Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 195 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Alfi Sofyan
Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga yang terkait pengawasan perbankan. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana bentuk pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas jasa keuangan dan bagaimanakah bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang terkait pengawasan perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada suatu mekanisme yang menjadi kriteria pelaksanaan pengawasan perbankan. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis koordinasi di bidang pengawasan perbankan.
This thesis explain and analyze the delegation of authority for banking supervision to the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") in accordance to Law No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authority and the form of coordination between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions. The question arising are what form of delegation of authority for banking supervision is given to Indonesia Financial Service Authority and what form of coordination is carried out between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions. This research use a normative-juridical method with literature studies. The conclusion that can be found based on the research, there hasn't been a mechanism that sets a criteria for the implementation of banking supervision. Therefore, there are needs to a set forth criteria in a regulation on technical implementation of coordination in banking supervision.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43207
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anggi Wijaya
Abstrak :
Seiring perkembangan era globalilasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Indonesia, salah satu jenis usaha yang saat ini banyak dipilih masyarakat Indonesia adalah usaha waralaba (franchise). Jenis usaha bisnis waralaba ini tumbuh semakin baik dan merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha di Indonesia. Sebenarnya banyak masyarakat yang ingin mengambil peluang usaha bisnis waralaba ini, namun mereka terkendala dengan masalah pendanaan untuk memulai bisnis waralaba tersebut. PT Bank X Tbk sebagai salah satu bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terbesar di Indonesia, mendengar kebutuhan masyarakat mengenai sulitnya pendanaan dalam memulai usaha waralaba tersebut. Pada tahun 2010, akhirnya PT Bank X Tbk mengeluarkan salah satu produk kredit baru yang bernama Kredit Waralaba untuk membantu pendanaan masyarakat dalam hal waralaba. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan perkreditan menurut ketentuan perbankan di Indonesia, serta dikaitkan implementasi pemberian kredit waralaba pada PT Bank X Tbk dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan PT Bank X Tbk untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyaluran kredit waralaba tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan kredit menurut perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992, SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance dan PBI Nomor 11/25/PBI 2009 yang merupakan perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pemberian kredit waralaba yang dilaksankan PT Bank X Tbk pada tahun kedua pelaksanaannya belum terdapat kendala dalam penyalurannya, namun pemberian kredit merupakan suatu kegiatan yang berisiko sehingga apabila terdapat kendalakendala (kredit macet) dalam penyaluran kredit waralaba, pada praktiknya dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu (1) negosiasi dan (2) litigasi.
Along with the development of globalization and economic growth that rapidly happened in Indonesia, one of business that many choosen by Indonesian people is franchise. In Indonesia, franchise is growing better and have become the one of breakthrough in business industry. In fact, a lot of people want to take a chance in franchise, but it?s difficult to start the business if they don?t get the fund. PT Bank X TBK as one of the biggest BUMN in Indonesia know about it and try to give the solution for peoples with that problem. In 2010, PT Bank X TBK launch the new mortgage product called ?Kredit Waralaba? to help the community funding their business. In this study, the problem is about the credit arrangement according to banking regulations in Indonesia that linked with the implementation of franchise credit lending by PT Bank X TBK and the efforts to prevent the obstacle that will happened. The method used is a normative juridical methods. Based on this research it will known that the credit regulation by banks in Indonesia Article 8 of Law No. 10 of 1998 which is an amendment of Law No. 7 of 1992, the Board of Directors Letter No. 27/162/KEP/DIR BI, Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/13/PBI/2006 which is an amendment to No. 7/3/PBI/2005 of Legal Lending Limit for Commercial Banks, PBI No. 7/2/PBI/2005 concerning Asset Quality Rating for Commercial Banks, PBI No. 8/4/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance and PBI No. 11/25/PBI 2009 which is an amendment to PBI No. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks. Actually, the ?Kredit Waralaba? product in second years get no obstacles in the implementation, but as the credit product, it always become a risk activity. So, if the obstacle happened, the practice can be done with two alternatives, negotiation and litigation.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43761
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Dwinda Asterita Permanasari
Abstrak :

Tesis ini membahas Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti prosedur dalam pelunasan tunggakan pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dan Jurusita Pajak melakukan penyitaan dengan pemblokiran rekening terlebih dahulu. Dalam upaya mengetahui prosedur dan keefektifitasan pemblokiran rekening bank Wajib Pajak,maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prosedur pemblokiran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan Undang-undang.
ABSTRACT
This Thesis discusses the legal analysis of the blocking of bank accounts of taxpayers. This is the reasons that many taxpayers who did not understand the procedures in the payment of tax arrears after the promulgation of decree letter less tax paid. And bailiff taxes do foreclosure with blocking of account in advance. In an attempt to find out the procedure and the efficiency of blocking taxpayer account then this research method is analytical and descriptive approach method used is the juridical sociological. Based on studies of the author answers to existing problems that the blocking procedure conducted by the Directorate General of Taxation not in accordance with the act.
2013
T32523
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Rachmaninda
Abstrak :
Peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk praktik pemberian pinjaman uang antara individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Prakteknya, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan bisnis peer-to-peer lending di Indonesia. Pertama adalah pemodal, kedua peminjam, dan ketiga adalah perusahaan peer-to-peer lending sebagai perantara. Pada praktek pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending, para pihak tidak bertatap muka secara langsung, melainkan bertemu dalam dunia maya melalui suatu media, yaitu platform yang disediakan oleh perusahaan peer-to-peer lending. Bagaimanakah pengawasan dari pihak OJK selaku otoritas yang berwenang terhadap adanya pemberian pinjaman berbasis peer-to-peer lending? Perlu adanya aturan yang dapat mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan, khususnya mengenai produk perjanjian pinjam-meminjam karena hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang diundangkan terkait permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) belum dilakukan secara optimal oleh pihak OJK. Hal ini membuat setiap perusahaan peer-to-peer lending ini mempunyai mekanismenya sendiri dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, fungsi pengawasan oleh OJK belum cukup dilakukan khususnya terkait dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan peer-to-peer lending. ...... Peer-to-peer lending is a loan activity between two parties which borrower and lender summoned by a platform that provided by peer-to-peer lending company. In fact, there are three parties that included in peer-to-peer lending business in Indonesia. First party is lender, second party is borrower, and third party is peer-topeer lending company as a connector. In loan activity based on peer-to-peer lending, each party no need to meet directly, but only virtually through a platform that provided by peer-to-peer lending company. How is OJK's supervision as the authorized authority on the existence of lending-based peer-to-peer lending? We need a regulations which can accommodate the implementation of prudential principle and surveillance especially on loan agreement enforcement is urgently needed because recently, there is no special regulation announced yet that manage about that issue. The research method of this thesis is a descriptive analytic through juridical normative. This research is literature review priority used the secondary data. The obtained data analyzed with normative qualitative method later. The effectivity of regulation about the implementation of prudential principle on loan based on information technology (peer-to-peer lending) by OJK is not good enough. This problem can make every peer-to-peer lending company create their own regulation in implementation of prudential principle. Besides, surveillance.function that held by OJK is not quite enough, especially about peer-to-peer lending company products.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48760
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Habi Afpandi
Abstrak :
Asas Legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Asas legalitas lahir sebagai jaminan atas hak-hak individu untuk diperlakukan secara patut dihadapan hukum dan asas legalitas juga lahir untuk memberikan batasan kepada penguasa dalam menggunakan kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang. Namun melalui sudut pandang lain asas legalitas dianggap begitu absolut dalam membatasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi dilema tersendiri mengingat Indonesia sebagai Negara yang beradat dan berbudaya. Salah satu contohnya adalah penerapan Syari’at Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di wilayah Provinsi Aceh.. Melalui penelitian yang menggunakan metodologi yuridis normatif, diperoleh beberapa temuan. Pertama, penerapan syari’at Islam didasarkan pada Qanun yang secara hirarki peraturan perundang-undangannya dipersamakan dengan peraturan daerah yang berada dibawah Undang-Undang. Selanjutnya yang kedua, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat di Aceh memberikan dampak terhadap berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat pada akhirnya dapat melahirkan beberapa tindak pidana baru yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum materil, melainkan menggunakan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang pada akhirnya melahirkan sub-sistem baru yaitu Polisi Wilayatul Hisbat sebagai PPNS dan Mahkamah Syariat yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran terhadap hukum yang hidup ini. Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, Sistem Peradilan Pidana ......The Principle of legality is a fundamental principle in the application of Indonesian criminal law. The legality principle was born as a guarantee of the rights of individuals to be treated properly before the law and the legality principle was also born to provide the limits to the authoties when they use their power. But in other point of view the legality principle is considered so absolute in limiting the application of the living law. This has become a dilemma considering that Indonesia is a cultured state. The one of the exemple of the limitation is the application of Islamic Sharia as a living law in Aceh Province. The type of this research used was a normative juridical. Than in other side, the application of Islamic sharia is based on Qanun which in the hierarcyof the laws and regulation is equated with regional regulation that is under the law. So that becomes an irregularity when applying Islamic sharia as a living law based on regulations that is under the law. The application of the living law has a new impact on the implementation of criminal justice system. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat finally can give birth to seceral criminal offense that are not regulated in criminal code then even more in the application of living law does not follow the criminal procedure code as material law but instead uses Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat procedure law which gave birth a now sub-system of criminal justice system namely Wilayatul Hisbat Police as a investigator or PPNS and Mahkamah Syariah that examined and tried cases of violations of this living law. Keywords: Legality Principle, Living Law, Criminal Justice System.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Purnawati
Abstrak :
NOVIA PURNAWATI, 058600131A, Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan Dengan Hipotik Sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI, Skripsi, Januari, 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa hipotik dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank didalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu perjanjian kredit , yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai (pand) dan fiducia sedangkan untuk benda tidak bergerak dikenal dalam bentuk hipotik dan credietverband . Terhadap suatu perjanjian kredit pada bank, adakalanya terjadi perubahan-perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana diperlukan suatu lembaga novasi yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama sambil meletakkan perikatan baru yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi ada 3 (tiga) macam, yaitu novasi obyektif, novasi subyektif pasif dan novasi subyektif aktif. Dengan adanya novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus , demikian juga hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang menjadi tanggungan dari perjanjian kredit yang lama. Dalam praktek pada Bank BNI, dalam hal-hal tertentu jaminan hipotik yang mengikat perjanjian kredit yang lama dapat dipertahankan untuk mengikat perjanjian kredi t yang baru apabila dinyatakan secara tegas oleh Bank BNI sebagai kreditur. (Novia Purnawati)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20337
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Kaniawati
Abstrak :
Dewi Kaniawati. 0585007039. Beberapa Masalah dari Surat Kuasa Memasang Hipotik sebagai Pra Pengikatan Jaminan, Contoh Kasus pada Bank Bumi Daya, Skripsi, 1992. Pengikatan jaminan secara formal sempurna tanpa ada cacat-cacat hukumnya merupakan kunci terakhir untuk dapat menyelamatkan kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Namun dalam prakteknya, belum semua pengikatan jaminan telah dilakukan secara sempurna, masih ada celah-celah yang dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan debiturnya. Skripsi ini akan mengungkapkan beberapa masalah yang dapat timbul dari pengikatan jaminan yang belum sempurna, khususnya surat kuasa memasang hipotik, karena secara yuridis barang jaminan belum diikat. Demikian pula dengan obyek jaminan yang diikat dengan surat kuasa memasang hipotik sebagai pra pengikatan jaminan. Langkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang dilakukan oleh bank ternyata masih menimbulkan masalah. Penyelesaiannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
S20303
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darmayanti
Abstrak :
Pemilihan judul di atas didasarkan pengamatan adanya suatu perrnasalahan kredit dewasa ini yang terjadi pada bank-bank di Indonesia baik bank milik pemerintah maupun bank swasta. Permintaan kredit yang melonjak akhir-akhir ini disebabkan karena para debitur yang akan melakukan usaha di berbagai penghidupan, belum tentu memiliki modal yang cukup untuk usahanya itu. Pemerintah melihat masalah kredit adalah masalah yang sangat penting tapi juga sangat riskan. Jarang sekali terjadi pemberian kredit adalah perorangan, biasanya yang menjadi kreditur adalah bank. Melonjaknya permohonan kredit yang ada, disertai juga dengan melonjaknya permasalahan seputar kredit tersebut, salah satunya adalah kredit macet . Dalam hal demikian kreditur akan rnenuntut debitur untuk membayar. Jika debitur wanprestasi, maka eksekusi hipotik adalah salah satu jalan yang ditempuh kreditur dan merupakan jalan yang paling aman. Walaupun tidak dapat sempurna, eksekusi hipotik dilakukan cukup dengan permohonan fiat eksekusi pengadilan dan setelah itu dapat dilakukan pelelangan. Sangat murah dan efisien dari pada gugatan perdata biasa. Namun eksekusi hipotik ini juga dapat membawa permasalahan bila tidak dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20326
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>