, serta dikaitkan implementasi pemberian kredit waralaba pada PT Bank X Tbk dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan PT Bank X Tbk untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran kredit waralaba tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan kredit menurut perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992, SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance dan PBI Nomor 11/25/PBI 2009 yang merupakan perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pemberian kredit waralaba yang dilaksankan PT Bank X Tbk pada tahun kedua pelaksanaannya belum terdapat kendala dalam penyalurannya, namun pemberian kredit merupakan suatu kegiatan yang berisiko sehingga apabila terdapat kendalakendala (kredit macet) dalam penyaluran kredit waralaba, pada praktiknya dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu (1) negosiasi dan (2) litigasi.

---

Along with the development of globalization and economic growth that rapidly happened in Indonesia, one of business that many choosen by Indonesian people is franchise. In Indonesia, franchise is growing better and have become the one of breakthrough in business industry. In fact, a lot of people want to take a chance in franchise, but it?s difficult to start the business if they don?t get the fund. PT Bank X TBK as one of the biggest BUMN in Indonesia know about it and try to give the solution for peoples with that problem.In 2010, PT Bank X TBK launch the new mortgage product called ?Kredit Waralaba? to help the community funding their business. In this study, the problem is about the credit arrangement according to banking regulations in Indonesia that linked with the implementation of franchise credit lending by PT Bank X TBK and the efforts to prevent the obstacle that will happened. The method used is a normative juridical methods.Based on this research it will known that the credit regulation by banks in Indonesia Article 8 of Law No. 10 of 1998 which is an amendment of Law No. 7 of 1992, the Board of Directors Letter No. 27/162/KEP/DIR BI, Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/13/PBI/2006 which is an amendment to No. 7/3/PBI/2005 of Legal Lending Limit for Commercial Banks, PBI No. 7/2/PBI/2005 concerning Asset Quality Rating for Commercial Banks, PBI No. 8/4/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance and PBI No. 11/25/PBI 2009 which is an amendment to PBI No. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks. Actually, the ?Kredit Waralaba? product in second years get no obstacles in the implementation, but as the credit product, it always become a risk activity. So, if the obstacle happened, the practice can be done with two alternatives, negotiation and litigation."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah karena penulis tertarik untuk membahas mengenai klausul negative covenant. Klausul ini adalah klausul yang umum digunakan dalam perjanjian yang melibatkan jumlah uang yang banyak, dan objek berharga lainnya. Masalah dengan klausul ini adalah kadang kala klausul ini bersifat terlalu membatasi dan malah memberatkan pihak debitur, juga apabila debitur melanggar klausul ini maka pihak bank dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketidakseimbangan posisi membuat penulis tertarik untuk membahas apakah negative covenant sah dalam hukum Indonesia, dan apakah alasan dari pihak bank untuk menggunakan klausul ini dalam perjanjiannya. Dalam menulis skipsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan studi internet. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa negative covenant sah dan dapat diaplikasikan dalam hukum Indonesia, dan bahwa alasan penggunaan negative covenant tersebut adalah untuk melindungi pihak bank dari resiko lebih jauh.

---

The purpose of the writing of this thesis is because the author is interested in a particular clause which is the negative covenant. The negative covenant is a common clause to be used in an agreement particularly when the agreement involved a large sums of money, or objects of worth. The problem with the negative covenant is sometimes being too restrictive and become such a heavy burden for the borrowers side, and that a violation can cause a one sided contract termination, in this case the bank. And because of the one sided advantage it offers, the author is curious whether or not the negative covenant is applicable in the Indonesian Law, and what was the reason behind the inclusion of the clause in the agreement. In the process of writing this thesis, the author conduct several studies including bibliography studies, interview, and internet sourcing. The result of these studies confim that negative covenant is indeed applicable in the Indonesian Law and that the reason of including the covenant is to protect the bank’s interest from further risk that may arise. "