Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari fungsi tersebut maka kegiatan operasional bank tidak terlepas dari dana milik masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa tanpa dana milik masyarakat maka bank tidak akan berarti apa-apa. Untuk memperoleh dana masyarakat ini maka bank harus terlebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dengan demikian masyarakat akan menyimpan dana mereka di bank. Tetapi, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan mulai goyah terlebih setelah adanya likuidasi terhadap 16 bank di Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya perlindungan atau jaminan hukum atas simpanan dana mereka di bank. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk mengungkapkan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian baik dalam perjanjian pemberian kredit maupun dalam perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk simpanan dana lainnya hubungan antara bank dengan nasabah yang dinilai tidak seimbang. Disamping itu akan di ungkapkan pula mengenai seberapa jauh undang-undang perbankan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 mengatur mengenai masalah jaminan keamanan simpanan dana nasabah serta rahasia bank dan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh bank terhadap simpanan dana nasabah itu diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992."

"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh tentang praktek penggadaian saham sebagai agunan tambahan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan alat pengumpulan studi berupa studi kepustakaan. Di dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan agunan kredit terus berkembang. Saham baik saham atas nama, saham atas unjuk/blangko maupun saham sebagai efek dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini didasarkan atas Surat Keputusan Direksi bank Indonesia NO. 26/68/Kep/Dir tanggal 7 september 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk tapi dalam hal ini saham hanya dapat dijadikan sebagai agunan tambahan, saham disini berfungsi untuk melengkapi agunan yang sudah ada. Karena saham tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud maka pengikatan saham sebagai agunan tambahan di lakukan dengan cara gadai. Dalam prakteknya di Bank Negara Indonesia terdapat pembedaan tata cara penggadaian, waktu lahirnya gadai dan tata cara eksekusi (apabila debitur wanprestasi) dalam penggadaian saham atas nama saham ujuk/blangko maupun saham sebagai efek sebagai agunan tambahan kredit. Pembedaan ini timbul karena adanya karakter yang khas dari masing-masing saham. Bank Negara Indonesia memiliki kebijaksanaan yang konervatif dan ideal dalam menerima dan menentukan nilai saham yang dijadikan agunan kredit. Apalagi dengan adanya fluktuasi harga saham akhir-akhir ini, tentu penilaian atas saham yang dijadikan agunan kredit akan seteliti mungkin, sehingga bank akan terhindar dari kemungkinan yang dapat merugikan dikemudian hari."

"Perkembangan hukum yang tidak seiring sejalan dengan dinamika di dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum kondisi demikian jika tetap dibiarkan akan menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk aturan yang ditetapkan atas dasar paksaan yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden). Kemungkinan adanya aturan tersebut lazimnya diterapkan dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit perbankan. Dalam kondisi debitur yang sangat lemah posisi hukumnya, kredibur pada awalnya menawarkan pola penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Namun, dalam perjanjian restrukturisasi kredit terdapat suatu klausula baku yang pada dasarnya menuntut kewajiban yang tidak seimbang bagi debitur jika pihaknya kembali melakukan wanprestasi. Adanya klausula baku tersebut dalam perjanjian restrukturisasi kredit disebut sebagai klausula recapture yang secara garis besar isinya menyatakan kreditur hanya akan memberikan konsesi-konsesi dalam restrukturisasi kredit dengan ketentuan kreditur dapat sewaktu-waktu menghentikan konsesi-konsesi yang telah diberikannya, walaupun selama waktu konsesi-konsesi berjalan debitur tidak melakukan wanprestasi. Dengan mengemukakan kondisi demikian, perlu ditelaah perlunya perlindungan hukum bagi debitur dari kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden) yang dipaksakan oleh kreditur dalam bentuk alasan yang menguntungkan posisinya."

"Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi diperlukandana dalam jumlah yang cukup besar yang dapat diperolehdengan melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalamhubungan ini, perbankan sebagai salah satu lembaga keuanganmemiliki peranan strategis sebagai lembaga intermediasiyang mempertemukan masyarakat penyimpan dana dan penggunadana. Fungsi intermediasi ini dilakukan dengan caramenyalurkan dana (pinjaman uang) dalam bentuk kredit kepadadunia usaha sebagai sumber utama pembiayaan bagipembangunan ekonomi nasional. Dengan memiliki masyarakatluas sebagai pengguna jasanya, maka bank mempergunakanperjanjian kredit yang formatnya sudah dibakukan agarmemudahkan bank dalam menyalurkan kreditnya. Namun,penggunaan perjanjian kredit yang sudah dibakukanmemberikan konsekuensi bagi para nasabah debitur bank yaitutertutupnya pintu negosiasi untuk menyepakati segalaketentuan di dalam proses pinjam-meminjam uang dalam bentukkredit. Masalahnya, banyak klausul yang tercantum didalamnya sangat memberatkan kepentingan nasabah (debitur).Analisis yang mendalam inilah yang membuat bank perlu lebihmemperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam membuatperjanjian kredit yang sudah diberlakukan termasuk didalamnya sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Bank harus dapat mengendalikan resiko kredityang diberikannya sekaligus juga harus mampu melindungikepentingan konsumennya (nasabah debitur) di dalammencantumkan klausul yang memberatkan. Skripsi inimenggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakandata sekunder dengan pendekatan analisa data deskriptifanalitis. Skripsi ini menggambarkan bahwa penggunaanperjanjian baku perlu melihat aturan-aturan yang berlakubaik menurut Undang-Undang dan menurut kepatutan yangberlaku di masyarakat dalam mencapai keabsahannya."