Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 195 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Universitas Indonesia, 1993
S22768
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Virginia Sekar Rizky
Abstrak :
Skripsi ini berisi membahas mengenai perbandingan peraturan pendirian bank di negara Indonesia, Belanda, Singapura dan Inggris dengan maksud untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan dari peraturan di negara berkembang dan negara maju, yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Skripsi ini terdiri dari dua rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana perbandingan peraturan mengenai persyaratan dan yang kedua adalah perbandingan peraturan mengenai prosedur. Skripsi ini akan membahas dua hal, hal pertama yang dibahas di dalam skripsi ini adalah persamaan dan perbedaan mengenai persyaratan pendirian bank umum di dalam peraturan di setiap negara. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pendirian bank umum di dalam peraturan di setiap negara. Terdapat beberapa perbedaan antara keempat negara ini, pertama adanya perbedaan dalam persyaratan modal dalam bank umum dan adanya perbedaan prosedur antara negara Indonesia, Belanda, dan Singapura dengan negara Inggris. Skripsi ini menyarankan Indonesia untuk beradaptasi dengan Basel III global capital standards dan agar Otoritas Jasa Keuangan bisa memberikan informasi kepada publik mengenai tahap konsultasi yang dapat dilakukan sebelum mendirikan bank umum. ...... This thesis talks about comparison of bank establishment for Indonesia, the Netherlands, Singapore, and United Kingdom which are done to find a differences and similarities in the developing and developed countries, which is done with normative juridical research method. This thesis consists of two research questions, the first is the requirements comparison and the second is procedures comparison. This thesis will have discussed about two main things, the first is the comparison concerning commercial bank establishment requirements in the provisions in each country. The second would be the comparison concerning commercial bank establishment procedures in the provisions in each country. There are several differences between these 4 countries, the first is the difference in the initial capital needed in establishing a commercial bank and also difference in procedure between Indonesia, the Netherlands, Singapore with the United Kingdom. This thesis suggests Indonesia to adapt with the Basel III global capital standards and also it is suggested so Otoritas Jasa Keuangan to give information to public concerning the consultation phase that can be done before establishing a commercial bank.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlaeliyah
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah melalui ATM akibat kesalahan sistem bank, serta mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan No. 2930 K/Pdt/2014 dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas pendebitan dana nasabah akibat kesalahan sistem ATM adalah bank wajib untuk melakukan pengembalian terhadap sejumlah uang yang telah terdebit akibat transakasi gagal tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 10 PBI No. 16/1/PBI/2014. Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati prudent dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, namun hal ini justru dilanggar oleh bank karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap mesin ATM tersebut dan hanya mengandalkan CCTV yang terpasang di mesin ATM. Lalu Kesesuaian putusan sengketa antara Kemala Atmojo pemohon kasasi dan BCA termohon kasasi dengan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan nasabah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 karena posisi konsumen selaku nasabah lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha atau pihak bank, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen sangat tidak seimbang.
ABSTRACT
This research tries to examine and understand bank account liability to customers on debit of customer 39s account funds through ATM due to bank system error, and to know the suitability between judges 39 consideration in decision No. 2930K Pdt 2014 with the provisions of legislation relating to banking. This research is a juridical normative research with type of descriptive analysis research. The legal substances used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. Research data was collected by library study method and field study, which then analyzed with qualitative approach. The results of the research indicate that the bank 39s liability to customers for debiting customers 39 funds due to ATM system errors is that banks are required to refund some of the money that has been debited by the failed transactions. This is in accordance with what is stipulated in Article 10 of PBI No. 16 1 PBI 2014. The Bank in carrying out its functions and business activities shall be prudent in order to protect the public funds entrusted to it, in accordance with Article 2 of Undang Undang No. 10 tahun 1998, but this is actually violated by the bank due to the absence of supervision by the bank against the ATM machine and only rely on CCTV installed in the ATM machine. And then, Conformity of the dispute between Kemala Atmojo appellate cassation and BCA appellate cassation with provisions regulating the protection of customers not in accordance with Undang Undang No. 8 Tahun 1999 because the position of consumer as the customer is weaker than the position of business actors or the bank, the position between entrepreneurs and consumers is very unbalanced.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marsahala Yoshua
Abstrak :
Informasi keuangan individu adalah bagian integral dari kehidupan seseorang. Informasi ini berisi detail pribadi, berapa banyak uang yang mereka miliki dan mutasi bagaimana uang mereka diperoleh dan dibelanjakan. Informasi ini dilindungi dalam Undang-Undang Perbankan dan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip kerahasiaan bank. Namun karena dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang Akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan, prinsip kerahasiaan bank tidak lagi berlaku dan hanya berlaku untuk tujuan pajak. Selain itu, tujuan Undang-Undang ini adalah bagian dari Indonesia menunjukkan komitmen terhadap program AEOI internasional. Direktorat Jenderal Pajak kini memiliki wewenang untuk memperoleh informasi ini dari lembaga jasa keuangan. Karena dikeluarkannya undang-undang ini, sistem perbankan menjadi lebih terbuka dan transparan dan membantu pemerintah untuk menemukan sumber pajak baru dan mengevaluasi orang-orang yang tidak membayar pajak dengan tepat. Selanjutnya, implementasi dari undang-undang ini adalah memberi kewenangan untuk direktorat jenderal pajak untuk mengakses data rekening nasabah tanpa izin dari bank Indonesia. ......Individual financial information is an integral part of a person’s life. It contains personal detail, how much money they have and the mutation of how their money is earned and spent. This information are protected in the Banking Law and should be kept confidential as according to the bank secrecy principle. However due to the issuance of Law number 9 of 2017 concerning Access to financial information for tax purposes, bank secrecy principle is no longer valid and applicable solely for tax purposes. Furthermore, the purpose of this Law is part of Indonesia showing commitment to the international AEOI program. Directorate General of Taxes now has the authority to acquire this knowledge from financial institutions. Due to the issuance of this law, banking system is more open and transparent and it helps the government to discover new source of tax and evaluate people who did not pay their taxes appropriately. Furthermore, the implementation of this law gives a significant authority to the directorate general of taxes to access customers account information without permits from Bank Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Marulak
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
346.082 PAR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
H.A.K. Moc. Anwar
Bandung: Alumni, 1980
345.023 2 MOC t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Leden
Jakarta: Djambatan, 2003
345.023 MAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sutan Remy Sjahdeini
Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
346.082 SUT k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Leden
Jakarta: Erlangga, 1993
345.023 MAR k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >>